Category Archives: Industri

Keuangan

Amartha Bocorkan Jurus Atasi Ketimpangan Ekonomi Desa di Forum Internasional

Jakarta, Beritapers – PT. Amartha Mikro Fintek (Amartha), sebagai pionir fintech peer-to-peer lending dengan fokus pada pembiayaan modal kerja dan pemberdayaan perempuan pengusaha mikro di desa, menerapkan strategi yang mengkombinasikan kegiatan online-offline untuk menjaga produktivitas mitra Amartha di masa pandemi covid-19.

 

Melalui kombinasi online-offline, Amartha mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti penyediaan berbagai inovasi produk untuk mensejahterakan mitra salah satunya melalui aplikasi A+ (Amartha Plus) yang memfasilitasi berbagai layanan seperti WarungLoan, PPOB hingga belanja borongan. Sedangkan strategi offline (lapangan) dalam memberdayakan perempuan pengusaha mikro, selain memberikan akses pendanaan Amartha juga melakukan pendampingan dan pelatihan secara rutin seperti pelatihan alternatif usaha, pelatihan literasi keuangan hingga cek kesehatan gratis.

 

Andi Taufan Garuda Putra, CEO dan Founder Amartha dalam konferensi “Bridging the Gap to Protect and Create Jobs 2021” yang diadakan oleh Norfund mengatakan, “Amartha menerapkan beberapa strategi untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi di Indonesia, salah satunya strategi yang mengkombinasikan kegiatan online-offline. Kami melihat, teknologi dapat menjadi solusi bagi mitra untuk tetap produktif dalam menjalankan usaha, terlebih di saat pandemi. Namun, dukungan dari Business Partner Amartha (tim lapangan) secara langsung di desa juga tetap diperlukan, mengingat tidak seluruh kegiatan dapat difasilitasi dengan digitalisasi”.

Strategi ini terbukti berhasil membawa Amartha untuk tetap menjaga kualitas pinjaman, yang dapat dilihat dari stabilitas angka NPL (non performing loan) sebesar 0,07% setelah Juni 2020. Serta, penyaluran dana yang mencapai 914 miliar rupiah di paruh pertama tahun 2021, atau tumbuh 35% secara year-on-year (yoy). Angka NPL yang rendah merupakan indikator bahwa mitra dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

Pertumbuhan signifikan tersebut juga merupakan kontribusi dari Norfund, yang bergabung sebagai pendana korporat di Amartha sejak Juni 2021 lalu.  Amartha telah menerima pendanaan sebesar USD 7,5 Juta atau setara dengan Rp 107 Miliar dari Norfund untuk menyalurkan modal usaha serta memberdayakan perempuan pengusaha mikro di pedesaan dengan mendorong kegiatan usaha yang berkelanjutan (sustainable business).

Fay Chetnakarnkul, Investment Director Norfund dan Head of Asia regional Office dalam diskusi yang diadakan Norfund mengatakan, “Berinvestasi kepada institusi keuangan seperti Amartha merupakan langkah penting bagi kami di Norfund. UMKM di seluruh dunia mengalami keterbatasan dalam akses permodalan dan teknologi agar dapat berkembangang dan menciptakan usaha sendiri. Sektor informal sangat penting bagi perputaran roda ekonomi nasional, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Ada jutaan UMKM di negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar. Namun, Norfund tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama dari perusahaan-perusahaan fintek visioner agar dapat menciptakan akses keuangan yang mudah dijangkau supaya UMKM dapat berpartisipasi dalam perekonomian formal di masa yang akan datang.”

Selama 10 tahun beroperasi, Amartha telah berhasil meningkatkan pendapatan Mitra sebanyak dua hingga tujuh kali lipat dan telah menciptakan lebih dari 87,000 lapangan pekerjaan informal baru di lebih dari 15,000 desa. Hal ini menunjukan bahwa sektor informal di Indonesia memiliki potensi dan determinasi yang tinggi jika diberikan akses terhadap permodalan dan teknologi.

Amartha menargetkan untuk dapat melayani satu juta mitra Amartha di Indonesia hingga akhir tahun 2021. Saat ini, lebih dari 719 ribu mitra telah bergabung di Amartha yang tersebar di berbagai daerah, yaitu di Pulau Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.

“Di tahun 2021 ini, meskipun masih dalam kondisi pandemi, dengan mengimplementasikan strategi yang tepat, sistem skoring yang akurat, serta menjaga kualitas pinjaman dengan membidik sektor perdagangan, industri rumahan dan makanan, kami optimis dapat mendorong perekonomian di desa dan tumbuh bersama mitra Amartha”, pungkas Andi Taufan.

Transportasi

Garuda Indonesia Operasikan Cargo Lounge di Bandara Soetta

Jakarta, Beritapers – Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia bekerja sama dengan Angkasa Pura Kargo pada hari, Rabu (1/9) meresmikan Cargo Incoming Lounge yang merupakan fasilitas penyediaan layanan jasa pengambilan barang untuk layanan kargo Garuda Indonesia bertempat di terminal kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang, Banten.

 

Melalui fasilitas Cargo Incoming Lounge tersebut, pelanggan kargo Garuda Indonesia akan mendapatkan added value layanan kargo dan logistik berupa kemudahan dan kenyamanan aksesibilitas layanan pengambilan barang kargo untuk direct customer kargo Garuda Indonesia di Bandara Soekarno Hatta.

 

Selain itu, hadirnya Cargo Incoming Lounge ini juga menjadi wujud sinergitas bersama Garuda Indonesia dan Angkasa Pura Kargo dalam menghadirkan aksesibilitas layanan kargo yang terintegrasi bagi direct customer Garuda Indonesia. Adapun saat ini Cargo Incoming Lounge tersedia di dua lokasi yaitu di area CSC KSO Bandara Soekarno Hatta serta Area Jasa Perusahaan Titipan (JPT).

 

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan hadirnya fasilitas layanan Cargo Incoming Lounge ini diharapkan dapat semakin mendekatkan touch point layanan kargo bagi seluruh pengguna jasa kargo Garuda Indonesia khususnya direct customer atau pemilik barang berupa penyediaan fasilitas one stop service pengambilan barang kargo yang aman, nyaman, cepat dan terpercaya.

 

“Sejalan dengan tren peningkatan jumlah kargo yang diangkut di setiap penerbangannya, Garuda Indonesia terus berupaya untuk mengoptimalkan kualitas layanan bisnis kargo melalui berbagai pengembangan infrastruktur layanan penerbangan kargo yang disinergikan bersama seluruh stakeholder penerbangan terkait. Dengan rata-rata trafik angkutan kargo sebesar 100 ribu ton yang dilayani Garuda Indonesia melalui bandara Internasional Soekarno Hatta setiap tahunnya, layanan ini kami harapkan akan semakin meningkatkan pangsa pasar pengiriman kargo melalui Bandara Soekarno Hatta yang saat ini menjadi salah satu hub terbesar pendistribusian kargo domestik Garuda Indonesia,” papar Irfan.

 

“Lebih lanjut, melalui fasilitas ini kami harapkan akan lebih dapat memberikan kemudahan dan ragam pilihan layanan penunjang kargo,  khususnya untuk  pengambilan barang kargo Garuda Indonesia di bandara Soekarno Hatta sehingga kedepannya kami harapkan tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa cargo Garuda Indonesia namun juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan percepatan pendistribusian logistik masuk dan keluar dari dan menuju Jakarta”, tambah Irfan.

 

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura Kargo, Gautsil Madani mengungkapkan bahwa kedepannya layanan cargo lounge akan tersebar di cabang lainnya. Prioritas kami terdekat di bandara-bandara besar seperti Kualanamu (Medan) , Pontianak, Pekanbaru dan  Palembang. “Untuk potensi pasar sendiri sangat bagus. Untuk Kargo Garuda sendiri bisa sebanyak 200 ton per bulan, dimana angka ini signifikan. Ini baru salah satu dari titik pelayanan kargo APK, masih ada lini lain yang bisa di ntegrasi,” tambah Gautsil.

 

Lebih lanjut, melalui kemitraan tersebut, kedepannya Garuda Indonesia dan Angkasa Pura Kargo sepakat untuk terus mengoptimalkan potensi bisnis layanan jasa kargo dengan mengembangkan kerja samanya melalui fasilitas yang aman dan nyaman khususnya kepada direct customer guna menunjang ekosistem bisnis logistik dan kargo yang lebih kompetitif.

Keuangan

Pencairan Subsidi Upah Langsung ke Rekening Pekerja

Semarang, Beritapers — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan langsung penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sekaligus aktivasi pembukaan rekening kolektif penerima BSU Tahun 2021 untuk 50 pekerja PT Semarang Autocomp Manufacture Indonesia (SAMI) yang terletak di Jalan Raya Walisongo Km.9.8, Tugurejo, kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (3/9/2021).

“Saya baru saja menyaksikan pembukaan rekening baru oleh Bank BNI  bagi teman-teman pekerja di PT SAMI. Saya menyaksikan langsung teman-teman yang sudah bisa mengambil rekeningnya di ATM dan prosesnya kita lihat semua,” ujar Menaker Ida Fauziyah saat kunjungan kerja ke Semarang.
Menurut Menaker Ida Fauziyah, pemberian BSU ini merupakan penyaluran program BSU 2021 tahap III. Tahap I dan II diberikan kepada pekerja yang memiliki rekening di Bank Himbara. Untuk tahap III dan seterusnya akan diberikan kepada pekerja yang tidak memiliki di Bank Himbara, sehingga akhirnya dibukakan rekening baru Bank Himbara.

“Mudah-mudahan BSU pada tahap III, IV dan V ini bisa lancar dan mampu diselesaikan paling cepat akhir September dan paling lama Oktober,” lanjut Menaker Ida Fauziyah didampingi Dirjen PHI Jamsos, Indah Anggoro Putri.

Usai di PT SAMI, Menaker Ida Fauziyah  menyaksikan kegiatan serupa di PT Inti Sukses Garmindo (ISG) di Harjosari, Bergas, Kabupaten Semarang. Di perusahaan swasta PMDN ini, Menaker Ida kembali menyaksikan prosesi dan tahapan aktivasi pembukaan rekening kolektif untuk 50 pekerja di perusahaan.
Sebagaimana di PT SAMI, pelaksanaan BSU memperlihatkan proses Know Your Customer (KYC) dan penyerahan buku tabungan serta ATM dari bank kepada pekerja. Tahap berikutnya, ada pencairan dana langsung ATM/Teller yang tersedia di mobile branch.

Manajer Direktur PT SAMI, Matsushita, mengatakan, meskipun dalam kondisi sulit seperti pandemi saat ini, pihaknya tetap berkomitmen memberikan bantuan tidak langsung kepada karyawan dalam bentuk investasi penyiapan infrastruktur protokol kesehatan dan menanggung semua biaya tracing, baik biaya rapid test maupun PCR test.

“Selain itu, juga gaji karyawan tetap dibayarkan 100 persen pada saat penerapan kebijakan pembatasan operasional perusahaan,” ujar Matsushita.
Konstruksi

WIKA Tuntaskan Pembangunan Jembatan Melengkung Pertama di Indonesia

Jakarta, Beritapers – Konsorsium PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. – PT Pandji [KSO WIKA – Pandji] berhasil menyelesaikan Pembangunan Jembatan Sei Alalak yang menghubungkan kota Banjarmasin dengan kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Jembatan tersebut juga dinyatakan laik fungsi setelah lulus uji beban dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pelaksanaan uji beban jembatan dilakukan secara ketat dan diawasi KKJTJ selama dua hari pada 30-31 Agustus 2021. Pengujian melibatkan sebanyak 32 truk dengan masing-masing beban seberat 24 ton.

Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR Yudha Handita Panjiriawan mengatakan secara keseluruhan hasil uji beban menunjukan hasil yang baik, data pengujian kemudian akan dibahas secara teknis oleh KKJTJ untuk rekomendasi keluarnya sertifikat laik fungsi.

“Secara umum hasil ujinya baik, ketika diberikan beban, lalu bebannya di release kondisi jembatannya kembali seperti semula, ini mengindikasikan struktur jembatannya baik,” ujar Yudha.

Konstruksi struktur utama jembatan terang Yudha secara umum sudah selesai, saat ini di lapangan hanya ada pekerjaan pembongkaran jembatan rangka baja yang lama dan proses penyelesaian akhir yang ditargetkan rampung pada akhir minggu pertama September. Serah terima sementara pekerjaan provisional hand over (PHO) direncanakan dilaksanakan pada 15 September.

Jembatan Sei Alalak dibangun untuk menggantikan Jembatan Kayu Tangi 1 yang telah berusia 30 tahun dan menjadi jalur utama akses Kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan  dan Kalimantan Tengah. Proyek jembatan ini dibangun dengan bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan skema pekerjaan tahun jamak (multi years).

Jembatan Cable Stayed Melengkung Pertama di Indonesia

Jembatan Sei Alalak yang berada di kota Banjarmasin merupakan jembatan dengan tipe cable stayed berbentuk melengkung pertama di tanah air. Proyek ini menurut Agung Budi Waskito, Direktur Utama Perseroan semakin menambah rekam jejak dan portofolio WIKA sebagai kontraktor yang concern dan implementatif pada pengembangan teknologi terkini konstruksi jembatan modern.

Sebelumnya, WIKA juga telah mengambil peran vital dalam konstruksi signature jembatan, antara lain; Jembatan Suramadu, Jembatan Cikubang, Jembatan Merah Putih, Jembatan Tumbang Samba, Jembatan Tayan, hingga Simpang Susun Semanggi.

“Hal ini menunjukkan bahwa engineer-engineer muda WIKA, engineer Indonesia memiliki kapasitas dan kapabilitas knowledge, inovasi dan daya saing yang cukup tinggi dalam percaturan konstruksi global,” ujar Agung Budi.

Metode konstruksi yang digunakan pada Jembatan Sei Alalak adalah longline matchcast system, di mana sistem precast ini mampu mengefisienkan biaya dan mengoptimalkan kualitas terbaik. Kemudian, geometri tiang pylon asimetris ditujukan untuk mengatur cable stayed agar tidak bersinggungan dan tetap berada di luar deck jembatan serta menambah estetika.

Beton yang digunakan adalah beton kualitas tinggi fc’45 Mpa (K-500) yang menggunakan material lokal guna mengoptimalkan potensi resources yang ada. Sehingga efektivitas dan keberhasilannya, bisa menjadi lesson learn sekaligus referensi bagi proyek-proyek lainnya.

“WIKA menyampaikan terima kasih atas kepercayaan besar yang diberikan oleh Kementerian PUPR. Insha Allah, proyek ini dapat dideliver tepat waktu dengan kualitas yang memuaskan dan bisa menjadi titik ungkit kebangkitan ekonomi Banjarmasin dan Kalimantan Selatan.,” ujar Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, optimistis.

Konstruksi

PTPP Tuntaskan Pembangunan Bendungan Way Sekampung

Jakarta, Beritapers – PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka, terbesar, dan terdepan di Indonesia berhasil menuntaskan pembangunan konstruksi Bendungan Way Sekampung yang berlokasi di Provinsi Lampung. Proyek pembangunan bendungan
tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ditandai secara simbolis dengan prosesi pemutaran tuas dan penandatanganan prasasti.

Acara peresmian tersebut turut dihadiri oleh Novel Arsyad selaku Direktur Utama, Yul Ari Prauraharjo selaku Direktur Operasi Bidang Infrastruktur, Pande Ketut selaku SVP Divisi Infrastruktur 2, dan Yuyus Juarsa selaku SVP Corporate Secretary PTPP. Selain itu, dalam acara peresmian tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Pringsewu Sujadi Saddat, dsb. Acara peresmian tersebut dilaksanakan di lokasi proyek Bendungan Way Sekampung, Lampung pada hari Kamis (02/09) dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

PTPP bersama dengan beberapa BUMN Karya dan perusahaan kontraktor lainnya dipercaya oleh Kementerian PUPR untuk mengerjakan pembangunan Bendungan Way Sekampung yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bendungan Way Sekampung merupakan salah satu Proyek Stategis Nasional (PSN) dikerjakan dengan masa pelaksanaan selama 5 (lima) tahun secara multiyears yang dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu ini memiliki kapasitas air sebesar 68,06 juta meter kubik dan luas genangan hingga 800 hektare.

 

Kehadiran Bendungan Way Sekampung di Provinsi Lampung akan berdampak positif bagi pengembangan Kota Lampung terutama di bagian selatan kota. Di antaranya: penyediaan air irigasi untuk luas lahan 55 ribu heaktre, penyediaan air baku sebesar 2.482 liter per detik untuk Kota Bandar Lampung, Branti, dan Kota Metro. Bendungan ini terintegrasi dengan Bendungan Batutegi dan mengalir ke Bendungan Agroguruh hingga ke Bendungan Margatiga yang juga terkoneksi dengan beberapa sungai seperti Way Merabung, Way Bulak yang tujuan utamanya untuk membantu pemenuhan kebutuhan air dan mendukung infrastruktur sumber daya air.

Selain itu, Bendungan Way Sekampung dapat berfungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dengan daya 5,4 MW, pengendali banjir, dan sebagai lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam dialog singkat bersama Direktur Utama PTPP Novel Arsyad, Presiden Joko Widodo menyampaikan pujian terhadap hasil pekerjaan pembangunan Bendungan Way Sekampung tersebut. “Ini bagus sekali. Kita berharap bendungan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Pringsewu dan sekitarnya dalam rangka mendukung produktivitas petani, membantu masyarakat yang kesulitan air bersih, serta mengurangi kerugian masyarakat akibat adanya banjir,” ucap Presiden Joko Widodo.

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan Bendungan Way Sekampung sangat ditunggu kehadirannya oleh masyarakat Provinsi Lampung karena dapat membantu pemenuhan kebutuhan air dan mendukung infrastruktur sumber daya air. Kehadiran bendungan juga bermanfaat sebagai wisata air dan pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Pekerjaan pembangunan bendungan ini terus dilakukan selama masa pandemi Covid-19 untuk menjaga target penyelesaian proyek PSN serta menjaga kesinambungan roda perekonomian Indonesia. PTPP sangat bangga sekali telah diberi kepercayaan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk membangun Bendungan Way Sekampung dan menyelesaikan pembangunan tersebut tepat waktu. PTPP berharap dapat terus berpartisipasi dan diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur terutama proyek PSN yang berada di seluruh penjuru Indonesia,” tutur Novel Arsyad kepada media.

 

Keuangan

OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023

Jakarta, Beritapers — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisioner, Kamis ini memutuskan untuk memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.

“Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid 19 maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023,” kata Wimboh.

Hingga saat ini, perbankan terus melanjutkan kinerja membaik, seperti pertumbuhan kredit yang positif mulai Juni dan angka loan at risk (LaR) yang menunjukkan tren menurun namun masih relatif tinggi. Sedangkan angka NPL sedikit mengalami peningkatan dari 3,06 persen (Des 2020) menjadi 3,35 persen (Juli).

Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana mengatakan, perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum.

“Perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 diperlukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian delta dan pembatasan mobilitas, sehingga butuh waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejolak ketika stimulus berakhir,” kata Heru.

Penerapan manajemen risiko dalam relaksasi restrukturisasi tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini yang terdiri dari:

  1. Kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan.
  2. Kecukupan pembentukan CKPN. Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, bank diminta mulai membentuk CKPN.
  3. Prasyarat Pembagian Deviden. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi
  4. Stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas Bank

Ketentuan lengkap mengenai kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini akan dimuat dalam POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid 19 yang akan segera diterbitkan. Rapat Dewan Komisioner OJK juga memutuskan untuk mengeluarkan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Kebijakan Stimulus BPR/BPRS.

POJK perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit akan mengatur penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), atau Unit Usaha Syariah (UUS) serta debitur yang terkena dampak penyebaran Covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.

Sementara mengenai ketentuan dana pendidikan perbankan, kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta Capital Conservation Buffer (CCB) tetap hanya akan berlaku sampai 31 Maret 2022.

Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan quick response atas dampak penyebaran Covid 19 dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir tahun 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid 19 melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022.

Per posisi Juli 2021, outstanding restrukturisasi Covid 19 sebesar Rp 778,9 triliun dengan jumlah debitur mencapai 5 juta dan 71,53% di antaranya adalah debitur UMKM. Outstanding kredit restrukturisasi Covid 19 ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan posisi di awal penerapan stimulus.

Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga diharapkan memberikan kepastian bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis tahun 2022, khususnya mengenai skema penanganan debitur restrukturisasi dan skema pencadangan.

 

Konstruksi

WIKA Persolid Jajaran Direksi dan Komisaris

Jakarta, Beritapers — PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun Buku 2021 di Jakarta, Kamis (2/9) RUPSLB berlangsung dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19 dimana seluruh peserta yang hadir diwajibkan untuk menjalani tes swab antigen terlebih dahulu dan patuh pada penerapan 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak).

RUPSLB menyetujui pengangkatan Rusmanto sebagai Komisaris Independen dan Ayu Widya Kiswari sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment Perseroan. Dengan demikian Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama : Jarot Widyoko
Komisaris : Satya Bhakti Parikesit
Komisaris : Firdaus Ali
Komisaris : Harris Arthur Hedar
Komisaris Independen : Rusmanto
Komisaris Independen : Adityawarman
Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo

Sedangkan jajaran Direksi adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Agung Budi Waskito
Direktur Human Capital
dan Pengembangan : Mursyid
Direktur Quality, Health,
Safety and Environment : Ayu Widya Kiswari
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ade Wahyu
Direktur Operasi I : Hananto Aji
Direktur Operasi II : Harum Akhmad Zuhdi
Direktur Operasi III : Rudy Hartono

Perluasan Usaha di Bidang Kebandarudaraan
RUPSLB juga membahas mengenai persetujuan Perseroan untuk Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan Yang Telah Tertera Dalam Anggaran Dasar Perseroan Sehingga Tidak Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Ketentuan POJK No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

“Salah satunya adalah Pengembangan Bandara Hang Nadim Batam yang mana WIKA ikut menjadi pemegang saham di sana,” jelas Agung Budi Waskito.

Bandara Hang Nadim sendiri memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yaitu runway terpanjang di Indonesia, dan terletak di kawasan free trade zone di regional Asia Tenggara, berdampingan dengan pelabuhan kargo dan kawasan industri

Konstruksi, Lembaga

5 Tahun USAID IUWASH PLUS

Tangerang, Beritapers — Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melalui program Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) telah hadir selama lima tahun di Kabupaten Tangerang, dalam mendukung pemerintah meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi aman serta perbaikan perilaku hygiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan.

Di Kabupaten Tangerang, program USAID IUWASH PLUS akan segera berakhir dimana hal ini ditandai dengan acara penutupan program USAID IUWASH PLUS wilayah Kab. Tangerang yang diselenggarakan secara hybrid yaitu pertemuan secara daring juga pertemuan tatap muka di Hotel JHL Solitaire, Gading Serpong, yang dihadiri oleh bupati, perwakilan sektor swasta dan masyarakat dari kota dampingan, serta perwakilan pemerintah pusat dan USAID/Indonesia.

Dalam pelaksanaan program yang dimulai pada pertengahan 2016, USAID IUWASH PLUS memperkuat komponen-komponen kunci yang saling terkait dalam mendukung penyediaan layanan air minum dan sanitasi aman yang inklusif di perkotaan. Komponen-komponen tersebut adalah: peningkatan layanan rumah tangga dan perilaku higiene, penguatan institusi lokal termasuk konservasi air tanah, penguatan pembiayaan sektor dan rumah tangga, serta memajukan advokasi, koordinasi dan komunikasi.

Selama lima tahun pelaksanaan, USAID IUWASH PLUS telah bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat, dan mitra lainnya di 35 kabupaten/kota di delapan provinsi, yaitu Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, serta dua daerah khusus, yaitu DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

Dalam sambutannya, Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dan peran USAID IUWASH PLUS akan kontribusinya dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada tahun 2030 mendatang.

Menurut Virgiyanti, USAID IUWASH PLUS telah mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 6, yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan bagi semua. Komitmen ini juga diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menargetkan pencapaian 100% akses air minum layak, termasuk 15% air minum aman, dan 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% sanitasi aman pada lima tahun ke depan.

Sementara Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia Brian Dusza mengatakan selama lebih dari lima tahun terakhir, USAID Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendorong kemandirian di sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene. Program ini telah mendorong peningkatan dalam akses air minum dan sanitasi, serta perilaku higiene. Berdasarkan data capaian USAID IUWASH PLUS per Agustus 2021 di Kab. Tangerang, sebanyak 46.555 orang mendapat layanan air minum layak melalui sambungan baru PDAM, 2.345 orang diantaranya dari kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah (B40). Selain itu, 32,595 orang mendapat akses sanitasi aman dan 15,640 orang mendapat akses sanitasi layak, 14,210 orang di antaranya masuk dalam kelompok B40.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan kolaborasi erat dengan mitra dan pendekatan unik yang dilakukan USAID IUWASH PLUS dalam 5 tahun terakhir telah menghasilkan banyak inovasi dan perubahan dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi berkelanjutan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

“Dua regulasi baru telah terbentuk untuk mendukung pembangunan sektor WASH. Sejumlah Rp 27.1 Milyar terkumpul dari berbagai pendanaan termasuk dari swasta untuk untuk mendukung perbaikan sektor WASH. 18 pengusaha di bidang WASH telah didukung untuk penguatan kapasitas dalam menjalankan bisnisnya. Sejumlah perubahan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah kerja USAID IUWASH PLUS tapi juga di luar daerah dampingan di Kab. Tangerang,,” kata Ahmed Zaki Iskandar.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid menekankan bahwa seluruh upaya pencapaian di atas dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan akses air minum, sanitasi, dan perilaku higiene yang berkelanjutan juga dalam rangka mendukung Kab. Tangerang menuju Kabupaten bebas dari buang air besar sembarangan atau open defecation free (ODF) di tahun 2025.

 

Keuangan, Mineral dan Tambang, Teknologi

Semangat Go Digital, Pertamina Berhasil Kembangkan Platform Data Migas

Jakarta, Beritapers – Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Pelaksana dan Penugasan Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Gas Bumi berhasil berkontribusi penuh di dalam penyempurnaan dan penyesuaian data migas dengan melakukan inovasi yang diterapkan dalam Aplikasi MDR-E Versi 2.1. Soft launching aplikasi MDR-E Versi 2.1 dilaksanakan pada ajang pada acara The 45th Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) (01/09).

Penghargaan diberikan Kementrian ESDM yang diwakili oleh Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM kepada Pertamina melalui PT PHE yang diwakili oleh Alpius Dwi Guntara, VP Upstream Innovation yang telah berkontribusi penuh dalam pengembangan aplikasi ini MDR-E Versi 2.1.

MDR E 2.1 dibangun atas dasar terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 7/2019 yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan kemandirian pengelolaan data dan Keputusan Menteri ESDM No. 4071 K/03/SJN/2017 yang menugaskan Pertamina untuk mengelola seluruh data hasil kegiatan hulu migas di Indonesia serta sejalan dengan komitmen dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tertuang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2019 (Stranas PK 2019).

Dalam sambutannya, Alpius Dwi Guntara menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kementrian ESDM yang mengakomodir kebutuhan data migas ini. ‘’Kami sangat berterimakasih dengan pemberian Penghargaan kepada PT PHE dalam peningkatan layanan dalam pengembangan aplikasi MDR-E 2.1. Kerjasama Pusdatin Kementrian ESDM dan Pertamina melalui PHE akan selalu dikembangkan sesuai kebutuhan. Dalam pengembangan aplikasi MDR versi 2.1 ini, Kami selalu terbuka dan mempertimbangkan masukkan users/stakeholders,’’ ujar Alpius Dwi Guntara.

Dalam acara ini, Anton Budi Prananto, Sub Koordinator Pengelolaan Data Energi Pusdatin ESDM juga menjelaskan latar belakang dari pembangunan aplikasi ini. ‘’Kondisi data pada saat serah terima data bisa jadi tidak lengkap/tidak sesuai misal Titik koordinat atau Titik kedalaman. Sedangkan kondisi pemanfaatan data dituntut untuk lengkap sehingga ada gap antara kondisi data dan kondisi pemanfaatan. Meminimalisir hal tersebut, maka diperlukan adanya update dari adanya aplikasi MDR dari versi sebelumnya,’’ jelas Anton.

MDR-E 2.1 mengadopsi standar internasional terbuka, Professional Petroleum Data Model (PPDM) versi 3.9, dibuat dengan menerapkan Future Concept Integrated Federated (Digital – Physical Data). ‘’Misal pada pengelolaan alih kelola Blok Rokan, data digital dikumpulkan di Pusdatin dengan data fisik masih ada di Riau,’’ jelas Anton.

Terdapat beberapa kelebihan dari MDR-E 2.1 antara lain kecepatan pelayanan data (download grup), kelengkapan metadata sesusai dengan yang ada PPDM 3.9 dan peningkatan data governance dengan pengembangan masa berlaku kerahasiaan data. ‘’Selain itu, dalam aplikasi MDR-E 2.1 terdapat fungsi interopabilitas dimana memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi, federasi dan dapat berkomunikasi dengan berbagai aplikasi pengolahan data migas serupa atau dari masing-masing KKKS dengan standard PPDM 3.9,’’ jelas Anton.

Agung Pribadi menambahkan ‘’Aplikasi MDR-E 2.1 ini dapat digunakan semua stakeholder migas yang harapannya juga akan meningkatkan industri migas di Indonesia,’’ tutup Agung Pribadi seraya meresmikan soft launcing MDR-E 2.1. dalam ajang The 45th Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) hari ini.

Keuangan, Teknologi, Umum

GRADANA Resmi Terdaftar di OJK

Jakarta, Beritapers – PT. Gradana Teknoruci Indonesia (GRADANA) P2P Lending Proptech telah secara resmi memperoleh Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tertuang dalam keputusan OJK nomor KEP-67/D.05/2021 pada Jumat, 6 Agustus 2021.

Peningkatan status dari terdaftar menjadi berlisensi menunjukkan kemampuan GRADANA dalam mematuhi persyaratan dari OJK di bidang operasional maupun secara bisnis dan teknologi.

Co-Founder dan COO GRADANA William Susilo mengatakan setelah melalui rangkaian proses yang cukup panjang akhirnya GRADANA secara resmi telah menerima izin usaha perusahaan penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari OJK. Ini adalah kado terindah yang kami terima di bulan kemerdekaan dan menjadi api semangat untuk terus mengembangkan GRADANA menjadi lebih baik dan terus memberikan terbaik untuk indonesia.

Co-Founder dan CEO GRADANA Angela Oetama menambahkan bahwa pencapaian ini tidak luput atas kerja keras seluruh tim GRADANA yang telah berhasil memenuhi segala kebutuhan untuk berizin ini.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Lender dan Borrower kami atas kepercayaannya, serta pada seluruh pihak yang membantu dalam perolehan izin usaha dari OJK ini,” kata Angela.

Perizinan ini, lanjut Angela, menunjukkan bahwa GRADANA adalah salah satu perusahaan Peer to Peer Lending yang tepercaya karena telah berhasil memenuhi persyaratan yang diberikan oleh OJK.

“Kami telah memenuhin semua persyaratan yang dibutuhkan untuk menunaikan tahapan pengajuan izin usaha di antaranya menggunakan dokumen elektronik yang disertai tanda tangan digital, sudah terkoneksi dengan perbankan agar mekanisme escrow account dan virtual account berjalan dengan baik, menyusun dan melaporkan self-assessment yang sedikitnya memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko, bekerja sama dengan lembaga yang terdaftar di OJK, menyediakan pusat layanan konsumen berbasis teknologi, serta menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT),” ungkap Angela.

Dengan diperolehnya izin usaha ini, GRADANA berkomitmen mengembangkan diri semakin lebih baik lagi dengan mengedepankan aspek–aspek pengelolaan dan inovasi teknologi dan pengembangan sumber daya manusia dalam menjawab tantangan kebutuhan produk/ jasa keungan bagi masyarakat dan bidang-bidang usaha lainnya demi mewujudkan inklusi keuangan yang sehat baik di bidang properti serta pembiayaan produktif.

Dengan mengantongi izin dari OJK, GRADANA telah menunjukan komitmen dalam mematuhi dan mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang telah diterapkan OJK sebagai syarat penting dalam mendapatkan tanda berizin ini.

Hingga Juli 2021, GRADANA berhasil mempertahankan kinerja terbaik. Tingkat Keberhasilan Bayar atau TKB90 pada angka 99,09%. GRADANA telah memiliki beberapa produk, di antaranya GraDP, Grastrata, GraSewa, GraRenov dan Grakarya. Hal ini dikembangkan untuk membuat properti lebih terjangkau bagi masyarakat baik dari sisi pembiayaan untuk pembelian, talangan sewa, maupun renovasi properti dan juga pembiayaan modal kerja jangka pendek dalam bantuk invoice financing bagi para vendor/pengusaha yang membutuhkan dana talangan untuk membantu alur kasnya.

Selain itu, GRADANA bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam ekosistem bisnis properti, seperti pengembang, agen, perusahaan interior dan renovasi, investor serta bank; sehingga dapat saling bersinergi dan menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masing-masing pihak.