Category Archives: Mineral dan Tambang

Mineral dan Tambang

Genjot Hilirisasi, Ini Alasan Pemerintah

Jakarta – Industri pertambangan di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui proses hilirisasi. Sehingga terbentuklah ekosistem industri yang menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dengan produk yang lebih kompetitif.

Hal tersebut dikemukakan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), Septian Hario Seto.

Menurutnya, proses hilirisasi yang telah dilakukan dalam dua tahun terakhir, menunjukkan pertambangan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Peningkatan ekspor dari hasil hilirisasi ini telah membantu menciptakan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang berdampak positif pada stabilitas nilai tukar rupiah dan indikator ekonomi makro.

“Selain itu, penciptaan lapangan kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di daerah Weda Bay, Obi, Morowali, dan Konawe, dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai puluhan ribu dan rata-rata gaji di atas upah minimum regional,” papar septa dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah’.

Dari sisi industri dalam negeri, hilirisasi industri pertambangan juga memberikan dampak yang cukup besar. Investasi baru dalam sektor besi baja telah tumbuh pesat, meskipun mayoritas investor berasal dari luar negeri.

“Hilirisasi nikel sampai dengan saat ini sudah mencapai lebih dari US$30 miliar yang masuk ke Indonesia,” tutur Septian.

Target selanjutnya dari pemerintah adalah mengintegrasikan hilirisasi ke tahap yang lebih lanjut untuk dapat menarik investasi lebih besar.

Namun, proses hilirisasi ini tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah besarnya investasi yang dibutuhkan.

“Rata-rata, proyek hilirisasi dalam industri pertambangan memiliki biaya yang cukup besar, di atas US$1 miliar. Oleh karena itu, selain modal ekuitas, juga dibutuhkan pinjaman dari bank,” ujarnya.

Septian mengungkapkan, lembaga keuangan internasional, terutama dari Tiongkok, memberikan dukungan pendanaan yang signifikan untuk proyek hilirisasi di Indonesia. Tidak hanya itu, bank-bank dalam negeri juga ikut aktif dalam pembiayaan tersebut, dengan rata-rata 30 persen modal ekuitas dan sisanya berasal dari pinjaman bank.

Menurutnya, edukasi kepada sektor perbankan perlu terus dilakukan agar tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai hilirisasi.

Kendati demikian, tantangan paling krusial yang dihadapi adalah hambatan perdagangan (trade barrier) yang diciptakan oleh negara-negara lain. Produk hasil pertambangan, seperti nikel, sering kali dikenakan tindakan anti-dumping dan anti-subsidi oleh Uni Eropa.

“Negara lain seperti India dan Korea juga telah memulai investigasi terhadap produk tersebut. Jika produk hilir dari industri pertambangan juga terkena hambatan serupa, hal ini dapat menjadi masalah besar karena akan mengurangi daya saing Indonesia di pasar internasional,” tegas Septian.

Selain itu,  tantangan lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai elemen industri dalam menciptakan ekosistem yang kompetitif. Septian pun memberikan contoh industri mobil listrik yang dapat membentuk ekosistem agar lebih menarik bagi investor.

Masih dalam forum yang sama, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif, menambahkan salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat dalam hilirisasi adalah nikel. Lebih dari 100 smelter nikel telah dibangun, yang berkontribusi pada pengembangan industri besi baja di Indonesia.

Di samping itu, terdapat perkembangan di sektor bauksit yang mengarah ke produksi alumunium, dengan empat perusahaan yang terlibat dalam kegiatan hilirisasi ini. Ada juga perkembangan dalam sektor tembaga, di mana dua grup besar, yaitu Freeport Indonesia dan Amman Mineral Internasional, sedang membangun smelter di berbagai lokasi.

“Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam hilirisasi industri pertambangan,” sebutnya.

Pertama, masalah pendanaan menjadi tantangan utama. Selain itu, pasokan energi listrik, pembebasan lahan, dan perizinan juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses hilirisasi.

Pemerintah telah melakukan pertemuan komprehensif dengan industri, lembaga keuangan, dan PLN untuk mencari solusi yang memudahkan akses bagi mereka yang sedang membangun smelter.

“Kerja sama yang erat diperlukan antara departemen terkait, pemerintah daerah, dan industri untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Perindustrian juga sangat penting,” tegas Irwandy.

Terkait dengan adanya trade barrier yang diciptakan oleh negara lain, dirinya juga meyakinkan bahwa pemerintah terus bekerja untuk mengatasi masalah ini dan memperjuangkan kepentingan industri hilirisasi Indonesia di tingkat internasional.

 

Larangan Ekspor

Dalam hal larangan ekspor bauksit, Irwandy menilai seharusnya industri sudah mempersiapkan, karena pemerintah telah memberikan peringatan tiga tahun sebelumnya.

“Dari 12 smelter yang direncanakan, hanya 4 yang telah mencapai progres pembangunan yang signifikan. Sementara 8 smelter lainnya ketika kami kirim tim untuk mengecek masih berupa tanah lapang,” sebutnya.

Dia menambahkan, pemerintah pun terus memantau dan mendorong perkembangan smelter tersebut.

Di samping itu, Irwandy juga menekankan pentingnya pengembangan industri hilirisasi yang ramah lingkungan. Beberapa smelter nikel telah beralih dari sumber energi konvensional ke energi terbarukan, seperti PLTU ke EBT.

Namun, proses hilirisasi tidak boleh berhenti hanya pada satu tahap. Diperlukan ekosistem yang lengkap, seperti dalam kasus hilirisasi nikel menuju produksi baterai.

Untuk mendukung hilirisasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti perpanjangan izin tambang dan insentif fiskal bagi pelaku hilirisasi.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Daymas Arangga, menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa mineral lain juga dapat diserap dengan baik dalam proses hilirisasi.

“Setiap mineral memiliki karakteristik yang berbeda, dan penyesuaian harus dilakukan dalam hal pasokan dan permintaan pasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance /ESG),” ucap dia.

Menurutnya, Indonesia dapat dianggap sebagai ‘success story’ dalam hal hilirisasi industri pertambangan. Dalam pengamatannya, negara lain seperti Kongo dalam kasus kobalt belum berhasil menjalankan strategi ini.

Namun, Daymas juga mengingatkan bahwa proses hilirisasi ini sebenarnya terlambat dilakukan. Selama puluhan tahun, Indonesia telah mengekspor mineral mentah tanpa memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan.

“Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengusaha untuk bekerja sama dalam mengintegrasikan langkah-langkah hilirisasi dan menciptakan pasar yang mendukung nilai tambah,” imbuhnya.

Dia juga menyoroti pentingnya transisi energi dalam hilirisasi industri pertambangan. Pemerintah perlu menyediakan energi bersih dengan melibatkan tidak hanya PLN, tetapi juga melibatkan investasi di bidang energi terbarukan untuk mendukung pembangunan smelter.

“Dalam proses hilirisasi, penting untuk meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan,” kata Daymas. []

Mineral dan Tambang

Industri Hulu Migas Di Mata Stafsus Milenial Presiden

Sorong – Pemerintah memberikan apresiasi progres Industri Migas karena memiliki komitmen mendorong terjadinya akselerasi program dan memiliki dampak berganda dari sektor produksi sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua dan Maluku.

Hal tersebut disampaikan Stafsus Presiden Jokowi, usai menghadiri dan menjadi pembicara Forum Kapasitas nasional di Sorong, Papua Barat Daya.

Menurut Billy, dirinya mengikuti perkembangan industri hulu migas di tanah Papua – Maluku dan progres Industri Hulumigas telah dilaporkan ke Presiden Jokowi dan hal tersebut sejalan dengan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

Selain sejalan dengan program hilirisasi. Hal tersebut juga seiring dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang mengamanatkan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. (Kini berkembang dengan lahirnya 4 propinsi baru, yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan-red)

“Hilirasi sektor migas memiliki dampak berganda dari sektor produksi migas, seperti perputaran uang di daerah dengan cara menghidupkan vendor lokal dan UMKM, Khususnya tanah papua,” Ujar Billy yang merupakan kelahiran Kabupaten Yapen.

Billy berharap Industri hulumigas menjadi incubator atau pendorong bergeraknya talenta-talenta muda untuk membangkitkan  ekonomi kreatif,

“Anak-anak papua bisa  menjadi anak-anak kreatif dan industri hulu migas atau KKKS menjadi pendorong, dan menjadi pusat inkubasi bisnis,”ungkapnya

Billy melanjutkan selama ini, peran Industri hulumigas di tanah Papua untuk pekerja-pekerja asli anak-anak papua sudah cukup terakomodir, “IndustrI migas di wilayah Papua dan Maluku berkomitmen merekrut orang lokal, BP Tangguh (perusahaan migas di papua-red) mengejar 85 persen pekerja lokal,”ungkap Billy.

Menanggapi permintaan Stafsus Presiden Jokowo, Billy Mambrasar, Samuk, Tangguh Papuan Affair Manager BP Tanguh, mengatakan BP Tangguh  memberikan opportunity atau peluang bagi talenta-talenta baru dan anak-anak Papua. “Kita sama-sama saling support dan menjadi inkubator yang bisa membantu mereka, “ kata samuk, yang juga anak Papua.

Sejauh ini, menurut Samuk, BP Tangguh telah bekerjasama dengan perusahaan atau vendor lokal  dibidang catering, konveksi, taksi laut  dan konsultan.

Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko mengatakan SKK Migas dan KKKS memiliki komitmen untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak muda Papua, seperti dalam bidang pendidikan, Vendor lokal dan  UMKM.

“Kami sampaikan Industri migas, bukanlah industri yang eksklusif, kami sangat peduli dengan masyarakat segala strata,” kata Rudi. []

Mineral dan Tambang

Sumur Minyak Ilegal Menjamur? Ini Solusi SKK Migas

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan sektor hulu migas yang menerapkan standar kesehatan, keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan (health, safety, and environment) atau HSE yang memadai. Dengan demikian, sektor hulu migas mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan negara.

Salah satu persoalan sektor hulu migas di Indonesia yang mendesak untuk segera dituntaskan adalah keberadaan pengeboran minyak secara ilegal (illegal drilling) dan pencurian minyak dari jalur pipa resmi (illegal tapping). Keberadaan sumur ilegal yang tidak memenuhi standar HSE telah memunculkan persoalan kecelakaan dan gangguan lingkungan. Dalam jangka panjang, sumur ilegal juga melahirkan persepsi yang buruk terhadap upaya peningkatan investasi hulu migas di Indonesia.

Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo menjelaskan keberadaan sumur ilegal di Indonesia harus segera ditertibkan. “Namun demikian, mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPR bahwa sumur ilegal yang sudah beroperasi dibutuhkan sebagai mata pencaharian maka direkomendasikan membuat payung hukum yang jelas tentang tata kelolanya,” kata Wahju dalam keterangan resminya di Jakarta.

Selama ini tugas dan kewenangan penanganan sumur ilegal berada di Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, dan Aparat Penegak Hukum. SKK Migas hanya perlu melaporkan ketika mengetahui kejadian dan akan bergerak bila ada permintaan dari Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah dan atau Aparat Penegak Hukum, kecuali jika terdapat penugasan dan atau ada rencana pembinaan ke arah pembuatan Payung Kontrak Kerja Sama.

Wahju menambahkan “Tidak hanya dukungan kepada instansi, kami juga memberikan bantuan menghentikan kebakaran dan menutup sumur illegal ketika terjadi insiden”.

Inisiatif dan tindakan yang dilakukan SKK Migas dan KKKS ketika ada kecelakaan di sumur ilegal adalah upaya agar kejadian tersebut tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat sekitar, “Kami turut menjaga agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah, serta menjaga agar potensi migas tidak terbuang dan terbakar secara percuma”, imbuh Wahju.

Namun demikian, sebagai bentuk komitmen mendorong pengelolaan sektor hulu migas yang baik, SKK Migas telah mengusulkan dua regulasi dan menyusun tim kajian terkait regulasi tata kelola sumur minyak oleh masyarakat. Kedua peraturan yang direkomendasikan terkait tata kelola sumur ilegal adalah pertama, Peraturan Presiden (PerPres) yang berisi larangan kegiatan sumur ilegal baru ke depan. Kedua, revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua yang nantinya akan menjadi dasar masyarakat mengelola sumur ilegal yang sudah telanjur beroperasi menjadi sumur legal yang memenuhi berbagai standar dan perizinan yang ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2021 tercatat kurang lebih 8.000 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebesar 2.500 – 10.000 barel minyak per hari (barrel oil per day/bopd).  Sepanjang Januari 2023 hingga saat ini, setidaknya sudah terjadi 7 (tujuh) kecelakaan sumur ilegal yang semuanya berada di Sumatera Selatan dengan rincian 6 kejadian di Musi Banyuasin dan 1 kejadian di Muara Enim.

“Mengacu Undang Undang Minyak dan Gas Tahun 2001, kegiatan penambangan yang diperbolehkan hanya melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ketentuan ini menegaskan bahwa aktivitas penambangan sumur yang dilakukan selain KKKS harus ditindak tegas secara hukum agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban jiwa,” kata Wahju.

SKK Migas merekomendasikan kedua regulasi bagi Kementerian ESDM untuk menunjukkan bahwa pembukaan sumur minyak ilegal adalah kejahatan serius karena mengambil sumber daya alam strategis yang sepenuhnya dikuasai oleh negara. Selain menimbulkan korban jiwa, negara juga kehilangan potensi pendapatan akibat aktivitas ilegal tersebut sehingga kehadiran regulasi baru menjadi sangat krusial.

Sebagai upaya pencegahan untuk menekan sumur ilegal, SKK Migas telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Tentara Nasional Indonesia. SKK Migas juga melakukan prosedur koordinasi apabila terjadi kegiatan sumur ilegal di wilayah kerja KKKS hingga sosialisasi kerja sama sumur tua sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi.

SKK Migas juga aktif menjalankan Forum Group Discussion bersama Kementerian ESDM dengan melibatkan KKKS untuk menyampaikan kepada masyarakat sekitar Wilayah Kerja mengenai bahaya sumur ilegal serta berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wahjuberharap, dengan menjalankan semua upaya tersebut, semua pemangku kepentingan memberikan komitmen untuk menghentikan kegiatan illegal ini.

“SKK Migas akan selalu berkoordinasi secara aktif dengan seluruh pemangku kepentingan agar industri migas nasional tetap kondusif. Kami optimistis berkurangnya sumur ilegal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, negara, lingkungan, serta memberikan kenyamanan bagi KKKS dalam menjalankan aktivitas di Wilayah Kerja,” tutup Wahju. []

Mineral dan Tambang

Pertamina NRE Ajak Gen Z Peduli Energi Hijau

Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai lokomotif transisi energi di Pertamina telah berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan “PNRE University Outreach & Engagement” di 5 universitas di Indonesia. Acara ini bertujuan untuk mendekatkan isu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) kepada mahasiswa sekaligus berbagi tentang pengembangan karir di sektor EBT.

Program “PNRE University Outreach & Engagement” dimulai sejak bulan Februari di Institut Teknologi Bandung, secara simultan berlanjut ke Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan ditutup di akhir bulan Mei di Institut Teknologi Sepuluh November. Dihadiri lebih dari 1.000 orang mahasiswa, rangkaian acara ini menampilkan sesi menarik seperti sharing session dengan jajaran Direksi dan Generasi Muda Pertamina NRE serta career influencer, dan diskusi panel interaktif bertajuk “Green Career Talks”.

“Pertamina NRE merupakan ujung tombak Pertamina dalam melakukan transisi energi. Kami ingin mendekatkan generasi muda dengan sektor energi baru dan terbarukan. Kami berharap generasi muda secara aktif berpartisipasi dalam transisi energi di Indonesia. Kami berharap melalui acara ini dapat memberikan inspirasi dan mencetak para anak muda yang siap berkarir di industri energi masa depan yang ramah lingkungan ini,” ujar Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis Pertamina NRE Said Reza Pahlevy.

Green Career Talks yang merupakan sesi inti dari acara ini menghadirkan para pemimpin dari Pertamina NRE untuk berbagi pengalaman mereka dan memberikan wawasan tentang tren terkini di industri energi bersih. Bukan itu saja, di sesi ini juga hadir career expert atau influencer muda yang membagikan kiat-kiat mengembangkan karir di dunia kerja, seperti Vina Muliana, Anelies Praramadhani, dan Apri Rokhyadi. Moderator yang membawakan sesi ini juga tidak kalah menarik, yaitu Dian Mirza, Senandung Nacita, dan Gadies Fetrianto.

Dalam acara tersebut juga terdapat mini booth di mana mahasiswa dapat melakukan resume submission kepada Pertamina NRE secara daring. Di mini booth tersebut pengunjung juga bisa mendapatkan informasi tentang Pertamina NRE beserta bisnisnya secara lengkap.

“Semangat positif ini harus digaungkan seluas mungkin agar partisipasi generasi muda dalam transisi energi menyebar ke seluruh wilayah Indonesia” tambah Said.

“PNRE University Outreach & Engagement” merupakan langkah nyata Pertamina NRE dalam mendukung pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang energi baru terbarukan.

Dengan mempererat hubungan antara dunia industri dan akademisi, Pertamina NRE berharap dapat berkontribusi pada program pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, Pertamina NRE berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan melalui penerapan aspek-aspek ESG sesuai praktik terbaik dengan terus fokus mengembangkan energi baru terbarukan. []

Mineral dan Tambang

Kilang Pertamina Internasional Terapkan ESG

Jakarta – Kinerja positif berhasil ditorehkan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) sebagai subholding Pertamina yang mengelola bisnis refining and petrochemical (R&P). Sepanjang tahun 2022, PT KPI berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang tertinggi sepanjang sejarah berdiri. EBITDA PT KPI naik 111% dibandingkan RKAP 2022 dan naik sebesar 194% dibanding  tahun 2021. Sedangkan untuk Net Profit lebih tinggi 163% dibanding RKAP 2022, dan naik sebesar 597% dibandingkan realisasi 2021.

Selain kinerja operasional, di aspek tanggung jawab sosial, PT KPI telah merealisasi 63 program sesuai dengan pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), mencakup 15 Pencapaian SDGs dari total 17 SDGs. Terdapat 4 pilar fokus program TJSL PT KPI, yaitu bidang lingkungan (21 Program), bidang kesehatan (9 program), bidang Pendidikan (12 Program), dan bidang berdikari (21 program).

Corporate Secretary PT KPI Hermansyah Y Nasroen mengatakan dari keseluruhan 4 pilar fokus program TJSL PT KPI telah berhasil dilakukan, di antaranya penanaman 456.273 pohon; lebih dari 1600 orang terutama bayi, ibu dan lansia telah mendapatkan akses ke program kesehatan; lebih dari 3000 Pelajar telah mendapatkan pembinaan; 110 keluarga telah menjadi penerima manfaat energi berdikari untuk kebutuhan ekonomi masyarakat; serta keseluruhan program yang langsung berkenaan dengan lingkungan, telah memberikan kontribusi dalam rangka mereduksi emisi karbon sebesar 77.780,37 Ton CO2eq/Tahun.

PT KPI merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG (Environment, Social & Governance). PT KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG. PT KPI akan terus menjalankan bisnisnya secara professional untuk mewujudkan visinya menjadi Perusahaan Kilang Minyak dan Petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata Kelola perusahaan yang baik. []

Mineral dan Tambang

Kilang Pertamina Internasional Bukukan Kinerja di Tahun 2022, Tertinggi Sepanjang Sejarah Berdiri

Jakarta – PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) sebagai subholding Pertamina yang mengelola bisnis refining and petrochemical (R&P) berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang tertinggi di tahun kelima sejak pembentukannya, yaitu EBITDA naik sebanyak 111% dibandingkan RKAP 2022 dan naik sebesar 194% dibanding tahun 2021.

Sedangkan untuk Net Profit lebih tinggi 163% dibanding RKAP 2022, dan naik sebesar 597% dibandingkan realisasi 2021. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT KPI, Taufik Aditiyawarman, pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022 yang dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris serta Pemegang Saham.

PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja positif PT KPI khususnya peningkatan laba dan EBITDA. Pemegang Saham yang diwakili oleh Direktur Strategi, Portfolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Saliyadi Putra menyampaikan, ”Hasil kinerja positif ini diharapkan dapat menjadi model dan pendorong semangat untuk bekerja lebih baik lagi sehingga program-progarm kerja yang tertuang dalam RKAP 2023 bisa tercapai dan terlaksana dengan baik, terutama yang terkait dengan pengembangan usaha.” Saliyadi juga mengingatkan agar operasional perusahaan tetap mengedepankan aspek HSSE.

Keberhasilan kinerja keuangan tersebut ditopang oleh kinerja operasional antara lain meningkatnya volume Intake dan Produk Kilang sebesar 6% di atas target, tumbuhnya produksi Petrokimia sebanyak 36% di atas target sebagai bisnis masa depan khususnya di Kilang Balongan, Kilang Cilacap & Kilang TPPI, serta terpenuhinya seluruh kebutuhan nasional Avtur dan Solar dari Kilang Pertamina.

Kinerja positif tersebut juga didorong oleh program optimasi kilang serta efisiensi biaya operasional yang dilakukan selama tahun 2022. Hal itu dilaporkan Direktur Utama PT KPI, Taufik Aditiyawarman, saat RUPS di depan Dewan Komisaris dan pemegang saham.

Taufik mengungkapkan bahwa kinerja KPI tahun 2022 berhasil melampaui target yang tertinggi sepanjang PT KPI berdiri. ”Pencapaian kinerja KPI yang melampaui target ini merupakan bukti komitmen kami dalam mengembangkan bisnis refining & petrochemical sebagai satu industri energi yang menjadi tulang punggung perekonomian negara.”

Upaya untuk menghasilkan produk-produk bernilai tinggi dilakukan untuk meningkatkan angka Yield Valuable produk MFO Low Sulfur (untuk bunker kapal), produk-produk BBM, dan Petrokimia. Menurut Taufik hal ini berhasil menjadikan imbal hasil produk atau Yield Valuable Product (YVP) di atas target sepanjang sejarah Pertamina sebesar 81,9%, lebih tinggi daripada target pada RKAP sekitar 79,9%.

Selain itu, “Plant Availability Factor (PAF) yang merupakan indikator kehandalan operasi kilang terhadap perencanaan operasi juga berhasil kami tingkatkan menjadi 99,67% lebih tinggi daripada versi RKAP sekitar 99,2%,” jelas Taufik.

Faktor lain terkait efisiensi biaya operasi kilang, Taufik melanjutkan, adalah pemakaian energi yang dikendalikan hingga angkanya di bawah target RKAP. Indeks intensitas penggunaan energi untuk produksi di kilang atau Energy Intensity Index (EII) tercatat di angka 108,3, lebih baik daripada yang ditetapkan pada RKAP yang hampir sebesar 108,4. Untuk angka realisasi EII, semakin kecil angka index, menggambarkan kinerja yang semakin baik. Program yang dilakukan untuk penurunan EII antara lain utilisasi listrik dan gas eksternal serta peremajaan peralatan.

Pada kesempatan itu, Taufik juga melaporkan produk inovasi PT KPI yaitu Pertamina Renewable Diesel atau Green Diesel dari Kilang Cilacap yang telah dipasarkan di Market Domestik hingga Market Ekspor Eropa. Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) dari Kilang Balongan yang merupakan Diesel Ramah Lingkungan sulfur 10 ppm atau kualitas setara EURO V. Serta Marine Fuel Oil (MFO) Low Sulphur yang merupakan produk Bunker Kapal Ramah Lingkungan yang dihasilkan dari Kilang, serta yang dihasilkan melalui proses blending (Project Blending) dari Residue.

Proyek-proyek yang dilakukan subholding R&P selama tahun 2022 yang terus berjalan dan yang masih dalam tahap pembangunan yaitu Onstream Green Refinery Cilacap Phase 1 yang mampu memproduksi Green Diesel kapasitas 3 kbpd dari feedstock nabati RBDPO (Refined Bleach Deodorized Palm Oil), Onstream RDMP Balongan yang meningkatkan kapasitas Kilang Balongan dari 125 kbpd menjadi 150 kbpd, serta RDMP Balikpapan, dengan progress overall mencapai 58,41% di akhir 2022. Disamping juga Proyek Polypropylene Balongan yang telah memasuki penyelesaian pekerjaan BED (Basic Engineering Design) oleh Tuban Petro dan siap masuk ke tahapaan proyek selanjutnya, serta proyek Olefin TPPI yang saat ini sudah menyelesaikan pekerjaan BED dan Partial FEED (Front End Engineering Design).

”Kami optimis dapat menyelesaikan target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham untuk tahun 2023 sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih baik dari tahun 2022.” jelas Taufik. []

 

Hasil Bumi, Industri, Lembaga, Mineral dan Tambang, Retail

Reorganisasi MIND ID – INALUM Di Restui Pemerintah RI, MIND ID Fokus Kembangkan Hilirisasi Industri Pertambangan Nasional

Jakarta, 14 Desember 2022 Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID optimis bahwa reorganisasi antara MIND ID dan INALUM akan mengakselerasi program hilirisasi di sektor industri pertambangan nasional sehingga komitmen negara dalam meningkatkan nilai tambah dari komoditas tambang bisa terwujud. Optimisme itu muncul setelah Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2022 dan PP No.46/2022 sebagai langkah restu pemerintah dalam reorganisasi Holding Industri Pertambangan Indonesia.

Sekretaris Perusahaan MIND ID Heri Yusuf menyebut bahwa reorganisasi yang sudah didukung oleh Pemerintah RI akan meningkatkan performa, baik untuk MIND ID, INALUM, maupun Anggota Holding lain. Dengan performa yang meningkat, diharapkan visi besar Holding Industri Pertambangan untuk memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan dapat lebih mudah diwujudkan.

“Dengan reorganisasi ini, MIND ID melanjutkan perannya sebagai perusahaan Strategic Holding Industri Pertambangan, akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis yang berfokus pada efisiensi dan penciptaan nilai tambah dari produk-produk anggota grup MIND ID, serta meningkatkan pengelolaan manajemen risiko, pengawasan kegiatan operasional Anggota MIND ID dan sebagainya. Diharapkan MIND ID akan lebih baik dan berkelanjutan dalam memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujar Heri.

Pada 8 Desember 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan PP 45/2022 dan PP 46/2022 yang merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian proses pembentukan Holding Industri Pertambangan, yang selama ini memiliki brand identity MIND ID (atau Mining Industry Indonesia) dan secara entitas hukum menjadi satu dengan INALUM. PP tersebut merupakan hasil dari kolaborasi para Pemegang Saham (melalui Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara). Selanjutnya, kedua PP tersebut menjadi dasar dari pembentukan BUMN baru yang berfungsi untuk menjadi rumah MIND ID dalam menjalankan fungsinya sebagai Strategic Holding Company di sektor industri pertambangan Indonesia. Dengan kedua PP tersebut, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (INALUM) akan tetap menjadi bagian dari MIND ID, seperti, ANTAM, Bukit Asam dan TIMAH, dan berfokus pada pengoperasian smelter aluminium dan juga pengembangan hilirisasi rantai nilai aluminium.

Sementara untuk INALUM sendiri, Heri menyebut bahwa INALUM akan fokus pada operasional dan produksi, serta pengembangan. Sehingga bisa mempercepat beberapa proyek strategis dari INALUM yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas aluminium nasional.

“INALUM setelah reorganisasi akan fokus pada pengelolaan pabrik peleburan aluminium dan produksi aluminium yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dengan dukungan Grup MIND ID, INALUM akan terus melanjutkan strategi pertumbuhannya pada rantai nilai aluminium,” ujar Heri.

Setelah terbitnya kedua PP tersebut, proses reorganisasi akan dilanjutkan diantaranya termasuk RUPS dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham INALUM, pemindahan aset dan liabilitas yang terkait dengan fungsi holding industri pertambangan kepada entitas baru (MIND ID), serta koordinasi yang baik dan terstruktur dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Institusi Pemerintah lainnya. Selama proses reorganisasi tersebut berlangsung, pelaksanaan fungsi Holding Industri Pertambangan (MIND ID) dan juga pengoperasian smelter aluminium yang saat ini melekat pada INALUM akan tetap berjalan seperti sedia kalanya.

“Keseluruhan proses akan tunduk pada peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk UU Perseroan Terbatas. Sampai dengan entitas holding industri pertambangan baru (MIND ID) terbentuk, fungsi holding industri pertambangan tetap dijalankan oleh INALUM. Fungsi holding industri pertambangan akan beralih dari INALUM ke MIND ID pada saat rangkaian proses pembentukan holding ini terselesaikan,” tutup Heri.

##

Industri, Lembaga, Mineral dan Tambang, Retail

Bantuan Pasang Baru Listrik PLN, 1.920 Rumah Tangga di Papua Dapat Penerangan Gratis

Nabire, 12 Desember 2022 – PT PLN (Persero) bersama dengan Pemerintah dan DPR menuntaskan bantuan penyambungan listrik gratis kepada 1.920 rumah tangga tidak mampu yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Selatan.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) ini diberikan sebagai komitmen negara memberikan akses listrik ke seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Bantuan meliputi pemasangan instalasi kelistrikan, tiga buah lampu, satu buah stopkontak dan voucher token listrik senilai Rp 50.000.

Bantuan ini pun langsung disambut gembira oleh masyarakat penerima manfaat, salah satunya Ferosina Sikan, yang berasal dari Kelurahan Kalibobo, Nabire, Papua. Dia menyampaikan terima kasih atas bantuan listrik PLN, karena sebelumnya, listriknya hanya menumpang dengan tetangga.

“Setiap tiga hari kita patungan membayar Rp20.000, atau bisa sampe Rp50.000, saya harap dengan bantuan ini biaya listrik yang kami bayar bisa lebih murah. Terima kasih pemerintah dan PLN,” ujarnya.

Bupati Nabire Mesak Magai juga berterima kasih kepada Kementerian dan PLN atas program bantuan pemasangan listrik baru tersebut. Kehadiran listrik ini sangat diperlukan masyarakat.

“Hari ini saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PLN dan juga kementerian atas kondisi saat ini. Dulu di Kabupaten Nabire penerangan ini seperti lampu disko karena hanya nyala dua belas jam atau bahkan tidak menyala. Warga Nabire merasakan pelayanan dari pemerintah pusat melalui PLN sangat luar biasa,” kata Mesak.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi. Salah satu dengan membantu masyarakat memperoleh akses listrik melalui BPBL.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT PLN (Persero) bersama PLN ICON Plus yang telah menyukseskan program BPBL dengan menyiapkan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan, pembayaran dan pengawasan kegiatan BPBL Tahun 2022 ini,” ujarnya.

Wanhar berharap, kerja sama PLN, Pemerintah dan DPR ini terus berlanjut dan ditingkatkan di masa mendatang. Harapannya, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Kita semua berharap Program BPBL ini dapat memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat dan meningkatkan taraf hidup untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Ke depan memang untuk tahun 2023 rencananya akan ditingkatkan kapasitas bantuannya menjadi 900 VA sehingga masyarakat bisa lebih produktif,” kata Wanhar.

Anggota Komisi VII DPR RI Marthen Douw, secara terpisah menyampaikan listrik bukan hanya menghidupkan penerangan semata tetapi bagi masyarakat Papua dapat meningkatkan kualitas hidup. Sebab, kehadiran listrik bisa membangkitkan semangat pendidikan anak Papua dan ekonomi masyarakat.

“Malam hari anak-anak bisa belajar, kemudian adanya listrik juga bisa memicu usaha-usaha di rumah. Tapi yang paling penting adalah anak-anak kita bisa belajar agar ke depan sumber daya manusia bisa berkualitas dan bersaing dengan negara lain,” ujarnya.

Karena itu, Komisi VII DPR bersama pemerintah dan PLN akan terus berkolaborasi dalam program BPBL

“Komisi VII DPR bersama Pemerintah dan PLN bergandeng tangan akan terus mendorong bantuan pemerintah listrik baru sehingga Papua terang,” ujar Douw.

Staf Ahli Direksi Direktur Retail PT PLN (Persero), Ismail Deu mengatakan, PLN siap melaksanakan tugas sebagai penggerak di bidang ketenagalistrikan. PLN juga menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam merampungkan program BPBL di Tanah Papua ini.

Tahun 2022 ini PLN diberikan target BPBL oleh pemerintah sebanyak 1.920 rumah tangga di Tanah Papua dan sudah diselesaikan. Ismail menjelaskan, khusus di Nabire, PLN sudah memberikan akses listrik 24 jam kepada 266 rumah tangga.

“Dengan target yang diberikan sebanyak 247 rumah tangga untuk Kabupaten Nabire kami berhasil merealisasikanya melebihi target yaitu mencapai 266 rumah tangga. Terima kasih atas kerja sama semua pihak. Semoga ke depannya bisa berlanjut,” kata Ismail saat ceremonial penyerahan program BPBL di Nabire.

Dalam kesempatan yang sama, PLN juga menyerahkan bantuan 247 paket sembako kepada penerima bantuan. Bantuan diharapkan dapat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangan.

Keuangan, Lembaga, Mineral dan Tambang

Tekan Emisi Karbon, SKK Migas dan KKKS Sumbagsel Hijaukan 70Ha Lahan Konservasi

Inderalaya – 07 November 2022. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) Wilayah Sumatera Selatan melakukan penanaman pohon untuk menekan emisi karbon sebagai bukti nyata Program Penghijauan Hulu Migas 1,7 Juta Pohon. Penamanan pohon sebanyak 5530 batang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan di Kebun Raya Sriwijaya, di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan sebuah kawasan konservasi tanaman. Saat ini, sekitar 70 hektar kawasan ini sudah di tanam, yang merupakan lahan gambut dan satu-satunya Kebun Raya lahan Gambut di Asia Tenggara.

”Ini adalah upaya kita sebagai bentuk kewajiban untuk menekan emisi karbon dan juga sekaligus melestarikan lingkungan dan habitat lainnya. Penanaman yang dilakukan kebanyakan menggunakan tanaman Jeletung Rawa, Sorea Bengiran, Meranti, dan Durian Rawa. Penanaman buah akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, mari kita semua berperan dan memiliki andil.” ungkap Sekda Kabupaten Ogan Ilir, H. Muhsin.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Panji Tjahyanto mewakili Gubernur Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa pemanasan Global saat ini menjadi Issue Dunia yang perlu diperhatikan, “Saya mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas – KKKS Sumatera Selatan, ini merupakan bukti nyata kontribusi Industri Hulu Migas di Sumatera Selatan khususnya dalam kegiatan lingkungan. Berharap kegiatan ini bisa dilanjutkan, guna menjaga hijaunya lingkungan khususnya di wilayah Sumatera Selatan, serta ini juga upaya dalam menjaga kebakaran hutan dan menambah serapan karbon. Harapan saya, penanaman terus ditingkatkan dan juga tetap harus dipelihara.” ungkapnya

Andi Arie pangeran, Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Selatan menyampaikan bahwa pihak SKK Migas dan KKKS sangat berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya demi kelancaran kegiatan ini. “Program Penghijauan Hulu Migas merupakan bentuk komitmen Industri Hulu Migas dalam mengurangi emisi karbon yang tertuang dalam pilar Stategis Indonesia Oil & Gas (IOG) 4.0. Program Penghijauan Hulu Migas ini disinergikan dengan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2022, sebagai kontribusi kami dalam mendukung Pemerintah Indonesia dalam pengurangan emisi karbon.” Ungkapnya.

Andi Arie menambahkan, “Seremoni Program Penghijauan Hulu Migas juga dilakukan peliputan dan pembuatan video dokumenter yang akan disampaikan secara serentak pada event The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 (ICIOG 2022) tanggal 24 November 2022 di Bali, yang akan disaksikan oleh Bapak Presiden RI didampingi Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RI serta Kepala SKK Migas.”

 

TENTANG SKK MIGAS

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Mineral dan Tambang

Untuk Salurkan Air Bersih, Waskita Bangun Jaringan Pipa SPAM di Jawa Timur Senilai Rp115 Miliar

Jakarta, 28 Oktober 2022, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Kode Saham: WSKT) kembali akan membangun proyek pembangunan jaringan perpipaan untuk percepatan sistem penyediaan air minum Regional Umbulan Provinsi Jawa Timur senilai 115 miliar. Pekerjaan ini ditujukan untuk menyalurkan air bersih di Kawasan Jawa Timur, khususnya Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Kesepakatan kontrak kerja tersebut ditandatangani Senior Vice President Infrastructure III Division, Dhetik Ariyanto dan Antonius Lolon, SE. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen Air Minum, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 1 Provionsi Jawa Timur.

SVP Corporate Secretary Perseroan, Novianto Ari Nugroho mengatakan mengungkapkan pekerjaan ini dimaksudkan untuk menyalurkan air bersih bagi penduduk pada wilayah penyerapan sesuai kesepakatan bersama (PKS) SPAM Regional Umbulan khususnya Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.

Akses air minum nasional masih didominasi oleh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan. Pemerintah menetapkan target akses air minum nasional mencapai 100% di tahun 2024 yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan 30,45% dan bukan jaringan perpipaan 69,55%, dengan Major Project pembangunan 10 juta sambungan rumah. “SPAM Regional Umbulan ini berkapasitas 4.000 liter per detik yang dapat melayani 310.000 sambungan rumah (SR) atau 1,3 juta orang di Provinsi jawa Timur,” tambah Novianto.

Sementara sumber air baku SPAM ini berasal dari mata air Umbulan di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 kilometer dengan total 18 titik reservoir offtake di lima Kabupaten/Kota yaitu Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan,

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Proyek ini rencananya membutuhkan waktu pekerjaan selama 450 hari kalender dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Sementara waktu pemeliharaan selama 365 hari kerja.