Tag Archives: PEMERINTAH

Hasil Bumi, Horeka, Keuangan, Konstruksi, Lembaga

Pemerintah Lakukan Dua Pendekatan Bangun Tanah Papua

Jakarta, Kominfo Newsroom – Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua. Pertama adalah pendekatan infrastruktur, dan kedua pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendawasih yang akan terus berlanjut.

Demikian ditegaskan Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Jaleswari pun berberharap pemerintah daerah di Papua menindaklanjuti dasar yang telah dibangun tersebut dengan terus mendekatkan diri serta membangun pola komunikasi dua arah dengan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok bumi Cendrawasih.

“Di samping itu juga yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, terus dikedepankan,” ujarnya.

Dalam setiap kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional saat ini bukan Jawa atau Sumatra sentris, namun harus beriorentasi “Indonesia Sentris”. Maka itu sejak awal pemerintahannya, Kepala Negara telah berkomitmen membangun Indonesia Sentris yang dimulai dari tanah Papua.

“Kunjungan Bapak Presiden sudah sampai 15 kali ke Papua. Itu penting karena Kepala Negara melihat berdasarkan data-data dan fakta,” kata Jaleswari.

Pendekatan infrastruktur dilakukan dari hal yang paling dasar, mulai dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Karena itu, ujar Jaleswari, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama hingga kedua bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, komitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali di Papua dan Papua Barat, terus terjaga.

“Komitmen itu bukan sekedar retorika, tapi beliau hadirkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, jadi bukan sekedar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, tapi lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung itu,” ungkap Jaleswari.

Regulasi-regulasi itu semua ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM), bahkan khusus Papua itu menjadi program prioritas nasional (PSN).

“Regulasi itu di antaranya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang awalnya adalah Inpres Nomor 9/2017. Dengan Inpres 9/2020, kini ada 43 KL yang wajib ikut serta melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat,” lanjut Jaleswari.

Petingnya Pembangunan SDM Papua

Komitmen pemerintah dalam pembangunan di tanah Papua bukan hanya sekedar memastikan tersedianya infrastruktur saja, namun juga memastikan penguatan Sumber Daya Manusia.

“Selalu Presiden katakan, kita jangan hanya pendekatan keamanan saja tapi pendekatan kesejahteraan. Bagaimana orang asli Papua (OAP) dengan kebijakan afirmatifnya bisa mendapatkan pemenuhan hak yang selama ini mungkin belum optimal, termasuk pendekatan budaya,” jelas Jaleswari.

Karen itulah pemerintah dikatakan Jaleswari memastikan jika pembangunan SDM bukan hanya harus terpenuhi soal hak pendidikan serta kesehatan dan lain sebagainya, namun juga pendampingan secara berkelanjutan, di samping alokasi-alokasi anggaran yang harus tepat sasaran.

“Kita semua tahu bagaimana keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua hingga kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga bisa sukses terwujud di sana, itu bukti bahwa jika komitmen seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dijalankan dengan maksimal maka tidak mustahil pembangunan nasional Indonesia terwujud,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI, Felix Wanggai pun menegaskan jika pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan di tanah Papua, bahkan hingga 20 Tahun ke Depan.

“Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meletakkan fondasi untuk Papua ke depan.  Artinya dalam 8 tahun terakhir ini dan fondasi itu menjadi penting untuk kita masyarakat Papua. Nantinya, kebijakan itu akan disebut rencana induk percepatan pembangunan Papua 2022-2041,” katanya.

Keistimewaan dari aturan tersebut, katanya, akan menjadi acuan dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Ada target-target yang harus dipenuhi oleh pemangku kepentingan terkait.

“Sebuah rencana induk yang menjadi pegangan bagi kita semua. Baik di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Velix.

 

Dilanjutkannya bahwa dengan kebijakan pemerintah yang meningkatkan sebesar 2,25 persen dana otonomi khusus (otsus) dari plafon dana alokasi umum (DAU) nasional akan membuat banyak perubahan positif di Papua.

Adanya gelontoran anggaran itu, katanya, akan menjadi alasan yang kuat dalam mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah di Papua, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.

“Menjadi bagian untuk mempermudah melakukan sinkronisasi melalui anggaran tersebut. Dan koordinasi antara pusat dan pemerintah daerah,” kata Velix.

Dari kebijakan Otonomi Daerah (OTDA), pemerintah membuktikan pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat. Kemudahan itu akan membawa dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Papua.

“Semua kalangan masyarakat dapat dipenuhi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah,” imbuh Velix.

Dari sisi ke kebudayaan, pemerintah pun dikatakannya telah menggunakan pedekatan berbasis kearifan lokal dan adat . “Memiliki kontekstual terhadap kearifan lokal yang kemudian melihat membedakan persoalan-persoalan mendasar yang ada di tanah Papua,” pungkas Velix.

Keuangan

Refleksi Ekonomi Iedul Fitri

Gallery

Sejak pandemi Covid-19 menerjang Indonesia pada Bulan Maret 2020, praktis terjadi pembatasan pergerakan penduduk secara signifikan. Momen tahunan yang kemudian menjadi terlihat sangat berbeda, adalah ritual rutin tahunan, yaitu mudik lebaran, atau Iedul Fitri. Tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi catatan sejarah bagaimana ritual tahunan terbatasi oleh regulasi yang ada. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2022 ini, tradisi mudik sudah relatif kembali seperti sedia kala. Dalam seminggu terakhir, berita kemacetan menghiasi media-media. Bukan hanya media dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian media asing. Media Reuters dari London, Bloomberg dari AS, dan Channel News Asia juga menyoroti fenomena mudik lebaran di Indonesia.

Pergerakan orang dalam mudik lebaran ini akan berbanding lurus dengan potensi perputaran uang. Data lapangan menunjukkan sekitar 80 juta pemudik bergerak ke daerah-daerah. Dengan asumsi rata-rata per orang membelanjakan 2 juta rupiah, terjadi perputaran uang 160 triliun secara agregat. Kalau kita mengacu data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 yang sebesar Rp. 16.970,8 triliun, perputaran uang selama lebaran ini setara dengan 1% PDB.

Kalau tren perputaran uang dan pergerakan ekonomi ini bisa terus terjaga sampai akhir tahun 2022, potensi pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi kisaran 5%-5,5% relatif bisa tercapai. Bisa melampaui target pemerintah yang di kisaran 5,2%.

Indikator positif ekonomi ini mempunyai potensi masalah di sisi lain, yaitu adanya potensi inflasi yang juga bisa terus naik di atas target dan asumsi awal pemerintah. Ada 2 (dua) hal yang membuat inflasi ini terus tereskalasi. Faktor pertama adalah karena memang ekonomi yang sedang menemukan keseimbangan pasca pandemi. Supply dan demand sedang terjadi kontraksi, sehingga menimbulkan gejolak harga-harga di beberapa komoditas strategis, misalnya minyak goreng, kedelai, BBM, barang-barang produksi impor, dll. Kondisi ini membuat multiplier effect terhadap kenaikan harga-harga secara umum.

Faktor kedua, adalah kebijakan pemerintah yang cenderung kurang tepat waktunya. Misalnya menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022. Kebijakan ini secara psikologis akan membuat kenaikan secara konstan untuk barang-barang konsumsi. Karena 2 (dua) hal utama ini, inflasi pada akhir 2022, bisa terdongkrak di kisaran 3,3%-3,6%. Lebih tinggi dari target awal pemerintah di angka 3%.

Menariknya, dalam kondisi ekonomi yang sedang banyak fluktuasi ini, Presiden Jokowi pada pembukaan Musrenbangnas tanggal 28 April 2022 membuat beberapa arahan agar ekonomi bisa tetap berjalan dengan konstan dan terkendali. Arahan pertama adalah komitmen pemerintah untuk melakukan belanja atau government expenditure, baik melalui APBN, APBD ataupun BUMN untuk membeli produk dalam negeri. Kebijakan ini tentunya akan mendorong gairah ekonomi dalam negeri dan menghidupkan UKM yang menjadi penopang signifikan dalam ekonomi nasional kita.

Arahan kedua adalah percepatan hilirisasi industri dalam negeri. Arahan ini tentunya bermanfaat agar semakin optimal nilai tambah yang bisa dilakukan dalam ekosistem ekonomi Indonesia, dan manfaatnya dirasakan oleh para pelaku ekonomi dalam negeri. Kuncinya adalah bagaimana arahan-arahan presiden ini diterjemahkan menjadi program-program nyata di lapangan.

Beberapa catatan dan refleksi ekonomi yang terjadi dalam momen Iedul Fitri ini memberikan optimisme bahwa ekonomi sedang dalam arah yang benar menuju perbaikan dan kembali menanjak seiring selesainya masa pandemi. Kuncinya adalah konsistensi pemerintah mendorong regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan ekonomi untuk jangka pendek, dan pro dengan pemerataan untuk jangka panjang. Iedul Fitri menumbuhkan semangat baru, ekonomi sedang menuju arah perbaikan sesuai yang dituju. []

Keuangan, Retail, Teknologi, Umum

Gandeng Inaproduct, Kemenperin Gencarkan Digitalisasi Pemasaran Produk IKM

Kementerian Perindustrian terus berupaya agar para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dapat meningkatkan penjualannya di tengah situasi pandemi Covid-19, khususnya memasarkandi pasar digital atau online. Apalagi, saat ini terjadi perubahan perilaku belanja masyarakat akibat banyaknya pembatasan sosial, sehingga penjualan produk secara online menjadi peluang yang perlu dioptimalkan.

“Kemenperin telah menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pendampingan kepada pelaku IKMagar mereka bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri di dalam negeri maupun global,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di Jakarta, Jumat (14/1).

Dirjen IKMA menyebutkan, sejumlah program strategis tersebut di antaranya melalui link & match atau kemitraan dengan industri skala besar dan BUMN, membangun ekosistem digital dengan masuk ke dalam platform marketplace,dan melalui pengadaan barang pemerintah dan BUMN.

Guna menggencarkan digitalisasi pemasaran produk IKM nasional, Kemenperin melalui Ditjen IKMA telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Ina Produk Indonesia (Inaproduct.com) untuk menyediakan platform digitalisasi data IKM melalui Direktori Produk Indonesia. “Hal ini sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran produk IKM,” ujar Reni.

Ruang lingkup kerja sama Kemenperin dan Ina Produk meliputi penyediaan dan pertukaran data dan informasi, digitalisasi data IKM, serta peningkatan kapasitas SDM serta usaha IKM melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran. “Nantinya, Ina Produk dan Kemenperin akan bersama-sama mengidentifikasi potensi IKM, dan meningkatkan promosi serta akses pemasaran di dalam dan luar negeri,” ungkap Reni.

Dirjen IKMA berharap dengan tersajinya profil IKM di database secara komprehensif yang terintegrasi dengan Inaproduct.com, akan memperluas akses pemasaran dan meningkatkan daya saing IKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. “Selain itu, kita bisa mengevaluasi kinerja IKM termasuk bagaimana agar menciptakan produknya bisa digemari oleh konsumen,” imbuhnya.

Menurut Reni, Kemenperin telah memulai program perluasan akses pasar IKM dengan memanfaatkan internet marketing sejak 2017, yaitu melalui e-Smart IKM (dapat diakses melalui www.esmartikm.id). Program e-Smart IKM merupakan sistem database IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk dalam bentuk katalog online yang terintegrasi dengan marketplace atau e-commerce, sosial media maupun WhatsApp pelaku IKM sehingga memudahkan konsumen menjangkau produk IKM.

Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 4.600 pelaku IKM telah mengikuti webinar e-Smart IKM. Selain itu, sebanyak 3.256 IKM masuk dalam tahapan program sustainability, yang meliputi kegiatan workshop e-Smart IKM, webinar, dan pendampingan digital marketing.“Program e-Smart IKM ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ditargetkan sebanyak 30 juta UMKM atau IKM akan masuk ke platform digital pada 2023,” paparnya.

Reni menambahkan, program peningkatan jumlah IKM yang onboarding di pasar digital ini, merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan yang harus dihadapi IKM dalam menghadapi akses pemasaran yang terbatas, dan perubahan perilaku belanja konsumen yang lebih banyak memilih transaksi di pasar e-commerce. Bank Indonesia memproyeksi transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2022 mencapai Rp530 triliun, lebih tinggi dari transaksi e-commerce pada tahun 2021 yang diperkirakan menyentuh Rp403 triliun.

“Data tersebut tentunya harus dilihat sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku IKM untuk turut merebut pangsa pasar e-commerce. Pelaku IKM jangan hanya menjadi penonton dari besarnya potensi pasar digital dan e-commerce di Indonesia,” tegas Reni.

Founder Inaproduct.comBudihardjo Iduansjahmengemukakan, situs Direktori Produk Indonesia dalam Inaproduct.com menjadi salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh IKM untuk memperluas jaringan ke pasar dalam dan luar negeri melalui pemasaran online. Beragam fasilitas akan tersedia di dalam situs Direktori Produk Indonesia, antara lain fasilitas bagi para pelaku IKM yang saling berinteraksi dan bertransaksi dengan para pembeli dari luar negeri.

“Dengan begitu, supply chain akan terjaga dan berkesinambungan. Kami yakin kami punya semangat yang sama memberdayakan IKM dengan tagline: IKM kuat, industri kuat,” tutur Budihardjo.

Hasil Bumi, Keuangan, Teknologi, Umum

Sucofindo Serahkan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 & SNI ISO 37001:2016 kepada Provinsi Maluku

Jakarta, 4 Januari 2022 – Direktur Komersial PT SUCOFINDO, Darwin Abas menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016 kepada Sadali selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku mewakili Gubernur Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Hotel Sari Pacific (31/12).

Darwin menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas raihan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016 yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku.

“Dengan diperolehnya kedua sertifikat tersebut, diharapkan DPMPTSP Provinsi Maluku dapat melakukan inovasi yang berkelanjutan serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan di tengah dinamisnya permintaan dan kebutuhan pelanggan yang kompleks,” Ujar Darwin.

Murad Ismail, Gubernur Provinsi Maluku melalui sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengupayakan proses sertifikasi ini, hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

Selaras yang disampaikan Murad Ismail, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamah mengungkapkan apresiasi kepada beberapa OPD atas kemampuan berakselerasi secara cepat dalam mempersiapkan proses sertifikasi ini.

Penyerahan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016 kepada DPMPTSP sebagai OPD Provinsi Maluku pertama di wilayah timur Indonesia yang menerapkan integrasi dua Sertifikasi yaitu Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016 dalam sistem manajemen.

“Dengan adanya kedua sertifikat yang diterbitkan dan legitimasi oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh negara, mampu meningkatkan performance Provinsi Maluku dalam mengedepankan pelayanan publik,” ungkap Hadi.

Proses sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016 Provinsi Maluku merupakan kerja sama antara PT SUCOFINDO dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional.

Konstruksi, Umum

Presiden RI Resmikan Bendungan Passeloreng yang Dibangun WIKA KSO

Jakarta, Beritapers — Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meresmikan Bendungan Paselloreng yang ada di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 9 September 2021. Bendungan yang dibangun sejak tahun 2015 oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk PT Bumi Karsa Konsorsium (WIKA-BK (KSO)). Bendungan yang telah dilengkapi dengan Bendung Irigasi Gilireng tersebut, diyakini akan mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional.

Presiden menjelaskan bahwa Bendungan Paselloreng merupakan bendungan dengan kapasitas daya tampung yang cukup besar hingga 138 juta meter kubik dan luas genangan sebesar 1.258 hektare. Melalui daya tampung tersebut, Bendungan Paselloreng diharapkan mampu mengairi 8.500 hektare sawah dan meningkatkan frekuensi tanam para petani sekitar.

“Kita harapkan dengan suplai air yang ada akan meningkatkan frekuensi tanam yang mungkin 1 bisa jadi 3 atau 2 sehingga meningkatkan produktivitas lahan serta akhirnya bisa kita harapkan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.

WIKA-BK (KSO) ditunjuk Kementerian PU-PR sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Pembangunan Bendungan Passeloreng sesuai dengan Surat Penunjukan Pemenang Nomor KU.03.01-MN/364 tanggal 27 April 2015.

Lingkup utama pekerjaan pada proyek ini meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan bangunan pengelak sungai, pekerjaan bendungan utama dan bendungan pelana, pekerjaan bangunan pelimpah, pekerjaan bangunan pengambilan dan pengeluaran, pekerjaan hidromekanikal dan listrik, jalan layanan serta pekerjaan rumah

Bendungan ini berdiri di atas lahan seluas 169 kilometer persegi, panjang 309,57 meter, tinggi 44,50 meter, dan lebar 10 meter. Passeloreng didesain multi fungsi, mulai dari infrastruktur ketahanan air, mereduksi banjir Sungai Gilireng sebesar 489 meter per detik, menyediakan air baku 145 liter per detik bagi 6 kecamatan di Kabupaten Wajo, konservasi dan pariwisata

Segera Menuntaskan 6 Bendungan pada 2021

Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, 3 dari 6 bendungan yang dikerjakan oleh Perseroan telah diresmikan secara berturut-turut oleh Presiden RI, antara lain: Bendungan Kuningan (31 Agustus), Bendungan Bendo (7 September) dan Bendungan Passeloreng (9 September). Sementara 3 bendungan lainnya, yaitu : Bendungan Sukamahi, Bendungan Kuwil Kawangkoan Paket I, dan Bendungan Cipanas Paket I ditargetkan Perseroan dapat rampung pada akhir 2021 ini.

Direktur Utama Perseroan, Agung Budi Waskito mengatakan bahwa dengan diresmikannya Bendungan Passeloreng, maka hal itu semakin mengukuhkan WIKA sebagai perusahaan terdepan di bidang infrastruktur bendungan di tanah air.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada WIKA dalam mengerjakan proyek infrastruktur bendungan. Hingga saat ini, WIKA mencatat 40 bendungan portofolionya. Jumlah itu kami yakini akan bertambah seiring dengan program pembangunan bendungan yang masih akan berlanjut,” jelas Agung.

Bendungan Sukamahi merupakan bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia yang hanya berisi air kala musim hujan saja. Proyek bendungan yang berada di Kabupaten Bogor ini dibangun dengan luas kurang lebih 467.000 meter persegi untuk mencegah banjir di wilayah Jakarta dengan cara menampung dan mengontrol debit air hujan yang mengalir ke sungai Ciliwung. Saat ini telah mencapai progress sebesar 88,2% dan direncanakan rampung selesai pada kuartal IV-2021.

Berikutnya adalah Bendungan Kuwil Kawangkoan. dibangun sebagai pengendali banjir Kota Manado dan sekitarnya karena mampu mereduksi debit banjir dengan pengaturan pola operasi waduk. Bendungan ini juga menjadi penyedia air baku bagi Kota Manado, Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung sebesar 4,5meter kubik per detik. Hingga Agustus, pekerjaannya telah mencapai 88% dan ditargetkan pekerjaan yang menjadi lingkup WIKA (pembangunan terowongan pengelak dan outlet, bendungan utama dan perkerasan
puncak bendungan) akan selesai pada akhir tahun 2021.

Bendungan Cipanas dibangun dengan daya tampung 250,81 juta meter kubik air untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluas lebih kurang 9.273 Ha di wilayah Sumedang dan Indramayu sekaligus sebagai pengendali banjir di wilayah hilir Pantai Utara Indramayu juga untuk pembangkit listrik mini hidro sebesar 3MW.

Lingkup pekerjaan WIKA, antara lain Terowongan Pengelak, Bendungan Utama dan Bendungan Pengelak. Hingga akhir Agustus, progress proyek yang menjadi lingkup pekerjaan WIKA telah mencapai 77,65% dan diharapkan untuk selesai pada Desember 2021 untuk Paket 1 yang menjadi kontrak pekerjaan Perseroan.

Selain deretan proyek tersebut, WIKA juga dipercaya sebagai kontraktor pada sejumlah proyek bendungan yang dapat dikerjakan hingga beberapa tahun mendatang termasuk Bendungan Manikin NTT Paket I, Bendungan Sadawarna Jawa Barat Paket I dan Bendungan Randugunting Jawa Tengah.

Keuangan

OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023

Jakarta, Beritapers — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisioner, Kamis ini memutuskan untuk memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.

“Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid 19 maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023,” kata Wimboh.

Hingga saat ini, perbankan terus melanjutkan kinerja membaik, seperti pertumbuhan kredit yang positif mulai Juni dan angka loan at risk (LaR) yang menunjukkan tren menurun namun masih relatif tinggi. Sedangkan angka NPL sedikit mengalami peningkatan dari 3,06 persen (Des 2020) menjadi 3,35 persen (Juli).

Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana mengatakan, perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum.

“Perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 diperlukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian delta dan pembatasan mobilitas, sehingga butuh waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejolak ketika stimulus berakhir,” kata Heru.

Penerapan manajemen risiko dalam relaksasi restrukturisasi tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini yang terdiri dari:

  1. Kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan.
  2. Kecukupan pembentukan CKPN. Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, bank diminta mulai membentuk CKPN.
  3. Prasyarat Pembagian Deviden. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi
  4. Stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas Bank

Ketentuan lengkap mengenai kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini akan dimuat dalam POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid 19 yang akan segera diterbitkan. Rapat Dewan Komisioner OJK juga memutuskan untuk mengeluarkan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Kebijakan Stimulus BPR/BPRS.

POJK perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit akan mengatur penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), atau Unit Usaha Syariah (UUS) serta debitur yang terkena dampak penyebaran Covid 19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.

Sementara mengenai ketentuan dana pendidikan perbankan, kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta Capital Conservation Buffer (CCB) tetap hanya akan berlaku sampai 31 Maret 2022.

Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan quick response atas dampak penyebaran Covid 19 dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir tahun 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid 19 melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022.

Per posisi Juli 2021, outstanding restrukturisasi Covid 19 sebesar Rp 778,9 triliun dengan jumlah debitur mencapai 5 juta dan 71,53% di antaranya adalah debitur UMKM. Outstanding kredit restrukturisasi Covid 19 ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan posisi di awal penerapan stimulus.

Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga diharapkan memberikan kepastian bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis tahun 2022, khususnya mengenai skema penanganan debitur restrukturisasi dan skema pencadangan.

 

Konstruksi, Lembaga

5 Tahun USAID IUWASH PLUS

Tangerang, Beritapers — Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melalui program Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) telah hadir selama lima tahun di Kabupaten Tangerang, dalam mendukung pemerintah meningkatkan akses air minum dan layanan sanitasi aman serta perbaikan perilaku hygiene bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di perkotaan.

Di Kabupaten Tangerang, program USAID IUWASH PLUS akan segera berakhir dimana hal ini ditandai dengan acara penutupan program USAID IUWASH PLUS wilayah Kab. Tangerang yang diselenggarakan secara hybrid yaitu pertemuan secara daring juga pertemuan tatap muka di Hotel JHL Solitaire, Gading Serpong, yang dihadiri oleh bupati, perwakilan sektor swasta dan masyarakat dari kota dampingan, serta perwakilan pemerintah pusat dan USAID/Indonesia.

Dalam pelaksanaan program yang dimulai pada pertengahan 2016, USAID IUWASH PLUS memperkuat komponen-komponen kunci yang saling terkait dalam mendukung penyediaan layanan air minum dan sanitasi aman yang inklusif di perkotaan. Komponen-komponen tersebut adalah: peningkatan layanan rumah tangga dan perilaku higiene, penguatan institusi lokal termasuk konservasi air tanah, penguatan pembiayaan sektor dan rumah tangga, serta memajukan advokasi, koordinasi dan komunikasi.

Selama lima tahun pelaksanaan, USAID IUWASH PLUS telah bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat, dan mitra lainnya di 35 kabupaten/kota di delapan provinsi, yaitu Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, serta dua daerah khusus, yaitu DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

Dalam sambutannya, Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Indonesia dan peran USAID IUWASH PLUS akan kontribusinya dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada tahun 2030 mendatang.

Menurut Virgiyanti, USAID IUWASH PLUS telah mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 6, yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan bagi semua. Komitmen ini juga diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menargetkan pencapaian 100% akses air minum layak, termasuk 15% air minum aman, dan 90% akses sanitasi layak, termasuk 15% sanitasi aman pada lima tahun ke depan.

Sementara Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia Brian Dusza mengatakan selama lebih dari lima tahun terakhir, USAID Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendorong kemandirian di sektor air minum, sanitasi, dan perilaku higiene. Program ini telah mendorong peningkatan dalam akses air minum dan sanitasi, serta perilaku higiene. Berdasarkan data capaian USAID IUWASH PLUS per Agustus 2021 di Kab. Tangerang, sebanyak 46.555 orang mendapat layanan air minum layak melalui sambungan baru PDAM, 2.345 orang diantaranya dari kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah (B40). Selain itu, 32,595 orang mendapat akses sanitasi aman dan 15,640 orang mendapat akses sanitasi layak, 14,210 orang di antaranya masuk dalam kelompok B40.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan kolaborasi erat dengan mitra dan pendekatan unik yang dilakukan USAID IUWASH PLUS dalam 5 tahun terakhir telah menghasilkan banyak inovasi dan perubahan dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi berkelanjutan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

“Dua regulasi baru telah terbentuk untuk mendukung pembangunan sektor WASH. Sejumlah Rp 27.1 Milyar terkumpul dari berbagai pendanaan termasuk dari swasta untuk untuk mendukung perbaikan sektor WASH. 18 pengusaha di bidang WASH telah didukung untuk penguatan kapasitas dalam menjalankan bisnisnya. Sejumlah perubahan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah kerja USAID IUWASH PLUS tapi juga di luar daerah dampingan di Kab. Tangerang,,” kata Ahmed Zaki Iskandar.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan drg. R. Vensya Sitohang, M.Epid menekankan bahwa seluruh upaya pencapaian di atas dilakukan untuk menciptakan kemandirian masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan akses air minum, sanitasi, dan perilaku higiene yang berkelanjutan juga dalam rangka mendukung Kab. Tangerang menuju Kabupaten bebas dari buang air besar sembarangan atau open defecation free (ODF) di tahun 2025.

 

Umum

Perlombaan Kebaikan Tidak Berhenti di Masa Pandemi

Berawal dari keinginan kuat dari Bapak Geisz Chalifah untuk membesarkan Sekolah Rakyat Ancol (SRA) dan terus memaksimalkan ikhtiar kebaikan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak.

SRA adalah bagian dari Program unggulan CSR PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

“Melalui SRA, rantai kemiskinan perlahan kita putus untuk mewujudkan Keadilan Sosial hadir di suluruh lapisan masyarakat”, pesan yang sering disampaikan oleh Bapak Geisz Chalifah.

Sore itu, saya diberikan amanah dari Beliau untuk mencari peluang Kolaborasi dengan Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) untuk para alumni SRA. Qodarulloh, Saya adalah Dosen di UBSI sejak 2008.

Dibantu oleh Shelfa – Alumni SRA dan Sion Fernandos Hutadjulu – Kasie Partnership SRA, ikhtiar kebaikan dimulai dengan pendataan alumni SRA yang berminat melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi.

Ikhtiar kebaikan selalunya menemukan jalannya. Rektor UBSI Bapak Dr. Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd yang juga Dosen Pembimbing saya di Pasca Sarjana menyambut baik dan berjanji akan mendukung penuh keinginan kolaborasi tersebut.

Alhamdulillah, pada 31 Agustus 2021, melalui Surat Keputusan Rektor UBSI, terpilih tiga Alumni SRA untuk mendapatkan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah di UBSI Tahun Ajaran 2021/2022.

Komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menempatkan Jakarta sebagai Kota Kolaborasi yang mana pembangunan Jakarta bukan hanya monopoli pemerintah saja, tetapi juga elemen masyarakat lain seperti pihak swasta atau dunia usaha. Melalui salah satu BUMD DKI Jakarta PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, implementasi Jakarta sebagai Kota Kolaborasi, hari ini terbukti. Keadilan sosial dapat diwujudkan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak

 

Oleh : Martua Hami Siregar