All posts by beritapers

Retail, Umum

Perkuat Ekonomi Pesantren, Pegadaian Gandeng HEBITREN

Jakarta, 26 Juli 2022 – PT Pegadaian, gandeng Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) dalam penyediaan layanan produk dan pemberdayaan anggota HEBITREN sebagai agen Pegadaian Syariah. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah dengan Ketua Umum DPP HEBITREN Dr. KH. M. Hasib Wahab Chasbullah, di Kantor Pusat Pegadaian, Senin (25/07).

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak meliputi pemanfaatan anggota HEBITREN yang bergabung menjadi agen Pegadaian Syariah, sinergi kerjasama sosialisasi dan pemanfaatan produk dan layanan Tabungan Emas dan fasilitas pembiayaan Syariah. Tak hanya itu, adapun manfaat lainnya yang diperoleh melalui kerjasama juga berfokus pada penyediaan fasilitas promo atas layanan dan produk Pegadaian.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah menyambut baik kerjasama sama ini. Menurut Eka, dengan jaringan luas yang dimiliki oleh HEBITREN, dengan lebih dari sekitar 28 ribu Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, tentu akan menguntungkan kedua belah pihak.

“Saya berharap kerjasama ini bisa berkelanjutan dan berjalan dengan baik di lapangan, yang akan dibantu melalui kantor-kantor wilayah kami. Sehingga, kerjasama ini dapat memberi manfaat yang positif bagi para anggota HEBITREN melalui produk Pegadaian mulai dari pembiayaan maupun yang ingin memiliki investasi,” ujar Eka.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP HEBITREN, Dr. KH. M. Hasib Wahab Chasbullah. Ia ingin Pegadaian dapat mendampingi HEBITREN untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah di lingkungan pesantren, mulai dari pemberian literasi keuangan maupun sosialisasi program-program yang dimiliki oleh Pegadaian.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian yang telah menyambut baik kerjasama ini. Selain ingin menciptakan ekonomi pesantren yang berdaulat, mandiri dan berdaya saing tinggi, ke depan kami juga ingin bersinergi dalam pengembangan program memilah sampah menabung emas, yang bisa digerakkan di seluruh pesantren,” jelas KH. M. Hasib.

Hingga saat ini Pegadaian telah bersinergi dengan 1.400 perusahaan baik dari BUMN, BUMD, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, maupun instansi lainnya. Hal yang dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk dan layanan Pegadaian.

Otomotif, Retail, Teknologi, Transportasi

Perluas Penetrasi Kendaraan Listrik, PLN Gandeng KFC Bikin SPKLU

Jakarta, 25 Juli 2022 – PT PLN (Persero) menggandeng semua pihak untuk bisa mengakselerasi penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk kendaraan listrik. Kali ini, PLN mengajak PT Fastfood Indonesia, Tbk yang menaungi KFC dan Taco Bell memperluas bisnisnya. KFC resmi menjadi sektor ritel pertama yang ekspansi bisnis ke Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Melalui kerja sama Partnership Investor Owned Investor Operate (IO2) yang ditawarkan PLN, KFC mengembangkan SPKLU di gerai KFC – Taco Bell Artha Gading. SPKLU IO2 merupakan wujud kerja sama antara PLN dengan PT Fastfood Indonesia, Tbk yang menaungi KFC dan Taco Bell serta PT Agra Surya Energy selaku mitra bisnis PT Fastfood Indonesia, Tbk.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan untuk bisa mengakselerasi peningkatan infrastruktur kendaraan listrik perlu kerja sama semua pihak. Dengan tersedianya infrastruktur kendaraan listrik yang memadai bisa menjawab keraguan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik.

“Untuk itu PLN membuka peluang kerja sama dengan semua pihak. Bisnis SPKLU ini adalah bisnis masa depan yang akan terus berkembang dengan tumbuhnya kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Darmawan.

PLN, kata Darmawan sudah menyiapkan skema bisnis SPKLU ini dengan sistem Partnership Investor Owned Investor Operate (IO2). Skema SPKLU Partnership IO2, terdiri dari tiga paket yaitu Paket Medium Charger, Paket Fast Charger, dan Paket Ultra Fast Charger.

Sebagai mitra, pihak KFC telah menyiapkan lahan, biaya investasi dan operasional SPKLU di lokasi tersebut. Sedangkan PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) akan menyediakan infrastruktur SPKLU dan platform teknologi informasi melalui menu Electric Vehicle pada aplikasi PLN Mobile.

“Melalui program ini, PLN memberikan kemudahan pelayanan kepemilikan sekaligus pengurusan perizinan kepada para mitra untuk bisa menjalankan bisnis dan meningkatkan ekosistem kendaraan listrik,” ungkap Darmawan.

CEO PT Fastfood Indonesia, Tbk Eric Leong juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang dapat menjadi mitra bisnis PLN dalam meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. KFC menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan berkomitmen bahwa pelanggan bisa menikmati makanan ditambah fasilitas yang ada si KFC.

“Kerja sama ini menjadikan PT Fastfood Indonesia, Tbk sebagai perusahaan publik di bidang ritel makanan cepat saji pertama yang berkecimpung di bisnis SPKLU. Harapannya dengan semakin banyak pengguna kendaraan listrik, mereka pun bisa menggunakan fasilitas SPKLU yang tersedia di restoran,” ujar Eric.

Direktur Utama PT Agra Surya Energy, Harvey Tjokro mengatakan bahwa pihaknya juga siap menjadi mitra bisnis PT Fastfood Indonesia, Tbk dalam mengembangkan bisnis restoran yang berkelanjutan.

Hingga Juni 2022, PLN telah mengoperasikan 139 SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Adanya infrastruktur ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk beralih dari kendaraan energi fosil ke energi listrik. Upaya ini sejalan dengan rencana pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional serta mencapai target Carbon Neutral di 2060. []

Teknologi, Telekomunikasi

Memastikan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui integrasi Layanan Migrant Worker Resources Centre (MRC) dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang Responsif Gender Kabupaten Blitar

Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, Program Safe and Fair ILO-UN Women, Uni Eropa, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)  dan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur meresmikan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender (Migrant Worker Resourse Center/MRC) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Senin, 25 Juli 2022. Peresmian ini akan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Bupati Blitar Rini Syarifah Pengintegrasian MRC dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yang Responsif Gender ini merupakan model percontohan pertama di Indonesia sebagai bentuk kerja sama multi-  pihak antara pemerintah, serikat pekerja  dan organisasi non pemerintah (pusat krisis perempuan) dalam membangun layanan terpadu dan terkoordinasi sesuai mandat Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) No. 18/2017 yang bertujuan meningkatkan pelindungan pekerja migran perempuan dan keluarganya di setiap tahapan migrasi, dari kampung halaman hingga kembali lagi.

MRC ini juga didukung oleh ILO melalui program Safe and Fair: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),  sebuah program bersama ILO dan UN Women berkolaborasi dengan UNODC. Dengan dukungan Uni Eropa, Program Safe and Fair bertujuan untuk memastikan migrasi yang aman dan adil bagi semua perempuan di ASEAN, termasuk Indonesia.

Ida Fauziyah , Menteri Ketenagakerjaan RI, menyampaikan bahwa program percontohan ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi LTSA sesuai mandat Pasal 38 UUPPMI No 18/2017 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hadirnya layanan non administratif yang responsif gender dan terfokus pada fungsi pelindungan ini diharapkan semakin dapat melindungi para pekerja dan calon pekerja migran beserta keluarganya di Kabupaten Blitar.

Rini Syarifah.  Bupati Blitar, menegaskan bahwa pengintegrasian MRC-LTSA yang responsif gender diharapkan dapat layanan perlindungan yang menyeluruh dan responsif gender bagi pekerja migran Indonesia, terutama di desa-desa dalam bentuk, di antaranya, penguatan kapasitas perangkat desa untuk peningkatan tata Kelola desa migran, konsultasi pra-kerja, layanan psiko-sosial konseling, penanganan kasus, layanan bantuan hukum, pelatihan calon pekerja migran dan penyediaan informasi otoritatif.

“Kabupaten Blitar bangga menjadi bagian dari program percontohan yang mengintegrasikan dua lembaga menjadi satu keterpaduan dan menjadi sinergi yang kolaboratif antara pemerintah, serikat pekerja dan organisasi perempuan. Ini akan semakin memperkuat perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujar Bupati Rini.

Hal yang sama juga ditegaskan Deepa Bharathi, Kepala Penasihat Teknis dari program Safe and Fair mengatakan “MRC-LTSA yang responsif gender akan memastikan informasi dan layanan yang diberikan kepada perempuan pekerja migran relevan dan merespons kebutuhan mereka. ILO senang menjadi bagian dari pengembangan MOU/Komitmen Bersama dan pembentukan MRC di Indonesia. Hari ini di Blitar, kami menyerukan kepada semua pemangku kepentingan terkait untuk berkerjasama untuk memastikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak perempuan dan laki-laki pekerja migran Indonesia di Indonesia dan luar negeri.” kata Deepa.

Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket menyampaikan”Agar para perempuan pekerja migran dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat, adalah sangat penting untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan hak-hak mereka. Melindungi hak-hak pekerja migran mulai dari sebelum berangkat, keberangkatan, transit, masa bekerja dan ketika kembali ke Indonesia menjadi krusial. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Uni Eropa sangat senang bisa membantu kemitraan multi-pihak dalam pembentukan Migrant Workers Resource Centre (MRC) di Blitar dan di kabupaten lain di Indonesia.”

Presiden Konfederasi KSBSI yang juga menjadi ketua Labour 20 (L20) dari G20 Indonesia, Elly R. Silaban, menyambut baik kerja sama dan kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa pelibatan pemerintah desa dan peningkatan peran desa merupakan sebuah kebijakan yang dapat memutus mata rantai perdagangan orang dan mengatasi kasus-kasus lainnya. “Selain itu untuk perlindungan di negara tujuan, kami pun telah menjalin kerja sama dengan berbagai serikat pekerja di negara tujuan untuk melindungi dan mengadvokasi hak-hak pekerja migran,” ungkap Elly.

Kabupaten Blitar termasuk salah satu wilayah pengirim pekerja migran yang tergolong tinggi. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar menyebutkan bahwa kabupaten ini menempati urutan kedua se-Jawa Timur. Umumnya mereka ditempatkan di Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Polandia, Srilanka, Jepang, Saudi Arabia, Inggris dan Rumania. []
[14.06, 25/7/2022] +62 815-9275-065: Press Release No. 573.PR/STH.00.01/VII/2022

Perluas Penetrasi Kendaraan Listrik, PLN Gandeng KFC Bikin SPKLU

Jakarta, 25 Juli 2022 – PT PLN (Persero) menggandeng semua pihak untuk bisa mengakselerasi penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk kendaraan listrik. Kali ini, PLN mengajak PT Fastfood Indonesia, Tbk yang menaungi KFC dan Taco Bell memperluas bisnisnya. KFC resmi menjadi sektor ritel pertama yang ekspansi bisnis ke Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Melalui kerja sama Partnership Investor Owned Investor Operate (IO2) yang ditawarkan PLN, KFC mengembangkan SPKLU di gerai KFC – Taco Bell Artha Gading. SPKLU IO2 merupakan wujud kerja sama antara PLN dengan PT Fastfood Indonesia, Tbk yang menaungi KFC dan Taco Bell serta PT Agra Surya Energy selaku mitra bisnis PT Fastfood Indonesia, Tbk.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan untuk bisa mengakselerasi peningkatan infrastruktur kendaraan listrik perlu kerja sama semua pihak. Dengan tersedianya infrastruktur kendaraan listrik yang memadai bisa menjawab keraguan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik.

“Untuk itu PLN membuka peluang kerja sama dengan semua pihak. Bisnis SPKLU ini adalah bisnis masa depan yang akan terus berkembang dengan tumbuhnya kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Darmawan.

PLN, kata Darmawan sudah menyiapkan skema bisnis SPKLU ini dengan sistem Partnership Investor Owned Investor Operate (IO2). Skema SPKLU Partnership IO2, terdiri dari tiga paket yaitu Paket Medium Charger, Paket Fast Charger, dan Paket Ultra Fast Charger.

Sebagai mitra, pihak KFC telah menyiapkan lahan, biaya investasi dan operasional SPKLU di lokasi tersebut. Sedangkan PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) akan menyediakan infrastruktur SPKLU dan platform teknologi informasi melalui menu Electric Vehicle pada aplikasi PLN Mobile.

“Melalui program ini, PLN memberikan kemudahan pelayanan kepemilikan sekaligus pengurusan perizinan kepada para mitra untuk bisa menjalankan bisnis dan meningkatkan ekosistem kendaraan listrik,” ungkap Darmawan.

CEO PT Fastfood Indonesia, Tbk Eric Leong juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang dapat menjadi mitra bisnis PLN dalam meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. KFC menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan berkomitmen bahwa pelanggan bisa menikmati makanan ditambah fasilitas yang ada si KFC.

“Kerja sama ini menjadikan PT Fastfood Indonesia, Tbk sebagai perusahaan publik di bidang ritel makanan cepat saji pertama yang berkecimpung di bisnis SPKLU. Harapannya dengan semakin banyak pengguna kendaraan listrik, mereka pun bisa menggunakan fasilitas SPKLU yang tersedia di restoran,” ujar Eric.

Direktur Utama PT Agra Surya Energy, Harvey Tjokro mengatakan bahwa pihaknya juga siap menjadi mitra bisnis PT Fastfood Indonesia, Tbk dalam mengembangkan bisnis restoran yang berkelanjutan.

Hingga Juni 2022, PLN telah mengoperasikan 139 SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Adanya infrastruktur ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk beralih dari kendaraan energi fosil ke energi listrik. Upaya ini sejalan dengan rencana pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional serta mencapai target Carbon Neutral di 2060. []

Konstruksi, Umum

Komitmen PT Waskita Beton Precast Tbk. Perkuat Implementasi GCG

Jakarta, Juli 2022. PT Waskita Beton Precast Tbk. (Kode Saham: WSBP) berkomitmen untuk senantiasa mengembangkan bisnis sesuai dengan prinsip environmental, social, dan, governance (ESG). Termasuk dalam hal pengelolaan tata perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG).

FX Poerbayu Ratsunu, President Director WSBP yang diangkat berdasarkan hasil RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada 17 Desember 2021 sebelumnya menjabat Direktur Pemasaran yang diangkat berdasarkan hasil RUPSLB pada 17 September 2020 ini mengatakan bahwa Board of Commissioner dan Board of Director WSBP berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan implementasi GCG di lingkungan perusahaan.

Tujuan implementasi GCG WSBP dilakukan secara menyeluruh adalah untuk menciptakan pertumbuhan kinerja WSBP yang berkelanjutan, sehingga akan berdampak pada peningkatan nilai bagi para stakeholder. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG (Good Corporate Governance) mulai dari top management hingga ke level di bawahnya. “Setiap Insan WSBP harus memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat dengan menjunjung tinggi standar etika dan perilaku yang berlaku,” tambahnya.

Manajemen WSBP terus menjalankan dan meningkatkan fungsi pengawasan perusahaan melalui beberapa program, seperti rapat rutin Komisaris & Direksi, melakukan kunjungan lapangan, management walkthrough secara rutin, dan penelaahan seluruh kebijakan perusahaan.

Perusahaan juga berkomitmen untuk membuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaan yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait, guna meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada best practices.

Di mana WSBP secara berkala akan melaksanakan sosialisasi kebijakan-kebijakan terkait, melakukan kajian/review terhadap soft struktur yang telah dimiliki agar tetap sesuai/relevan dengan perkembangan usaha perusahaan serta peraturan yang berlaku dan praktik terbaik penerapan GCG. perusahaan juga akan melengkapi soft structure GCG, penandatanganan Kepatuhan Kode Etik perusahaan, berkomitmen melakukan asesmen GCG, dan penyusunan dan pelaksanaan Roadmap GCG WSBP.

“Manajemen juga senantiasa memberikan dukungan dalam pelaksanaan peningkatan GCG. Manajemen melakukan evaluasi dari setiap assessment GCG yang dilakukan setiap tahunnya,” ungkapnya. Dari evaluasi tersebut manajemen berkomitmen untuk menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan dan mengajak insan WSBP untuk meningkatkan penerapan praktik GCG dalam perusahaan.

“Sejak tahun 2021, Roadmap GCG WSBP sudah memasuki Fase III yaitu “Good Corporate Citizen”, penerapan GCG yang dilakukan dengan berfokus pada menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan,” ungkapnya. GCG Fase III ini bertujuan untuk menjadikan warga industri maupun
masyarakat sosial beretika dan bertanggung jawab.

Adapun target pemenuhan di Fase III ini antara lain perbaikan dan optimasi sistem implementasi GCG, kesadaran dan pemahaman seluruh pegawai dan terhadap perilaku GCG, serta adanya perbaikan dan update pedoman terkait GCG WSBP yang sudah dimiliki.

Ke depannya, WSBP akan mengimplementasikan berbagai strategi untuk terus meningkatkan skor GCG, melalui perbaikan dan optimalisasi sistem implementasi GCG, Peningkatan kompetensi SDM mengenai GCG, pengingkatan sosialisasi terhadap Insan WSBP agar seluruh pegawai sadar dan
paham terhadap perilaku GCG, perbaikan dan pembaharuan pedoman terkait GCG, dan menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan.

Selain itu, WSBP juga memastikan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dapat berjalan dengan baik di seluruh operasional perusahaan. “Ini adalah langkah penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di Perusahaan,” jelas Poerbayu. Sebagai informasi,
WSBP memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada 25 September 2020 yang diterbitkan oleh Sucofindo.

Di samping langkah pencegahan dan peningkatan sistem GCG, WSBP juga menggalakkan sistem Whistle Blowing System (WBS) yang dimiliki. Lingkup WBS mencakup pengaduan korupsi, suap, konflik kepentingan, kecurangan, penyimpangan atas laporan keuangan, serta pelanggaran hukum
dan peraturan lain yang relevan. Seluruh laporan yang diterima oleh tim WBS akan ditindaklanjuti dengan seksama oleh manajemen. WSBP menjamin kerahasiaan data pelapor.

Keuangan

KABAR GEMBIRA, PEMERINTAH PERPANJANG INSENTIF PAJAK LAGI

Jakarta, 22 Juli 2022 – Pemerintah menunjukkan dukungannya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang periode pemberian insentif pajak hingga akhir tahun 2022.

Adapun insentif yang diperpanjang adalah insentif kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 yang berakhir 30 Juni 2022 melalui penerbitan PMK-113/PMK.03/2022 dan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi berdasarkan PMK-3/PMK.03/2022 yang berakhir pada akhir Juni 2022 melalui penerbitan PMK-114/PMK.03/2022.

“Untuk jenis insentif yang diperpanjang itu semuanya, tidak ada perubahan. Insentif kesehatan yang terdapat dalam PMK-226/2021, yaitu insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, dan fasilitas PPh bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan semua diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2022. Hal yang sama berlaku untuk insentif pajak yang ada di dalam PMK-3/2022, yaitu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor (72 KLU), pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (156 KLU), dan PPh final jasa konstruksi (DTP) semua diperpanjang sampai dengan Desember 2022,” tegas Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain perpanjangan periode pemberian insentif kesehatan, di dalam PMK-113/PMK.03/2022 juga mengatur beberapa pokok perubahan dari aturan sebelumnya. Beberapa pokok perubahan tersebut adalah relaksasi pelaporan faktur pajak pengganti atas faktur pajak tahun 2021 dan 2022 menjadi paling lama 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023, penegasan untuk wajib pajak memungut PPN terutang jika diperoleh data dan/atau informasi bahwa pemanfaatan fasilitas tidak memenuhi ketentuan, penegasan kepada wajib pajak untuk hanya dapat memilih memanfaatkan pembebasan dari pengenaan PPN atas vaksin, obat, dan barang lainnya atau memanfaatkan insentif PPN dalam PMK ini, serta penegasan untuk mengajukan kembali permohonan Surat Keterangan Bebas untuk dapat memanfaatkan insentif ini.

Sementara itu, untuk PMK-114/PMK.03/2022 ketentuan yang berubah dari beleid sebelumnya yaitu perubahan pihak pelapor realisasi PPh final jasa konstruksi DTP, jika sebelumnya adalah pemotong pajak, yaitu satuan kerja yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), sekarang Penanggung Jawab, yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Neil pun mengutarakan perpanjangan insentif ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. “Pemerintah inginnya dengan dukungan ini pemulihan dan penanganan Covid-19 menjadi lebih cepat,” ujarnya.

Wajib Pajak bisa mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan, termasuk salinan PMK-113/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan PMK-114/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di laman landas www.pajak.go.id.

#PajakKuatIndonesiaMaju

Transportasi, Umum

310 Kawasan Pemukiman dan Komersial Akan Terlayani LRT Jabodebek

Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan yaitu Studi Potensi Jaringan Angkutan Umum dan Intregrasi Moda Kawasan di sekitar Koridor LRT Jabodebek, jika telah beroperasi LRT Jabodebek akan mampu melayani penumpang di 310 kawasan pemukiman dan komersial. Area pemukiman dan komersial tersebut tersebar di 3 lintas layanan sepanjang total 44,43 km dan dilayani 18 stasiun.

Di lintas Cawang – Harjamukti (14,89 km) terdiri 4 stasiun. Stasiun Harjamukti 38 pemukiman dan komersial, Stasiun Ciracas 20 kawasan permukiman dan industri, Stasiun Kampung Rambutan 18 kawasan permukiman dan komeresial, Stasiun TMII 11 kawasan permukiman dan komersial,

Di lintas Cawang – Jatimulya (11,05 km) terdiri 7 stasiun. Stasiun Ciliwung 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Cikoko 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Pancoran 6 kawasan permukimamn dan komersial, Stasiun Kuningan 6 kawasan pemukiman dan komersial, Stasiun Rasuna Said 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Setiabudi 15 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Dukuh Atas 13 kawasan permukiman dan komersial,

Di lintas Cawang – Dukuh Atas (18,49 km) terdiri 7 stasiun. Stasiun Cawang 15 kawasan permukiman dan komersial , Stasiun Halim 10 kawasan permukiman dan Pendidikan, Stasiun Jaibeting 19 kawasan permukiman dan komerial, Stasiun LRT Cikunuir 1 sebanyak 39 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Cikunir 2 19 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Bekasi Barat 16 kawasan perumahan dan komersial, dan Stasiun Jatimulya 23 kawasan perumahan dan komersial.

Agar masyarakat di kawasan pemukiman dan komersial tersebut dapat terlayani dengan baik maka harus ada aksesibilitas ke stasiun terdekat. Selain itu sebagai bagai sebuah angkutan umum massal pelayanan LRT Jabodebek tidak bisa bersifat tunggal namun harus teintegrasi dari hulu ke hilir, pra perjalanan (firs mile), selama perjalan dan paska perjalanan.

Berbagai fasilitas pendukung aksesibilitas yang dapat dikembangkan adalah transportasi umum feeder, jalur pejalan kaki, jembatan penyeberangan orang (JPO), sky bridge, fasilitas jalur sepeda dan fasilitas parkir. Integrasi fisik, waktu dan pembayaran sangat membantu memperlancar pengguna LRT. Semua pemangku kepentingan punya peran untuk memaksimalkan aksesibilitas ini termasuk Pemerintah Daerah di Jabodebek.

Otomotif, Retail, Teknologi, Transportasi

Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik di RI, PLN Gandeng Produsen Kendaraan Listrik dan Grab Indonesia

Denpasar, 24 Juli 2022 – PT PLN (Persero) berkolaborasi dengan 14 produsen kendaraan listrik dan Grab Indonesia untuk mendukung transisi energi bersih dengan memasifkan penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dengan tujuh produsen mobil listrik yakni Hyundai, Nissan, DFSK, Toyota, Wuling, Mitsubishi dan Mercedes-Benz. Selain itu juga dengan tujuh produsen motor listrik Hyundai Kefico, Gesits, TVS, Smoot Motor Indonesia, Tangkas, Volta dan Viar. Penandatanganan ini dilakukan di sela acara PLN E-Mobility Day yang digelar di Level 21 Mall Denpasar, Bali, Minggu (24/7).

Kerja sama ini meliputi bundling paket kendaraan listrik dengan layanan home charging dari PLN hingga kolaborasi membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Joint Study untuk menyusun langkah strategis pengembangan ekosistem KBLBB di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan transisi energi perlu dilakukan percepatan untuk mewujudkan target carbon neutral di 2060 serta menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya dengan memasifkan penggunaan kendaraan listrik yang berbasis energi domestik, murah dan ramah lingkungan.

“Untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik kita harus berkolaborasi. Hari ini menjadi salah satu tonggak sejarah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional serta membantu menyelamatkan keuangan negara akibat impor BBM yang terus meningkat,” ungkap dia.

Melalui paket kendaraan listrik dengan layanan home charging, para pembeli kendaraan listrik dari Hyundai, Nissan, Wuling, DFSK dan ATPM yang bekerja sama bisa lebih mudah dalam mendapatkan fasilitas kelistrikan. Para pelanggan tidak perlu lagi bingung untuk mengisi daya kendaraan listriknya, sebab home chargingnya sudah disediakan dalam satu paket bundling dengan pembelian mobil.

Petugas PLN akan datang ke rumah pelanggan untuk melakukan eksekusi penyesuaian daya yang dibutuhkan di rumah serta membantu pemasangan home charging secara gratis. Setelah itu, langsung disambungkan ke sistem PLN agar pelanggan dapat memantau penggunaan listrik untuk home charging di aplikasi PLN Mobile.

“Kerja sama ini juga meliputi integrasi sistem digital kami, join research dan pertukaran data. Kita bisa maksimalkan rencana strategis memasifkan kendaraan listrik ini untuk dikolaborasikan,” ujar Darmawan.

Tak hanya itu, PLN juga memberikan diskon 30 persen tarif listrik pada pengguna yang melakukan home charging antara pukul 22.00-05.00. Mengingat daya yang dibutuhkan home charging sekitar 7.700 watt, maka PLN memberikan kemudahan untuk pelanggan yang ingin tambah daya. Dengan Rp 150 ribu, daya bisa ditingkatkan menjadi 11 ribu Volt Ampere.

Sementara untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik saat sedang berkendara, lanjut Darmawan, PLN saat ini telah membangun 139 unit SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini tentunya akan terus bertambah dengan gencarnya kolaborasi PLN bersama berbagai pihak.

PLN pun menyiagakan 35 ribu petugas pelayanan teknik di lapangan untuk memberikan pelayanan optimal kepada para pelanggan, termasuk para pemilik kendaraan listrik.

“Kami akan all out mendukung, karena mobil listrik itu mengisi dayanya dari PLN. Jadi setiap penjualan mobil listrik, saya yang terima kasih,” tuturnya.

Selain dengan 14 produsen kendaraan listrik, PLN juga menggandeng Grab Indonesia yang selama ini menjadi pemain utama dalam penyedia layanan transportasi publik berbasis listrik. Kerja sama antara PLN dan Grab Indonesia diperkuat pada kesepakatan kali ini untuk mempercepat penyediaan EV Charging Station yang bisa dimanfaatkan bersama baik PLN maupun Grab Indonesia.

“Kami siap mendukung pengoperasian 6.000 motor Grab dengan pasokan listrik yang andal,” terang dia.

Darmawan meyakini kolaborasi yang dilakukan ini bisa mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. “Selain untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, kerja sama industri manufaktur ini juga dapat menguntungkan kedua belah pihak. PLN mempunyai 82,3 juta pelanggan listrik yang bisa menjadi market baru bagi para industri kendaraan listrik,” tambah Darmawan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Priharto Dwinugroho mengapresiasi langkah PLN dalam meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Langkah kolaborasi dengan pemerintah, BUMN dan swasta sangat diperlukan untuk bisa mengakselerasi pencapaian target transisi energi.

Ia menegaskan pemerintah mendukung penuh keterlibatan swasta dengan mengeluarkan regulasi yang mempermudah pelaku usaha melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia.

“Kami mengapresiasi penuh PLN dan kami selaku pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi yang bisa meningkatkan minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Saat ini kami sedang menggodok aturan untuk bisa memudahkan PLN maupun swasta dalam memperbanyak SPKLU dan SPBKLU di Indonesia. Kami juga menyiapkan beragam insentif untuk bisa membuat investasi lebih kompetitif,” ujar Dwi.

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan PLN, sangat krusial untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Grab dengan PLN menjadi salah satu langkah nyata kami dalam mewujudkan misi untuk mencapai target netral karbon. Dengan penambahan jumlah SPBKLU di enam provinsi di pulau Jawa dan Bali, kami berharap adopsi kendaraan listrik juga akan semakin meningkat,” pungkas Neneng.

PLN terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendorong tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai upaya transisi ke energi domestik dan bersih. []

Keuangan, Umum

Pegadaian Kembali Gelar Festival Pasar Senyum Rakyat di Denpasar

Jakarta, 23 Juli 2022 – Kemeriahan Festival Pasar Senyum Rakyat yang diinisiasi oleh tiga entitas Holding Ultra Mikro (UMi) yaitu BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali digelar. Kali ini Pasar Senyum Rakyat diselenggarakan di Lapangan Timur Renon kota Denpasar, Bali, Sabtu (23/07).

Festival ini dimeriahkan oleh para pelaku usaha yang terdiri dari 15 UMKM nasabah BRI, 15 UMKM Nasabah Pegadaian, 15 UMKM binaan PNM dan 5 UMKM binaan Dinas Koperasi Bali yang masing-masing menawarkan produk unggulan mereka dari mulai kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan.

Selain itu, festival ini diharapkan juga memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha ultra mikro,  untuk mengenal dan mendapatkan ragam produk pembiayaan yang mudah dan terjangkau, hingga pemberdayaan peningkatan kapabilitas para pelaku usaha agar usaha mereka dapat tumbuh dan naik kelas.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengungkapkan bahwa Festival Senyum Rakyat ini merupakan bentuk konsistensi Perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha memperkenalkan produk-produk yang mereka jual, kepada masyarakat luas.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami, tidak hanya untuk membantu para pelaku usaha memperkenalkan produk mereka saja, tapi kami juga ingin memberikan sosialisasi dan literasi kepada para pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan murah, baik untuk mengembangkan bisnisnya atau memulai usaha baru,” jelas Eka.

Para pengunjung yang hadir juga bisa mengikuti seminar tentang bagaimana mengembangkan bisnis secara digital atau daring melalui aplikasi, hingga menikmati hiburan rakyat dan doorprize.

“Festival ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang hadir. Selain dapat membantu menggerakan perekonomian para pelaku usaha, pengunjung juga mendapat ilmu baru untuk memberanikan diri menjadi seorang pengusaha yang berdaya saing, melalui produk-produk pembiayaan yang bisa diakses melalui outlet SenyuM,” tambah Eka.

Kota Denpasar merupakan kota kedua penyelenggaraan Festival Pasar Senyum Rakyat setelah Cirebon, Jawa Barat. Seperti diberitakan sebelumnya, sentra layanan ultra mikro (SenyuM) merupakan spirit bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung para pelaku usaha mikro di indonesia untuk dapat berkembang, berkelanjutan dan memiliki daya saing.

Selain melalui produk pembiayaan gadai dan non gadai, Pegadaian juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah di 4,086 outlet di seluruh Indonesia. Adapun plafon pinjaman, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 10 juta, dengan biaya pengelolaan (mu’nah) sebesar 6 persen per tahun.

Keuangan, Mineral dan Tambang, Retail

Pendaftar Program Subsidi Tepat Sasaran Tembus Lebih dari 220 Ribu Kendaraan

Jakarta – Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) sangat mengapresiasi masyarakat yang telah mendukung Program Subsidi Tepat Sasaran dengan telah melakukan pendaftaran baik di booth pendaftaran di SPBU/lokasi yang ditentukan, website subsiditepat.mypertamina.id maupun melalui aplikasi MyPertamina.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan bahwa saat ini seluruh proses pendaftaran masih terus berlangsung, hingga 23 Juli kendaraan yang telah didaftarkan mencapai lebih dari 220 ribu unit. “Dari total ini, hampir 80% kendaraan yang didaftarkan adalah jenis kendaraan yang mengkonsumsi Pertalite, sisanya adalah pengguna Solar Subsidi,” tambah Irto.

Irto melanjutkan, masyarakat yang mendaftarkan kendaraannya pada Program Subsidi Tepat ini tidak hanya terbatas pada kota atau kabupaten yang memang secara resmi telah dibuka periode pendaftarannya, namun dari seluruh Provinsi di Indonesia. Melihat tingginya pendaftar dari seluruh wilayah, Pertamina Patra Niaga pada beberapa waktu lalu memang sudah memperluas wilayah pendaftaran hingga 50 Kota atau Kabupaten.

“Melihat dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga memang secara bertahap akan terus memperluas wilayah Program Subsidi Tepat. Perluasan ini tentu dibarengi dengan evaluasi, bagaimana kesiapan sistem serta kesiapan di lapangan dalam menentukan wilayah mana yang akan menjalankan Program Subsidi Tepat,” terangnya.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan kendaraannya, Pertamina Patra Niaga juga terus memastikan kesiapan dilapangan dalam bentuk booth pendaftaran langsung. Booth pendaftaran langsung ini untuk membantu dan mempermudah akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran, datang langsung dan akan dibantu pengisian data serta dokumen pendukungnya.

“Jadi tak perlu khawatir, booth pendaftaran langsung akan tetap disediakan untuk mempermudah masyarakat yang tidak memiliki handphone atau akses internet. Bagi yang punya, bisa langsung ke website subsiditepat.mypertamina.id atau melalui menu Subsidi Tepat di Aplikasi MyPertamina. Tinggal isi dan upload dokumen yang diperlukan,” tambah Irto.

Pertamina juga mengingatkan kepada masyarakat saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka. Pembelian Pertalite dan Solar Subsidi saat ini juga masih seperti biasa dan belum ada pembatasan. Kedepan, Program Subsidi Tepat Sasaran ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.

Keuangan, Retail

PLN Sukses Konversi 1.000 Kompor LPG ke Kompor Induksi

Surakarta, 21 Juli 2022 – PT PLN (Persero) sukses merealisasikan pilot project konversi kompor LPG ke kompor induksi di Surakarta. Sebanyak 1.000 kompor LPG punya masyarakat berhasil dikonversi ke kompor induksi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan konversi kompor ini dilakukan PLN untuk bisa menekan ketergantungan impor LPG yang tiap tahunnya terus bengkak. Menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah yang biasanya mengkonsumsi LPG bersubsidi, dengan langkah konversi ini PLN sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi beban subsidi di APBN.

“Konversi kompor ini sudah menjadi amanat Presiden RI Joko Widodo. Melalui langkah ini bisa menghemat APBN dan memperbaiki neraca keuangan negara,” ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan, pilot project konversi kompor yang dijalankan PLN di Solo ini menyasar 1.018 pelanggan, yang terdiri dari 542 pelanggan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 458 pelanggan Non DTKS dan 18 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Seluruh pelanggan yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini telah mendapatkan bantuan berupa kompor induksi beserta alat masaknya dan mereka juga diedukasi oleh petugas kami terkait cara menggunakannya. Kami berharap masyarakat dapat menggunakan kompor induksi ini untuk memasak dengan lebih nyaman dan lebih cepat,” ujar Darmawan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengapresiasi langkah cepat PLN dalam merealisasikan konversi kompor LPG ke kompor induksi ini. Ia menilai, program ini merupakan wujud kontribusi PLN dalam menjalankan program pemerintah untuk mengurangi impor gas LPG.

“Kita harus turut mendukung dan mensukseskan program pemerintah konversi kompor LPG ke kompor induksi. Karena dengan ini PLN turut ambil bagian dalam peralihan penggunaan energi impor menjadi energi dalam negeri dengan mengurangi impor gas LPG,” ujar Jisman.

Wartini, salah satu penerima manfaat di Kelurahan Gilingan menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan.

“Terima kasih kami sudah diberi bantuan kompor induksi. Tadi sudah nyoba cara menggunakannya, ternyata mudah. Itu masak telor tadi lebih cepat,” ujarnya.

Dalam program ini PLN bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) terkait penyesuaian data KPM. Ada 41 kelurahan di Kota Solo yang telah menerima sosialisasi program konversi kompor LPG ke kompor induksi.

Hingga pertengahan bulan Juli 2022, Kota Solo telah berhasil memenuhi target untuk menyalurkan kompor induksi pada 1000 Keluarga Penerima Manfaat dengan golongan daya listrik 450 VA dan 900 VA.