Tag Archives: Ketenagakerjaan

Industri, Lembaga

Indonesia dan Jepang Bahas Peningkatan Kerja Sama Penerimaan Peserta Magang

Jepang — Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mewakili Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melakukan pertemuan dengan Representative of Supervising Organization JOE Cooperative, Kitazawa Tomoko. JOE Cooperative merupakan agency yang menaungi perusahaan-perusahaan penerima peserta pemagangan di Jepang.
Pertemuan yang dilakukan di Jepang pada Sabtu (27/11/2022) ini guna mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai gambaran peningkatan dan pengembangan kerja sama dalam hal penerimaan peserta pemagangan di bawah naungan JOE Cooperative. Sekjen Anwar mengatakan, Kemnaker telah bekerja sama dengan JOE Cooperative, dan Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) untuk mengirimkan para alumni BLK ke Jepang sebagai pemagang teknis pada jenis kerja yang sama/serupa dengan keahlian teknis yang mereka pelajari di Indonesia. Menurutnya, prinsip dasar dari kerja sama ini sama dengan prinsip pemagangan pada umumnya, yaitu mengentaskan pengangguran di Indonesia, dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia melalui kontribusi sumber daya manusia yang telah terlatih sebagai pemagang teknis di Jepang. Ia juga menyatakan bahwa Kemnaker, JOE Cooperative, dan AP2LN berkomitmen untuk menjadikan program ini sebagai program minim biaya yang dibebankan kepada para kandidat.
“Di mana Kemnaker memberikan bantuan pembiayaan melalui pelatihan di BLK, sedangkan JOE memberikan subsidi pendidikan yang substansial kepada LPK/SO untuk memberikan pelatihan lanjutan sebelum diberangkatkan ke Jepang,” ucapnya. Dikemukakan, untuk tahun 2022, peserta yang akan diberangkatkan ke Jepang melalui program ini adalah 160 siswa. Berdasarkan performa tahun 2022, pihak-pihak terkait sepakat untuk meningkatkan pengiriman ke Jepang melalui skema yang sama di tahun-tahun berikutnya. Ia berharap, kerja sama dengan JOE Cooperative ini akan semakin besar dan berkembang di balai-balai pelatihan vokasi lainnya. “Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada JOE Cooperative atas kerja samanya, dan semoga di masa yang akan datang terus berlanjut dengan adanya peningkatan dan pemgembangan kerjsama yang saling menguntungkan,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekjen Anwar sempat menemui calon peserta magang dan fasilitas yang ada di training center JOE Cooperative.
Ia berpesan kepada para calon peserta magang agar belajar dengan rajin, memahami budaya Jepang dengan baik, dan jika nanti magang agar menjadikan kesempatan tersebut tidak hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman.
“Anda merupakan bagian penting dari generasi emas Indonesia. Karena saat ini kita mengenal yang namanya bonus demografi. Manfaat kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kemnaker ingin melakukan yang terbaik,” pesannya.
Industri, Lembaga

Indonesia dan Swiss Tandatangani Roadmap Kerja Sama Tripartit

Jakarta–Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menandatangani Roadmap (peta jalan) Kerja Sama Tripartit dengan Pemerintah Swiss. Proses penandatanganan berlangsung pada Pertemuan 2nd Joint Working Group Indonesia-Swiss on Labour and Employment Tripartite Dialogue, di Jakarta, Jumat (25/11/2022).
MoU antara Indonesia dan Swiss bertujuan untuk mempromosikan kerja sama tripartit antar kedua negara serta bertukar pandangan tentang persoalan ketenagakerjaan. MoU ini diimplementasikan melalui dialog sosial tenaga kerja para pimpinan dan pertemuan para ahli.
Pada pertemuan JWG ke-1, yang diadakan secara virtual pada Oktober 2020, menyoroti kepentingan bersama dan manfaat masa depan dari diskusi mendalam tentang topik seputar dialog sosial dan produktivitas.
Pada pertemuan JWG ke-2 ini kedua negara, Kemnaker dan SECO bersama-sama menandatangani roadmap untuk kolaborasi di tahun-tahun mendatang (2023-2024). Dalam penandatanganan ini, pihak Indonesia diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, sedangkan pihak Swiss diwakili Direktur Bidang Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kementerian Sekretariat Swiss, Boris Zürcher.
Peta jalan akan memungkinkan untuk merencanakan kegiatan yang koheren dan efektif yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan berkontribusi pada masa depan dalam semangat persahabatan. Peta jalan ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk diskusi tentang topik seputar dialog sosial, produktivitas dan pekerjaan yang layak serta kerja sama pembangunan ekonomi.
Sekjen Anwar mengatakan, dari Roadmap antara Indonesia dengan Swiss, ada beberapa hal yang akan dikerjasamakan dalam bentuk pengembangan SDM Indonesia yang didominasi talenta-talenta muda serta tukar menukar informasi yang terkait kebijakan ketenagakerjaan.
“Kita harus mencari terobosan untuk memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Sekjen Anwar menjelaskan, Roadmap ini merupakan inisiatif tripartit aktif dan kolaborasi potensial dari kedua negara yang mencakup  rencana kerja jangka pendek, menengah, dan agenda jangka panjang.
Ia menyebut, kerja sama di bawah mekanisme tripartit dapat dibangun dalam waktu dekat, seperti meningkatkan digitalisasi sistem pasar tenaga kerja serta pengakuan atas keterampilan dan perluasan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di pasar kerja eropa.
Selain itu, ia juga mengakui pentingnya kesepakatan Pertukaran Profesional Muda di bawah kerangka Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).
“Saya mendorong agar kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan dengan nyata, didukung oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan dari kedua negara,” ujarnya.
“Itu menjadi prioritas penting yang saat ini sedang kita lakukan,” pungkasnya.
Umum

Menaker: Inspektorat Jenderal Jadi Garda Terdepan sebagai Mitra Konsultasi di Kemnaker 

Bandung–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan menjadi garda terdepan sebagai consulting partner bagi unit-unit di Kemnaker dalam merespons dan menjawab berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan.

Tantangan ketenagakerjaan yang dimaksud, seperti resesi global, bonus demografi, peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja; stimulus bagi pekerja sektor formal dan informal; dan perlindungan pekerja migran.

“Jadi kalo unit-unit lain mereka mendesain sebuah program, mengantisipasi segala bentuk tantangan itu, maka yang tidak kalah pentingnnya seperti yang disampaikan Bu Irjen tadi, adalah Inspektorat Jenderal harus menjadi consulting partner bagi seluruh program yang disiapkan untuk menjawab seluruh tantangan ketenagakerjaan,” kata Menaker saat menutup Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kemnaker 2022 di Bandung, Sabtu (12/11/2022).

“Itu menunjukan betapa Inspektorat Jenderal menjadi garda terdepan karena menjadi consulting partner bagi unit-unit lain yang bertugas membuat desain dan program dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Menaker mengatakan, peran Inspektorat Jenderal dalam pengawasan internal juga sangat dibutuhkan untuk memastikan semua program kerja di Kemnaker berjalan dengan baik dan terukur.

Ia mencontohkan bagaimana pada tahun 2020, Kemnaker memiliki program Tenaga Kerja Mandiri yang bertujuan untuk memitigasi pandemi Covid-19. Program tersebut saat itu sangat dibutuhkan mengingat pada 2021 jumlah pengangguran melejit.

Menurutnya, kasus tersebut penting untuk dievaluasi bagaimana agar ke depan Kemnaker kembali sukses merespons kondisi ketenagakerjaan yang serba sulit, seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari campur tangan Inspektorat Jenderal.

“Dan saya bilang dalam menghadapi kondisi yang dinamis ini kita dihadapkan pada program yang tidak biasa-biasa saja seperti lazimnya kegiatan kta sehari-hari,” ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemnaker, Estiarty Haryani mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik di pusat maupun di daerah agar mengawal secara serius dan konsisten terhadap program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kemnaker.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Menteri untuk Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. []

Keuangan, Lembaga

Kemnaker Serahkan Keketuaan G20 EWG kepada India

Jakarta–Indonesia telah menyerahkan Keketuaan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (Chairman of The G20 Employment Working Group/EWG) kepada India, di mana India akan menjadi Presidensi G20 untuk periode selanjutnya.
“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kontribusi seluruh anggota G20, negara undangan tetap, dan organisasi internasional, serta partisipasi aktifnya dalam rangkaian pertemuan G20 EWG dan Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di bawah keketuaan Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, yang menjabat Chair G20 EWG periode 2021-2022.
Anwar Sanusi menyampaikan bahwa selama keketuannya, penyelenggaraan rapat di G20 EWG merupakan yang terlama di antara kelompok kerja lainnya, yaitu 6 (enam) kali rapat utama dan menghasilkan outcome documents terbanyak. “Indonesia sebagai keketuaan G20 EWG mengucapkan terima kasih atas tanggapan positif dan konstruktif terhadap hasil akhir pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan G20 di Bali, dan 5 (lima) outcome documents yang telah dikirimkan melalui email kepada semua anggota G20 EWG,” katanya.
Adapun, kelima dokumen penting tersebut adalah Action Plan on Accelerating and Monitoring the G20 Principles for the Labour Market Integration of Persons with Disabilities; The G20 Policy Recommendations for Sustainable Growth and Productivity in Human Capacity Development through Strengthening Community-Based Vocational Training (CBVT); Policy Recommendation on Promoting Entrepreneurship and Support MSMEs as Job Creation Instruments; G20 Policy Principles on Adapting Labour Protection for More Effective Protection and Increased Resilience for All Workers; serta Update of the G20 Skill Strategy.
Sementara itu, Direktur Jenderal ILO, Gilbert F. Houngbo, memberikan  penghargaan terhadap karya luar biasa yang dicapai oleh Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, sebagai Chair G20 EWG. Ia juga berterima kasih dan mengapresiasi kerja keras Sekjen Kemnaker dan seluruh tim yang mampu mengarahkan kelompok kerja ini, hingga menyepakati langkah perbaikan kondisi pasar kerja dalam pemulihan yang lebih baik akibat pandemi COVID-19.
Menurutnya, perlu adanya dialog sosial bagi masyarakat dan juga mengakui hasil keluaran dari Presidensi G20 Indonesia.
“Kami juga mengapresiasi bahwa Chair G20 EWG yang selalu konsisten terlibat secara langsung dan mendorong dialog sosial dengan G20 Labour 20 (L20) dan G20 Business 20 (B20) pada keketuaan Indonesia tahun ini,” katanya.
Dengan dilakukannya serah terima keketuaan G20 EWG ini maka secara resmi keketuaan kelompok grup bidang Ketenagakerjaan diserahkan kepada India yang akan mengangkat 3 (tiga) isu prioritas utama, yaitu mengatasi kesenjangan keterampilan global; gig dan platform ekonomi, dan pelindungan sosial; dan pembiayaan jaminan sosial yang berkelanjutan.
Pada serah terima keketuaan ini, Indonesia juga telah mengusulkan Multi-Year Agenda of the G20 EWG (MYA) sebagai pegangan G20 EWG. Tujuannya agar G20 EWG dapat mereviu sejumlah isu prioritas pada setiap gelaran KTT G20. Sejumlah isu prioritas tersebut yaitu penyediaan lapangan kerja, partisipasi tenaga kerja, produktivitas dan kualitas kerja, pelindungan sosial, serta kebijakan pasar kerja.
Keuangan, Lembaga

BPVP Lombok Timur Kolaborasi dengan Kagama untuk Tingkatkan Kompetensi SDM di NTB

Lombok Timur–Ketenagakerjaan adalah isu krusial yang perlu dijawab dan direspons berbagai pihak, khususnya paska pandemi dan tantangan kompetensi global yang semakin ketat. Sebagai bagian dari program Kagama Kerja Nyata, Kagama turut aktif mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui kerja-kerja kolaboratif yang melibatkan alumni yang tersebar di berbagai wilayah seluruh penjuru nusantara dan melibatkan bermacam profesi.

Salah satunya adalah Kagama Pengda NTB yang membangun kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur dengan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Kamis (20/10/2022). Turut hadir dalam acara seremonial tersebut Wakil Ketua Umum II PP Kagama yang juga merupakan, Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja, Anwar Sanusi.

Pada kesempatan di BPVP Lombok Timur itu, Anwar membuka sekaligus menutup acara Pelatihan Berbasis Kompetensi Angkatan III CPMI Caretaker dan Bahasa Korea G to G, serta menyaksikan penandatanganan PKB.

Anwar menyampaikan bahwa persaingan tenaga kerja saat ini cukup ketat, terlebih di pasar global. Tenaga kerja Indonesia dituntut untuk terus mengasah kompetensi agar bisa diterima di pasar global. “Kita perlu terus membuka diri. Saat ini adalah era kolaborasi, era kerja bersama. Kesempatan terbuka lebar hanya jika kita bekerja sama,” kata Anwar.

Oleh karena itu Anwar menyambut dukungan berbagai pihak dalam peningkatan kompetensi SDM ini, termasuk dukungan Kagama dalam Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi komunitas dampingan Kagama. Ia berharap ilmu yang diperoleh para peserta selama mengikuti PBK menjadi bekal dalam menghadapi persaingan di pasar kerja.

“Kami yakin usai mengikuti pelatihan ini, adik-adik segera mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat ini menjadi modal untuk memenangkan persaingan baik di dalam maupun luar negeri,” harap Anwar.

Sementara itu, Ketua Harian Pengda Kagama NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, mengatakan bahwa Kagama NTB berkomitmen untuk melanjutkan dukungannya bagi peningkatan kapasitas, khususnya melalui komunitas-komunitas yang didampingi Kagama. “Ini adalah bentuk kontribusi kami, para alumni yang telah lebih dulu berkesempatan menempuh pendidikan tinggi,” ucapnya.

Hadir memberi dukungan pada acara tersebut di antaranya Sekda Lombok Timur, Kepala Disnakertrans NTB, Kepala BP3MI NTB, Kepala Disnakertrans Lombok Timur, Kadis Pariwisata Lombok Timur, Ketua FKLPID NTB, Ketua Bidang 7 PP Kagama, Ketua Pengda Kagama NTB, Ketua Pengda Kagama Kalimantan Timur, dan Ketua Apjati NTB.

Usai menyaksikan penandatanganan PKB di BPVP Lombok Timur, Anwar Sanusi beserta rombongan bertolak ke Desa Sapit, desa dampingan Kagama di Lombok Timur untuk bertemu dengan petani milenial, yang diantaranya telah menyelesaikan pelatihan barista yang didukung Kagama.

Kagama menjadikan Desa Sapit, di Kecamatan Suela ini sebagai proyek percontohan desa inklusif dan kampung kompeten. Program desa inklusif dan kampung kompeten rencananya akan terus dikembangkan ke berbagai wilayah di NTB. Selain mendukung peningkatan kapasitas pemuda melalui pelatihan, Kagama juga menyerahkan bantuan 1000 bibit kopi bagi kelompok petani muda di Desa Sapit.

Sambil mencicipi kopi yang diracik barista setempat, Anwar berbincang dengan anak-anak muda petani milenial tentang peluang dan tantangan pengembangan kopi khas Desa Sapit. “Saya selalu bangga bertemu dengan anak-anak muda yang setelah selesai kuliah pulang membangun kampungnya, baik di sektor pertanian maupun pariwisata,” ujarnya.

Hal ini diamini Lalu Fauzul Idli (Didiek) Ketua Satgas Kagama Kerja Nyata (KKN) yang turut hadir. “Desa Sapit berpotensi besar menjadi desa maju karena sumber daya alam yang melimpah. Anak-anak muda milenial ini menjadi ujung tombak pembangunan desa,” pungkasnya.

Keuangan, Lembaga

Groundbreaking Pembangunan UPTP BLK Bantul, Menaker Harap Mampu Jawab Tantangan Ketenagakerjaan di DIY

Bantul-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (21/10/2022).

Menaker menuturkan, dengan pengalihan UPTD BLK Bantul menjadi UPTP, diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan dalam meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja yang ada di DIY.

“Program transformasi BLK Bantul tidak hanya perubahan status saja, tetapi diikuti juga dengan transformasi berbagai lini yang dimiliki,” kata Menaker dalam sambutannya.

Dijelaskannya, berbagai lini yang harus dimiliki BLK Bantul berupa peningkatan SDM instruktur hingga redesain program pelatihan, untuk menciptakan link and match dengan mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Menaker menegaskan, dengan dibangunnya UPTP BLK Bantul, bukan berarti menghilangkan tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi. “Justru ini menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi,” ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Budi Hartawan mengatakan, melalui transformasi BLK Bantul dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik terhadap kualitas lulusan BLK untuk mengisi kebutuhan pasar kerja baik nasional maupun internasional.

“UPTP BLK Bantul, dapat menjadi tempat bagi masyarakat Bantul dan DIY mencari bekal keterampilan teknik produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja,” katanya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengucapkan terima kasih kepada Kemnaker yang telah menetapkan Bantul menjadi lokasi pengembangan SDM.

“Dengan dibangunnya UPTP BLK Bantul, akan membuka harapan baru terhadap permintaan tenaga kerja yang profesional,” tuturnya.

Keuangan

Menaker Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran BSU di Bandung

Bandung–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendampingi Presiden RI, Joko Widodo, menyerahkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022).
“Dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air,” kata Presiden Jokowi.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan, BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. Di mana hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66%.
Sementara di Jawa Barat, dari target penyaluran sebanyak 1.626.319 orang, saat ini telah disalurkan sebanyak 1.135.248 orang (69,80%).
“Jadi Jawa Barat ini secara keseluruhan itu lebih banyak dari rata-rata nasional,” kata Menaker.
Menaker menjelaskan, hingga tahap ke-5, BSU disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara.
“Rata-rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia,” jelasnya.
Menaker melanjutkan, pada penyaluran BSU tahun ini, pihaknya menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Selain itu, Menaker memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun.
“Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima,” tegasnya.
Turut hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan; Menteri BUMN, Erik Tohir; dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Keuangan, Lembaga

Pantau Penyaluran BSU, Presiden Imbau Pekerja Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Bandung, 13 Oktober 2022. Presiden Joko Widodo kembali meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Presiden yang didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

“Hari ini kita kembali di bandung membagikan bantuan subsidi upah yang kita berikan kepada para pekerja. Dari 14,6 juta yang nanti akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6 persen. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai,”ungkap Jokowi.

Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Sebab pemerintah selalu menggunakan data kepesertaan BPJAMSOSTEK sebagai dasar penyaluran BSU karena dianggap akurat sehingga dapat tepat sasaran.

Dalam kesempatan tersebut Anggoro mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kota dan Kabupaten Bandung total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 574 ribu. Dari jumlah tersebut 77 persen atau 414 ribu peserta memenuhi kriteria dan 230 ribu diantaranya telah menerima BSU.

Sesuai dengan demografi wilayah, mereka berasal dari beragam sektor pekerjaan diantaranya farmasi, garment, tekstil, perhotelan, pendidikan, perdagangan, pelayanan kesehatan, perbengkelan dan outsourching.

“Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 11,5 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,”terang Anggoro.

Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera.

“Semoga BSU ini bisa dirasakan manfaatnya dan saya juga mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, serta tertib dalam melaporakan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK,”tutup Anggoro.

Kesehatan, Keuangan

BSU Jadi Manfaat Tambahan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta—Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) menjadi bukti bahwa program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat pelindungan yang nyata bagi peserta di berbagai situasi. Pasalnya, data calon penerima BSU tahun 2022 bersumber dari data kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, usai menyerahkan data calon penerima BSU tahun 2022 kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

“Tentu saja kami berharap ini akan menjadi masukan penting bagi para pemberi kerja, para pengusaha, untuk memastikan para pegawainya terdaftar (BPJS Ketenagakerjaan), lalu upahnya didaftarkan sesuai dengan upahnya, dan ketiga tidak menunggak iuran,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya akan menyerahkan data calon penerima BSU tahun 2022 kepada Kemnaker secara bertahap. Untuk tahap I, pihaknya telah menyerahkan data sebanyak 5.099.915.

“Tahap kedua dan seterusnya tentu saja akan kita sampaikan sesuai dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Selain BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia data calon penerima, BSU Tahun 2022 juga melibatkan Bank Himbara (Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur.

Mewakili Bank Himbara, Direktur Utama PT Bank BTN (Persero) Tbk., Haru Koesmahargyo, menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker karena kembali mempercayakan Bank Himbara untuk menyalurkan BSU di tahun 2022.

“Sekaligus ini merupakan bagian dari inklusi keuangan yang bisa menambah jumlah penabung, menambah jumlah dari masyarakat masuk ke perbankan,” katanya.

Sementara Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Djoemadi, mengatakan pihaknya telah berpengalaman menyalurkan Bansos sejak tahun 2020. Berdasarkan pengalaman tersebut, pihaknya siap menyalurkan BSU tahun 2022 secara tepat dan cepat.

“Insyaallah berdasarkan pengalaman kami menyalurkan bantuan sosial sejak tahun 2020, kami akan upayakan maksimal 2 minggu penugasan yang diberikan kepada PT Pos akan kami selesaikan,” ujarnya.

Teknologi, Telekomunikasi

Memastikan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui integrasi Layanan Migrant Worker Resources Centre (MRC) dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang Responsif Gender Kabupaten Blitar

Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, Program Safe and Fair ILO-UN Women, Uni Eropa, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)  dan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur meresmikan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender (Migrant Worker Resourse Center/MRC) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Senin, 25 Juli 2022. Peresmian ini akan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Bupati Blitar Rini Syarifah Pengintegrasian MRC dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yang Responsif Gender ini merupakan model percontohan pertama di Indonesia sebagai bentuk kerja sama multi-  pihak antara pemerintah, serikat pekerja  dan organisasi non pemerintah (pusat krisis perempuan) dalam membangun layanan terpadu dan terkoordinasi sesuai mandat Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) No. 18/2017 yang bertujuan meningkatkan pelindungan pekerja migran perempuan dan keluarganya di setiap tahapan migrasi, dari kampung halaman hingga kembali lagi.

MRC ini juga didukung oleh ILO melalui program Safe and Fair: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),  sebuah program bersama ILO dan UN Women berkolaborasi dengan UNODC. Dengan dukungan Uni Eropa, Program Safe and Fair bertujuan untuk memastikan migrasi yang aman dan adil bagi semua perempuan di ASEAN, termasuk Indonesia.

Ida Fauziyah , Menteri Ketenagakerjaan RI, menyampaikan bahwa program percontohan ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi LTSA sesuai mandat Pasal 38 UUPPMI No 18/2017 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hadirnya layanan non administratif yang responsif gender dan terfokus pada fungsi pelindungan ini diharapkan semakin dapat melindungi para pekerja dan calon pekerja migran beserta keluarganya di Kabupaten Blitar.

Rini Syarifah.  Bupati Blitar, menegaskan bahwa pengintegrasian MRC-LTSA yang responsif gender diharapkan dapat layanan perlindungan yang menyeluruh dan responsif gender bagi pekerja migran Indonesia, terutama di desa-desa dalam bentuk, di antaranya, penguatan kapasitas perangkat desa untuk peningkatan tata Kelola desa migran, konsultasi pra-kerja, layanan psiko-sosial konseling, penanganan kasus, layanan bantuan hukum, pelatihan calon pekerja migran dan penyediaan informasi otoritatif.

“Kabupaten Blitar bangga menjadi bagian dari program percontohan yang mengintegrasikan dua lembaga menjadi satu keterpaduan dan menjadi sinergi yang kolaboratif antara pemerintah, serikat pekerja dan organisasi perempuan. Ini akan semakin memperkuat perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujar Bupati Rini.

Hal yang sama juga ditegaskan Deepa Bharathi, Kepala Penasihat Teknis dari program Safe and Fair mengatakan “MRC-LTSA yang responsif gender akan memastikan informasi dan layanan yang diberikan kepada perempuan pekerja migran relevan dan merespons kebutuhan mereka. ILO senang menjadi bagian dari pengembangan MOU/Komitmen Bersama dan pembentukan MRC di Indonesia. Hari ini di Blitar, kami menyerukan kepada semua pemangku kepentingan terkait untuk berkerjasama untuk memastikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak perempuan dan laki-laki pekerja migran Indonesia di Indonesia dan luar negeri.” kata Deepa.

Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket menyampaikan”Agar para perempuan pekerja migran dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat, adalah sangat penting untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan hak-hak mereka. Melindungi hak-hak pekerja migran mulai dari sebelum berangkat, keberangkatan, transit, masa bekerja dan ketika kembali ke Indonesia menjadi krusial. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Uni Eropa sangat senang bisa membantu kemitraan multi-pihak dalam pembentukan Migrant Workers Resource Centre (MRC) di Blitar dan di kabupaten lain di Indonesia.”

Presiden Konfederasi KSBSI yang juga menjadi ketua Labour 20 (L20) dari G20 Indonesia, Elly R. Silaban, menyambut baik kerja sama dan kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa pelibatan pemerintah desa dan peningkatan peran desa merupakan sebuah kebijakan yang dapat memutus mata rantai perdagangan orang dan mengatasi kasus-kasus lainnya. “Selain itu untuk perlindungan di negara tujuan, kami pun telah menjalin kerja sama dengan berbagai serikat pekerja di negara tujuan untuk melindungi dan mengadvokasi hak-hak pekerja migran,” ungkap Elly.

Kabupaten Blitar termasuk salah satu wilayah pengirim pekerja migran yang tergolong tinggi. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar menyebutkan bahwa kabupaten ini menempati urutan kedua se-Jawa Timur. Umumnya mereka ditempatkan di Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Polandia, Srilanka, Jepang, Saudi Arabia, Inggris dan Rumania. []
[14.06, 25/7/2022] +62 815-9275-065: Press Release No. 573.PR/STH.00.01/VII/2022

Perluas Penetrasi Kendaraan Listrik, PLN Gandeng KFC Bikin SPKLU

Jakarta, 25 Juli 2022 – PT PLN (Persero) menggandeng semua pihak untuk bisa mengakselerasi penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk kendaraan listrik. Kali ini, PLN mengajak PT Fastfood Indonesia, Tbk yang menaungi KFC dan Taco Bell memperluas bisnisnya. KFC resmi menjadi sektor ritel pertama yang ekspansi bisnis ke Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Melalui kerja sama Partnership Investor Owned Investor Operate (IO2) yang ditawarkan PLN, KFC mengembangkan SPKLU di gerai KFC – Taco Bell Artha Gading. SPKLU IO2 merupakan wujud kerja sama antara PLN dengan PT Fastfood Indonesia, Tbk yang menaungi KFC dan Taco Bell serta PT Agra Surya Energy selaku mitra bisnis PT Fastfood Indonesia, Tbk.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan untuk bisa mengakselerasi peningkatan infrastruktur kendaraan listrik perlu kerja sama semua pihak. Dengan tersedianya infrastruktur kendaraan listrik yang memadai bisa menjawab keraguan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik.

“Untuk itu PLN membuka peluang kerja sama dengan semua pihak. Bisnis SPKLU ini adalah bisnis masa depan yang akan terus berkembang dengan tumbuhnya kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Darmawan.

PLN, kata Darmawan sudah menyiapkan skema bisnis SPKLU ini dengan sistem Partnership Investor Owned Investor Operate (IO2). Skema SPKLU Partnership IO2, terdiri dari tiga paket yaitu Paket Medium Charger, Paket Fast Charger, dan Paket Ultra Fast Charger.

Sebagai mitra, pihak KFC telah menyiapkan lahan, biaya investasi dan operasional SPKLU di lokasi tersebut. Sedangkan PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) akan menyediakan infrastruktur SPKLU dan platform teknologi informasi melalui menu Electric Vehicle pada aplikasi PLN Mobile.

“Melalui program ini, PLN memberikan kemudahan pelayanan kepemilikan sekaligus pengurusan perizinan kepada para mitra untuk bisa menjalankan bisnis dan meningkatkan ekosistem kendaraan listrik,” ungkap Darmawan.

CEO PT Fastfood Indonesia, Tbk Eric Leong juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang dapat menjadi mitra bisnis PLN dalam meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. KFC menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan berkomitmen bahwa pelanggan bisa menikmati makanan ditambah fasilitas yang ada si KFC.

“Kerja sama ini menjadikan PT Fastfood Indonesia, Tbk sebagai perusahaan publik di bidang ritel makanan cepat saji pertama yang berkecimpung di bisnis SPKLU. Harapannya dengan semakin banyak pengguna kendaraan listrik, mereka pun bisa menggunakan fasilitas SPKLU yang tersedia di restoran,” ujar Eric.

Direktur Utama PT Agra Surya Energy, Harvey Tjokro mengatakan bahwa pihaknya juga siap menjadi mitra bisnis PT Fastfood Indonesia, Tbk dalam mengembangkan bisnis restoran yang berkelanjutan.

Hingga Juni 2022, PLN telah mengoperasikan 139 SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Adanya infrastruktur ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk beralih dari kendaraan energi fosil ke energi listrik. Upaya ini sejalan dengan rencana pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional serta mencapai target Carbon Neutral di 2060. []