Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar, Program Safe and Fair ILO-UN Women, Uni Eropa, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Timur meresmikan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender (Migrant Worker Resourse Center/MRC) Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada Senin, 25 Juli 2022. Peresmian ini akan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Bupati Blitar Rini Syarifah Pengintegrasian MRC dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender ini merupakan model percontohan pertama di Indonesia sebagai bentuk kerja sama multi- pihak antara pemerintah, serikat pekerja dan organisasi non pemerintah (pusat krisis perempuan) dalam membangun layanan terpadu dan terkoordinasi sesuai mandat Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) No. 18/2017 yang bertujuan meningkatkan pelindungan pekerja migran perempuan dan keluarganya di setiap tahapan migrasi, dari kampung halaman hingga kembali lagi.
MRC ini juga didukung oleh ILO melalui program Safe and Fair: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), sebuah program bersama ILO dan UN Women berkolaborasi dengan UNODC. Dengan dukungan Uni Eropa, Program Safe and Fair bertujuan untuk memastikan migrasi yang aman dan adil bagi semua perempuan di ASEAN, termasuk Indonesia.
Ida Fauziyah , Menteri Ketenagakerjaan RI, menyampaikan bahwa program percontohan ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi LTSA sesuai mandat Pasal 38 UUPPMI No 18/2017 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hadirnya layanan non administratif yang responsif gender dan terfokus pada fungsi pelindungan ini diharapkan semakin dapat melindungi para pekerja dan calon pekerja migran beserta keluarganya di Kabupaten Blitar.
Rini Syarifah. Bupati Blitar, menegaskan bahwa pengintegrasian MRC-LTSA yang responsif gender diharapkan dapat layanan perlindungan yang menyeluruh dan responsif gender bagi pekerja migran Indonesia, terutama di desa-desa dalam bentuk, di antaranya, penguatan kapasitas perangkat desa untuk peningkatan tata Kelola desa migran, konsultasi pra-kerja, layanan psiko-sosial konseling, penanganan kasus, layanan bantuan hukum, pelatihan calon pekerja migran dan penyediaan informasi otoritatif.
“Kabupaten Blitar bangga menjadi bagian dari program percontohan yang mengintegrasikan dua lembaga menjadi satu keterpaduan dan menjadi sinergi yang kolaboratif antara pemerintah, serikat pekerja dan organisasi perempuan. Ini akan semakin memperkuat perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujar Bupati Rini.
Hal yang sama juga ditegaskan Deepa Bharathi, Kepala Penasihat Teknis dari program Safe and Fair mengatakan “MRC-LTSA yang responsif gender akan memastikan informasi dan layanan yang diberikan kepada perempuan pekerja migran relevan dan merespons kebutuhan mereka. ILO senang menjadi bagian dari pengembangan MOU/Komitmen Bersama dan pembentukan MRC di Indonesia. Hari ini di Blitar, kami menyerukan kepada semua pemangku kepentingan terkait untuk berkerjasama untuk memastikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak perempuan dan laki-laki pekerja migran Indonesia di Indonesia dan luar negeri.” kata Deepa.
Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket menyampaikan”Agar para perempuan pekerja migran dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat, adalah sangat penting untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan hak-hak mereka. Melindungi hak-hak pekerja migran mulai dari sebelum berangkat, keberangkatan, transit, masa bekerja dan ketika kembali ke Indonesia menjadi krusial. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Uni Eropa sangat senang bisa membantu kemitraan multi-pihak dalam pembentukan Migrant Workers Resource Centre (MRC) di Blitar dan di kabupaten lain di Indonesia.”
Presiden Konfederasi KSBSI yang juga menjadi ketua Labour 20 (L20) dari G20 Indonesia, Elly R. Silaban, menyambut baik kerja sama dan kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa pelibatan pemerintah desa dan peningkatan peran desa merupakan sebuah kebijakan yang dapat memutus mata rantai perdagangan orang dan mengatasi kasus-kasus lainnya. “Selain itu untuk perlindungan di negara tujuan, kami pun telah menjalin kerja sama dengan berbagai serikat pekerja di negara tujuan untuk melindungi dan mengadvokasi hak-hak pekerja migran,” ungkap Elly.
Kabupaten Blitar termasuk salah satu wilayah pengirim pekerja migran yang tergolong tinggi. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar menyebutkan bahwa kabupaten ini menempati urutan kedua se-Jawa Timur. Umumnya mereka ditempatkan di Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Polandia, Srilanka, Jepang, Saudi Arabia, Inggris dan Rumania. []
[14.06, 25/7/2022] +62 815-9275-065: Press Release No. 573.PR/STH.00.01/VII/2022
Perluas Penetrasi Kendaraan Listrik, PLN Gandeng KFC Bikin SPKLU
Jakarta, 25 Juli 2022 – PT PLN (Persero) menggandeng semua pihak untuk bisa mengakselerasi penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk kendaraan listrik. Kali ini, PLN mengajak PT Fastfood Indonesia, Tbk yang menaungi KFC dan Taco Bell memperluas bisnisnya. KFC resmi menjadi sektor ritel pertama yang ekspansi bisnis ke Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Melalui kerja sama Partnership Investor Owned Investor Operate (IO2) yang ditawarkan PLN, KFC mengembangkan SPKLU di gerai KFC – Taco Bell Artha Gading. SPKLU IO2 merupakan wujud kerja sama antara PLN dengan PT Fastfood Indonesia, Tbk yang menaungi KFC dan Taco Bell serta PT Agra Surya Energy selaku mitra bisnis PT Fastfood Indonesia, Tbk.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan untuk bisa mengakselerasi peningkatan infrastruktur kendaraan listrik perlu kerja sama semua pihak. Dengan tersedianya infrastruktur kendaraan listrik yang memadai bisa menjawab keraguan bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik.
“Untuk itu PLN membuka peluang kerja sama dengan semua pihak. Bisnis SPKLU ini adalah bisnis masa depan yang akan terus berkembang dengan tumbuhnya kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Darmawan.
PLN, kata Darmawan sudah menyiapkan skema bisnis SPKLU ini dengan sistem Partnership Investor Owned Investor Operate (IO2). Skema SPKLU Partnership IO2, terdiri dari tiga paket yaitu Paket Medium Charger, Paket Fast Charger, dan Paket Ultra Fast Charger.
Sebagai mitra, pihak KFC telah menyiapkan lahan, biaya investasi dan operasional SPKLU di lokasi tersebut. Sedangkan PLN sebagai pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) akan menyediakan infrastruktur SPKLU dan platform teknologi informasi melalui menu Electric Vehicle pada aplikasi PLN Mobile.
“Melalui program ini, PLN memberikan kemudahan pelayanan kepemilikan sekaligus pengurusan perizinan kepada para mitra untuk bisa menjalankan bisnis dan meningkatkan ekosistem kendaraan listrik,” ungkap Darmawan.
CEO PT Fastfood Indonesia, Tbk Eric Leong juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang dapat menjadi mitra bisnis PLN dalam meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. KFC menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan berkomitmen bahwa pelanggan bisa menikmati makanan ditambah fasilitas yang ada si KFC.
“Kerja sama ini menjadikan PT Fastfood Indonesia, Tbk sebagai perusahaan publik di bidang ritel makanan cepat saji pertama yang berkecimpung di bisnis SPKLU. Harapannya dengan semakin banyak pengguna kendaraan listrik, mereka pun bisa menggunakan fasilitas SPKLU yang tersedia di restoran,” ujar Eric.
Direktur Utama PT Agra Surya Energy, Harvey Tjokro mengatakan bahwa pihaknya juga siap menjadi mitra bisnis PT Fastfood Indonesia, Tbk dalam mengembangkan bisnis restoran yang berkelanjutan.
Hingga Juni 2022, PLN telah mengoperasikan 139 SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Adanya infrastruktur ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk beralih dari kendaraan energi fosil ke energi listrik. Upaya ini sejalan dengan rencana pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi nasional serta mencapai target Carbon Neutral di 2060. []