All posts by beritapers

Keuangan

Rilis Kinerja Semester I/2022 Pegadaian Catat Kenaikan Laba Bersih 36,15%

Jakarta, 21 Juli 2022 – PT Pegadaian merilis Laporan Keuangan Semester I tahun 2022. Tercatat Laba Bersih Perusahaan dari Rp 1,30 triliun pada semester I/2021 menjadi Rp 1,77 triliun pada semester I/2022 meningkat 36,15%.

Laba tersebut disokong oleh Pendapatan Usaha Perusahaan mengalami kenaikan sebesar secara Year on Year (YoY) dari Rp 10,44 triliun per 30 Juni 2021 menjadi Rp 10,86 triliun per 30 Juni 2022. Sementara aset Pegadaian secara Year on Year (YoY) tercatat sebesar Rp 67,8 triliun naik menjadi Rp 68,4 triliun.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah yang tetap loyal menggunakan produk Pegadaian hingga saat ini. Selain itu, Damar juga mengapresiasi para karyawan yang telah bekerja keras, sehingga kinerja perusahaan dapat tumbuh positif

“Saya sangat bersyukur atas pencapaian kinerja perusahaan yang positif di semester tahun semester I tahun ini. Tentu pencapaian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan nasabah setia Pegadaian dan seluruh Insan Pegadaian yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Perusahaan,” ujar Damar.

Pertumbuhan kinerja perusahaan yang semakin baik, turut didorong oleh peningkatan jumlah nasabah Pegadaian sebesar 11,11% dari 18 juta orang pada Juni 2021 menjadi 20 juta orang pada Juni 2022.

“Insha Allah, pencapaian kinerja positif yang berhasil diraih oleh perusahaan saat ini, akan menjadi motivasi bagi seluruh Insan Pegadaian untuk terus mencatatkan kinerja lebih baik lagi di masa mendatang. Kami juga berkomitmen untuk terus melanjutkan program transformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi digital,” tambah Damar.

Lebih lanjut Damar menyatakan bahwa di masyarakat kegiatan perekonomian relatif tumbuh. Hal ini ditandai dengan naiknya Outstanding pinjaman tumbuh 5,13% dari Rp 52,42 triliun pada Juni 2021 menjadi Rp 55,11 triliun di Juni 2022.

Damar juga menyatakan, melalui Holding Ultra Mikro, tiga entitas yaitu BRI, Pegadaian dan PNM juga semakin memperluas jangkauan co-location sentra layanan ultra mikro ‘SenyuM’ di sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini, tercatat terdapat lebih dari 600 outlet SenyuM yang siap melayani para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah, murah, cepat dan aman.

Pegadaian juga secara serentak mulai semester II/2022 ini menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah di 4.086 outlet di seluruh Indonesia. Plafon pinjaman yang diberikan mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 10 juta/nasabah. Biaya pengelolaan (mu’nah) yang dikenakan cukup murah yakni sebesar 6 persen pertahun.

Keuangan, Umum

DJP GALI POTENSI, SIMAK CARANYA

Jakarta, 22 Juli 2022 – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan penerimaan dari semua subjek pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

“Hal ini untuk merespon adanya pertanyaan dari masyarakat terkait bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggali potensi penerimaan pajak,” ujarnya.

Selama ini, pemerintah dalam hal ini DJP terus memperbaiki sistem administrasi serta kepastian regulasinya untuk memperluas basis data perpajakan. Pemerintah telah memiliki kewenangan untuk meminta data keuangan berupa laporan keuangan, bukti, maupun keterangan dari lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, atau jasa keuangan lainnya berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, yang data tersebut secara rutin diterima oleh DJP setiap bulan April. 69 Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya juga mengirim data terkait perpajakan secara berkala kepada DJP yang diterima setiap bulan, setiap semester atau setiap tahun tergantung dari jenis datanya. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam pertukaran data otomatis (AEOI) dengan banyak yurisdiksi di dunia, tercatat saat ini sudah ada 113 yurisdiksi partisipan (inbound), dan 95 yurisdiki tujuan pelaporan (outbound) yang diterima setiap bulan September.

Berdasarkan data yang bersumber sebagaimana disampaikan di atas, DJP melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengujian baik formal maupun material terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan juga melakukan pengawasan termasuk pengawasan berbasis kewilayahan. Kegiatan pengujian kepatuhan dan pengawasan dilaksanakan terkait dengan pemungutan pajak di Indonesia yang didasarkan pada Self-Assessment System, di mana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Apabila berdasarkan pelaksanan tugas dan fungsi tersebut terdapat ketidaksesuaian antara data yang diperoleh DJP dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan maka akan ditindaklanjuti dengan surat imbauan atau permintaan penjelasan/klarifikasi, yang kemudian dapat berlanjut sampai dengan kegiatan pengujian kepatuhan berupa pemeriksaan. Apabila data yang diperoleh menyatakan belum memiliki sistematis. Kami punya prosedur bernama pemeriksaan atas Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP),” tegasnya.

Atas Wajib Pajak yang selama ini belum seluruhnya melaporkan harta dalam SPT Tahunan tahun 2020, DJP belum lama ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya secara sukarela melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kesempatan ini diberikan secara terbuka, transparan dan adil kepada semua Wajib Pajak sebelum DJP menjalankan Undang-Undang pajak secara konsisten, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk gotong royong membangun Indonesia. Selain imbauan secara terbuka, DJP juga mengirimkan imbauan mengikuti PPS kepada Wajib Pajak yang didasarkan hasil analisis yang menyatakan adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dalam SPT dengan data yang diterima DJP dari pihak ketiga.

Terbaru, pemerintah sudah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. Dengan implementasi NIK sebagai NPWP, semua yang ber-NIK otomatis masuk di dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Untuk Wajib Pajak badan, kemungkinan untuk tidak terdaftar dalam administrasi DJP juga semakin kecil karena DJP bekerja sama dengan 28 Kementerian/Lembaga dan 542 Pemerintah Daerah telah menerapkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), sehingga izin untuk berusaha hanya akan dapat diterbitkan apabila sudah memiliki NPWP.

Namun, sesuai ketentuan Pasal 34 UU KUP, setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, sehingga kegiatan pengawasan dan pengujian kepatuhan pada Wajib Pajak tidak dapat dipublikasikan

“Dengan berbagai milestone Reformasi Perpajakan yang sudah diterapkan di DJP, maka langkah pengawasan DJP akan semakin efektif karena didukung basis data yang sudah sangat lengkap, walaupun belum sempurna, namun terus ditingkatkan. Sehingga, bila ada Wajib Pajak yang tidak patuh, atau jika ada yang tidak mendaftar sebagai Wajib Pajak, cepat atau lambat pasti akan diketahui dan akan menghadapi risiko ketidakpatuhan dimulai dengan imbauan sampai penegakan hukum pajak,” pungkasnya.

 

Retail, Umum

ROKOK ELEKTRONIK: BAJU BARU BISNIS ADIKTIF Sebuah Kajian Kaum Muda Indonesia

Jakarta, 20 Juli 2022 – Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC), koalisi 43 organisasi kaum muda dari 29 kota/kabupaten di Indonesia, membentuk Youth Led Activity sebagai upaya pelibatan kaum muda yang bermakna dalam mengkaji rokok elektronik dan mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang tegas untuk mengatur rokok elektronik sebagai upaya mencegah peningkatan korban ganda produk baru bisnis adiktif.

Belum selesai dunia menghadapi ancaman epidemi tembakau rokok konvensional, kini ancaman baru yaitu rokok elektronik sebagai produk baru adiktif tembakau telah hadir di masyarakat. Di Indonesia berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey (2021) jumlah pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas meningkat dari 0,3% (480 ribu) pada tahun 2011 menjadi 3,0% (6,6 juta) pada tahun 2021 dan sebanyak 2.8% adalah berusia muda dan berprofesi sebagai pelajar.

Ada sejumlah faktor yang berpotensi memicu lonjakan pengguna rokok elektronik. Diantaranya adalah gencarnya iklan rokok elektronik khususnya di media sosial dan kemudahan membeli rokok elektronik, baik di kedai rokok elektronik, mall, minimarket, hingga penjualan secara daring. Selain itu, narasi yang dibuat produsen bahwa rokok elektronik membantu berhenti merokok dan jauh lebih sehat dibandingkan rokok konvensional, menggoda orang, termasuk remaja, untuk mencoba mengonsumsi rokok elektronik

Padahal kenyataannya, menurut Oktavian Denta Eko Antoro atau yang disapa Denta, Departemen Penelitian dan Pengembangan IYCTC, rokok elektronik tidak lebih aman dari rokok konvensional karena keduanya memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan dan juga mengancam lingkungan. “Bahkan rokok elektronik juga menjadi barang yang digunakan untuk melengkapi rokok konvensional sehingga muncul pengguna ganda (dual user)” tambah Denta.

Jordan Vegard Ahar, tim studi kasus Youth Led Activity IYCTC juga menambahkan bahwa “Berdasarkan hasil studi kasus dilapangan menunjukkan bahwa responden yang berusia dibawah 18 tahun sebagian besar dilarang dan tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengkonsumsi rokok elektronik sehingga mereka membeli dan mengonsumsinya secara sembunyi-sembunyi dan atau diluar rumah” ucapnya. Nyatanya, anak-anak bisa membeli produk rokok elektronik secara bebas di media online. Hal tersebut lantaran saat ini iklan dan promosi rokok elektronik sangat masif di berbagai platform media sosial dan tak jarang dilakukan oleh influencer hingga menjadi daya tarik masyarakat membeli dan menjadikan produk ini normal.

Ir. Agustina Erni, M.Sc Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA menambahkan bahwa “Dari data tadi menunjukkan ternyata rokok elektronik bukan cara untuk menyetop karena banyak juga pemula yang mulai dari rokok elektronik. Berarti dia berfikir kalau mau belajar dari rokok elektronik aja dulu biar dampaknya nggak gede. Nah ada miss informasi ini” ucapnya.

Drg. Agus Suprapto, M.Kes Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK mengatakan bahwa “Kemenko PMK bersama Kemenkes, Kemen PPPA, BKKBN, Kominfo berupaya keras mendorong proses penyelesaian revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung zat adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, dimana substansi Revisi PP 109/2012 ini mengatur perbesaran Peringatan Kesehatan Bergambar (Picture Health Warning-PHW), pengaturan rokok elektronik, penjualan rokok batangan, pelarangan iklan, dan penguatan pengawasan” ucapnya.

Rinaldi Nur Ibrahim, Youth Ranger Indonesia berpendapat bahwa “Saya sepakat bahwa memang perlu adanya peraturan dari pemerintah untuk membatasi masyarakat dan anak-anak muda agar mereka tidak merasa bahwa rokok elektronik adalah sesuatu yang normal. Saya melihat sendiri itu dari datanya, Indonesia memang belum terlalu masif untuk mengatur Iklan, Promosi dan Sponsor rokok elektronik sehingga bisa berpotensi untuk meningkatkan penggunaan rokok elektronik oleh anak muda” ucapnya.

Sarno, SST., M.Sc. M. Buss, Ak. CA Analis Kebijakan Ahli Madya, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI mengatakan bahwa “Dari sisi kami lebih cenderung bagaimana dengan adanya pengaturan sehingga kita bisa mengendalikan konsumsi rokok agar mencapai derajat kesehatan generasi muda” ucapnya.

Sakri Sabatmaja, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan, Masyarakat Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa “Rokok elektronik sudah di atur dalam revisi PP 109/2012, saat ini Kemenkes dan beberapa lembaga terkait sedang akan melakukan roadshow ke kementerian antar lembaga sebagai salah satu syarat izin prakarsa. Setelah itu kami akan melakukan uji publik” ucapnya.

Erlinda, M.Pd., Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa “Presiden telah mengarahkan seluruh kementerian lembaga untuk mengawal dan menjaga SDM unggul salah satunya melalui kesehatan yang indikatornya adalah menjaga agar anak bangsa tidak terpapar dengan zat adiktif dari rokok konvensional dan rokok elektronik. Kita sangat komitmen dan mendorong untuk adanya regulasi tentang rokok elektronik melalui revisi PP 109/2012” ucapnya.

Dalam hasil kajian IYCTC diketahui sudah ada 40 negara melarang rokok elektronik (vape) mulai dari impor, penjualan e-cig (produknya) dan e-liquid, serta penggunaannya. Diantaranya adalah dari negara ASEAN yaitu Thailand, Singapura, Laos, dan Timor Leste. Sementara lainnya ada 65 negara membuat peraturan pembatasan rokok elektronik diantaranya Brunei Darussalam dan Philipina (totallywicked-eliqued.co.uk., 2021). Tersisa tiga negara di Asia Tenggara salah satunya Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki regulasi terkait rokok elektronik.

Rama Tantra, Sekretaris Jenderal IYCTC menambahkan bahwa “Indonesia kembali lagi tertinggal dalam upaya pencegahan korban zat adiktif. Belum lagi masalah rokok konvensional tertangani, sekarang menjamur pesat rokok elektronik. Sebetulnya di 2015, Mendag Gobel sudah akan melarang peredaran rokok elektronik, tetapi tiba-tiba di 2016 rokok elektronik dikenakan cukai, yang berarti sudah dilegalkan dan tidak dapat dilarang penjualannya. Ini suatu kemunduran yang fatal. Saat ini sangat bebas diperjual-belikan, dipromosikan dan dikonsumsi oleh kaum muda, tidak ada peraturan untuk mengendalikan. Sungguh keadaan yang memprihatinkan,” ucapnya.

Oleh karena itu, harus ada regulasi yang tegas untuk mengatur rokok elektronik mulai dari peredaran, penjualan, dan larangan promosi sangat penting sebagai upaya mencegah peningkatan korban konsumsi ganda produk zat adiktif tembakau di Indonesia. []

Keuangan, Teknologi

SIMAK FORMAT NPWP BARU BERIKUT INI!

Jakarta, 20 Juli 2022 – Setelah resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari Selasa (19/7), mari simak format baru Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022.

Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, format NPWP baru ada tiga. Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 (enam belas) digit. Ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.

Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id.

“Baru mulai 1 Januari 2024, di mana Coretax sudah beroperasi, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh, baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.

Selengkapnya, untuk wajib pajak yang saat ini sudah memiliki NPWP, bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP format baru. Namun, ada kemungkinan NIK wajib pajak berstatus belum valid karena data wajib pajak belum padan dengan data kependudukan, misalnya alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Kalau begitu, DJP akan melakukan klarifikasi bagi NIK yang statusnya belum valid melalui DJP Online, e-mail, kring pajak dan/atau saluran lainnya. Bagi wajib pajak selain orang pribadi, tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP lama atau format 15 digit, sementara bagi wajib pajak cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha oleh DJP.

Sedangkan untuk wajib pajak yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan berikut, pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Kedua, bagi wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk diberikan NPWP dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan. Ketiga, bagi wajib pajak cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dan tetap diberikan NPWP format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

“Ketentuan teknis selengkapnya seperti bagaimana prosedur permohonan aktivasi NIK saat ini sedang dalam tahap penyusunan di internal DJP dan akan segera diterbitkan,” kata Neil. Wajib pajak bisa mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan, termasuk salinan PMK- 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah di laman landas www.pajak.go.id.

Hasil Bumi, Mineral dan Tambang

IGS Perkuat Peran dalam Pengembangan Gas dan LNG di Tengah Tantangan Dekarbonisasi

NUSA DUA- Indonesian Gas Society (IGS) berupaya keras untuk memperkuat perannya sebagai kendaraan guna menciptakan masa depan pengembangan gas dan liquefied natural gas (LNG) terhadap tantangan dekarbonsisasi saat ini. Sehingga, komunitas pelaku bisnis di sektor gas ini tidak membatasi diri untuk hanya fokus pada gas dan LNG.

“Semua sumber daya kita saling berhubungan dan jalur untuk mencapai nett zero, target kami bervariasi melalui penggabungan gas dengan teknologi carbon capture,” ujar Aris Mulya Azof, Chairman Indonesian Gas Society saat memberikan sambutan pada 3rd IndoPACIFIC LNG Summit 2022 bertema “Adapting to the New Energy World; De Carbonization a Driving Force” di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (19/7/2022).

Konferensi yang akan berlangsung selama dua hari yang diikuti sekitar 150 pelaku bisnis di sektor gas ini dibuka oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan dihadiri antara lain oleh Anggota Dewan Energi Nasional, Satya W Yudha, dan Staf Khusus Menteri ESDM, Nanang Untung. Pada hari pertama tampil pembicara antara lain Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE Luh Nyoman Puspa Dewi, Direktur Utama PT PLN Gas & Geothermal M Riza Affiandi, perwakilan dari Tokyo Gas, Rystad Energy, Mc Kinsey, dan Kyushu Electric.

Aris mengungkapkan, sejak 2014 IGS telah memfasilitasi kolaborasi penting antara pemangku kepentingan energi publik dan swasta di Indonesia. Hal ini memungkinkan transfer pengetahuan dan mengembangkan strategi kerjasama untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa kita.

Dalam banyak konferensi iklim internasional, lanjut Aris, diketahui bahwa peralihan batubara ke gas dan dukungan gas untuk energi terbarukan adalah dua hal utama topik transisi energi, terutama di Asia. Gas dan LNG adalah sumber energi yang akan memainkan peran penting peran selama tahun-tahun awal transisi energi. “Gas alam adalah bahan bakar fosil terbersih dan paling fleksibel. Ini kemungkinan menjadi bahan bakar fosil terakhir yang digantikan oleh energi terbarukan dalam beberapa dekade,” ujarnya.

Menurut Aris, penggunaan gas sebagai transisi ke pengembangan secara masif energi terbarukan adalah sangat realistis karena harganya relatif lebih murah, lebih andal, dan lebih fleksibel sehingga memungkinkan Indonesia untuk secara bertahap mencapai pasokan energi nol karbon yang layak secara komersial. “Kami percaya bahwa pengembangan bersama proyek gas dan energi terbarukan akan mempercepat energi transisi dan membawa efek pengganda teknologi dan ekonomi pada skala global,” ujarnya.

Aris menyebutkan, saat ini yang diperlukan adalah pengembangan teknologi baru untuk memenuhi permintaan energi jangka pendek. Dalam jangka panjang mencari solusi yang tepat untuk mencapai ketahanan dan keterjangkauan energi, sekaligus membangun peta jalan perubahan yang berarti untuk meningkatkan kapasitas elektrifikasi sambil mencapai target pengurangan emisi. “Ini adalah tantangan besar namun unik, apalagi kita menjadi tuan rumah Presidensi G20, salah satu agendanya adalah energi,” ujarnya.

Gubernur Wayan Koster mengapresiasi IGS yang menjadikan Bali sebagai tempat pelaksanaan The 3rd IndoPacific LNG 2022. Kehadiran Wayan Koster menjadi penegas bahwa Bali yang sedang dipimpinnya dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Visi tersebut melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan memberikan keberpihakan terhadap pelestarian ekosistem sumber daya alam Pulau Dewata yang diwujudkan berupa keluarnya Pergub Bali No 97/ 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai; Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih; dan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Kami ingin udara Bali jadi bersih, terbebas dari polusi serta mempercepat realisasi target Pemerintah Indonesia di dalam mewujudkan EBT sebesar 25% pada 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional,” ujarnya. []

Keuangan, Umum

OJK BERKOMITMEN PROAKTIF DAN KOLABORATIF MEWUJUDKAN STABILITAS, PERTUMBUHAN DAN PENGUATAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Jakarta, 20 Juli 2022. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2022 – 2027 menegaskan komitmen OJK untuk lebih proaktif dan kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Ketua DK OJK Periode 2022 – 2027, Mahendra Siregar menyatakan “Kami berkomitmen dan mempertegas posisi OJK sebagai mitra strategis Pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan demi terjadinya gerak ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Kami akan proaktif memperkuat posisi sebagai pengarah, penggerak dan mitra kerja yang baik bagi industri. OJK juga akan terus memperkuat perannya dalam perlindungan konsumen dan masyarakat.”

Mahendra menjelaskan bahwa DK OJK juga menekankan pentingnya penguatan atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, pasar modal, dan non-bank (IKNB) serta kepatuhannya (compliance). Sebagai langkah awal, OJK akan lebih mendorong sistem satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan dengan layanan yang lebih cepat dengan tetap mengusung prinsip kehati-hatian (prudential).

OJK juga akan terus mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) pada semua pelaku usaha jasa keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.

Selain itu, untuk memitigasi risiko dampak inflasi tinggi dan resesi global (stagflasi) terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia, OJK akan meningkatkan pengawasan kondisi masing-masing industri jasa keuangan maupun secara terintegrasi, serta berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan yang baik, akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor riil termasuk UMKM di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

DK OJK pun meletakkan perhatian yang tinggi terhadap program edukasi dan perlindungan konsumen. Friderica Widyasari Dewi selaku ADK Bidang EPK menegaskan OJK memiki kewenangan melakukan tindakan pencegahan permasalahan konsumen dan masyarakat melalui pemberian informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. OJK juga berwenang melakukan pengawasan perilaku (market conduct) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam rangka Perlindungan Konsumen dan masyarakat.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, menegaskan akan meningkatkan kinerja perbankan dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, melalui penguatan sistem pengawasan perbankan yang responsif terhadap tantangan serta perubahan ekosistem keuangan domestik dan global.

Ke depan perhatian terhadap individual bank akan menjadi prioritas, antara lain melalui penerapan early warning system dengan parameter yang lebih sensitif, sehingga dapat menghindari keterlambatan penanganan bank bermasalah.
Penegakan integritas sistem perbankan juga akan menjadi perhatian utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perbankan secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Sedangkan Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal berkomitmen terus mendorong good governance pelaku pasar untuk mendukung upaya pendalaman pasar dan makin meningkatkan jumlah perusahaan yang go public, serta masyarakat yang berinvestasi di Pasar Modal.

Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas IKNB akan mendorong penyelesaian sengketa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI/unit link), perbaikan pengaturan perasuransian yang lebih sehat, optimalisasi fintech P2P lending serta mendorong percepatan penyelesaian asuransi bermasalah.

Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena akan memfokuskan pada penguatan tata kelola dan manajemen risiko berbasis teknologi informasi serta terus memperbaiki kualitas proses bisnis di OJK. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas kelembagaan, terimplementasinya nilai integritas, serta pada akhirnya mampu memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Ketua OJK periode 2022 – 2027, Mirza Adityaswara menyatakan, “Kami akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta transformasi perilaku internal yaitu kolaboratif, proaktif, bertanggung jawab, untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. OJK akan memperkuat peran OJK Institute menjadi pusat studi Industri Jasa Keuangan yang mumpuni di ASEAN.”

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai amanat Undang-Undang, OJK juga memperkuat tim internal melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi. Pemanfaatan informasi dan teknologi juga menjadi prioritas utama bagi OJK dalam memperlancar tugas dan fungsi OJK khususnya dalam menciptakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Hal ini juga dapat mempercepat pengambilan keputusan, mitigasi risiko dan respon terhadap pengaduan konsumen dan masyarakat luas.

Sementara itu, Doni Primanto Joewono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex Officio Bank Indonesia mengatakan akan mendukung penuh program kerja Pimpinan Dewan Komisioner OJK untuk memperkuat industri jasa keuangan Indonesia, menjaga stabilisasi sistem keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami sebagai perwakilan dari BI akan terus berkoordinasi dan melakukan harmonisasi berbagai kebijakan kami baik moneter maupun makroprudensial dan SP PUR sehingga selaras dalam sebuah bauran kebijakan nasional,” kata Doni.

Sedangkan Suahasil Nazara, Anggota Dewan Komisioner OJK Ex Officio Kementerian Keuangan mengatakan siap bekerja sama dengan seluruh ADK OJK 2022-2027, melanjutkan koordinasi yang erat antara OJK dan Kemenkeu/Pemerintah.

“Kami akan terus memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bersama OJK, Pemerintah akan terus membangun sektor keuangan, melakukan pendalaman pasar, serta mendorong inklusi keuangan di Indonesia,” katanya.

Kesembilan anggota DK OJK Periode 2022-2027 sepakat untuk mengedepankan prinsip collective collegial dalam pengambilan keputusan dan akan memperkuat tugas OJK dalam pengaturan, pengawasan dan perlindungan yang terintegrasi.

Umum

Menpora: ASEAN Para Games Bukti Indonesia Peduli pada Atlet Difable

Jakarta, FMB9 – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) selaku Ketua Penyelenggara ASEAN Para Games 2022, Zainudin Amali mengatakan, bahwa kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaran ASEAN Para Games ini membuktikan pemerintah Indonesia peduli pada kaum difable, utamanya para
atlet disabilitas.

“Saya juga ingin menyampaikan bahwa ini adalah bukti dari pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman difable maupun nondifable,”

Demikian diungkapkan Zainudin dalam diskusi daring bertema “Indonesia Bidik Juara Umum ASEAN Para Games 2022” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Rabu, (20/7/22).

“Sebenarnya, kita ini kan sudah berpengalaman menjadi tuan rumah multi event, bahkan sampai tingkat Asia, yakni Asian Games dan Asian Para Games 2018,” kata Zainudin.

Sebagaimana diketahui, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11 yang akan berlangsung di Kota Solo pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022 mendatang.

Zainudin mengungkapkan, dalam pergelaran Asian Para Games 2018 lalu, semua berjalan sukses. Semua pihak, katanya, baik yang dari luar negeri, menyatakan kepuasannya terhadap penyelenggaran Indonesia.

Selain itu, Zainudin menuturkan, Indonesia juga berkali-kali menjadi tuan rumah SEA Games, juga Asean para games. Khusus untuk kota Solo, katanya, ini adalah yang kedua.

Zainudin mengungkapkan, dia telah mengecek langsung persiapan di lapangan. Dari pengecekan yang dilakukan dan dari laporan yang diterimanya, tambah Zainudin, semua persiapan berjalan lancar. Bahkan termasuk opening dan closing ceremony.

“Jadi sebenarnya, walaupun dalam waktu yang singkat kita ditunjuk untuk menjadi tuan rumah, tapi karena kesiapan infrastruktur yang ada, kesiapan SDM kita, jadi kita sebenarnya tidak kaget lagi,” pungkasnya.

Persiapan yang matang ini, Zainudin menambahkan, tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi.

Ketika Ketum NPC menyampaikan Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah, pada saat itu, Presiden Jokowi langsung memberikan arahan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

“Ini yang mungkin membuat pekerjaan kita lancar, karena perintah itu langsung datang dari pimpinnan tertinggi kita. Sehingga dukungan ke bawahnya, di tingkat pusat, pemda, pemkot dan masyarakat itu juga memberikan support,” kata Zainudin.

“Demikian pun kesiapan atlet kita. Mereka ini sebenarnya dalam TC jangka panjang. Karena kegiatan kita bersambung. Jadi untuk Cabor tertentu, mereka sudah mempersiapkan diri untuk 2023,” sambungnya.

Lebih lanjut, Zainudin menyampaikan apresiasi kepada Kominfo karena telah memberi ruang bagi pihaknya untuk memberikan penjelasan terkait persiapan menjelang perhelatan ASEAN Para Games tahun ini.

“Harapannya, masyarakat memberikan dukungan dan supportnya terhadap penyelenggaran kegiatan ini. Tentu ini menjadi kesempatan buat kita untuk membuktikan sebagai tuan rumah yang baik dan memberikan dukungan kepada para atlet kita,” harapnya.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di kanal youtube FMB9ID_IKP. Nantikan update informasi akurat, data valid dengan narasumber terpercaya di FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook).

Hasil Bumi, Mineral dan Tambang, Umum

Jelang Setahun Alih Kelola WK Rokan, PHR Buktikan Berhasil Bor 350 Sumur

PEKANBARU – Menjelang satu tahun pasca alih kelola Wilayah Kerja (WK) Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus membuktikan kemampuannya mempertahankan tingkat produksi melalui kegiatan operasi yang masif dan agresif. PHR berhasil mempertahankan tingkat produksi yang kini mencapai rata-rata 161 MBOPD, sebuah hasil yang baik dibandingkan 142 MBOPD jika perusahaan tidak melakukan pengeboran yang masif dan agresif. Keberhasilan ini merupakan kolaborasi berbagai pihak, baik internal perusahaan, mitra kerja maupun pihak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Sejak hari pertama alih kelola pada 9 Agustus 2021, PHR yang merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina ini telah berhasil melaksanakan pengeboran sumur baru sejumlah 350 sumur, atau rata-rata lebih dari satu sumur per hari. Pengeboran ini adalah bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional dan target-terget yang telah ditetapkan.

”Kontribusi dari sumur-sumur pengembangan mampu mempertahankan tingkat produksi dan menunjukkan operasi yang optimal, sehingga WK Rokan tetap menduduki posisi sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia, dengan kontribusi 24% produksi minyak nasional,” ungkap Dirut PHR, Jaffee A. Suardin.

Hingga saat ini, PHR telah mengoperasikan 19 rig pengeboran dan 33 rig workover/well service (WOWS). WK Rokan menyumbangkan sepertiga total produksi minyak Pertamina atau hampir seperempat produksi nasional. Seluruh hasil lifting WK Rokan dimanfaatkan untuk konsumsi kilang domestik Pertamina.

Dibutuhkan proses yang komprehensif untuk melakukan pengeboran setiap sumur, mulai dari tahap perencanaan, perizinan, pengadaan barang-jasa pendukung, persiapan lokasi hingga pelaksanaan pengeboran sumur minyak membutuhkan waktu setidaknya enam bulan. Rangkaian tahapan pekerjaan yang sedemikian rupa memerlukan kolaborasi yang kuat dan keahlian SDM dari lintas fungsi PHR. Ini adalah hasil kerjasama ratusan hingga ribuan pegawai dan mitra kerja PHR yang saling bahu membahu untuk mencapai kinerja yang selamat, andal, dan lancar. []

Keuangan, Teknologi, Umum

Dorong Kepedulian Lingkungan Sekaligus Tingkatkan Ekonomi, Pegadaian Ajak Masyarakat Buka Peluang Usaha Aquascape

Jakarta, 17 Juli 2022 – PT Pegadaian menggelar acara Talkshow dan Live Setting Aquascape bersama para pakar dari komunitas aquascape, yang disiarkan melalui Youtube Official Pegadaian, Minggu (17/7). Selain memperkenalkan seni menata aquascape, Pegadaian juga mengajak masyarakat mengenal hobi para sultan, untuk dijadikan peluang usaha yang bisa menghasilkan cuan.

Para pakar aquascape seperti Riswandi dan Dino dari komunitas, turut berbagi cerita  bagaimana menata keindahan seni aquascape, yang membutuhkan skill untuk menyulap berbagai komponen tanaman, batu dan ekosistem lainnya di dalam sebuah wadah akuarium, agar terlihat seperti habitat aslinya.

Sementara pemenang kejuaraan International Aquatic Plant Layout Contest (IAPLC) 2021 di Jepang, Yoyo Prayogi, juga unjuk kepiawaiannya menata aquascape yang berhasil memanjakan mata para audience. IAPLC sendiri merupakan kompetisi tertinggi para penghobi aquascape dari seluruh dunia yang diselenggarakan di Niigata, Jepang. Kompetisi ini diprakarsai oleh Takashi Amano selaku founder Aquascape yang dilaksanakan sejak tahun 2001. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh salah satu komedian ternama tanah air yang memiliki hobi aquascape, yaitu Deny Cagur.

Acara ini merupakan bentuk komitmen PT Pegadaian dalam merealisasikan Prioritas TJSL BUMN Tahun 2022 yang meliputi aspek Lingkungan, Pendidikan dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil. Selain itu, kolaborasi antara Komunitas Aquascape Depok, Bekasi dan Tangerang ini, juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran cinta lingkungan, bahwa kehidupan tumbuh bawah air seperti sungai, danau dan laut, perlu dijaga bersama. Disamping itu kegiatan ini turut memberikan ruang untuk menambah pengetahuan serta keahlian para Scapper. Para komunitas yang hadir melalui offline dan online, juga berkesempatan untuk mendapat solusi alternatif pendanaan apabila sewaktu waktu membutuhkan support modal usaha dari PT Pegadaian.

Aquascape adalah seni menghias tanaman di dalam air yang dipadukan dengan penempatan objek seperti batu, kayu, dalam wadah akuarium ataupun akrilik yang menggunakan ekosistem air tawar. Aquascape sendiri juga dapat disebut sebagai ilmu penataan akuarium yang dapat mendatangkan nilai tambah serta kepuasan batin yang tinggi.

Konstruksi, Property, Teknologi

Inovasi Bangunan Pre-Fabrikasi WSBP Tangkap Pasar Hunian

Jakarta, Juli 2022. PT Waskita Beton Precast Tbk. (Kode Saham: WSBP) tidak memandang sebelah mata dengan terus menghasilkan inovasi teknologi sebagai bentuk komitmen terhadap Program Transformasi Bisnis pilar Technology & Digitalization. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2014 ini kembali melahirkan inovasi teknologi berupa sistem modular pada produk bangunan pre-fabrikasi, wujud dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat.

“Pengembangan teknologi sistem modular pada produk prefabricated building ini ditujukan untuk pembangunan hunian, baik landed house maupun high rise,” ujar Bambang Dwi Wijayanto, Director of Engineering & Development.

Bangunan yang menggunakan sistem modular ini menggunakan metode pembangunan dengan mengerjakan sebagian komponen bangunan di luar site (pabrik) dan merakitnya di dalam site (erection).

“Pemasangannya mudah seperti lego. Tentunya dengan sistem ini dapat mempercepat waktu pembangunan dan harga konstruksi yang lebih kompetitif,” tambah Bambang. Dengan sistem modular ini masyarakat menjadi semakin mudah untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau dan hasil yang berkualitas.

Perwujudan inovasi WSBP ini pun langsung diimplementasikan pada Proyek Pembangunan Perumahan Savasa yang berlokasi di Kota Deltamas, Cikarang Pusat. Melalui proyek ini WSBP semakin memperluas pasar eksternal yang bekerja sama dengan perusahaan swasta PT PanaHome Deltamas Indonesia. Pada proyek yang tengah dikerjakan sejak tahun 2022 ini, WSBP melakukan pekerjaan konstruksi. “Progress pekerjaan telah mencapai 51,1% hingga akhir TW II/2022,” ungkapnya. WSBP menargetkan pekerjaan selesai pada TW III/2022.

Lebih lanjut ia menyatakan potensi pasar bagi prefabricated building sangat menjanjikan. Produk prefabricated building akan sangat bermanfaat dalam pengembangan kawasan dengan cakupan luas dan waktu pengerjaan yang singkat, seperti pengembangan Ibu Kota Negara baru (IKN). Ke depan, WSBP menargetkan peningkatan pangsa pasar yang lebih besar untuk produk prefabricated building. “WSBP akan terus berupaya meningkatkan peroleh pasar eksternal. Hal ini sejalan dengan pilar Business Excellence dalam strategi transformasi bisnis pilar,” kata Bambang.

Inovasi bangunan pre-fabrikasi ini juga tercipta berkat dorongan pencapaian WSBP dalam meraih penghargaan The Best Building Material Producer with Green Innovation and Sustainability dari 16th Annual Indonesia Property & Bank Award 2022, Februari 2022 lalu. Ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada para pebisnis khususnya industri properti, keuangan, bahan bangunan maupun bisnis terkait lainnya, sebagai motivator penggerak sektor riil.

Dalam penghargaan ini WSBP dianggap berhasil menjadi salah satu perusahaan manufaktur beton yang mampu menghadapi tantangan dan mempertahankan kelangsungan bisnis di tengah pandemi yang melanda.

Bambang menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan bertumbuh. “Ini yang menjadi motivasi kami untuk terus melanjutkan dan berani menciptakan inovasi produk beton yang berkualitas tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar,” katanya. “

Harapannya dengan pencapaian yang telah diperoleh WSBP, menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjalankan perusahaan sesuai dengan prosedur dan kepatuhan terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik,” tutup Bambang.