Category Archives: Lembaga

Siaran pers lembaga dan organisasi

Industri, Keuangan, Lembaga, Retail, Teknologi

Pegadaian Ajak Milenial Bangun Usaha di Usia Muda Menuju Generasi Emas

Jakarta, 12 Desember 2022 – PT Pegadaian menyelenggarakan Indonesia Millennial Financial Summit (IMFS) yang merupakan kegiatan talkshow interaktif bernuansa education & entertainment (edutainment), bertajuk “Bangun Usaha di Usia Muda? Siapa Takut!” di Universitas Indonesia, Kamis (08/12).

IMFS bertujuan untuk menguatkan literasi keuangan para Generasi Milenial atau I-Generation, untuk mampu menjadi agent of Indonesia financial literacy. Kegiatan ini dilakukan sekaligus menjadi realisasi komitmen Pegadaian, dalam menyukseskan program Bakti BUMN untuk Indonesia di pilar Pendidikan Berkualitas.

Kegiatan dihadiri oleh Rully Yusuf selaku Senior Vice President Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pegadaian, Teguh Dartanto selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ligwina Hananto selaku CEO & Lead Financial Trainer QM Financial dan Mikael Jasin selaku Head of Coffee Kopi Kenangan.

Rully mengatakan, sebagai perusahaan jasa keuangan yang dekat dengan masyarakat, Pegadaian ingin memberikan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat untuk dapat membangun negeri, dengan cara memberikan sosialisasi dan literasi pada tiga aspek..

“PT Pegadaian berfokus pada tiga prioritas, di antaranya bidang lingkungan, pendidikan dan pembinaan UMK. Pembinaan UMK ini sifatnya adalah pendampingan di mana Pegadaian berkomitmen untuk bersama-sama membangun keberlanjutan bagi para wirausaha muda untuk membangun generasi yang lebih baik. Ini menjadi sebuah gerakan agar Pegadaian dapat terus dekat  masyarakat,” jelas Rully.

Kegiatan Indonesia Millennial Financial Summit (IMFS) diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi seluruh peserta tentang peran penting generasi milenial dalam pembangunan nasional, seperti arti penting pengelolaan keuangan, urgensi berinvestasi maupun memulai usaha sedari dini.

“Saat ini, perlu adanya keterlibatan generasi muda secara masif dalam program-program berkelanjutan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai agents of change yang mendorong perubahan positif dari segi pengembangan karakter SDM (pro-people), pembangunan ekonomi (pro-profit) maupun pelestarian alam (pro-planet),” tambah Rully.

Industri, Keuangan, Lembaga, Retail

PEMERINTAH PERTAHANKAN KEMUDAHAN PPN SEPENUHNYA

Jakarta, 15 Desember 2022 – Pemerintah menyederhanakan dan menyesuaikan pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PP-49/2022).

“Kami tegaskan bahwa aturan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini tetap mempertahankan sepenuhnya kemudahan PPN yang saat ini berlaku,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.

Kemudahan perpajakan tersebut, yakni, pertama, objek yang selama ini atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti vaksin polio, buku dan kitab suci, mesin dan peralatan pabrik, barang hasil kelautan dan perikanan, ternak, bibit dan/atau benih, pakan dan bahan pakan, listrik, air bersih, senjata, amunisi, kendaraan darat khusus bagi TNI/POLRI, dan satuan rumah susun milik tetap dibebaskan dari pengenaan PPN.

Kedua, objek yang selama ini atas impor dan/atau penyerahannya tidak dipungut PPN, seperti alat angkutan di air dan alat angkutan di udara, kereta api, kapal angkutan laut, kapal penangkap ikan, pesawat udara, barang untuk penyandang disabilitas, barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan, barang pribadi penumpang dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu, serta barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh UMKM dengan menggunakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor tetap tidak dipungut PPN.

Ketentuan lainnya, untuk barang dan jasa yang semula bukan merupakan Barang Kena Pajak (non-BKP) dan bukan Jasa Kena Pajak (non-JKP) diubah menjadi BKP tertentu dan JKP tertentu yang diberikan kemudahan PPN dibebaskan atau tidak dipungut.

Barang dan jasa tersebut, antara lain: (1) barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran dengan kriteria dan/atau perincian jenis barang sebagaimana tercantum dalam lampiran PP-49/2022, dibebaskan dari pengenaan PPN, (2) gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna, dibebaskan dari pengenaan PPN, (3) jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dibebaskan dari pengenaan PPN, (4) minyak mentah, gas bumi (gas yang dialirkan melalui pipa, liquified natural gas, dan compressed natural gas), panas bumi, serta hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan tertentu, serta bijih mineral tertentu, dibebaskan dari pengenaan PPN, (5) emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara diberikan kemudahan perpajakan berupa tidak dipungut PPN.

Neil juga mengatakan bahwa atas kemudahan perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan PPN atau PPN tidak dipungut ini ke depannya akan terus dievaluasi oleh menteri keuangan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 12 Desember 2022. Namun, ketentuan pemberian kemudahan perpajakan sejak 1 April 2022 sampai dengan sebelum berlakunya PP-49/2022 ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam PP ini.

Setelah PP ini berlaku, PP-146/2000 s.t.d.d. PP-38/2003, PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020, PP-40/2015 s.t.d.d. PP-58/2021, dan PP-50/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. “Akan tetapi, peraturan pelaksanaan dari PP-PP yang dicabut tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini,” pungkas Neil. Dapatkan salinan dari PP-49/2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN Atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa
Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan pajak lainnya di laman www.pajak.go.id.

#PajakKuatIndonesiaMaju

Hasil Bumi, Industri, Lembaga, Mineral dan Tambang, Retail

Reorganisasi MIND ID – INALUM Di Restui Pemerintah RI, MIND ID Fokus Kembangkan Hilirisasi Industri Pertambangan Nasional

Jakarta, 14 Desember 2022 Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID optimis bahwa reorganisasi antara MIND ID dan INALUM akan mengakselerasi program hilirisasi di sektor industri pertambangan nasional sehingga komitmen negara dalam meningkatkan nilai tambah dari komoditas tambang bisa terwujud. Optimisme itu muncul setelah Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2022 dan PP No.46/2022 sebagai langkah restu pemerintah dalam reorganisasi Holding Industri Pertambangan Indonesia.

Sekretaris Perusahaan MIND ID Heri Yusuf menyebut bahwa reorganisasi yang sudah didukung oleh Pemerintah RI akan meningkatkan performa, baik untuk MIND ID, INALUM, maupun Anggota Holding lain. Dengan performa yang meningkat, diharapkan visi besar Holding Industri Pertambangan untuk memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan dapat lebih mudah diwujudkan.

“Dengan reorganisasi ini, MIND ID melanjutkan perannya sebagai perusahaan Strategic Holding Industri Pertambangan, akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis yang berfokus pada efisiensi dan penciptaan nilai tambah dari produk-produk anggota grup MIND ID, serta meningkatkan pengelolaan manajemen risiko, pengawasan kegiatan operasional Anggota MIND ID dan sebagainya. Diharapkan MIND ID akan lebih baik dan berkelanjutan dalam memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujar Heri.

Pada 8 Desember 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan PP 45/2022 dan PP 46/2022 yang merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian proses pembentukan Holding Industri Pertambangan, yang selama ini memiliki brand identity MIND ID (atau Mining Industry Indonesia) dan secara entitas hukum menjadi satu dengan INALUM. PP tersebut merupakan hasil dari kolaborasi para Pemegang Saham (melalui Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara). Selanjutnya, kedua PP tersebut menjadi dasar dari pembentukan BUMN baru yang berfungsi untuk menjadi rumah MIND ID dalam menjalankan fungsinya sebagai Strategic Holding Company di sektor industri pertambangan Indonesia. Dengan kedua PP tersebut, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (INALUM) akan tetap menjadi bagian dari MIND ID, seperti, ANTAM, Bukit Asam dan TIMAH, dan berfokus pada pengoperasian smelter aluminium dan juga pengembangan hilirisasi rantai nilai aluminium.

Sementara untuk INALUM sendiri, Heri menyebut bahwa INALUM akan fokus pada operasional dan produksi, serta pengembangan. Sehingga bisa mempercepat beberapa proyek strategis dari INALUM yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas aluminium nasional.

“INALUM setelah reorganisasi akan fokus pada pengelolaan pabrik peleburan aluminium dan produksi aluminium yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dengan dukungan Grup MIND ID, INALUM akan terus melanjutkan strategi pertumbuhannya pada rantai nilai aluminium,” ujar Heri.

Setelah terbitnya kedua PP tersebut, proses reorganisasi akan dilanjutkan diantaranya termasuk RUPS dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham INALUM, pemindahan aset dan liabilitas yang terkait dengan fungsi holding industri pertambangan kepada entitas baru (MIND ID), serta koordinasi yang baik dan terstruktur dengan pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Institusi Pemerintah lainnya. Selama proses reorganisasi tersebut berlangsung, pelaksanaan fungsi Holding Industri Pertambangan (MIND ID) dan juga pengoperasian smelter aluminium yang saat ini melekat pada INALUM akan tetap berjalan seperti sedia kalanya.

“Keseluruhan proses akan tunduk pada peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk UU Perseroan Terbatas. Sampai dengan entitas holding industri pertambangan baru (MIND ID) terbentuk, fungsi holding industri pertambangan tetap dijalankan oleh INALUM. Fungsi holding industri pertambangan akan beralih dari INALUM ke MIND ID pada saat rangkaian proses pembentukan holding ini terselesaikan,” tutup Heri.

##

Industri, Konstruksi, Lembaga, Property, Retail

Berkat Dukungan Pemerintah, Waskita Berhasil Tuntaskan 103 Proyek

Jakarta, 13 Desember 2022, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Kode Saham: WSKT) berhasil menyelesaikan 103 proyek berkat dukungan pemerintah. Angka tersebut merupakan bagian dari total 148 proyek yang mendapatkan fasillitas pendanaan kredit modal kerja (KMK) dengan penjaminan pemerintah sampai dengan bulan Oktober 2022.

KMK penjaminan merupakan fasilitas pendanaan yang diberikan perbankan kepada Perseroan dijamin oleh Pemerintah dengan total plafond sebesar Rp8,07 triliun dan bersifat revolving facilities. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya (Persero) Tbk Wiwi Suprihatno mengungkapkan dukungan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.211/PMK.08/2020 ini sangat membantu perseroan dalam menyelesaikan pekerjaan proyek.

“Dukungan ini memberikan tambahan modal kerja bagi Perseroan dalam rangka perolehan kas dari termin proyek. Tentunya ini menjadi bukti kerja Perseroan terhadap pemerintah yang sampai saat ini, perseroan telah menyelesaikan sebanyak 130 proyek per Oktober kemarin,” paparnya.

Dalam mendukung penyelesaian proyek tersebut, Perseroan telah melakukan penarikan atas fasilitas tersebut sebanyak 10 kali dengan total Rp10,8 triliun sejak November 2021. Perseroan telah melakukan pelunasan sebesar Rp4,72 triliun sehingga tersisa outstanding sebesar Rp6,08 triliun. Sementara dari plafon sebesar Rp8,07 triliun, Perseroan masih memiliki sisa plafon sebesar Rp2 triliun. Adapun saat ini masih terdapat 45 proyek dengan pendanaan KMK yang masih dalam tahap konstruksi.

Wiwi menambahkan, untuk mendukung pendanaan proyek baru serta penyelesaian proyek on-going saat ini, Perseroan akan mengajukan kembali fasilitas pendanaan KMK tahap 2 dengan Penjaminan Pemerintah pada tahun depan dengan target proceed sebesar Rp1,7 triliun sehingga proyek – proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.

“Adanya dukungan dari Pemerintah tersebut tentunya sangat berdampak positif pada posisi topline Perseroan yaitu dari segi akselerasi produksi pada proyek serta penyerapan Pendapatan Usaha Perseroan,” tutup Wiwi.

 

 

 

 

 

Industri, Keuangan, Lembaga, Retail

PLN Raih Top BUMN Awards Berkat Kontribusinya Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta, 14 Desember 2022 – PT PLN (Persero) meraih penghargaan Top BUMN Awards 2022 Kategori Korporasi. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi perseroan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kontribusi PLN tercermin dari kinerja keuangan perseoran, bahkan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan kinerja perusahaan, PLN justru berhasil meraih kinerja keuangan terbaik sepanjang sejarah. Bahkan PLN berhasil melakukan pembayaran utang lebih cepat, sehingga menghasilkan cost saving yang signifikan dari tahun ke tahun.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala N. Mansury mengatakan kontribusi BUMN dalam kurun 2020 hingga kuartal III 2022 dalam bentuk pajak, dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 1.198 triliun. Capaian ini meningkat Rp 68 triliun dibandingkan dengan periode 2017 – 2019.

Hal ini, lanjutnya, merupakan bukti nyata transformasi BUMN yang menghasilkan kinerja positif dan kontribusi besar untuk perekonomian Indonesia.

“Meskipun kinerja sudah cukup baik, tapi kami masih punya pekerjaan rumah. Teman-teman BUMN terus melakukan transformasi, bagaimana kita bisa melakukan inovasi bisnis modelnya,” ujarnya dalam memberikan Keynote Speech TOP BUMN Awards 2022.

Direktur Utama PLN diwakili Direktur Distribusi Adi Priyanto mengapresiasi penghargaan yang diberikan Bisnis Indonesia. Menurutnya, apresiasi publik memacu insan PLN untuk terus memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja dari pimpinan BOD, tapi berkat dukungan pemerintah dan berkat kerja keras insan PLN,” ujar Adi.

Adi menjelaskan, tidak hanya menghadirkan listrik, PLN juga senantiasa memberikan keandalan dan keterjangkauan listrik kepada tiap pelanggan. Apalagi di masa-masa pandemi.

Selama pandemi, Pemerintah melalui PLN telah hadir memberikan stimulus tarif listrik khususnya bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2020 sejak April pemerintah menyalurkan Rp13,15 triliun kepada 33,02 juta pelanggan. Untuk tahun 2021, alokasi anggaran untuk stimulus listrik sebesar Rp11,08 triliun kepada 31,94 juta pelanggan.

Stimulus tersebut bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada masyarakat. Penyaluran stimulus oleh PLN kepada masyarakat berjalan baik.

Upaya ini menjadi bukti konkrit bahwa negara hadir untuk menjaga masyarakat. PLN juga terus meningkatkan keandalan listrik bagi masyarakat.

PLN juga berkontribusi pada pendapatan negara melalui setoran pajak dan PNBP tidak terlepas dari kinerja keuangan PLN yang semakin membaik.

PLN juga terus berupaya meningkatkan penerimaan dengan menerapkan strategi tranformasi bisnis, mulai dari perbaikan tata kelola pembangkitan hingga pengaturan penyaluran listrik berbasis digital, upaya ini akan berpengaruh positif terhadap kontribusi pada pembayaran pajak yang bertambah.

Dengan membaiknya penanganan Covid 19 dan membaiknya kondisi ekonomi Indonesia, memberikan dampak positif bagi PLN untuk terus berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Industri, Lembaga, Mineral dan Tambang, Retail

Bantuan Pasang Baru Listrik PLN, 1.920 Rumah Tangga di Papua Dapat Penerangan Gratis

Nabire, 12 Desember 2022 – PT PLN (Persero) bersama dengan Pemerintah dan DPR menuntaskan bantuan penyambungan listrik gratis kepada 1.920 rumah tangga tidak mampu yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Selatan.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) ini diberikan sebagai komitmen negara memberikan akses listrik ke seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Bantuan meliputi pemasangan instalasi kelistrikan, tiga buah lampu, satu buah stopkontak dan voucher token listrik senilai Rp 50.000.

Bantuan ini pun langsung disambut gembira oleh masyarakat penerima manfaat, salah satunya Ferosina Sikan, yang berasal dari Kelurahan Kalibobo, Nabire, Papua. Dia menyampaikan terima kasih atas bantuan listrik PLN, karena sebelumnya, listriknya hanya menumpang dengan tetangga.

“Setiap tiga hari kita patungan membayar Rp20.000, atau bisa sampe Rp50.000, saya harap dengan bantuan ini biaya listrik yang kami bayar bisa lebih murah. Terima kasih pemerintah dan PLN,” ujarnya.

Bupati Nabire Mesak Magai juga berterima kasih kepada Kementerian dan PLN atas program bantuan pemasangan listrik baru tersebut. Kehadiran listrik ini sangat diperlukan masyarakat.

“Hari ini saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PLN dan juga kementerian atas kondisi saat ini. Dulu di Kabupaten Nabire penerangan ini seperti lampu disko karena hanya nyala dua belas jam atau bahkan tidak menyala. Warga Nabire merasakan pelayanan dari pemerintah pusat melalui PLN sangat luar biasa,” kata Mesak.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar menjelaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi. Salah satu dengan membantu masyarakat memperoleh akses listrik melalui BPBL.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT PLN (Persero) bersama PLN ICON Plus yang telah menyukseskan program BPBL dengan menyiapkan sistem informasi untuk menunjang pelaksanaan, pembayaran dan pengawasan kegiatan BPBL Tahun 2022 ini,” ujarnya.

Wanhar berharap, kerja sama PLN, Pemerintah dan DPR ini terus berlanjut dan ditingkatkan di masa mendatang. Harapannya, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Kita semua berharap Program BPBL ini dapat memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat dan meningkatkan taraf hidup untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Ke depan memang untuk tahun 2023 rencananya akan ditingkatkan kapasitas bantuannya menjadi 900 VA sehingga masyarakat bisa lebih produktif,” kata Wanhar.

Anggota Komisi VII DPR RI Marthen Douw, secara terpisah menyampaikan listrik bukan hanya menghidupkan penerangan semata tetapi bagi masyarakat Papua dapat meningkatkan kualitas hidup. Sebab, kehadiran listrik bisa membangkitkan semangat pendidikan anak Papua dan ekonomi masyarakat.

“Malam hari anak-anak bisa belajar, kemudian adanya listrik juga bisa memicu usaha-usaha di rumah. Tapi yang paling penting adalah anak-anak kita bisa belajar agar ke depan sumber daya manusia bisa berkualitas dan bersaing dengan negara lain,” ujarnya.

Karena itu, Komisi VII DPR bersama pemerintah dan PLN akan terus berkolaborasi dalam program BPBL

“Komisi VII DPR bersama Pemerintah dan PLN bergandeng tangan akan terus mendorong bantuan pemerintah listrik baru sehingga Papua terang,” ujar Douw.

Staf Ahli Direksi Direktur Retail PT PLN (Persero), Ismail Deu mengatakan, PLN siap melaksanakan tugas sebagai penggerak di bidang ketenagalistrikan. PLN juga menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam merampungkan program BPBL di Tanah Papua ini.

Tahun 2022 ini PLN diberikan target BPBL oleh pemerintah sebanyak 1.920 rumah tangga di Tanah Papua dan sudah diselesaikan. Ismail menjelaskan, khusus di Nabire, PLN sudah memberikan akses listrik 24 jam kepada 266 rumah tangga.

“Dengan target yang diberikan sebanyak 247 rumah tangga untuk Kabupaten Nabire kami berhasil merealisasikanya melebihi target yaitu mencapai 266 rumah tangga. Terima kasih atas kerja sama semua pihak. Semoga ke depannya bisa berlanjut,” kata Ismail saat ceremonial penyerahan program BPBL di Nabire.

Dalam kesempatan yang sama, PLN juga menyerahkan bantuan 247 paket sembako kepada penerima bantuan. Bantuan diharapkan dapat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pangan.

Industri, Keuangan, Lembaga

Resmi Diluncurkan, PERTAPSI Hadir untuk Pajak Indonesia

JAKARTA – Hari ini, Senin (12/12/2022), Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI) resmi diluncurkan.

PERTAPSI merupakan perubahan nama dari Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI). Bertempat di Gedung Makara Art Center (MAC) Universitas Indonesia, peluncuran PERTAPSI dibarengi dengan pelantikan pengurus.

Selain itu, ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PERTAPSI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penandatanganan dilakukan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum PERTAPSI Darussalam.

MoU berisi kesepakatan bersama mengenai pembinaan dan pengembangan tax center serta civitas akademisi pajak. Kesepakatan ini bertujuan untuk membangun literasi pajak dengan melibatkan tax center dan akademisi sehingga membentuk masyarakat sadar pajak.

Pendirian PERTAPSI sendiri telah disahkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No, AHU-0010507.AH.01.07.Tahun 2022. Keputusan ini ditetapkan dan ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Umum pada 19 Oktober 2022.

Pengesahan diberikan sesuai dengan Salinan Akta Nomor 01 Tanggal 22 September 2022. Adapun penandatanganan akta di depan notaris telah dilakukan oleh Dewan Pendiri PERTAPSI, yakni P. M. John L. Hutagaol, Darussalam, dan Doni Budiono di Surabaya, Jawa Timur.

“Perkumpulan ini merupakan satu-satunya wadah bagi tax center dan akademisi pajak di Indonesia yang mandiri dan membentuk badan hukum,” ujar Ketua Dewan Pembina PERTAPSI P. M. John L. Hutagaol.

PERTAPSI merupakan organisasi yang mengayomi tax center dan bergerak di bidang penyuluhan, pemberian informasi, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, serta kegiatan lain terkait dengan perpajakan bagi mahasiswa, dosen, civitas akademika perguruan tinggi dan umum.

Ketua Umum PERTAPSI Darussalam mengatakan perkumpulan ini diharapkan makin mendorong masyarakat melek pajak melalui aktivitas tax center. Pada saat bersamaan, PERTAPSI juga diharapkan menjadi tempat para akademisi pajak bertukar ilmu.

“Jadi, selain memperkuat literasi dan kesadaran pajak, kehadiran PERTAPSI diharapkan menjadi wadah untuk sharing knowledge terkait dengan perpajakan,” ujar Darussalam.

Perkumpulan ini bersama-sama dengan DJP membina seluruh tax center perguruan tinggi di seluruh Indonesia. PERTAPSI membantu DJP sebagai mitra kerja dalam melaksanakan tugas dan menyosialisasikan peraturan perpajakan bagi masyarakat.

Perkumpulan ini turut berperan aktif membantu masyarakat dan wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan secara benar, jelas, dan lengkap. PERTAPSI juga bertanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan NKRI.

Pemenuhan tanggung jawab itu dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus, penelitian, konsultasi perpajakan; menyelenggarakan ujian sertifikasi keilmuan pajak; serta ikut serta public hearing dengan pihak-pihak terkait dalam hal perpajakan.

Bersamaan dengan launching, pelantikan pengurus, dan penandatanganan MoU, digelar pula seminar nasional Tax Outlook 2023 secara hybrid.

Dirjen Pajak Suryo Utomo hadir memberikan keynote speech. Dewan Pembina PERTAPSI P. M. John L. Hutagaol hadir menyampaikan opening speech. Ketua Bidang Organisasi PERTAPSI Doni Budiono memberikan closing remarks dalam acara tersebut.

Koordinator TERC FEB Universitas Indonesia Christine Tjen menjadi moderator untuk 3 narasumber. Pertama, Yari Yuhariprasetia Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, DJP membawakan materi mengenai overview program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan. Kedua Wakil Ketua PERTAPSI/Peneliti Tax Centre FIA Universitas Indonesia Titi Muswati Putranti. Titi membawakan materi mengenai rencana implementasi perdagangan karbon dan pajak karbon.

Ketiga, Tim Ahli Kebijakan Pajak/ Partner DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji. Bawono membawakan materi terkait dengan outlook sektor pajak pada 2023. Bawono juga memaparkan peran edukasi pajak serta kehadiran tax center serta akademisi pajak.

 

 

SUSUNAN PENGURUS
PERKUMPULAN TAX CENTER DAN AKADEMISI PAJAK SELURUH INDONESIA

(PERTAPSI)

 

Dewan Pembina

Ketua                                :    Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, M.Acc., M.Ec (Hons.), S.E.,  Ak., CA.

Anggota                            :    1. Prof. Dr. Yeheskiel Minggus Tiranda, S.H., M.H.

  1. Drs. Basri Musri Simbolon, Ak., CA., M.M.

Pengawas                        :    Dr. Dra. Elia Mustikasari, M.Si., Ak.

Ketua Umum                   :    Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax.

 

Tim Ahli Kebijakan Pajak : B. Bawono Kristiaji, S.E., M.S.E., M.Sc., IBT., ADIT.

Tim Ahli Literasi Pajak     : Dr. Waluyo, M.Sc., Ak., CA.

Tim Ahli Hukum Pajak      : Andrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv., LL.M., LL.D.

 

Wakil Ketua I                  :    Dr. Titi Muswati Putranti, M.Si.

Wakil Ketua II                 :    Dr. H. Heru Tjaraka, S.E., M.Si., Ak.

Wakil Ketua III               :    Roike Tambengi, S.E., M.Si., MBA.

 

Sekretaris I                      :    Christine Tjen, S.E., Ak., M.Int. Tax., CA., CACP

Sekretaris II                     :    Gita Arasy Harwida, S.E., M.Tax., Ak., CA., QIA., CfrA., BKP.

 

Bendahara I                     :    Aulia Hidayati, S.E., M.Ak.

Bendahara II                   :    Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak., CA.

 

Bidang Organisasi

Koordinator                    :    Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., MSA., CA.

Anggota                            :    1. Dr. Yenni Mangoting, S.E., M.Si., Ak., BKP.

  1. David Kristianto, S.E., Ak,, CA., CPA., BKP., AseanCPA., CMA., CIBA., CERA., CAPM.
  2. Dr. Totok Dewayanto, SE, MSi, Akt, CA

 

 

Bidang Riset

Koordinator                    :    Dr. H. Memed Sueb, CSRS., CPA., CA., BKP., Ak.

Anggota                            :    1. Retnaningtyas Widuri, S.Sos., M.M., BKP., CMA.

  1. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, S.E., MSA., Ak., CA.
  2. Dr. Nurdayadi, M.Sc.

 

Bidang Kerjasama

Koordinator                    :    Dr. Beny Susanti, S.E., M.M.

Anggota                            :    1. Asih Machfuzhoh, S.E., M.Ak.

  1. Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., BKP.
  2. Dr. Dewi Putrie Lestari, S.Si., M.Si.

 

Kehumasan

Koordinator                    :    Dr.Neneng Euis Fatimah Azzahra SH ,MSi

Anggota                            :    1. Anita Ludia Vivian Wauran,SE., M.Ak., Ak., CA.

  1. Indra Efendi Rangkuti, S.Sos.
  2. Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
Industri, Lembaga, Teknologi

Pemberdayaan UMKM PLN Raih Penghargaan Kementerian BUMN

Pontianak, 10 Desember 2022 – PLN meraih penghargaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mampu meningkatkan produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penghargaan tersebut diberikan atas upaya PLN mendampingi dan memberdayakan UMKM melalui pelatihan kepada pelaku UMKM di bawah naungan Rumah BUMN.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Staf Ahli Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting dalam acara Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang berlangsung pada 9 Desember 2022 di kawasan Rumah Radakng, Pontianak.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan bahwa seluruh BUMN berkomitmen turut serta mendorong pelaku UMKM dalam membangun perekonomian di Indonesia.

“Kami sepenuhnya menyadari bahwa tulang punggung perekonomian bangsa ini justru berada di pelaku UMKM. Jadi, untuk membangun Indonesia, penting untuk memastikan pelaku UMKM ini mampu menjalankan usahanya tanpa halangan berarti,” kata Erick Thohir.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat, Mochamad Soffin Hadi, mengatakan sejak tahun 2018 pihaknya telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada ratusan pelaku UMKM yang tergabung di Rumah BUMN Sintang dan Rumah BUMN Sekadau.

“Untuk meningkatkan kualitas usaha para pelaku UMKM binaan, kami lakukan berbagai pelatihan keterampilan minimal 1 kali dalam sebulan,” tutur Soffin.

Ia menyebutkan, saat ini ada 10 UMKM binaan di Rumah BUMN Sintang dan 15 UMKM binaan di Rumah BUMN Sekadau telah menerima sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI Kalbar dan Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.

“Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM sehingga mampu bersaing di pasar digital, nasional, bahkan di pasar internasional. Beberapa UMKM binaan kami saat ini sudah eksis di berbagai PLN Mobile dan marketplace ternama,” tambah Soffin.

Soffin menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk mendorong tumbuh-kembangnya usaha para pelaku UMKM sehingga mampu bersaing tidak hanya di pasar lokal, namun juga mampu bersaing di pasar internasional.

“Kami berharap, apa yang telah kami lakukan dapat mendukung sepenuhnya usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM binaan. Jika UMKM-nya kuat maka perekonomian bangsa Indonesia juga akan semakin kuat, sehingga mampu mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi bangsa secara adil dan beradab,” pungkas Soffin.

Soffin juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan wujud komitmen perseroan terhadap prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Industri, Lembaga

Sehari, Dapur Bergerak PLN Layani Lebih dari 800 Porsi Makanan bagi Pengungsi Semeru

Lumajang, 10 Desember 2022 – PT PLN (Persero) menyediakan kebutuhan makanan bergizi dan siap santap bagi para pengungsi erupsi Gunung Semeru lewat foodtruck sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  (TJSL) perusahaan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan setiap harinya 800 paket makanan siap santap didistribusikan kepada para pengungsi di posko pengungsian lapangan Candipuro. PLN memastikan kebersihan dan standar gizi dari makanan yang diproduksi dari foodtruck ini.

“Melalui foodtruck ini PLN menyajikan makanan sehat dan bergizi agar dapat meringankan duka dan memberikan semangat bangkit kepada para pengungsi. Mereka juga tidak perlu khawatir akan hal lain saat berada di sini, karena semua sudah terfasilitasi termasuk untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujar Darmawan.

PLN menyiagakan 15 personel dalam foodtruck untuk mengolah bahan makanan bergizi menjadi lebih dari 800 porsi makanan per hari. “Kami lengkapi juga dengan vitamin, susu dan roti. Semoga mampu mencukupi kebutuhan pangan dan gizi warga terdampak erupsi Gunung Semeru di sini serta membangkitkan semangatnya,” imbuhnya.

Relawan Kaki Gunung Semeru, Dani Nurdiansyah mengaku terbantu dengan adanya bantuan yang terus diberikan PLN mulai dari logistik hingga layanan kesehatan. “Kami sangat terbantu dengan peran PLN untuk penanganan evakuasi warga. Koordinasi juga berjalan makin lancar dengan pulihnya listrik, terima kasih,” sambung Dani.

Senada, Warga Pengungsi asal Sumbermujur, Budi menuturkan pengalamannya di pengungsian. “Alhamdulillah merasa terbantu dan terfasilitasi di pengungsian. Ada juga makanan siap saji dari PLN, sehingga tidak perlu kebingungan, terima kasih,” ungkap Budi.

Tak hanya menurunkan foodtruck, PLN lebih dulu memulihkan kelistrikan di Lumajang pascaerupsi, Minggu 4 Desember silam.

Industri, Lembaga, Retail, Teknologi

Negara Hadir, Kini 2.412 Masyarakat Kurang Mampu di Sumsel Bisa Nikmati Listrik

Banyuasin, 10 Desember 2022 – Kolaborasi PT PLN (Persero) bersama DPR RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) berhasil menuntaskan program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) tahun ini sebanyak 2.412 rumah tangga kurang mampu di Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai bentuk kehadiran negara, kini 2.412 rumah tangga kurang mampu tersebut sudah dapat menikmati sambungan listrik secara gratis. Bantuan ini meliputi biaya pasang baru listrik PLN, pemasangan instalasi tenaga listrik, biaya sertifikasi laik operasi (SLO), sampai dengan pengisian token listrik perdana.

Ungkapan syukur disampaikan Rachman, salah satu penerima manfaat bantuan BPBL. Ia mengaku selama ini tak begitu paham dengan adanya SLO, sehingga menggunakan listrik hasil menumpang di tetangga.

“Selama ini kami sambung ke tetangga tidak tahu bahwa bisa bahaya. Dengan adanya bantuan pasang listrik gratis ini lengkap dengan sertifikat laik operasinya, kami jadi lebih merasa aman. Sekarang sudah punya listrik sendiri di rumah, tidak tergantung tetangga dan tidak bahaya,” kata Rachman.

Mewakili Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar mengungkapkan bahwa bantuan ini adalah bukti negara hadir untuk rakyat. Kolaborasi yang apik terjalin mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga dinas terkait sehingga diperoleh data penerima bantuan yang tervalidasi.

“Saya berterima kasih atas kolaborasi kades, camat, bupati, anggota legislatif, dinas sosial dan KESDM, dalam menyukseskan penyaluran BPBL ini. Data tervalidasi akhirnya dieksekusi dengan baik oleh PLN sehingga masyarakat yang belum memiliki listrik kini bisa memiliki listrik sendiri di rumahnya,” ucap Yulian.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Mohamad Priharto Dwinugroho, menyampaikan apresiasinya terhadap PLN Group yang telah mengawal proses penyaluran BPBL hingga tuntas. Dia mengatakan, penerima BPBL harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN dan PLN Icon Plus yang telah mengawal sistem informasi pengawasan BPBL ini. Listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat kini dapat dinikmati juga oleh warga kurang mampu penerima BPBL,” tutur Priharto.

Dia mengatakan, bantuan pemasangan listrik baru PLN ini juga menjadi salah satu upaya pengamanan listrik. Melalui adanya SLO, maka instalasi listrik pelanggan telah tersertifikasi dan dinyatakan layak digunakan.

“Adanya SLO bagi penerima bantuan juga menjadi upaya pengamanan bahaya listrik. Dalam hal ini, DJK akan selalu mensosialisasikan bahaya ketenagalistrikan kepada warga,” kata Priharto.

Executive Vice President Penjualan Pelayanan Pelanggan dan Retail PLN Saleh Siswanto mengatakan, program BPBL merupakan wujud dukungan PLN untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. PLN pun menyampaikan terima kasih terhadap dukungan berbagai pihak dalam merampungkan program BPBL di Provinsi Sumatera Selatan ini.

Pada tahun 2022 ini, PLN UID S2JB diberikan target BPBL oleh pemerintah sebanyak 2.412 pelanggan dan telah rampung 100 persen.

Harapannya, program BPBL ini dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang dapat berdampak peningkatan kesejahteraan.

Upaya ini merupakan wujud komitmen perseroan terhadap prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.