Category Archives: Lembaga

Siaran pers lembaga dan organisasi

Hasil Bumi, Lembaga, Umum

Arteria Dahlan: Permenperin 03/2021 Adalah Permufakatan Jahat

SURABAYA, 27 April 2021 – Gaduh soal pasokan gula rafinasi di Jawa Timur bersumber dari pemberlakuan Permenperin 03/2021. Kebijakan tersebut mengindikasikan adanya permufakatan jahat yang merugikan industri gula, perusahaan makan minum (mamin), dan petani tebu di Jawa Timur. Padahal, industri mamin di Jawa Timur tergolong produsen terbesar kedua secara nasional.

Temuan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan Arteria Dahlan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kantor Kejaksaan dan Polda Jawa Timur, pada Selasa (27/4/2021) kemarin.

Arteria mengungkapkan, pemerintah seharusnya mengambil langkah strategis untuk memproteksi industri lokal untuk tetap bertumbuh dan menjadi lebih besar. Namun, kebijakan Permenperin 03/2021 kontraproduktif karena memberi hak eksklusif secara tidak rasional hanya kepada 11 pabrik gula didasarkan pada izin pendirian pabrik tersebut sebelum 25 Mei 2010.

Permenperin tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa UKM dan industri mamin di Jawa Timur harus membeli gula rafinasi dari Jawa barat. UKM dan industri mamin Jawa Timur harus membayar lebih mahal, tidak efisien, dan dengan kualitas produk yang lebih rendah. Pasalnya, 11 pabrik yang mendapat hak eksklusif tersebut berada di luar Jawa Timur, di antaranya di Cilegon, Cilacap, Lampung, Bekasi, dan Makasar.

“Jangan-jangan kebijakan ini merupakan permufakatan jahat, yang ada uangnya. Apakah kebijakan ini hanya untuk melindungi 11 pabrik gula tersebut dan melegalisasi kartel dengan memanfaatkan kewenangan negara. Kami akan menggalang dukungan ke penegak hukum, baik kepolisian, KPPU, dan KPK. Kebijakan ini sudah jelas memperkaya diri sendiri dan orang lain, menguntungkan beberapa kelompok, pemain pabrik yang takut akan kompetisi yang sehat,” ujar dia.

Arteria menambah, Permenperin 03/2021 juga bertentangan dengan semangat nasionalisme, karena 11 pabrik gula tersebut nyatanya tidak ingin dan tidak mampu mengolah gula dari tebu petani. Logika dari kebijakan ini adalah jika terjadi kekurangan gula, prioritas utama adalah dengan melakukan impor dan tidak mengambil dari kebun petani gula.

Sementara itu, pabrik gula dengan usia lebih muda di atas 25 Mei 2010 telah melakukan investasi pada mesin produksi menjadi lebih berdaya saing dan menghasilkan produk gula rafinasi dengan kualitas tinggi.  Pabrik gula tersebut juga mampu menyerap gula tebu petani dan gula mentah, serta memasok kebutuhan gula rafinasi kepada industri mamin di Jawa Timur secara lebih efisien.

“Kebijakan seperti ini jelas bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang mengedepankan kemudahan berusaha, terbuka pada investasi baru, dan berdaya saing. Juga membuka liberalisasi gula, menihilkan potensi sumber daya daerah, dan mematikan ekonomi Jawa Timur. Kok kita konsisten mempertahankan perusahaan yang tidak efisien dan ketinggalan zaman, sementara yang lebih maju dan efisien dibunuh,” tegas dia.

Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI) Muhammad Zakki menjelaskan, akibat Permenperin 03/2021 tersebut UKM dan industri mamin di Jawa Timur saat ini tidak beroperasi. Dengan kebijakan tersebut, biaya produksi menjadi lebih tinggi dan tidak menguntungkan. Kondisi ini semakin menekan karena UKM dan industri mamin Jawa Timur kehilangan momentum masa puasa dan lebaran saat ini.

“Pasokan gula rafinasi selama ini datangnya dari pabrik gula di Jawa Timur. Karena Permenperin 03/2021, kami tidak lagi mendapat pasokan gula rafinasi. Kalau kami paksa produksi dengan membeli gula dari luar Jawa Timur dengan biaya transportasi naik menjadi Rp350 – 400 per kilo, biaya produksinya akan sangat mahal. Lebih baik tidak beroperasi sama sekali, daripada akhirnya menderita kerugian,” katanya.

Zakki menambahkan, kehadiran pabrik gula di Jawa Timur yang dapat menyerap gula tebu dan gula mentah sangat menguntungkan petani tebu, UKM, dan industi mamin di Jawa Timur. Dengan sistem pembelian yang lebih baik dan pembayaran yang lebih cepat, pabrik gula tersebut sangat membantu petani tebu. Di lain pihak, UKM dan industri mamin Jawa Timur mendapat pasokan gula rafinasi dengan biaya transport yang lebih murah, kualitas produk tinggi, serta hubungan kemitraan yang telah terjalin saling menguntungkan selama ini.

“Kami minta supaya Permenperin 03/2021 ini dicabut. Penguatan lokal, UKM, dan menjaga pertumbuhan ekonomi lokal sangat penting di saat pandemi ini. Kartel yang dilegalisasi ini merugikan industri mamin di Jawa Timur,” tegas dia.

 

UKM dan Industri Mamin Jatim Tutup Operasi – Gaduh soal gula rafinasi di Jawa Timur ditanggapi oleh Anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan Arteria Dahlan (Kanan). Di sela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Arteria Dahlan bertemu dengan Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI) Muhammad Zakki dan siap membantu memperjuangkan nasib UKM dan industri mamin Jawa Timur yang terdampak pemberlakuan Permenperin 03/2021.

 

Keuangan, Lembaga, Teknologi, Telekomunikasi, Umum

Amartha Mendapatkan Pendanaan Baru Senilai USD 28 Juta Dipimpin oleh Women’s World Banking

Jakarta, 3 Mei 2021 – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) merayakan ulang tahun ke-11 dengan kado istimewa, Amartha mendapatkan pendanaan baru senilai USD 28 Juta atau setara dengan Rp 405 Miliar yang dipimpin oleh Women’s World Banking Capital Partners II (WWB) bersama dengan MDI Ventures, dan didukung oleh investor lama seperti: Mandiri Capital Indonesia, UOB Venture Management.

Amartha merupakan pionir teknologi finansial peer to peer lending (p2p lending) di Indonesia yang memberdayakan perempuan pengusaha ultra mikro di daerah pedesaan dengan memberikan pinjaman modal usaha berbasis kelompok, mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 10 juta yang disertai dengan pendidikan literasi keuangan dan pelatihan kewirausahaan.

Dengan sistem penilaian yang dikembangkan secara khusus oleh internal Amartha untuk menilai kelayakan kredit dari segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan, Amartha memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan permodalan usaha, bahkan tanpa riwayat kredit atau jejak transaksi digital sebelumnya.

Amartha membuka peluang baru bagi populasi perempuan yang tidak terlayani sebelumnya untuk dapat memberikan tambahan penghasilan keluarga dari rumah dan di saat mereka harus mengurus anak.

Andi Taufan Garuda Putra, Founder & CEO Amartha mengatakan, “Terima kasih kepada seluruh Investor, Pendana, Mitra dan Tim Amartha atas dukungan dan kepercayaannya. Apa yang kita lakukan bersama memberikan dampak pada kesejahteraan perempuan di desa dan perekonomian bangsa.

Pendanaan baru ini akan memperkuat bisnis Amartha yang berbasis group lending (grameen model), mempercepat inovasi produk, dan meluncurkan layanan tambahan bagi peminjam dan pendana, seperti: digitalisasi desa, belanja borongan, pinjaman warung, crowdfunding, produk pendanaan baru, serta penyaluran pendanaan ke peminjam secara langsung”.

Amartha telah mengembangkan solusi teknologi keuangan untuk 3 segmen pengguna yang berbeda: (1) Amartha untuk Pendana, memberikan layanan penyaluran pendanaan melalui platform p2p lending, (2) Amartha untuk Business Partner, sebutan untuk Tim Amartha di lapangan yang berinteraksi langsung dengan para Peminjam, memberikan layanan untuk memproses pinjaman  modal usaha secara menyeluruh dari pengajuan, pengambilan data, penyaluran hingga pengembalian dana, (3) Amartha untuk Mitra (Peminjam), memberikan layanan keuangan lebih dari sekedar penyaluran permodalan.

Hadi Wenas, Chief of Commercial Officer Amartha menambahkan, “Pandemi Covid-19 di 2020 memberikan tantangan bagi semua orang, termasuk kami. Dengan ketekunan, kolaborasi, dan visi bersama ‘Kesejahteraan Merata untuk Indonesia’ kami pulih dengan baik dan memulai perjalanan dengan kenormalan yang baru, dan membangun beragam produk dan layanan untuk sektor usaha mikro.

Melalui kemitraan dengan WWB, kami akan mampu mengadopsi praktik terbaik dunia dimana perempuan dapat memperoleh manfaat dari teknologi untuk memberdayakan diri mereka sendiri dan keluarga, untuk semakin sejahtera.

Amartha bangga menjadi tujuan investasi pertama yang dilakukan WWB di Asia Tenggara. WWB Capital Partners II adalah dana investasi lensa gender kedua yang didirikan oleh Women’s World Banking, sebuah organisasi nirlaba global yang telah menangani inklusi keuangan wanita selama 40 tahun terakhir.

Investasi ini berupaya untuk menutup kesenjangan gender dalam inklusi keuangan dengan berinvestasi pada penyedia layanan keuangan dengan kinerja terbaik untuk melayani segmen perempuan berpenghasilan rendah, memperluas keragaman gender dalam staf dan tim manajemen mereka, dan memanfaatkan solusi inovatif untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan masyarakat.

Yrenilsa Lopez, Women World’s Banking menegaskan “Kami sangat bangga dapat bermitra dengan Amartha karena terus mengembangkan bisnisnya di pedesaan Indonesia. WWB berdedikasi untuk menutup kesenjangan gender dalam layanan keuangan digital dan kami sangat senang bekerja sama dengan Amartha dalam perjalanan penting ini. ”

MDI Venture turut berpartisipasi mendukung pendanaan ini dengan bersinergi bersama portfolio lain untuk mendukung upaya digitalisasi dan inklusi finansial di wilayah yang tidak terlayani perbankan di pedesaan. CEO MDI Ventures, Donald Wihardja, menambahkan “MDI melihat adanya potensi yang menjanjikan untuk meningkatkan inklusivitas keuangan.

Dengan mengimplementasikan model pembiayaan Grameen Bank yang terbukti sukses, Amartha telah membuktikan bahwa pembiayaan terjangkau bagi masyarakat pedesaan dapat dicapai dengan resiko minimum meskipun dalam kondisi pandemi.

MDI harap dengan pendanaan ini, Amartha dapat melanjutkan transformasi bisnisnya untuk melayani masyarakat piramida bawah di Indonesia.” Melalui investasi ini, Amartha akan membuka peluang bersinergi dengan Telkom Group untuk mendigitalisasi dan meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan Indonesia.

Selama pandemi, Amartha terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Total saldo pinjaman dan penyaluran modal usaha telah melampaui level sebelum adanya pandemi Covid-19, ini menjadi tanda tonggak pemulihan yang mencapai 100%.  Amartha meningkatkan kualitas skor kredit dan berhasil mempertahankan tingkat kredit bermasalah (NPL) di 0,07% untuk semua pendanaan setelah Juni 2020.

Amartha juga memperkuat kerjasama dengan beberapa mitra institusi keuangan baru, salah satunya adalah Bank Jatim. Sejak kemitraan dimulai, dukungan telah tumbuh secara eksponensial dan juga meluas ke bisnis lain. Kedepan, Amartha terbuka untuk kolaborasi dengan pihak manapun yang ingin mewujudkan kesejahteraan merata melalui pemberdayaan perempuan.

Hingga saat ini, Amartha telah menyalurkan lebih dari Rp 3,55 Triliun pinjaman kepada lebih dari 661.369 perempuan pengusaha ultra mikro di lebih dari 18.900 desa di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Tentang Amartha

Didirikan pada tahun 2010 sebagai lembaga keuangan mikro, Amartha bertransformasi menjadi perusahaan Fintech P2P Lending pada tahun 2016. Misi Amartha adalah mewujudkan kesejahteraan merata bagi Indonesia. Amartha memberikan akses kepada perempuan pengusaha mikro di daerah pedesaan yang membutuhkan modal kerja dan menghubungkan mereka dengan pemberi pinjaman yang tertarik untuk melakukan investasi yang menguntungkan dan berdampak sosial melalui amartha.com.

Tentang WWB

Women’s World Banking merancang dan berinvestasi pada produk solusi keuangan, lembaga dan kebijakan publik di berbagai negara berkembang untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kemakmuran yang lebih bagi perempuan, keluarga dan komunitas mereka.

Tentang MDI Venture

MDI merupakan perusahaan modal ventura yang diinisiasi oleh Telkom Indonesia, berbasis di Jakarta dan beroperasi di Singapura dan Silicon Valley. MDI menggabungkan model modal ventura dengan layanan untuk memberikan akses bantuan operasional kepada perusahaan Telkom Group dan pertumbuhan perusahaan startup.

Lembaga, Retail, Umum

Ekonomi Nasional, SRC Hadirkan Kampanye Dekat Berdampak

Jakarta, 3 Mei 2021 – Toko kelontong menyimpan banyak cerita di masyarakat, bahkan menjadi saksi perubahan yang dinamis dan silih berganti. Sebagai bagian dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), keberadaan toko kelontong telah memberikan banyak pelajaran dan dampak positif, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Berbasis segmentasi pasar yakni masyarakat dari lingkungan sekitar, memampukan toko kelontong menjadi penyelamat perekonomian bahkan di tengah krisis.

Melihat rekam jejak dan pengalaman panjang toko kelontong dalam menggerakkan ekonomi baik di daerah maupun nasional, SRC komunitas toko kelontong masa kini berinisiatif menghadirkan kampanye #DekatBerdampak. Kampanye ini merupakan lanjutan dari program SRC sebelumnya, untuk memperkuat semangat pelaku UMKM dalam menghadapi situasi ketidakpastian.

Komisaris PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS), M. Arsjad Rasjid P.M menjelaskan toko kelontong menjadi warisan budaya yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu, termasuk toko kelontong SRC. Selama itu pula toko kelontong SRC hadir dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya sekadar transaksi jual beli, toko kelontong juga menyimpan kisah dan memori yang terus terekam lewat kehadirannya di sekitar tempat tinggal.

“Atas dasar itulah kami menghadirkan kampanye #DekatBerdampak. Filosofi ini diambil karena toko kelontong SRC hadir ditengah kita dan menciptakan multiplier effect secara luas bagi masyarakat sekitarnya. Dampaknya nyata bagi masyarakat dari zaman ke zaman khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ini membuktikan toko kelontong SRC turut membangun kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi para pedagang kelontong untuk meningkatkan penghasilan dan berperan serta dalam menggerakkan ekonomi daerah yang pada akhirnya berkontribusi pada perekonomian nasional,” jelas Arsjad di Jakarta (3/5).

Melalui kampanye #DekatBerdampak, SRC ingin menularkan semangat gotong royong dan mengajak masyarakat untuk turut mendukung keberadaan toko kelontong salah satunya selalu berbelanja ke toko kelontong terdekat. Apalagi dalam perjalanannya, toko kelontong membuktikan bahwa bisnis kecil ini terus berinovasi agar tetap bertahan dan bertumbuh di tengah persaingan.

Salah satu wujud inovasi yang akan dilakukan yakni menyiapkan kompilasi video yang menggambarkan SRC dari masa ke masa. Inisiatif ini sekaligus proses edukasi kepada masyarakat terhadap keberadaan toko kelontong yang terus naik kelas dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang dinamis.

“Banyak cerita dan kisah bagaimana toko kelontong menjadi tumpuan bagi keluarga. Walaupun kecil, toko kelontong telah menjadi sandaran bagi 6 juta keluarga di Indonesia dan membawa dampak kepada setiap rumah,” kata Arsjad.

Adapun, selama 12 tahun SRC sebagai bagian dari pelaku UMKM di Indonesia juga turut serta mengoptimalkan kehadiran dan peran toko kelontong bagi kehidupan masyarakat. Toko kelontong SRC juga tetap setia menemani kehidupan masyarakat dengan tetap melakukan berbagai penyesuaian dan perubahan agar tetap eksis dan berdampak.

Direktur PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) Rima Tanago menjelaskan dalam paparan hasil survei kerjasama SRC dengan lembaga survey di tahun 2020, omzet toko SRC berkontribusi sebesar Rp 69,3 trilyun per tahun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ritel nasional.

Hasil survei menunjukkan perubahan positif yang dirasakan oleh pemilik toko SRC terhadap kenaikan transaksi penjualan hingga 58% dan omzet yang meningkat hingga 54% setelah bergabung dengan SRC. Bahkan, tercatat sebanyak 84% pemilik toko SRC mendapatkan sumber penghasilan utamanya dari SRC.

“Kami SRC menyaksikan perkembangan toko kelontong di Indonesia, bagaimana mereka ingin terus berperan aktif dalam membangkitkan ekonomi,” jelas Rima.

Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan rancangan peta jalan pengembangan koperasi dan UMKM masa depan di 2021-2024. Harapannya, peta jalan ini akan dijadikan acuan bagi seluruh koperasi dan UMKM, termasuk toko kelontong untuk bangkit, naik kelas dan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat luas.

Rima menegaskan rangkaian kampanye #DekatBerdampak merupakan penegasan kontribusi SRC untuk mendukung Pemerintah dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat saat pandemi Covid – 19, sektor UMKM terkena imbas secara signifikan.

“Kami bersyukur SRC memiliki ketahanan menghadapi krisis dan terus menjalankan aktivitasnya didukung penjualan secara digital yang memampukan jangkauan dan akses masyarakat lebih terbuka dan luas terhadap SRC. Kami siap menjadi bagian dari program Pemerintah yakni pemulihan ekonomi nasional melalui toko kelontong.”

Mencapai hal itu menurut Rima, diperlukan kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk membangkitkan UMKM lewat berbagai gerakan seperti UMKM Go Digital dan bantuan langsung, yang diharapkan dapat mendongkrak sektor ini.

Itulah sebabnya SRC Indonesia juga turut berpartisipasi dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung toko kelontong sebagai elemen penting yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Toko kelontong SRC akan terus bergerak produktif, terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang dekat dan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Rima.

Tentang SRC

SRC adalah Toko Kelontong Masa Kini yang tergabung dalam program pembinaan kemitraan PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS), dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing para pemilik Toko Kelontong melalui pendampingan usaha yang berkelanjutan. Toko yang tergabung dalam SRC menggambarkan Toko Kelontong Masa. Kini dengan tampilan yang mudah dikenali, toko yang tertata lebih rapi, bersih, terang, dan memberi rasa nyaman bagi pelanggan nya dibandingkan toko kelontong pada umumnya.

Program SRC yang sudah dimulai sejak tahun 2008, saat ini memiliki jaringan SRC mencapai lebih dari 130.000 toko dan menyebar di seluruh wilayah di Indonesia. Persebaran SRC adalah di 408 kabupaten/kota di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Keuangan, Lembaga, Teknologi, Umum

Kantongi Izin OJK, Modal Rakyat Perkuat Sinergi dengan Fazz Financial Group

PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat) sebagai perusahaan teknologi finansial yang bergerak di bidang peer-to-peer lending resmi memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan KEP-27/D.05/2021 tanggal 21 April 2021. Total penyaluran Modal Rakyat hingga kini telah mencapai lebih dari Rp1.2 Triliun kepada lebih dari 25.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 34 provinsi.

Hendoko Kwik selaku Direktur Utama Modal Rakyat juga menyampaikan antusiasmenya, “Perizinan ini menjadi salah satu langkah strategis kami untuk semakin masif menjangkau semua daerah dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, termasuk dari sisi teknologi kami dapat terus mengupayakan pengembangan produk. Modal Rakyat berharap bisa merangkul semakin banyak mitra strategis, baik perusahaan keuangan, startup, maupun entitas lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, Modal Rakyat secara resmi juga telah memperoleh dana investasi dari Fazz Financial Group (FFG). FFG merupakan entitas hasil dari investasi strategis PAYFAZZ sebesar US $30 juta terhadap Xfers (Perusahaan financial technology berbasis di Singapura). FFG hadir sebagai bagian untuk mengawasi misi gabungan dalam menyediakan akses dan inklusi keuangan melalui layanannya di seluruh Asia Tenggara.

Sinergi antara dua entitas ini menjadi salah satu langkah strategis bagi Modal Rakyat. Sejak 2018 Modal Rakyat telah bekerja sama dengan PAYFAZZ untuk menyediakan produk pinjaman sektor mikro (modal mikro) bagi seluruh warung dan pedagang pulsa yang berada dalam ekosistem PAYFAZZ.

Modal Mikro merupakan penyaluran pembiayaan kepada warung-warung dan pedagang pulsa di seluruh Indonesia. Dalam pengembangan produk ini, Modal Rakyat telah bekerja sama langsung dengan PAYFAZZ sejak 2018. Per 30 April 2021, tercatat 32,399 aplikasi pinjaman mikro di Modal Rakyat dengan total penyaluran lebih dari Rp29 Miliar. Sebanyak 67.54% penyaluran di pulau Jawa dan 32.46% di luar Pulau Jawa.

Modal Rakyat berharap dapat semakin mendukung pembangunan inklusi keuangan di Indonesia, terutama dalam menjangkau pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro di daerah hingga desa-desa yang tersebar di 34 provinsi bersama PAYFAZZ.

PAYFAZZ sendiri merupakan perusahaan teknologi finansial yang menyediakan aplikasi keuangan berbasis keagenan yang dapat mempermudah transaksi dan pembayaran secara digital. Melalui aplikasi ini, agen dapat melakukan transaksi keuangan dan pembayaran digital dengan mudah, nyaman, dimanapun dan kapanpun hanya dengan satu aplikasi. Hingga kini Payfazz telah memiliki lebih dari 250 ribu agen aktif yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dengan bergabungnya Modal Rakyat dalam Fazz Financial Group, kami berharap bisa lebih memperkuat sinergi dengan seluruh produk-produk yang ada di bawah naungan Fazz Financial dan mendukung dalam penyediaan layanan keuangan inklusif khususnya bagi pelaku usaha yang berada di seluruh Indonesia hingga ke daerah pedesaan.” ungkap Hendra Kwik selaku Direktur Utama Fazz Financial Group dan CEO PAYFAZZ.

Melalui Modal Mikro, Modal Rakyat bekerja sama dengan Payfazz untuk bisa menyalurkan pinjaman mulai dari Rp500 ribu hingga Rp2 juta dengan durasi pinjaman 14 hari. Pinjaman berbasis agen ini merupakan salah satu langkah strategis Modal Rakyat untuk bisa menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, khususnya yang belum terjangkau oleh perbankan dan institusi keuangan lainnya. Credit scoring dilakukan berdasarkan analisis terhadap data transaksi para agen di aplikasi Payfazz, sehingga mitigasi risiko dapat diterapkan dengan baik.

“Misi Modal Rakyat dalam mewujudkan inklusi keuangan tentu membutuhkan sinergi bersama banyak pihak. Tidak hanya pemerintah dan sesama entitas keuangan, tetapi masyarakat juga kami ajak untuk terus berkontribusi dengan mendanai di Modal Rakyat,” imbuh Hendoko

Hingga kini jumlah Pendana aktif di Modal Rakyat mencapai 12.000 yang terdiri dari 71.24 % pendana laki-laki dan 28.76 % pendana perempuan. Dari sisi persebaran, sebanyak 75.22% pendana berasal dari Pulau Jawa dan 24.78 % dari luar pulau Jawa. Adapun masyarakat yang dapat melakukan pendanaan di Modal Rakyat harus terdaftar dan terverifikasi di www.modalrakyat.id serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tentang MODAL RAKYAT

PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat) adalah sebuah platform peer-to-peer lending yang mempertemukan Pendana dengan Peminjam (UMKM). Masyarakat dapat melakukan pendanaan langsung kepada UMKM dengan risiko terukur, jumlah pendanaan minimal, dan tingkat pengembalian yang menarik.

Berdiri sejak Juni 2018, Modal Rakyat telah mengantongi perijinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sertifikasi ISO 27001 untuk membuktikan komitmen besar dari Modal Rakyat dalam hal teknologi operasional dan perlindungan data konsumen. Stanislaus MC Tandelilin (CoFounder & President), Hendoko (CoFounder & CEO), dan Christian Hanggra (CTO) berharap hadirnya Modal Rakyat di Indonesia dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi dalam membangun inklusi keuangan di Indonesia dengan cara menyalurkan pendanaan kepada UMKM

Hasil Bumi, Lembaga

Mahendra Siregar: Indonesia Tuntut Standar Keberlanjutan Minyak Nabati Non Sawit

JAKARTA – Menanggapi diskriminasi minyak sawit Indonesia oleh Uni Eropa (EU) pemerintah menuntut keadilan dalam konteks sustainable vegetable oil. Dimana seharusnya penekanan standarisasi diberlakukan menyeluruh untuk seluruh minyak nabati yang sama atau yang kompeptitif, juga pendekatan lingkungan hidup yang lebih holistik.

“Masalah lingkungan bukan hanya deforestasi walau deforestasi juga penting. Laju deforestasi di Indonesia sendiri menurun secara signifikan salah satunya didukung oleh keberhasilan inpres moratorium,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar dalam webinar #INAPalmoil Talkshow bertajuk ‘Strategic Partnership EU-ASEAN dan implikasinya terhadap Industri Minyak Sawit’ yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Rabu (31/3/2021).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh laporan World Resources Institute (WRI) mengenai laju deforestasi yang terjadi di Indonesia terus menurun, sementara negara-negara di Eropa dan Australia naik hingga 10%. Indonesia juga terus menjaga komitmennya dalam penurunan emisi yang saat ini telah mencapai 29% dari dari kondisi semula, dan akan ditingkatkan penurunannya hingga 41% dengan dukungan internasional.

“Dari laporan mengenai comparable study tersebut dapat terlihat sawit telah berkontribusi terhadap penurunan karbondioksida (CO2) sedangkan rapeseed dan minyak nabati lainnya tidak kontributif dalam pengurangan CO2,” tegas Mahendra

Lebih lanjut, Mahendra memaparkan sejak tahun 1995 komoditas sawit telah menerapkan dan menaati hampir 700 jenis sertifikasi, sementara untuk minyak rapeseed, kedelai ataupun minyak matahari hanya 30 sertifikasi dalam periode yang sama. Segala requirement yang telah ditaati melalui beragam sertifikasi tersebut tidak menyelesaikan diskriminasi terhadap sawit.

Menurutnya untuk melawan diskriminasi komoditas sawit terutama kebijakan yang akan mem-phase out komoditas ini oleh Uni Eropa. Saat ini, pemerintah melalui ASEAN melakukan pendekatan holistik untuk membawa komoditas sawit dalam pembandingan minyak nabati yang keberlanjutan melalui studi berbasis ilmiah di ASEAN maupun negara-negara produsen lainnya. Sementara, SDGs menjadi tolak ukur utama dalam mempromosikan pendekatan yang berimbang antara pembangunan ekonomi, kemajuan sosial dan lingkungan hidup.

Hingga saat ini, perundingan minyak nabati yang berkelanjutan terus digulirkan melalui Joint Working Group yang dibentuk setelah penandatanganan EU-ASEAN Strategic Partnership pada desember lalu. Sepuluh negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat mengusung kepentingan untuk sektor pertanian, maupun masyarakat pedesaan (rural communities), karena esensi dari sektor pertanian dan minyak nabati bagi ekonomi negara ASEAN utamanya di kawasan pedesaan sangat penting.

Secara ekonomi, ASEAN merupakan salah satu wilayah penting di dunia baik dari segi potensi pasar juga sumber daya. Sementara dari segi politik, ASEAN menjadi kawasan yang strategis baik secara geopolitik maupun geostrategis. “Kita (ASEAN) bukanlah masalah, melainkan bagian daripada solusi. Kita pastinya merupakan solusi yang memimpin dengan contoh dan teladan yang baik,” tutup Mahendra Siregar dengan tegas.(*)

Hasil Bumi, Lembaga, Umum

Dukung Pemerintah, GAPKI Bentuk Satgas Percepatan PSR

JAKARTA – Mendukung program pemerintah guna mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR), GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) membentuk satgas percepatan PSR. Satgas ini bertugas membantu dan mendukung persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan PSR pada perkebunan sawit rakyat yang menjadi mitra (plasma) perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPKI.

Pembentukan Satgas Percepatan PSR oleh GAPKI ini menyusul penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) PSR tahun 2021 oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan BPDP-KS.

Penandatangan MoU ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat program PSR dalam mengembangkan potensi petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 18 Koperasi juga Kelompok Tani dan 7 perusahaan anggota GAPKI. Nota kesepahaman ini menghimpun setidaknya 18,214 Ha perkebunan kelapa sawit yang akan diremajakan atau 10% dari target tahunan.

“Industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia, namun minyak sawit Indonesia juga menjadi penyokong dalam ketahanan pangan dunia. Setidaknya 33% minyak nabati dunia berasal dari Indonesia,” kata Musdhalifah M. Deputi II Kemenko Perekonomian.

Subsektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih memiliki banyak tantangan dalam pengembangannya. Salah satunya adalah produktivitas yang masih sebesar 3,6 ton CPO/ha per tahun padahal potensi produktivitas mampu mencapai 6-8 ton CPO/ha per tahun.

“Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya minimnya penggunaan bibit unggul, kurangnya pengetahuan mengenai Good Agricultural Practices (GAP), lemahnya kelembagaan, serta keterbatasan akses modal,” ujar Musdhalifah.

Berdasarkan Kepmentan No.833 tahun 2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta Ha. Luas tutupan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 41%. Karenanya, Musdhalifah meyakini peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

“Perkebunan rakyat harus diperkuat, salah satunya melalui program Peremjaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting sebagai upaya peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan PSR membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak,” tegasnya.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mendukung kolaborasi untuk akselerasi PSR tersebut. Menurutnya, sinergi berbagai pihak merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR yang telah ditentukan oleh Presiden yaitu 180.000 ha/tahun.

“Kerjasama ini diyakini sebagai program strategis nasional. Tidak saja untuk meningkatkan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia,” tuturnya.

Ia melanjutkan pola kemitraan PSR mulai terjalin sejak tahun 2016. Joko Supriyono mengungkapkan GAPKI sepenuhnya mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui kerjasama namun juga terus berkontribusi dan mencari model pola kemitraan terbaik. Saat ini, GAPKI sedang mengembangkan pilot pola kemitraan di Sumatera Utara agar mencari pola paling efektif untuk membangun sinergi perusahaan dan petani melalui kerjasama kemitraan dalam memfasilitasi petani-petani untuk mewujudkan percepatan PSR.

Selanjutnya, GAPKI dengan dukungan Kemenko bidang perekonomian juga membentuk Forum PSR yang akan memonitor, mengevaluasi serta mengimprove proses di lapangan yang lebih efektif. Joko Supriyono menutup sambutannya dengan appresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang keberlanjutan melalui program percepatan PSR ini. (*)

Keuangan, Lembaga

Implementasikan Budaya ‘AKHLAK’ Pegadaian Gandeng NU dan MUI

Jakarta, 3 Februari 2021 – PT Pegadaian (Persero) menggandeng Kiai Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam meningkatkan pengetahuan agama di lingkungan Pegadaian sejalan dengan budaya Akhlak yang menjadi pedoman nilai-nilai perusahaan.

Hal ini dibuktikan dengan tampilnya Ustadz Das’ad Latif sebagai pembicara dalam acara di Kanwil Makassar. Selain itu Ustadz Wijayanto juga turut hadir sebagai pembicara di Kanwil Semarang serta beberapa kegiatan lain yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara di kantor pusat sendiri, Ketua Komisi Dakwah MUI Ustadz Cholil Nafis sering tampil sebagai pembicara dalam kegiatan rohani Islam di kantor Pusat Pegadaian Jakarta.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero), R. Swasono Amoeng Widodo menjelaskan bahwa tampilnya para ustadz dan kiai tersebut untuk membangun keyakinan di kalangan Insan Pegadaian dengan nilai-nilai Islam moderat, sejalan dengan nilai-nilai utama sebagai pembentukan karakter dan budaya yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

“Saat ini sesuai arahan Kementerian BUMN, Pegadaian telah melakukan kerjasama dengan NU untuk mengisi berbagai kegiatan Islam di kantor pusat baik dalam khutbah Jum’at maupun kegiatan dalam rangka peringatan hari besar Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya paham radikal di lingkungan BUMN khususnya Pegadaian”. Kata Amoeng

Lebih lanjut Amoeng menyampaikan bahwa Pegadaian melalui Pegadaian Syariah terus mengembangkan produk-produk berbasis syariah sebagai alternatif solusi keuangan bagi masyarakat di masa pandemi.

“Produk Rahn dari Pegadaian Syariah ini merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan bisa berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, elektronik, kendaraan dan barang bergerak lainnya. Pinjaman(Marhun Bih) pada pembiayaan Rahn ini mulai dari Rp50 ribu sampai dengan Rp1 miliar dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga berkali kali”. Ujar Amoeng

Outstanding Fund untuk produk Rahn terus mengalami peningkatan. Tercatat pada bulan Desember 2020 mencapai Rp6,3 Triliun, naik 26% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp5 Triliun.

Kesehatan, Lembaga, Transportasi

Dompet Dhuafa Launching Mobile Swab Test Covid Services

Jakarta, 1 Febuari 2021– Setiap hari jumlah kasus masyarakat yang terpapar Covid-19 terus mengalami kenaikan. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar mengakibatkan segala pelayanan kesehatan terkait dengan Covid-19 hampir penuh.

Maka itu pemerintah terus menekankan pentingnya perilaku 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Pemerintah juga menggalakan 3T dalam menekan angka sebaran dan penularan Covid-19, yakni dengan Testing, Tracing dan Treatment.

Namun tidak semua elemen masyarakat bisa melakukan swab PCR maupun antigen, dengan harga yang terbilang cukup mahal terutama untuk kalangan bawah, alhasil menjadi kurang efektif dalam menekan jumlah penularan Covid-19.

“Layanan test swab Covid-19 ini, merupakan salah satu inovasi layanan Dompet Dhuafa dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan upaya mengakses pemeriksaan swab test Covid-19 baik rapid antigen maupun pcr, dimana saat ini mobilitas masyarakat sangat tinggi di masa kebiasaan baru namun disisi lain peningkatan kasus Covid-19 masih terjadi. Peningkatan kasus Covid-19 perlu kita hadapi dan kita terus meningkatkan upaya untuk melakukan 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas), tetapi bagi yang masih membutuhkan akses mobilitas, pelayanan swab test ini akan memudahkan pelaksanaan test secara cepat, aman dan nyaman, sebagai upaya meminimalisir terjadinya kontak maupun kerumunan”, ujar dr. Yeni Purnamasari, MKM., selaku GM Kesehatan Dompet Dhuafa.

“Hingga saat ini Rabu (27/1/2021) beberapa pusat layanan kesehatan terlihat menimbulkan antrian maupun kerumunan. Insyaallah layanan ini akan dilaksanakan dengan cara drive thru, mobile dan home visit, serta layanan mobile swab terdapat di sepuluh titik, di berbagai wilayah baik di Jabodetabek maupun luar Jabodetabek, untuk Jabodetabek yakni di Jakarta, Bekasi, Tangerang Selatan, Banten sementara diluar Jabodetabek yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulsel, Sumsel, dan Nusa Tenggara Timur, serta Insyaallah menyusul lokasi lain, kita akan berjejaring dengan fasilitas layanan kesehatan dan berkolaborasi bersama Dompet Dhuafa,  di sisi lain layanan ini tidak hanya di titik tersebut, namun bisa dilakukan di rumah.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan swab test Covid-19, dapat menghubungi kami di nomor telepon 0877-9409-9531, Mudah-mudahan layanan ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan insyaallah ini akan kita mulai sejak hari ini untuk satu bulan ke depan. Layanan ini juga terhubung dengan eHac (electronic Health Alert Card) yang merupakan kartu kewaspadaan kesehatan untuk monitoring pelaku perjalanan,” lanjut dr. Yeni Purnamasari, MKM.

Program ini dilaksanakan secara mobile sehingga memudahkan setiap orang untuk melakukan test covid sekaligus berbagi kebaikan semudah melakukan ‘tarikan gas’. Dompet Dhuafa menyediakan layanan pemeriksaan Covid 19 dengan drive thru, mobile dan home visit seusai kebutuhan.

“Alhamdulillah, hari ini Dompet Dhuafa terus memberikan Aksi Peduli Dampak Corona (APDC) berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam memutuskan mata rantai Covid-19, di tengah peningkatan angka statistik Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Apalagi Ketika dua bulan terakhir, peningkatkan semakin naik. Padahal satu tahun yang lalu di prediksi di akhir 2020, diharapkan berangsur dalam pemulihan kondisi pranata sosial pada kesehatan masyarakat, namun sampai saat ini ternyata kita harus tetap menjaga kesehatan dan memperketat protokol kesehatan yang harus tetap di jalankan. Dompet Dhuafa harus melihat hal ini sebagai peluang ibadah, memberikan layanan termudah, mendekatkan layanan kesahatan Covid-19 kepada masyarakat, dengan adanya launching test swab Covid-19, yang akan kita sebar di sepuluh titik baik di Jabodetabek maupun wilayah lain bermitra dengan jaringan kesehatan dan rumah sakit kita yang tersebar di Indonesia”, ujar Ahmad Shonhaji selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 DD dalam pemaparannya saat Launching Layanan Test Swab Covid-19 yang berlangsung di Gedung Filantropi, Dompet Dhuafa pada Rabu (27/1/2021).

“Kita harapkan dengan layanan ini, masyarakat semakin mudah mengakses dengan cepat, serta menjaga protokol kesehatan, aman dan nyaman, dan bisa berdonasi untuk dhuafa. Kami harapkan bisa di informasikan secara luas kepada masyarakat dan kami sebarkan luaskan informasi agar titik-titik lokasi bisa dijangkau oleh masyarakat dengan mudah,  dalam upaya memutus mata rantai Covid-19, mari kita menjaga protokol kesehatan dan tetap mengajak berbagi peduli dengan dhuafa”, lanjut Ustaz Ahmad Shonhaji.

Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi, yang selalu maksimal mendukung masyarakat maupun pemerintah dalam penanganan Covid-19. Sejak Maret 2020, Respon Dompet Dhuafa sangat beragam. Dukungan dari Dompet Dhuafa tidak bisa statis namun harus dinamis mengikuti perkembangan masyarakat terkait dengan Covid-19.

Kegiatan ekonomi tidak ada artinya pada saat Covid-19 ini tidak dikendalikan, yang kita lalukan segera, adalah kita membantu kegiatan ekonomi dalam pergerakan masyarakat untuk mulai kembali tetapi dengan protokol kesehatan, beberapa waktu lalu Dompet Dhuafa juga meluncurkan mobile pcr, ini adalah upaya agar mobilitas masyarakat untuk tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tidak mudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Covid-19 seperti yang kita lihat, hari ini Dompet Dhuafa meluncurkan layanan mobile swab untuk mendukung mobilitas masyarakat. Tidak lupa kita melakukan kegiatan tersebut sekaligus mengajak masyarakat berbagi. Bukan hanya layanan tetapi juga ada semangat kebersamaan dan gotong royong dalam program ini. Bisa diterima masyarakat, semangat kita untuk saling membantu, dan menjadi sisi positif meskipun dalam keadaan sulit,” pungkas Hendri Saparini selaku Treasury Yayasan Dompet Dhuafa.

Lembaga

Konpers Kinerja 2020: KPK Mantapkan Strategi Pemberantasan Korupsi

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers kinerja akhir tahun 2020. Dalam konferensi pers tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penyelenggaraan konferensi pers ini adalah bentuk pertanggung jawaban kinerja KPK kepada publik. Sebab, publik adalah mitra kerja utama KPK dalam menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

“Kami selalu terbuka dengan segala bentuk masukan, kritik dan saran, karena kami yakin tujuannya hanya satu, yakni membuat kami terus bekerja dengan benar,” kata Firli saat membuka Konferensi Pers Kinerja KPK Tahun 2020, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 30 Desember 2020.

Firli menyebutkan, kinerja KPK saat ini tentu saja jauh dari sempurna. Namun masukan dan pengawasan publik akan memacu KPK bekerja lebih baik lagi.

Salah satu kinerja KPK yang menjadi ulasan dalam konferensi pers adalah total nilai aset yang berhasil KPK dorong penertibannya, yakni senilai Rp592,4 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Rp551,6 triliun barang milik negara dan Rp40,8 triliun aset pemerintah daerah.

Kerja ini dicapai KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Melalui fungsi ini, KPK melakukan pemulihan, penertiban, dan optimalisasi berupa pembuatan sertifikat aset negara. Dua di antara aset yang ditertibkan adalah area Monumen Nasional dan Gelora Bung Karno.

Dari sisi pencegahan, beberapa capaian KPK adalah meningkatnya kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaanya. Kepatuhan tahun 2020 mencapai 96,23 persen dengan total laporan mencapai 350. 273 LHKPN.

Melalui fungsi penindakan, tahun ini menetapkan 109 tersangka dengan penerbitan 91 surat perintah penyidikan. KPK juga melakukan hibah dan lelang dengan nilai Rp136,7 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari empat kendaraan bermotor senilai Rp661,9 juta dan 13 tanah/bangunan senilai Rp136,1 miliar.

Dari total denda, uang pengganti, dan rampasan, KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp157,16 miliar. Sehingga total pengembalian kerugian negara dari penindakan adalah Rp293,9 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi tahun ini melakukan penyerapan anggaran sebanyak 91,7 persen dari pagu Rp920,3 miliar. Sehingga total anggaran yang digunakan tahun ini adalah Rp843,8 miliar.

KPK akan terus melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemberantasan korupsi akan tetap menjadi prioritas, dan KPK akan selalu berada di baris terdepan dalam upaya memusnahkan korupsi di Indonesia.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan fokus yang kami tuju, KPK tak bisa bekerja sendirian. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, baik itu akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pegiat antikorupsi, para penegak hukum, seluruh kementerian/lembaga, dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus menemani KPK dalam melakukan tugas dan fungsi dalam pemberantasan korupsi.

Biro Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav 4, Jakarta Selatan

Call Center KPK : 198

www.kpk.go.id

Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan

Ali Fikri – 085216075917

Juru Bicara Pencegahan

Ipi Maryati Kuding – 0811864648