Category Archives: Umum

Siaran pers umum

Telekomunikasi, Transportasi, Umum

Sambut Geliat Ekonomi Dampak Pembangunan IKN, PLN Siapkan Infrastruktur Kelistrikan Andal

Kalimantan Timur, 26 Juli 2022 – PT PLN (Persero) siap mendukung geliat ekonomi di Kalimantan seiring pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, dengan membangun sejumlah infrastruktur untuk menunjang penyediaan pasokan listrik yang berkualitas.

Saat ini PLN membangun infrastruktur ketenagalistrikan berupa 4 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) yaitu Maloy – Kobexindo, Bukuan – Kalimantan Ferro Industry (KFI), Batulicin – ITP, dan Selaru – Sebuku untuk mengakomodir kebutuhan Konsumen Tegangan Tinggi (KTT).

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto mengatakan saat ini dengan adanya kegiatan pembangunan IKN, maka perkembangan dan pertumbuhan iklim ekonomi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan juga akan terus bertambah. Kondisi ini membutuhkan penunjang jaringan listrik yang andal untuk memasok listrik ke konsumen. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam bertransformasi dari supply driven menuju demand driven.

“Saat ini semakin banyak investor yang masuk untuk mengembangkan bisnisnya di Kaltim atau Kaltara hingga Kalsel. Hal tersebut harus kita dukung, melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal. Mereka urus bisnisnya, PLN urus listriknya,” ucap Wiluyo.

Pembangunan ini sejalan dengan beberapa target PLN secara nasional pada tahun 2022, di antaranya adalah penambahan pembangkit EBT sejumlah 229 Megawatt (MW), penambahan transmisi sepanjang 4.537 kilometer sirkuit (kms), penambahan kapasitas Gardu Induk sebesar 4.930 Mega Volt Ampere (MVA), dan penambahan insfrastruktur kendaraan listrik sebanyak 40 SPKLU serta program dedieselisasi dengan 200 lokasi tersebar.

“Pastinya dalam merealisasikan dan menyelesaikan target-target tersebut, tantangannya akan selalu ada. Kita di sini harus saling menguatkan dan bekerja sama agar dapat menyelesaikannya dengan cara kuatkan tekad, berfikir kreatif, dan bekerja ikhlas,” tambah Wiluyo.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT), Josua Simanungkalit juga menyampaikan progress pembangunan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh PLN UIP KLT.

Selain pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk KTT, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk penguatan sistem yaitu sistem interkoneksi Kaltim-Kaltara dan juga looping jaringan Kalsel terus dikebut penyelesaiannya untuk mendukung kebutuhan listrik pelanggan.

Umum

Berpotensi Mengancam Nyawa, PLN Ingatkan Masyarakat Tak Main Layang-layang Dekat Jaringan Listrik

Jakarta, 26 Juli 2022 -PT PLN (Persero) mengingatkan masyarakat untuk tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Sebab, bermain layang-layang di dekat jaringan listrik berpotensi membahayakan orang yang bersangkutan dan masyarakat.

selain itu, layang-layang yang tersangkut bisa mengganggu pasokan listrik ke masyarakat dan menyebabkan listrik padam.

General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat, Erwin Ansori mengatakan, belakangan mulai marak orang bermain layang-layang. Ia pun mengimbau masyarakat agar bermain layang-layang di ruang terbuka dan jauh dari jaringan listrik.

“Diharapkan bermain layangan hendaknya dilakukan di lapangan terbuka, jauh dari jaringan listrik karena di samping dapat mengganggu pasokan listrik juga berpotensi besar membahayakan keselamatan warga. Benang layang-layang dari kawat atau benang basah dapat menjadi penghantar listrik,” ungkapnya.

Mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) disebutkan adanya larangan mendirikan bangunan dan menanam tanaman yang memasuki ruang bebas minimum serta bermain layang-layang, balon udara, drone, dan/atau sejenisnya di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik.

Lalu, membakar benda apapun secara sengaja atau tidak disengaja di bawah ruang bebas. Menimbun atau menguruk tanah di bawah ruang bebas yang dapat mengakibatkan perubahan jarak minimum antara konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dan tanah.

Erwin telah memberikan arahan kepada petugas PLN untuk mewaspadai musim layang-layang ini. Pihaknya juga melakukan sosialisasi mengenai bahaya layang-layang kepada warga sekitar SUTT serta mengimbau agar masyarakat bermain layang-layang di daerah terbuka yang jauh dari risiko bahaya melalui media sosial.

“Kami harapkan kerja sama dari semua pihak untuk menjaga keamanan instalasi jaringan listrik khususnya di jalur transmisi maupun distribusi dengan tidak bermain layang-layang sehingga pasokan listrik kepada pelanggan tetap aman,” katanya.

 

Retail, Umum

Perkuat Ekonomi Pesantren, Pegadaian Gandeng HEBITREN

Jakarta, 26 Juli 2022 – PT Pegadaian, gandeng Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) dalam penyediaan layanan produk dan pemberdayaan anggota HEBITREN sebagai agen Pegadaian Syariah. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah dengan Ketua Umum DPP HEBITREN Dr. KH. M. Hasib Wahab Chasbullah, di Kantor Pusat Pegadaian, Senin (25/07).

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak meliputi pemanfaatan anggota HEBITREN yang bergabung menjadi agen Pegadaian Syariah, sinergi kerjasama sosialisasi dan pemanfaatan produk dan layanan Tabungan Emas dan fasilitas pembiayaan Syariah. Tak hanya itu, adapun manfaat lainnya yang diperoleh melalui kerjasama juga berfokus pada penyediaan fasilitas promo atas layanan dan produk Pegadaian.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah menyambut baik kerjasama sama ini. Menurut Eka, dengan jaringan luas yang dimiliki oleh HEBITREN, dengan lebih dari sekitar 28 ribu Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, tentu akan menguntungkan kedua belah pihak.

“Saya berharap kerjasama ini bisa berkelanjutan dan berjalan dengan baik di lapangan, yang akan dibantu melalui kantor-kantor wilayah kami. Sehingga, kerjasama ini dapat memberi manfaat yang positif bagi para anggota HEBITREN melalui produk Pegadaian mulai dari pembiayaan maupun yang ingin memiliki investasi,” ujar Eka.

Harapan serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP HEBITREN, Dr. KH. M. Hasib Wahab Chasbullah. Ia ingin Pegadaian dapat mendampingi HEBITREN untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah di lingkungan pesantren, mulai dari pemberian literasi keuangan maupun sosialisasi program-program yang dimiliki oleh Pegadaian.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pegadaian yang telah menyambut baik kerjasama ini. Selain ingin menciptakan ekonomi pesantren yang berdaulat, mandiri dan berdaya saing tinggi, ke depan kami juga ingin bersinergi dalam pengembangan program memilah sampah menabung emas, yang bisa digerakkan di seluruh pesantren,” jelas KH. M. Hasib.

Hingga saat ini Pegadaian telah bersinergi dengan 1.400 perusahaan baik dari BUMN, BUMD, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, maupun instansi lainnya. Hal yang dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk dan layanan Pegadaian.

Konstruksi, Umum

Komitmen PT Waskita Beton Precast Tbk. Perkuat Implementasi GCG

Jakarta, Juli 2022. PT Waskita Beton Precast Tbk. (Kode Saham: WSBP) berkomitmen untuk senantiasa mengembangkan bisnis sesuai dengan prinsip environmental, social, dan, governance (ESG). Termasuk dalam hal pengelolaan tata perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG).

FX Poerbayu Ratsunu, President Director WSBP yang diangkat berdasarkan hasil RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada 17 Desember 2021 sebelumnya menjabat Direktur Pemasaran yang diangkat berdasarkan hasil RUPSLB pada 17 September 2020 ini mengatakan bahwa Board of Commissioner dan Board of Director WSBP berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan implementasi GCG di lingkungan perusahaan.

Tujuan implementasi GCG WSBP dilakukan secara menyeluruh adalah untuk menciptakan pertumbuhan kinerja WSBP yang berkelanjutan, sehingga akan berdampak pada peningkatan nilai bagi para stakeholder. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG (Good Corporate Governance) mulai dari top management hingga ke level di bawahnya. “Setiap Insan WSBP harus memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat dengan menjunjung tinggi standar etika dan perilaku yang berlaku,” tambahnya.

Manajemen WSBP terus menjalankan dan meningkatkan fungsi pengawasan perusahaan melalui beberapa program, seperti rapat rutin Komisaris & Direksi, melakukan kunjungan lapangan, management walkthrough secara rutin, dan penelaahan seluruh kebijakan perusahaan.

Perusahaan juga berkomitmen untuk membuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaan yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait, guna meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada best practices.

Di mana WSBP secara berkala akan melaksanakan sosialisasi kebijakan-kebijakan terkait, melakukan kajian/review terhadap soft struktur yang telah dimiliki agar tetap sesuai/relevan dengan perkembangan usaha perusahaan serta peraturan yang berlaku dan praktik terbaik penerapan GCG. perusahaan juga akan melengkapi soft structure GCG, penandatanganan Kepatuhan Kode Etik perusahaan, berkomitmen melakukan asesmen GCG, dan penyusunan dan pelaksanaan Roadmap GCG WSBP.

“Manajemen juga senantiasa memberikan dukungan dalam pelaksanaan peningkatan GCG. Manajemen melakukan evaluasi dari setiap assessment GCG yang dilakukan setiap tahunnya,” ungkapnya. Dari evaluasi tersebut manajemen berkomitmen untuk menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan dan mengajak insan WSBP untuk meningkatkan penerapan praktik GCG dalam perusahaan.

“Sejak tahun 2021, Roadmap GCG WSBP sudah memasuki Fase III yaitu “Good Corporate Citizen”, penerapan GCG yang dilakukan dengan berfokus pada menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan,” ungkapnya. GCG Fase III ini bertujuan untuk menjadikan warga industri maupun
masyarakat sosial beretika dan bertanggung jawab.

Adapun target pemenuhan di Fase III ini antara lain perbaikan dan optimasi sistem implementasi GCG, kesadaran dan pemahaman seluruh pegawai dan terhadap perilaku GCG, serta adanya perbaikan dan update pedoman terkait GCG WSBP yang sudah dimiliki.

Ke depannya, WSBP akan mengimplementasikan berbagai strategi untuk terus meningkatkan skor GCG, melalui perbaikan dan optimalisasi sistem implementasi GCG, Peningkatan kompetensi SDM mengenai GCG, pengingkatan sosialisasi terhadap Insan WSBP agar seluruh pegawai sadar dan
paham terhadap perilaku GCG, perbaikan dan pembaharuan pedoman terkait GCG, dan menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan.

Selain itu, WSBP juga memastikan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dapat berjalan dengan baik di seluruh operasional perusahaan. “Ini adalah langkah penting dalam mencegah tindak pidana korupsi di Perusahaan,” jelas Poerbayu. Sebagai informasi,
WSBP memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada 25 September 2020 yang diterbitkan oleh Sucofindo.

Di samping langkah pencegahan dan peningkatan sistem GCG, WSBP juga menggalakkan sistem Whistle Blowing System (WBS) yang dimiliki. Lingkup WBS mencakup pengaduan korupsi, suap, konflik kepentingan, kecurangan, penyimpangan atas laporan keuangan, serta pelanggaran hukum
dan peraturan lain yang relevan. Seluruh laporan yang diterima oleh tim WBS akan ditindaklanjuti dengan seksama oleh manajemen. WSBP menjamin kerahasiaan data pelapor.

Transportasi, Umum

310 Kawasan Pemukiman dan Komersial Akan Terlayani LRT Jabodebek

Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan yaitu Studi Potensi Jaringan Angkutan Umum dan Intregrasi Moda Kawasan di sekitar Koridor LRT Jabodebek, jika telah beroperasi LRT Jabodebek akan mampu melayani penumpang di 310 kawasan pemukiman dan komersial. Area pemukiman dan komersial tersebut tersebar di 3 lintas layanan sepanjang total 44,43 km dan dilayani 18 stasiun.

Di lintas Cawang – Harjamukti (14,89 km) terdiri 4 stasiun. Stasiun Harjamukti 38 pemukiman dan komersial, Stasiun Ciracas 20 kawasan permukiman dan industri, Stasiun Kampung Rambutan 18 kawasan permukiman dan komeresial, Stasiun TMII 11 kawasan permukiman dan komersial,

Di lintas Cawang – Jatimulya (11,05 km) terdiri 7 stasiun. Stasiun Ciliwung 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Cikoko 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Pancoran 6 kawasan permukimamn dan komersial, Stasiun Kuningan 6 kawasan pemukiman dan komersial, Stasiun Rasuna Said 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Setiabudi 15 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Dukuh Atas 13 kawasan permukiman dan komersial,

Di lintas Cawang – Dukuh Atas (18,49 km) terdiri 7 stasiun. Stasiun Cawang 15 kawasan permukiman dan komersial , Stasiun Halim 10 kawasan permukiman dan Pendidikan, Stasiun Jaibeting 19 kawasan permukiman dan komerial, Stasiun LRT Cikunuir 1 sebanyak 39 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Cikunir 2 19 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Bekasi Barat 16 kawasan perumahan dan komersial, dan Stasiun Jatimulya 23 kawasan perumahan dan komersial.

Agar masyarakat di kawasan pemukiman dan komersial tersebut dapat terlayani dengan baik maka harus ada aksesibilitas ke stasiun terdekat. Selain itu sebagai bagai sebuah angkutan umum massal pelayanan LRT Jabodebek tidak bisa bersifat tunggal namun harus teintegrasi dari hulu ke hilir, pra perjalanan (firs mile), selama perjalan dan paska perjalanan.

Berbagai fasilitas pendukung aksesibilitas yang dapat dikembangkan adalah transportasi umum feeder, jalur pejalan kaki, jembatan penyeberangan orang (JPO), sky bridge, fasilitas jalur sepeda dan fasilitas parkir. Integrasi fisik, waktu dan pembayaran sangat membantu memperlancar pengguna LRT. Semua pemangku kepentingan punya peran untuk memaksimalkan aksesibilitas ini termasuk Pemerintah Daerah di Jabodebek.

Keuangan, Umum

Pegadaian Kembali Gelar Festival Pasar Senyum Rakyat di Denpasar

Jakarta, 23 Juli 2022 – Kemeriahan Festival Pasar Senyum Rakyat yang diinisiasi oleh tiga entitas Holding Ultra Mikro (UMi) yaitu BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali digelar. Kali ini Pasar Senyum Rakyat diselenggarakan di Lapangan Timur Renon kota Denpasar, Bali, Sabtu (23/07).

Festival ini dimeriahkan oleh para pelaku usaha yang terdiri dari 15 UMKM nasabah BRI, 15 UMKM Nasabah Pegadaian, 15 UMKM binaan PNM dan 5 UMKM binaan Dinas Koperasi Bali yang masing-masing menawarkan produk unggulan mereka dari mulai kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan.

Selain itu, festival ini diharapkan juga memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha ultra mikro,  untuk mengenal dan mendapatkan ragam produk pembiayaan yang mudah dan terjangkau, hingga pemberdayaan peningkatan kapabilitas para pelaku usaha agar usaha mereka dapat tumbuh dan naik kelas.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengungkapkan bahwa Festival Senyum Rakyat ini merupakan bentuk konsistensi Perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha memperkenalkan produk-produk yang mereka jual, kepada masyarakat luas.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami, tidak hanya untuk membantu para pelaku usaha memperkenalkan produk mereka saja, tapi kami juga ingin memberikan sosialisasi dan literasi kepada para pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan murah, baik untuk mengembangkan bisnisnya atau memulai usaha baru,” jelas Eka.

Para pengunjung yang hadir juga bisa mengikuti seminar tentang bagaimana mengembangkan bisnis secara digital atau daring melalui aplikasi, hingga menikmati hiburan rakyat dan doorprize.

“Festival ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang hadir. Selain dapat membantu menggerakan perekonomian para pelaku usaha, pengunjung juga mendapat ilmu baru untuk memberanikan diri menjadi seorang pengusaha yang berdaya saing, melalui produk-produk pembiayaan yang bisa diakses melalui outlet SenyuM,” tambah Eka.

Kota Denpasar merupakan kota kedua penyelenggaraan Festival Pasar Senyum Rakyat setelah Cirebon, Jawa Barat. Seperti diberitakan sebelumnya, sentra layanan ultra mikro (SenyuM) merupakan spirit bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung para pelaku usaha mikro di indonesia untuk dapat berkembang, berkelanjutan dan memiliki daya saing.

Selain melalui produk pembiayaan gadai dan non gadai, Pegadaian juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah di 4,086 outlet di seluruh Indonesia. Adapun plafon pinjaman, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 10 juta, dengan biaya pengelolaan (mu’nah) sebesar 6 persen per tahun.

Keuangan, Umum

DJP GALI POTENSI, SIMAK CARANYA

Jakarta, 22 Juli 2022 – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan penerimaan dari semua subjek pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

“Hal ini untuk merespon adanya pertanyaan dari masyarakat terkait bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggali potensi penerimaan pajak,” ujarnya.

Selama ini, pemerintah dalam hal ini DJP terus memperbaiki sistem administrasi serta kepastian regulasinya untuk memperluas basis data perpajakan. Pemerintah telah memiliki kewenangan untuk meminta data keuangan berupa laporan keuangan, bukti, maupun keterangan dari lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, atau jasa keuangan lainnya berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, yang data tersebut secara rutin diterima oleh DJP setiap bulan April. 69 Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya juga mengirim data terkait perpajakan secara berkala kepada DJP yang diterima setiap bulan, setiap semester atau setiap tahun tergantung dari jenis datanya. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam pertukaran data otomatis (AEOI) dengan banyak yurisdiksi di dunia, tercatat saat ini sudah ada 113 yurisdiksi partisipan (inbound), dan 95 yurisdiki tujuan pelaporan (outbound) yang diterima setiap bulan September.

Berdasarkan data yang bersumber sebagaimana disampaikan di atas, DJP melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengujian baik formal maupun material terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan juga melakukan pengawasan termasuk pengawasan berbasis kewilayahan. Kegiatan pengujian kepatuhan dan pengawasan dilaksanakan terkait dengan pemungutan pajak di Indonesia yang didasarkan pada Self-Assessment System, di mana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Apabila berdasarkan pelaksanan tugas dan fungsi tersebut terdapat ketidaksesuaian antara data yang diperoleh DJP dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan maka akan ditindaklanjuti dengan surat imbauan atau permintaan penjelasan/klarifikasi, yang kemudian dapat berlanjut sampai dengan kegiatan pengujian kepatuhan berupa pemeriksaan. Apabila data yang diperoleh menyatakan belum memiliki sistematis. Kami punya prosedur bernama pemeriksaan atas Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP),” tegasnya.

Atas Wajib Pajak yang selama ini belum seluruhnya melaporkan harta dalam SPT Tahunan tahun 2020, DJP belum lama ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya secara sukarela melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kesempatan ini diberikan secara terbuka, transparan dan adil kepada semua Wajib Pajak sebelum DJP menjalankan Undang-Undang pajak secara konsisten, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk gotong royong membangun Indonesia. Selain imbauan secara terbuka, DJP juga mengirimkan imbauan mengikuti PPS kepada Wajib Pajak yang didasarkan hasil analisis yang menyatakan adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dalam SPT dengan data yang diterima DJP dari pihak ketiga.

Terbaru, pemerintah sudah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. Dengan implementasi NIK sebagai NPWP, semua yang ber-NIK otomatis masuk di dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Untuk Wajib Pajak badan, kemungkinan untuk tidak terdaftar dalam administrasi DJP juga semakin kecil karena DJP bekerja sama dengan 28 Kementerian/Lembaga dan 542 Pemerintah Daerah telah menerapkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), sehingga izin untuk berusaha hanya akan dapat diterbitkan apabila sudah memiliki NPWP.

Namun, sesuai ketentuan Pasal 34 UU KUP, setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, sehingga kegiatan pengawasan dan pengujian kepatuhan pada Wajib Pajak tidak dapat dipublikasikan

“Dengan berbagai milestone Reformasi Perpajakan yang sudah diterapkan di DJP, maka langkah pengawasan DJP akan semakin efektif karena didukung basis data yang sudah sangat lengkap, walaupun belum sempurna, namun terus ditingkatkan. Sehingga, bila ada Wajib Pajak yang tidak patuh, atau jika ada yang tidak mendaftar sebagai Wajib Pajak, cepat atau lambat pasti akan diketahui dan akan menghadapi risiko ketidakpatuhan dimulai dengan imbauan sampai penegakan hukum pajak,” pungkasnya.

 

Retail, Umum

ROKOK ELEKTRONIK: BAJU BARU BISNIS ADIKTIF Sebuah Kajian Kaum Muda Indonesia

Jakarta, 20 Juli 2022 – Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC), koalisi 43 organisasi kaum muda dari 29 kota/kabupaten di Indonesia, membentuk Youth Led Activity sebagai upaya pelibatan kaum muda yang bermakna dalam mengkaji rokok elektronik dan mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang tegas untuk mengatur rokok elektronik sebagai upaya mencegah peningkatan korban ganda produk baru bisnis adiktif.

Belum selesai dunia menghadapi ancaman epidemi tembakau rokok konvensional, kini ancaman baru yaitu rokok elektronik sebagai produk baru adiktif tembakau telah hadir di masyarakat. Di Indonesia berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey (2021) jumlah pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas meningkat dari 0,3% (480 ribu) pada tahun 2011 menjadi 3,0% (6,6 juta) pada tahun 2021 dan sebanyak 2.8% adalah berusia muda dan berprofesi sebagai pelajar.

Ada sejumlah faktor yang berpotensi memicu lonjakan pengguna rokok elektronik. Diantaranya adalah gencarnya iklan rokok elektronik khususnya di media sosial dan kemudahan membeli rokok elektronik, baik di kedai rokok elektronik, mall, minimarket, hingga penjualan secara daring. Selain itu, narasi yang dibuat produsen bahwa rokok elektronik membantu berhenti merokok dan jauh lebih sehat dibandingkan rokok konvensional, menggoda orang, termasuk remaja, untuk mencoba mengonsumsi rokok elektronik

Padahal kenyataannya, menurut Oktavian Denta Eko Antoro atau yang disapa Denta, Departemen Penelitian dan Pengembangan IYCTC, rokok elektronik tidak lebih aman dari rokok konvensional karena keduanya memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan dan juga mengancam lingkungan. “Bahkan rokok elektronik juga menjadi barang yang digunakan untuk melengkapi rokok konvensional sehingga muncul pengguna ganda (dual user)” tambah Denta.

Jordan Vegard Ahar, tim studi kasus Youth Led Activity IYCTC juga menambahkan bahwa “Berdasarkan hasil studi kasus dilapangan menunjukkan bahwa responden yang berusia dibawah 18 tahun sebagian besar dilarang dan tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengkonsumsi rokok elektronik sehingga mereka membeli dan mengonsumsinya secara sembunyi-sembunyi dan atau diluar rumah” ucapnya. Nyatanya, anak-anak bisa membeli produk rokok elektronik secara bebas di media online. Hal tersebut lantaran saat ini iklan dan promosi rokok elektronik sangat masif di berbagai platform media sosial dan tak jarang dilakukan oleh influencer hingga menjadi daya tarik masyarakat membeli dan menjadikan produk ini normal.

Ir. Agustina Erni, M.Sc Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA menambahkan bahwa “Dari data tadi menunjukkan ternyata rokok elektronik bukan cara untuk menyetop karena banyak juga pemula yang mulai dari rokok elektronik. Berarti dia berfikir kalau mau belajar dari rokok elektronik aja dulu biar dampaknya nggak gede. Nah ada miss informasi ini” ucapnya.

Drg. Agus Suprapto, M.Kes Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK mengatakan bahwa “Kemenko PMK bersama Kemenkes, Kemen PPPA, BKKBN, Kominfo berupaya keras mendorong proses penyelesaian revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung zat adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, dimana substansi Revisi PP 109/2012 ini mengatur perbesaran Peringatan Kesehatan Bergambar (Picture Health Warning-PHW), pengaturan rokok elektronik, penjualan rokok batangan, pelarangan iklan, dan penguatan pengawasan” ucapnya.

Rinaldi Nur Ibrahim, Youth Ranger Indonesia berpendapat bahwa “Saya sepakat bahwa memang perlu adanya peraturan dari pemerintah untuk membatasi masyarakat dan anak-anak muda agar mereka tidak merasa bahwa rokok elektronik adalah sesuatu yang normal. Saya melihat sendiri itu dari datanya, Indonesia memang belum terlalu masif untuk mengatur Iklan, Promosi dan Sponsor rokok elektronik sehingga bisa berpotensi untuk meningkatkan penggunaan rokok elektronik oleh anak muda” ucapnya.

Sarno, SST., M.Sc. M. Buss, Ak. CA Analis Kebijakan Ahli Madya, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI mengatakan bahwa “Dari sisi kami lebih cenderung bagaimana dengan adanya pengaturan sehingga kita bisa mengendalikan konsumsi rokok agar mencapai derajat kesehatan generasi muda” ucapnya.

Sakri Sabatmaja, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan, Masyarakat Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa “Rokok elektronik sudah di atur dalam revisi PP 109/2012, saat ini Kemenkes dan beberapa lembaga terkait sedang akan melakukan roadshow ke kementerian antar lembaga sebagai salah satu syarat izin prakarsa. Setelah itu kami akan melakukan uji publik” ucapnya.

Erlinda, M.Pd., Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa “Presiden telah mengarahkan seluruh kementerian lembaga untuk mengawal dan menjaga SDM unggul salah satunya melalui kesehatan yang indikatornya adalah menjaga agar anak bangsa tidak terpapar dengan zat adiktif dari rokok konvensional dan rokok elektronik. Kita sangat komitmen dan mendorong untuk adanya regulasi tentang rokok elektronik melalui revisi PP 109/2012” ucapnya.

Dalam hasil kajian IYCTC diketahui sudah ada 40 negara melarang rokok elektronik (vape) mulai dari impor, penjualan e-cig (produknya) dan e-liquid, serta penggunaannya. Diantaranya adalah dari negara ASEAN yaitu Thailand, Singapura, Laos, dan Timor Leste. Sementara lainnya ada 65 negara membuat peraturan pembatasan rokok elektronik diantaranya Brunei Darussalam dan Philipina (totallywicked-eliqued.co.uk., 2021). Tersisa tiga negara di Asia Tenggara salah satunya Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki regulasi terkait rokok elektronik.

Rama Tantra, Sekretaris Jenderal IYCTC menambahkan bahwa “Indonesia kembali lagi tertinggal dalam upaya pencegahan korban zat adiktif. Belum lagi masalah rokok konvensional tertangani, sekarang menjamur pesat rokok elektronik. Sebetulnya di 2015, Mendag Gobel sudah akan melarang peredaran rokok elektronik, tetapi tiba-tiba di 2016 rokok elektronik dikenakan cukai, yang berarti sudah dilegalkan dan tidak dapat dilarang penjualannya. Ini suatu kemunduran yang fatal. Saat ini sangat bebas diperjual-belikan, dipromosikan dan dikonsumsi oleh kaum muda, tidak ada peraturan untuk mengendalikan. Sungguh keadaan yang memprihatinkan,” ucapnya.

Oleh karena itu, harus ada regulasi yang tegas untuk mengatur rokok elektronik mulai dari peredaran, penjualan, dan larangan promosi sangat penting sebagai upaya mencegah peningkatan korban konsumsi ganda produk zat adiktif tembakau di Indonesia. []

Keuangan, Umum

OJK BERKOMITMEN PROAKTIF DAN KOLABORATIF MEWUJUDKAN STABILITAS, PERTUMBUHAN DAN PENGUATAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Jakarta, 20 Juli 2022. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2022 – 2027 menegaskan komitmen OJK untuk lebih proaktif dan kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Ketua DK OJK Periode 2022 – 2027, Mahendra Siregar menyatakan “Kami berkomitmen dan mempertegas posisi OJK sebagai mitra strategis Pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan demi terjadinya gerak ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Kami akan proaktif memperkuat posisi sebagai pengarah, penggerak dan mitra kerja yang baik bagi industri. OJK juga akan terus memperkuat perannya dalam perlindungan konsumen dan masyarakat.”

Mahendra menjelaskan bahwa DK OJK juga menekankan pentingnya penguatan atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, pasar modal, dan non-bank (IKNB) serta kepatuhannya (compliance). Sebagai langkah awal, OJK akan lebih mendorong sistem satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan dengan layanan yang lebih cepat dengan tetap mengusung prinsip kehati-hatian (prudential).

OJK juga akan terus mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) pada semua pelaku usaha jasa keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.

Selain itu, untuk memitigasi risiko dampak inflasi tinggi dan resesi global (stagflasi) terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia, OJK akan meningkatkan pengawasan kondisi masing-masing industri jasa keuangan maupun secara terintegrasi, serta berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan yang baik, akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor riil termasuk UMKM di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

DK OJK pun meletakkan perhatian yang tinggi terhadap program edukasi dan perlindungan konsumen. Friderica Widyasari Dewi selaku ADK Bidang EPK menegaskan OJK memiki kewenangan melakukan tindakan pencegahan permasalahan konsumen dan masyarakat melalui pemberian informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. OJK juga berwenang melakukan pengawasan perilaku (market conduct) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam rangka Perlindungan Konsumen dan masyarakat.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, menegaskan akan meningkatkan kinerja perbankan dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, melalui penguatan sistem pengawasan perbankan yang responsif terhadap tantangan serta perubahan ekosistem keuangan domestik dan global.

Ke depan perhatian terhadap individual bank akan menjadi prioritas, antara lain melalui penerapan early warning system dengan parameter yang lebih sensitif, sehingga dapat menghindari keterlambatan penanganan bank bermasalah.
Penegakan integritas sistem perbankan juga akan menjadi perhatian utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perbankan secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Sedangkan Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal berkomitmen terus mendorong good governance pelaku pasar untuk mendukung upaya pendalaman pasar dan makin meningkatkan jumlah perusahaan yang go public, serta masyarakat yang berinvestasi di Pasar Modal.

Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas IKNB akan mendorong penyelesaian sengketa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI/unit link), perbaikan pengaturan perasuransian yang lebih sehat, optimalisasi fintech P2P lending serta mendorong percepatan penyelesaian asuransi bermasalah.

Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena akan memfokuskan pada penguatan tata kelola dan manajemen risiko berbasis teknologi informasi serta terus memperbaiki kualitas proses bisnis di OJK. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas kelembagaan, terimplementasinya nilai integritas, serta pada akhirnya mampu memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Ketua OJK periode 2022 – 2027, Mirza Adityaswara menyatakan, “Kami akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta transformasi perilaku internal yaitu kolaboratif, proaktif, bertanggung jawab, untuk mewujudkan pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. OJK akan memperkuat peran OJK Institute menjadi pusat studi Industri Jasa Keuangan yang mumpuni di ASEAN.”

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai amanat Undang-Undang, OJK juga memperkuat tim internal melalui peningkatan kapabilitas dan kompetensi. Pemanfaatan informasi dan teknologi juga menjadi prioritas utama bagi OJK dalam memperlancar tugas dan fungsi OJK khususnya dalam menciptakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Hal ini juga dapat mempercepat pengambilan keputusan, mitigasi risiko dan respon terhadap pengaduan konsumen dan masyarakat luas.

Sementara itu, Doni Primanto Joewono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex Officio Bank Indonesia mengatakan akan mendukung penuh program kerja Pimpinan Dewan Komisioner OJK untuk memperkuat industri jasa keuangan Indonesia, menjaga stabilisasi sistem keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kami sebagai perwakilan dari BI akan terus berkoordinasi dan melakukan harmonisasi berbagai kebijakan kami baik moneter maupun makroprudensial dan SP PUR sehingga selaras dalam sebuah bauran kebijakan nasional,” kata Doni.

Sedangkan Suahasil Nazara, Anggota Dewan Komisioner OJK Ex Officio Kementerian Keuangan mengatakan siap bekerja sama dengan seluruh ADK OJK 2022-2027, melanjutkan koordinasi yang erat antara OJK dan Kemenkeu/Pemerintah.

“Kami akan terus memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Bersama OJK, Pemerintah akan terus membangun sektor keuangan, melakukan pendalaman pasar, serta mendorong inklusi keuangan di Indonesia,” katanya.

Kesembilan anggota DK OJK Periode 2022-2027 sepakat untuk mengedepankan prinsip collective collegial dalam pengambilan keputusan dan akan memperkuat tugas OJK dalam pengaturan, pengawasan dan perlindungan yang terintegrasi.

Umum

Menpora: ASEAN Para Games Bukti Indonesia Peduli pada Atlet Difable

Jakarta, FMB9 – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) selaku Ketua Penyelenggara ASEAN Para Games 2022, Zainudin Amali mengatakan, bahwa kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaran ASEAN Para Games ini membuktikan pemerintah Indonesia peduli pada kaum difable, utamanya para
atlet disabilitas.

“Saya juga ingin menyampaikan bahwa ini adalah bukti dari pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman difable maupun nondifable,”

Demikian diungkapkan Zainudin dalam diskusi daring bertema “Indonesia Bidik Juara Umum ASEAN Para Games 2022” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Rabu, (20/7/22).

“Sebenarnya, kita ini kan sudah berpengalaman menjadi tuan rumah multi event, bahkan sampai tingkat Asia, yakni Asian Games dan Asian Para Games 2018,” kata Zainudin.

Sebagaimana diketahui, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11 yang akan berlangsung di Kota Solo pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022 mendatang.

Zainudin mengungkapkan, dalam pergelaran Asian Para Games 2018 lalu, semua berjalan sukses. Semua pihak, katanya, baik yang dari luar negeri, menyatakan kepuasannya terhadap penyelenggaran Indonesia.

Selain itu, Zainudin menuturkan, Indonesia juga berkali-kali menjadi tuan rumah SEA Games, juga Asean para games. Khusus untuk kota Solo, katanya, ini adalah yang kedua.

Zainudin mengungkapkan, dia telah mengecek langsung persiapan di lapangan. Dari pengecekan yang dilakukan dan dari laporan yang diterimanya, tambah Zainudin, semua persiapan berjalan lancar. Bahkan termasuk opening dan closing ceremony.

“Jadi sebenarnya, walaupun dalam waktu yang singkat kita ditunjuk untuk menjadi tuan rumah, tapi karena kesiapan infrastruktur yang ada, kesiapan SDM kita, jadi kita sebenarnya tidak kaget lagi,” pungkasnya.

Persiapan yang matang ini, Zainudin menambahkan, tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi.

Ketika Ketum NPC menyampaikan Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah, pada saat itu, Presiden Jokowi langsung memberikan arahan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

“Ini yang mungkin membuat pekerjaan kita lancar, karena perintah itu langsung datang dari pimpinnan tertinggi kita. Sehingga dukungan ke bawahnya, di tingkat pusat, pemda, pemkot dan masyarakat itu juga memberikan support,” kata Zainudin.

“Demikian pun kesiapan atlet kita. Mereka ini sebenarnya dalam TC jangka panjang. Karena kegiatan kita bersambung. Jadi untuk Cabor tertentu, mereka sudah mempersiapkan diri untuk 2023,” sambungnya.

Lebih lanjut, Zainudin menyampaikan apresiasi kepada Kominfo karena telah memberi ruang bagi pihaknya untuk memberikan penjelasan terkait persiapan menjelang perhelatan ASEAN Para Games tahun ini.

“Harapannya, masyarakat memberikan dukungan dan supportnya terhadap penyelenggaran kegiatan ini. Tentu ini menjadi kesempatan buat kita untuk membuktikan sebagai tuan rumah yang baik dan memberikan dukungan kepada para atlet kita,” harapnya.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di kanal youtube FMB9ID_IKP. Nantikan update informasi akurat, data valid dengan narasumber terpercaya di FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook).