Tag Archives: ASEAN

Keuangan, Retail, Teknologi

Indonesia Terima Estafet Keketuaan ASEAN 2023

Phnom Penh, 11 November 2022 – Indonesia genjot perkembangan ekonomi digital dan berkelanjutan di Kawasan ASEAN pada Keketuaan tahun 2023. Hal ini ditegaskan pada Pertemuan Pilar Ekonomi ASEAN diawali dengan the 21st ASEAN Economic Community (AEC) Council di Phnom Penh, Kamboja pada Kamis (10/11).

Pertemuan membahas Capaian Prioritas Ekonomi 2022 di masa Keketuaan Kamboja. Capaian ini akan dilaporkan kepada Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dilaksanakan pada 11 November 2022.

Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono, menyampaikan persiapan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023.

“ASEAN merupakan episentrum dari pertumbuhan ekonomi dan tahun 2023 adalah tahun yangsangat critical untuk ASEAN dalam memperkuat peran ASEAN secara regional dan global. Beberapa inisiatif penting akan dilakukan terkait food security, energy security, konektivitas, dan integrasi
pasar di ASEAN. Saat ini kami juga sudah menetapkan berbagai target prioritas di pilar ekonom untuk mendorong stabilitas ekonomi di kawasan,” tegas Airlangga.

Para Menteri Ekonomi ASEAN melanjutkan Pertemuan dengan Menteri Ekonomi Australia dan Selandia Baru pada Pertemuan Khusus ASEAN Economic Ministers-Closer Economic Relations (AEM- CER). Pada Pertemuan ini, disepakati penyelesaian substansial perundingan Upgrading Persetujuan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

“Persetujuan AANZFTA adalah Persetujuan FTA ASEAN pertama yang bersifat single-undertaking dan sangat maju serta outward-looking. Penyelesaian perundingan Upgrading AANZFTA akan menjadikan Persetujuan AANZFTA semakin tangguh, responsif terhadap tantangan ekonomi dunia, trade fasilitatif dan mendukung upaya pemulihan ekonomi regional pascapandemi Covid-19, khususnya bagi para pelaku UMKM di kawasan,” tegas Djatmiko.

Selain itu, juga dilakukan Pertemuan the 2nd ASEAN Economic Ministers–United Kingdom (AEM-UK) yang mengesahkan the ASEAN-UK Work Plan to implement the ASEAN-UK Joint Ministerial Declaration on Future Economic Cooperation. Rencana kerja ini sebagai tindak lanjut the Joint
Ministerial Declaration yang telah disahkan pada tahun lalu.

“Work Plan tersebut menunjukkan keinginan ASEAN dan Inggris untuk secara bersama-sama memperkuat kerja sama yang berkontribusi langsung pada upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi,” pungkas Djatmiko.

Rangkaian Pertemuan di atas merupakan bagian dari rangkaian KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 yang dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia pada 10—13 November di Phnom Penh, Kamboja. Pada KTT ASEAN tersebut, Kamboja akan menyerahkan estafet Keketuaan ASEAN ke Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023.

Umum

Menpora: ASEAN Para Games Bukti Indonesia Peduli pada Atlet Difable

Jakarta, FMB9 – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI) selaku Ketua Penyelenggara ASEAN Para Games 2022, Zainudin Amali mengatakan, bahwa kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaran ASEAN Para Games ini membuktikan pemerintah Indonesia peduli pada kaum difable, utamanya para
atlet disabilitas.

“Saya juga ingin menyampaikan bahwa ini adalah bukti dari pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman difable maupun nondifable,”

Demikian diungkapkan Zainudin dalam diskusi daring bertema “Indonesia Bidik Juara Umum ASEAN Para Games 2022” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Rabu, (20/7/22).

“Sebenarnya, kita ini kan sudah berpengalaman menjadi tuan rumah multi event, bahkan sampai tingkat Asia, yakni Asian Games dan Asian Para Games 2018,” kata Zainudin.

Sebagaimana diketahui, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11 yang akan berlangsung di Kota Solo pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2022 mendatang.

Zainudin mengungkapkan, dalam pergelaran Asian Para Games 2018 lalu, semua berjalan sukses. Semua pihak, katanya, baik yang dari luar negeri, menyatakan kepuasannya terhadap penyelenggaran Indonesia.

Selain itu, Zainudin menuturkan, Indonesia juga berkali-kali menjadi tuan rumah SEA Games, juga Asean para games. Khusus untuk kota Solo, katanya, ini adalah yang kedua.

Zainudin mengungkapkan, dia telah mengecek langsung persiapan di lapangan. Dari pengecekan yang dilakukan dan dari laporan yang diterimanya, tambah Zainudin, semua persiapan berjalan lancar. Bahkan termasuk opening dan closing ceremony.

“Jadi sebenarnya, walaupun dalam waktu yang singkat kita ditunjuk untuk menjadi tuan rumah, tapi karena kesiapan infrastruktur yang ada, kesiapan SDM kita, jadi kita sebenarnya tidak kaget lagi,” pungkasnya.

Persiapan yang matang ini, Zainudin menambahkan, tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi.

Ketika Ketum NPC menyampaikan Indonesia mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah, pada saat itu, Presiden Jokowi langsung memberikan arahan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

“Ini yang mungkin membuat pekerjaan kita lancar, karena perintah itu langsung datang dari pimpinnan tertinggi kita. Sehingga dukungan ke bawahnya, di tingkat pusat, pemda, pemkot dan masyarakat itu juga memberikan support,” kata Zainudin.

“Demikian pun kesiapan atlet kita. Mereka ini sebenarnya dalam TC jangka panjang. Karena kegiatan kita bersambung. Jadi untuk Cabor tertentu, mereka sudah mempersiapkan diri untuk 2023,” sambungnya.

Lebih lanjut, Zainudin menyampaikan apresiasi kepada Kominfo karena telah memberi ruang bagi pihaknya untuk memberikan penjelasan terkait persiapan menjelang perhelatan ASEAN Para Games tahun ini.

“Harapannya, masyarakat memberikan dukungan dan supportnya terhadap penyelenggaran kegiatan ini. Tentu ini menjadi kesempatan buat kita untuk membuktikan sebagai tuan rumah yang baik dan memberikan dukungan kepada para atlet kita,” harapnya.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti secara langsung di kanal youtube FMB9ID_IKP. Nantikan update informasi akurat, data valid dengan narasumber terpercaya di FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook).

Keuangan

Pertemuan AEM dan Negara Mitra Dialog Hari ke-2:Pertegas Penguatan Upaya Bersama Pemulihan Ekonomi Global

Jakarta, 15 September 2021 – Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyatakan Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) dengan Negara Mitra Dialog mempertegas komitmen bersama untuk merespons pandemi Covid-19 dan penguatan kerja sama bagi usaha pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

Demikian salah satu pembahasan Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) dengan Negara Mitra Dialog hari ke-2 yang dilaksanakan Selasa (14/9). Pada hari kedua, negara mitra dialog AEM yaitu Amerika Serikat (AS), Hong Kong, India, Uni Eropa, dan Rusia.

Mendag mengawali pertemuan dengan menghadiri AEM-United States Trade Representative (USTR) Consultations dengan fokus mempererat dan meningkatkan kerja sama, khususnya memperkuat rantai pasok di kawasan, kerja sama ekonomi digital, dan fasilitasi perdagangan.

“Untuk mendukung kerja sama di kedua wilayah, kami telah mengesahkan ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) and Expanded Economic Engagement (E3) Work Plan 2021—2022. Sehingga, kerja sama antara ASEAN dengan AS semakin baik dan banyak inisiasi yang diimplementasikan, diantaranya melakukan dialog pada isu ketenagakerjaan dan lingkungan, serta mendukung digitalisasi usaha kecil dan menengah agar produk ASEAN dapat menembus pasar AS,” tegas Mendag.

Para Menteri juga bertemu dengan US-ASEAN Business Council untuk membahas rekomendasi yang disampaikan pelaku usaha untuk mendukung pemulihan dan percepatan pertumbuhan perekonomian regional, termasuk distribusi vaksin Covid-19 ke negara ASEAN.

Selain itu, dibahas pula rencana pelaksanaan temu bisnis untuk meningkatkan kerja sama bisnis ASEAN-AS.
Selanjutnya, para Menteri bertemu dengan Secretary for Commerce and Economic Development, Hong Kong, China (HKC) dalam Pertemuan Konsultasi AEM-HKC ke-5. Para Menteri menyambut baik implementasi penuh Perjanjian ASEAN–Hong Kong, China FTA (AHKFTA) dan AHKIA (bidang investasi) oleh seluruh pihak sejak 12 Februari 2021.

Menurut Mendag, implementasi penuh Perjanjian AHKFTA dan AHKIA merupakan sinyal kuat bagi peningkatan hubungan ekonomi di kawasan. Pada 2020, total perdagangan nonmigas ASEAN dan HKC sebesar USD 112,3 miliar atau 4,3 persen dari total perdagangan ASEAN dengan negara mitra FTA dan menempatkan HKC sebagai mitra dagang terbesar ke-5 bagi ASEAN. Sementara, foreign
direct investment HKC ke ASEAN pada 2020 mencapai USD 12 miliar atau 8,7 persen.

“Hal ini menjadikan HKC sebagai sumber FDI terbesar ke-2 untuk ASEAN setelah AS. Selain itu, peran kunci HKC sebagai regional hub ini yang mendorong ASEAN untuk menerima HKC untuk aksesi ke RCEP,” imbuh Mendag.

Pertemuan dilanjutkan dengan melakukan Pertemuan Konsultasi ASEAN dengan India ke-18. Para Menteri menyambut baik implementasi penuh ASEAN-India Investment Agreement (AIIA) pada Februari 2021 untuk meningkatkan kerja sama investasi ASEAN-India. Selain itu, para Menteri juga membahas upaya reviu ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) dan menugaskan officials untuk membahas finalisasi Scoping Paper of the AITIGA Review dengan target sebelum pertemuan ASEAN-India Summit akhir Oktober 2021.

“Reviu ini diharapkan akan menjadikan AITIGA tetap relevan dengan perkembangan perdagangan dunia, semakin business-friendly, trade facilitative, dan berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pascapandemi Covid-19,” ungkap Mendag Lutfi.

Berikutnya, AEM juga mengadakan pertemuan dengan Rusia untuk membahas perkembangan kerja sama. Kedua pihak sepakat untuk bekerja sama mengembangkan inovasi dan ketrampilan digital untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam masa pandemi saat ini.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pertemuan bersama Komisioner Perdagangan Uni Eropa. Para Menteri ASEAN mengharapkan agar perbedaan tingkat pembangunan antara ASEAN dengan Uni Eropa dapat menjadi perhatian utama

Keuangan, Teknologi, Umum

RUU Niaga Elektronik se-ASEAN Disahkan

Jakarta, Beritapers – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambut gembira keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ‘Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (ASEAN Agreement on Electronic Commerce/AAEC)’ menjadi undang-undang. Dengan disahkannya RUU tersebut, perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) Indonesia yang sejak awal sudah berlari kencang di dalam negeri dapat diperluas ke tingkat ASEAN.

“Prioritas utama yang perlu difokuskan oleh Indonesia adalah menjadikan Persetujuan PMSE se-ASEAN ini sebagai alat untuk mendorong kinerja perekonomian Indonesia dan penyesuaian kebijakan di dalam negeri, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya melalui PMSE,” tegas Mendag Lutfi dalam kesempatan terpisah menanggapi pengesahan RUU tersebut.

DPR RI telah mengetok palu dan mengesahkan RUU tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (7/9). Turut hadir secara fisik dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.

Implementasi Persetujuan AAEC diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk membantu Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Hal itu dapat diwujudkan lewat peningkatan nilai perdagangan barang dan jasa melalui pemanfataan PMSE; peningkatan daya saing pelaku usaha dalam negeri khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan penciptaan solusi bagi UMKM nasional untuk dapat berpartisipasi dalam rantai nilai global.

AAEC juga diharapkan dapat memfasilitasi transaksi perdagangan antarwilayah ASEAN, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, serta meningkatkan kerja sama antarnegara anggota ASEAN untuk mengembangkan dan mendorong pemanfaatan niaga elektronik agar menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN.

Berbagai manfaat ini diharapkan juga akan membantu proses transformasi Indonesia menjadi ekonomi digital yang maju dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan umum.

“Dengan telah disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang, DPR bersama pemerintah telah membentuk payung hukum kerja sama pada sektor niaga elektronik antarpemerintahan di ASEAN untuk meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa, meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam negeri, dan memperluas kerja sama melalui pemanfaatan niaga elektronik di ASEAN,” tutup Mendag Lutfi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan agar setelah RUU AAEC ini disahkan, pemerintah diharap segera menyusun program kerja nasional jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mempersiapkan Indonesia, khususnya sektor UMKM, agar dapat memanfaatkan PMSE.

Selain itu, pemerintah juga diharap dapat terus menyosialisasikan persetujuan AAEC kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan agar pemanfaatan persetujuan tersebut semakin maksimal.

Sekilas AAEC

AAEC merupakan persetujuan dagang pertama Indonesia yang mengatur PMSE dengan negara-negara di Asia Tenggara. Perundingan AAEC dimulai pada awal 2017, kemudian ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam.

Persetujuan AAEC terdiri atas 19 pasal yang secara garis besar mencakup beberapa ketentuan kerangka kerja sama di sejumlah sektor utama. Tujuannya untuk mempersempit kesenjangan pembangunan niaga elektronik di antara negara-negara ASEAN.

Sektor utama tersebut di antaranya adalah infrastruktur teknologi dan informasi, kompetensi pendidikan dan teknologi, perlindungan terhadap konsumen daring, keamanan transaksi elektronik, pembayaran elektronik, fasilitasi perdagangan, hak atas kekayaan intelektual (HKI), persaingan usaha, dan keamanan siber.

Saat ini tercatat kontribusi PMSE mencapai tujuh persen dari total produk domestik bruto di ASEAN. Pertumbuhan niaga elektronik di ASEAN diperkirakan tumbuh menjadi sebesar USD 200 miliar pada 2025. Selama periode 2015–2019, niaga elektronik di ASEAN telah tumbuh hingga tujuh kali lipat dari USD 5,5 miliar pada 2015 menjadi USD 38 miliar pada 2019.

Sementara itu, nilai transaksi niaga elektronik Indonesia pada 2021 diperkirakan akan mencapai Rp354,3 triliun atau meningkat sebesar 33,11 persen per tahun dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp266,2 triliun. Dari sisi volume transaksi juga terdapat peningkatan signifikan yaitu tumbuh 68,34 persen per tahun. Pada 2021, diprediksi volume transaksi mencapai 1,3 miliar transaksi atau naik sebesar 38,17 persen per tahun dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 925 juta transaksi.