Category Archives: Industri

Transportasi, Umum

310 Kawasan Pemukiman dan Komersial Akan Terlayani LRT Jabodebek

Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan yaitu Studi Potensi Jaringan Angkutan Umum dan Intregrasi Moda Kawasan di sekitar Koridor LRT Jabodebek, jika telah beroperasi LRT Jabodebek akan mampu melayani penumpang di 310 kawasan pemukiman dan komersial. Area pemukiman dan komersial tersebut tersebar di 3 lintas layanan sepanjang total 44,43 km dan dilayani 18 stasiun.

Di lintas Cawang – Harjamukti (14,89 km) terdiri 4 stasiun. Stasiun Harjamukti 38 pemukiman dan komersial, Stasiun Ciracas 20 kawasan permukiman dan industri, Stasiun Kampung Rambutan 18 kawasan permukiman dan komeresial, Stasiun TMII 11 kawasan permukiman dan komersial,

Di lintas Cawang – Jatimulya (11,05 km) terdiri 7 stasiun. Stasiun Ciliwung 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Cikoko 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Pancoran 6 kawasan permukimamn dan komersial, Stasiun Kuningan 6 kawasan pemukiman dan komersial, Stasiun Rasuna Said 14 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Setiabudi 15 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Dukuh Atas 13 kawasan permukiman dan komersial,

Di lintas Cawang – Dukuh Atas (18,49 km) terdiri 7 stasiun. Stasiun Cawang 15 kawasan permukiman dan komersial , Stasiun Halim 10 kawasan permukiman dan Pendidikan, Stasiun Jaibeting 19 kawasan permukiman dan komerial, Stasiun LRT Cikunuir 1 sebanyak 39 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Cikunir 2 19 kawasan permukiman dan komersial, Stasiun Bekasi Barat 16 kawasan perumahan dan komersial, dan Stasiun Jatimulya 23 kawasan perumahan dan komersial.

Agar masyarakat di kawasan pemukiman dan komersial tersebut dapat terlayani dengan baik maka harus ada aksesibilitas ke stasiun terdekat. Selain itu sebagai bagai sebuah angkutan umum massal pelayanan LRT Jabodebek tidak bisa bersifat tunggal namun harus teintegrasi dari hulu ke hilir, pra perjalanan (firs mile), selama perjalan dan paska perjalanan.

Berbagai fasilitas pendukung aksesibilitas yang dapat dikembangkan adalah transportasi umum feeder, jalur pejalan kaki, jembatan penyeberangan orang (JPO), sky bridge, fasilitas jalur sepeda dan fasilitas parkir. Integrasi fisik, waktu dan pembayaran sangat membantu memperlancar pengguna LRT. Semua pemangku kepentingan punya peran untuk memaksimalkan aksesibilitas ini termasuk Pemerintah Daerah di Jabodebek.

Otomotif, Retail, Teknologi, Transportasi

Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik di RI, PLN Gandeng Produsen Kendaraan Listrik dan Grab Indonesia

Denpasar, 24 Juli 2022 – PT PLN (Persero) berkolaborasi dengan 14 produsen kendaraan listrik dan Grab Indonesia untuk mendukung transisi energi bersih dengan memasifkan penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dengan tujuh produsen mobil listrik yakni Hyundai, Nissan, DFSK, Toyota, Wuling, Mitsubishi dan Mercedes-Benz. Selain itu juga dengan tujuh produsen motor listrik Hyundai Kefico, Gesits, TVS, Smoot Motor Indonesia, Tangkas, Volta dan Viar. Penandatanganan ini dilakukan di sela acara PLN E-Mobility Day yang digelar di Level 21 Mall Denpasar, Bali, Minggu (24/7).

Kerja sama ini meliputi bundling paket kendaraan listrik dengan layanan home charging dari PLN hingga kolaborasi membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Joint Study untuk menyusun langkah strategis pengembangan ekosistem KBLBB di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan transisi energi perlu dilakukan percepatan untuk mewujudkan target carbon neutral di 2060 serta menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Salah satunya dengan memasifkan penggunaan kendaraan listrik yang berbasis energi domestik, murah dan ramah lingkungan.

“Untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik kita harus berkolaborasi. Hari ini menjadi salah satu tonggak sejarah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional serta membantu menyelamatkan keuangan negara akibat impor BBM yang terus meningkat,” ungkap dia.

Melalui paket kendaraan listrik dengan layanan home charging, para pembeli kendaraan listrik dari Hyundai, Nissan, Wuling, DFSK dan ATPM yang bekerja sama bisa lebih mudah dalam mendapatkan fasilitas kelistrikan. Para pelanggan tidak perlu lagi bingung untuk mengisi daya kendaraan listriknya, sebab home chargingnya sudah disediakan dalam satu paket bundling dengan pembelian mobil.

Petugas PLN akan datang ke rumah pelanggan untuk melakukan eksekusi penyesuaian daya yang dibutuhkan di rumah serta membantu pemasangan home charging secara gratis. Setelah itu, langsung disambungkan ke sistem PLN agar pelanggan dapat memantau penggunaan listrik untuk home charging di aplikasi PLN Mobile.

“Kerja sama ini juga meliputi integrasi sistem digital kami, join research dan pertukaran data. Kita bisa maksimalkan rencana strategis memasifkan kendaraan listrik ini untuk dikolaborasikan,” ujar Darmawan.

Tak hanya itu, PLN juga memberikan diskon 30 persen tarif listrik pada pengguna yang melakukan home charging antara pukul 22.00-05.00. Mengingat daya yang dibutuhkan home charging sekitar 7.700 watt, maka PLN memberikan kemudahan untuk pelanggan yang ingin tambah daya. Dengan Rp 150 ribu, daya bisa ditingkatkan menjadi 11 ribu Volt Ampere.

Sementara untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik saat sedang berkendara, lanjut Darmawan, PLN saat ini telah membangun 139 unit SPKLU yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini tentunya akan terus bertambah dengan gencarnya kolaborasi PLN bersama berbagai pihak.

PLN pun menyiagakan 35 ribu petugas pelayanan teknik di lapangan untuk memberikan pelayanan optimal kepada para pelanggan, termasuk para pemilik kendaraan listrik.

“Kami akan all out mendukung, karena mobil listrik itu mengisi dayanya dari PLN. Jadi setiap penjualan mobil listrik, saya yang terima kasih,” tuturnya.

Selain dengan 14 produsen kendaraan listrik, PLN juga menggandeng Grab Indonesia yang selama ini menjadi pemain utama dalam penyedia layanan transportasi publik berbasis listrik. Kerja sama antara PLN dan Grab Indonesia diperkuat pada kesepakatan kali ini untuk mempercepat penyediaan EV Charging Station yang bisa dimanfaatkan bersama baik PLN maupun Grab Indonesia.

“Kami siap mendukung pengoperasian 6.000 motor Grab dengan pasokan listrik yang andal,” terang dia.

Darmawan meyakini kolaborasi yang dilakukan ini bisa mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. “Selain untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, kerja sama industri manufaktur ini juga dapat menguntungkan kedua belah pihak. PLN mempunyai 82,3 juta pelanggan listrik yang bisa menjadi market baru bagi para industri kendaraan listrik,” tambah Darmawan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Priharto Dwinugroho mengapresiasi langkah PLN dalam meningkatkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Langkah kolaborasi dengan pemerintah, BUMN dan swasta sangat diperlukan untuk bisa mengakselerasi pencapaian target transisi energi.

Ia menegaskan pemerintah mendukung penuh keterlibatan swasta dengan mengeluarkan regulasi yang mempermudah pelaku usaha melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia.

“Kami mengapresiasi penuh PLN dan kami selaku pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi yang bisa meningkatkan minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Saat ini kami sedang menggodok aturan untuk bisa memudahkan PLN maupun swasta dalam memperbanyak SPKLU dan SPBKLU di Indonesia. Kami juga menyiapkan beragam insentif untuk bisa membuat investasi lebih kompetitif,” ujar Dwi.

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan PLN, sangat krusial untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Grab dengan PLN menjadi salah satu langkah nyata kami dalam mewujudkan misi untuk mencapai target netral karbon. Dengan penambahan jumlah SPBKLU di enam provinsi di pulau Jawa dan Bali, kami berharap adopsi kendaraan listrik juga akan semakin meningkat,” pungkas Neneng.

PLN terus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendorong tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai upaya transisi ke energi domestik dan bersih. []

Keuangan, Umum

Pegadaian Kembali Gelar Festival Pasar Senyum Rakyat di Denpasar

Jakarta, 23 Juli 2022 – Kemeriahan Festival Pasar Senyum Rakyat yang diinisiasi oleh tiga entitas Holding Ultra Mikro (UMi) yaitu BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali digelar. Kali ini Pasar Senyum Rakyat diselenggarakan di Lapangan Timur Renon kota Denpasar, Bali, Sabtu (23/07).

Festival ini dimeriahkan oleh para pelaku usaha yang terdiri dari 15 UMKM nasabah BRI, 15 UMKM Nasabah Pegadaian, 15 UMKM binaan PNM dan 5 UMKM binaan Dinas Koperasi Bali yang masing-masing menawarkan produk unggulan mereka dari mulai kuliner, fashion, hingga kerajinan tangan.

Selain itu, festival ini diharapkan juga memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha ultra mikro,  untuk mengenal dan mendapatkan ragam produk pembiayaan yang mudah dan terjangkau, hingga pemberdayaan peningkatan kapabilitas para pelaku usaha agar usaha mereka dapat tumbuh dan naik kelas.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengungkapkan bahwa Festival Senyum Rakyat ini merupakan bentuk konsistensi Perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha memperkenalkan produk-produk yang mereka jual, kepada masyarakat luas.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami, tidak hanya untuk membantu para pelaku usaha memperkenalkan produk mereka saja, tapi kami juga ingin memberikan sosialisasi dan literasi kepada para pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan murah, baik untuk mengembangkan bisnisnya atau memulai usaha baru,” jelas Eka.

Para pengunjung yang hadir juga bisa mengikuti seminar tentang bagaimana mengembangkan bisnis secara digital atau daring melalui aplikasi, hingga menikmati hiburan rakyat dan doorprize.

“Festival ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang hadir. Selain dapat membantu menggerakan perekonomian para pelaku usaha, pengunjung juga mendapat ilmu baru untuk memberanikan diri menjadi seorang pengusaha yang berdaya saing, melalui produk-produk pembiayaan yang bisa diakses melalui outlet SenyuM,” tambah Eka.

Kota Denpasar merupakan kota kedua penyelenggaraan Festival Pasar Senyum Rakyat setelah Cirebon, Jawa Barat. Seperti diberitakan sebelumnya, sentra layanan ultra mikro (SenyuM) merupakan spirit bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung para pelaku usaha mikro di indonesia untuk dapat berkembang, berkelanjutan dan memiliki daya saing.

Selain melalui produk pembiayaan gadai dan non gadai, Pegadaian juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah di 4,086 outlet di seluruh Indonesia. Adapun plafon pinjaman, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 10 juta, dengan biaya pengelolaan (mu’nah) sebesar 6 persen per tahun.

Keuangan, Mineral dan Tambang, Retail

Pendaftar Program Subsidi Tepat Sasaran Tembus Lebih dari 220 Ribu Kendaraan

Jakarta – Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) sangat mengapresiasi masyarakat yang telah mendukung Program Subsidi Tepat Sasaran dengan telah melakukan pendaftaran baik di booth pendaftaran di SPBU/lokasi yang ditentukan, website subsiditepat.mypertamina.id maupun melalui aplikasi MyPertamina.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan bahwa saat ini seluruh proses pendaftaran masih terus berlangsung, hingga 23 Juli kendaraan yang telah didaftarkan mencapai lebih dari 220 ribu unit. “Dari total ini, hampir 80% kendaraan yang didaftarkan adalah jenis kendaraan yang mengkonsumsi Pertalite, sisanya adalah pengguna Solar Subsidi,” tambah Irto.

Irto melanjutkan, masyarakat yang mendaftarkan kendaraannya pada Program Subsidi Tepat ini tidak hanya terbatas pada kota atau kabupaten yang memang secara resmi telah dibuka periode pendaftarannya, namun dari seluruh Provinsi di Indonesia. Melihat tingginya pendaftar dari seluruh wilayah, Pertamina Patra Niaga pada beberapa waktu lalu memang sudah memperluas wilayah pendaftaran hingga 50 Kota atau Kabupaten.

“Melihat dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga memang secara bertahap akan terus memperluas wilayah Program Subsidi Tepat. Perluasan ini tentu dibarengi dengan evaluasi, bagaimana kesiapan sistem serta kesiapan di lapangan dalam menentukan wilayah mana yang akan menjalankan Program Subsidi Tepat,” terangnya.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan kendaraannya, Pertamina Patra Niaga juga terus memastikan kesiapan dilapangan dalam bentuk booth pendaftaran langsung. Booth pendaftaran langsung ini untuk membantu dan mempermudah akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran, datang langsung dan akan dibantu pengisian data serta dokumen pendukungnya.

“Jadi tak perlu khawatir, booth pendaftaran langsung akan tetap disediakan untuk mempermudah masyarakat yang tidak memiliki handphone atau akses internet. Bagi yang punya, bisa langsung ke website subsiditepat.mypertamina.id atau melalui menu Subsidi Tepat di Aplikasi MyPertamina. Tinggal isi dan upload dokumen yang diperlukan,” tambah Irto.

Pertamina juga mengingatkan kepada masyarakat saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka. Pembelian Pertalite dan Solar Subsidi saat ini juga masih seperti biasa dan belum ada pembatasan. Kedepan, Program Subsidi Tepat Sasaran ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.

Keuangan, Retail

PLN Sukses Konversi 1.000 Kompor LPG ke Kompor Induksi

Surakarta, 21 Juli 2022 – PT PLN (Persero) sukses merealisasikan pilot project konversi kompor LPG ke kompor induksi di Surakarta. Sebanyak 1.000 kompor LPG punya masyarakat berhasil dikonversi ke kompor induksi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan konversi kompor ini dilakukan PLN untuk bisa menekan ketergantungan impor LPG yang tiap tahunnya terus bengkak. Menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah yang biasanya mengkonsumsi LPG bersubsidi, dengan langkah konversi ini PLN sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi beban subsidi di APBN.

“Konversi kompor ini sudah menjadi amanat Presiden RI Joko Widodo. Melalui langkah ini bisa menghemat APBN dan memperbaiki neraca keuangan negara,” ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan, pilot project konversi kompor yang dijalankan PLN di Solo ini menyasar 1.018 pelanggan, yang terdiri dari 542 pelanggan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 458 pelanggan Non DTKS dan 18 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Seluruh pelanggan yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini telah mendapatkan bantuan berupa kompor induksi beserta alat masaknya dan mereka juga diedukasi oleh petugas kami terkait cara menggunakannya. Kami berharap masyarakat dapat menggunakan kompor induksi ini untuk memasak dengan lebih nyaman dan lebih cepat,” ujar Darmawan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengapresiasi langkah cepat PLN dalam merealisasikan konversi kompor LPG ke kompor induksi ini. Ia menilai, program ini merupakan wujud kontribusi PLN dalam menjalankan program pemerintah untuk mengurangi impor gas LPG.

“Kita harus turut mendukung dan mensukseskan program pemerintah konversi kompor LPG ke kompor induksi. Karena dengan ini PLN turut ambil bagian dalam peralihan penggunaan energi impor menjadi energi dalam negeri dengan mengurangi impor gas LPG,” ujar Jisman.

Wartini, salah satu penerima manfaat di Kelurahan Gilingan menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan.

“Terima kasih kami sudah diberi bantuan kompor induksi. Tadi sudah nyoba cara menggunakannya, ternyata mudah. Itu masak telor tadi lebih cepat,” ujarnya.

Dalam program ini PLN bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) terkait penyesuaian data KPM. Ada 41 kelurahan di Kota Solo yang telah menerima sosialisasi program konversi kompor LPG ke kompor induksi.

Hingga pertengahan bulan Juli 2022, Kota Solo telah berhasil memenuhi target untuk menyalurkan kompor induksi pada 1000 Keluarga Penerima Manfaat dengan golongan daya listrik 450 VA dan 900 VA.

Keuangan

Rilis Kinerja Semester I/2022 Pegadaian Catat Kenaikan Laba Bersih 36,15%

Jakarta, 21 Juli 2022 – PT Pegadaian merilis Laporan Keuangan Semester I tahun 2022. Tercatat Laba Bersih Perusahaan dari Rp 1,30 triliun pada semester I/2021 menjadi Rp 1,77 triliun pada semester I/2022 meningkat 36,15%.

Laba tersebut disokong oleh Pendapatan Usaha Perusahaan mengalami kenaikan sebesar secara Year on Year (YoY) dari Rp 10,44 triliun per 30 Juni 2021 menjadi Rp 10,86 triliun per 30 Juni 2022. Sementara aset Pegadaian secara Year on Year (YoY) tercatat sebesar Rp 67,8 triliun naik menjadi Rp 68,4 triliun.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah yang tetap loyal menggunakan produk Pegadaian hingga saat ini. Selain itu, Damar juga mengapresiasi para karyawan yang telah bekerja keras, sehingga kinerja perusahaan dapat tumbuh positif

“Saya sangat bersyukur atas pencapaian kinerja perusahaan yang positif di semester tahun semester I tahun ini. Tentu pencapaian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan nasabah setia Pegadaian dan seluruh Insan Pegadaian yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Perusahaan,” ujar Damar.

Pertumbuhan kinerja perusahaan yang semakin baik, turut didorong oleh peningkatan jumlah nasabah Pegadaian sebesar 11,11% dari 18 juta orang pada Juni 2021 menjadi 20 juta orang pada Juni 2022.

“Insha Allah, pencapaian kinerja positif yang berhasil diraih oleh perusahaan saat ini, akan menjadi motivasi bagi seluruh Insan Pegadaian untuk terus mencatatkan kinerja lebih baik lagi di masa mendatang. Kami juga berkomitmen untuk terus melanjutkan program transformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi digital,” tambah Damar.

Lebih lanjut Damar menyatakan bahwa di masyarakat kegiatan perekonomian relatif tumbuh. Hal ini ditandai dengan naiknya Outstanding pinjaman tumbuh 5,13% dari Rp 52,42 triliun pada Juni 2021 menjadi Rp 55,11 triliun di Juni 2022.

Damar juga menyatakan, melalui Holding Ultra Mikro, tiga entitas yaitu BRI, Pegadaian dan PNM juga semakin memperluas jangkauan co-location sentra layanan ultra mikro ‘SenyuM’ di sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini, tercatat terdapat lebih dari 600 outlet SenyuM yang siap melayani para pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah, murah, cepat dan aman.

Pegadaian juga secara serentak mulai semester II/2022 ini menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah di 4.086 outlet di seluruh Indonesia. Plafon pinjaman yang diberikan mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 10 juta/nasabah. Biaya pengelolaan (mu’nah) yang dikenakan cukup murah yakni sebesar 6 persen pertahun.

Keuangan, Umum

DJP GALI POTENSI, SIMAK CARANYA

Jakarta, 22 Juli 2022 – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan penerimaan dari semua subjek pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

“Hal ini untuk merespon adanya pertanyaan dari masyarakat terkait bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggali potensi penerimaan pajak,” ujarnya.

Selama ini, pemerintah dalam hal ini DJP terus memperbaiki sistem administrasi serta kepastian regulasinya untuk memperluas basis data perpajakan. Pemerintah telah memiliki kewenangan untuk meminta data keuangan berupa laporan keuangan, bukti, maupun keterangan dari lembaga jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, perasuransian, atau jasa keuangan lainnya berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, yang data tersebut secara rutin diterima oleh DJP setiap bulan April. 69 Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya juga mengirim data terkait perpajakan secara berkala kepada DJP yang diterima setiap bulan, setiap semester atau setiap tahun tergantung dari jenis datanya. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam pertukaran data otomatis (AEOI) dengan banyak yurisdiksi di dunia, tercatat saat ini sudah ada 113 yurisdiksi partisipan (inbound), dan 95 yurisdiki tujuan pelaporan (outbound) yang diterima setiap bulan September.

Berdasarkan data yang bersumber sebagaimana disampaikan di atas, DJP melakukan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengujian baik formal maupun material terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan juga melakukan pengawasan termasuk pengawasan berbasis kewilayahan. Kegiatan pengujian kepatuhan dan pengawasan dilaksanakan terkait dengan pemungutan pajak di Indonesia yang didasarkan pada Self-Assessment System, di mana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Apabila berdasarkan pelaksanan tugas dan fungsi tersebut terdapat ketidaksesuaian antara data yang diperoleh DJP dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan maka akan ditindaklanjuti dengan surat imbauan atau permintaan penjelasan/klarifikasi, yang kemudian dapat berlanjut sampai dengan kegiatan pengujian kepatuhan berupa pemeriksaan. Apabila data yang diperoleh menyatakan belum memiliki sistematis. Kami punya prosedur bernama pemeriksaan atas Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP),” tegasnya.

Atas Wajib Pajak yang selama ini belum seluruhnya melaporkan harta dalam SPT Tahunan tahun 2020, DJP belum lama ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya secara sukarela melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kesempatan ini diberikan secara terbuka, transparan dan adil kepada semua Wajib Pajak sebelum DJP menjalankan Undang-Undang pajak secara konsisten, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk gotong royong membangun Indonesia. Selain imbauan secara terbuka, DJP juga mengirimkan imbauan mengikuti PPS kepada Wajib Pajak yang didasarkan hasil analisis yang menyatakan adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dalam SPT dengan data yang diterima DJP dari pihak ketiga.

Terbaru, pemerintah sudah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. Dengan implementasi NIK sebagai NPWP, semua yang ber-NIK otomatis masuk di dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Untuk Wajib Pajak badan, kemungkinan untuk tidak terdaftar dalam administrasi DJP juga semakin kecil karena DJP bekerja sama dengan 28 Kementerian/Lembaga dan 542 Pemerintah Daerah telah menerapkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), sehingga izin untuk berusaha hanya akan dapat diterbitkan apabila sudah memiliki NPWP.

Namun, sesuai ketentuan Pasal 34 UU KUP, setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, sehingga kegiatan pengawasan dan pengujian kepatuhan pada Wajib Pajak tidak dapat dipublikasikan

“Dengan berbagai milestone Reformasi Perpajakan yang sudah diterapkan di DJP, maka langkah pengawasan DJP akan semakin efektif karena didukung basis data yang sudah sangat lengkap, walaupun belum sempurna, namun terus ditingkatkan. Sehingga, bila ada Wajib Pajak yang tidak patuh, atau jika ada yang tidak mendaftar sebagai Wajib Pajak, cepat atau lambat pasti akan diketahui dan akan menghadapi risiko ketidakpatuhan dimulai dengan imbauan sampai penegakan hukum pajak,” pungkasnya.

 

Retail, Umum

ROKOK ELEKTRONIK: BAJU BARU BISNIS ADIKTIF Sebuah Kajian Kaum Muda Indonesia

Jakarta, 20 Juli 2022 – Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC), koalisi 43 organisasi kaum muda dari 29 kota/kabupaten di Indonesia, membentuk Youth Led Activity sebagai upaya pelibatan kaum muda yang bermakna dalam mengkaji rokok elektronik dan mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang tegas untuk mengatur rokok elektronik sebagai upaya mencegah peningkatan korban ganda produk baru bisnis adiktif.

Belum selesai dunia menghadapi ancaman epidemi tembakau rokok konvensional, kini ancaman baru yaitu rokok elektronik sebagai produk baru adiktif tembakau telah hadir di masyarakat. Di Indonesia berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey (2021) jumlah pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas meningkat dari 0,3% (480 ribu) pada tahun 2011 menjadi 3,0% (6,6 juta) pada tahun 2021 dan sebanyak 2.8% adalah berusia muda dan berprofesi sebagai pelajar.

Ada sejumlah faktor yang berpotensi memicu lonjakan pengguna rokok elektronik. Diantaranya adalah gencarnya iklan rokok elektronik khususnya di media sosial dan kemudahan membeli rokok elektronik, baik di kedai rokok elektronik, mall, minimarket, hingga penjualan secara daring. Selain itu, narasi yang dibuat produsen bahwa rokok elektronik membantu berhenti merokok dan jauh lebih sehat dibandingkan rokok konvensional, menggoda orang, termasuk remaja, untuk mencoba mengonsumsi rokok elektronik

Padahal kenyataannya, menurut Oktavian Denta Eko Antoro atau yang disapa Denta, Departemen Penelitian dan Pengembangan IYCTC, rokok elektronik tidak lebih aman dari rokok konvensional karena keduanya memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan dan juga mengancam lingkungan. “Bahkan rokok elektronik juga menjadi barang yang digunakan untuk melengkapi rokok konvensional sehingga muncul pengguna ganda (dual user)” tambah Denta.

Jordan Vegard Ahar, tim studi kasus Youth Led Activity IYCTC juga menambahkan bahwa “Berdasarkan hasil studi kasus dilapangan menunjukkan bahwa responden yang berusia dibawah 18 tahun sebagian besar dilarang dan tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengkonsumsi rokok elektronik sehingga mereka membeli dan mengonsumsinya secara sembunyi-sembunyi dan atau diluar rumah” ucapnya. Nyatanya, anak-anak bisa membeli produk rokok elektronik secara bebas di media online. Hal tersebut lantaran saat ini iklan dan promosi rokok elektronik sangat masif di berbagai platform media sosial dan tak jarang dilakukan oleh influencer hingga menjadi daya tarik masyarakat membeli dan menjadikan produk ini normal.

Ir. Agustina Erni, M.Sc Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian PPPA menambahkan bahwa “Dari data tadi menunjukkan ternyata rokok elektronik bukan cara untuk menyetop karena banyak juga pemula yang mulai dari rokok elektronik. Berarti dia berfikir kalau mau belajar dari rokok elektronik aja dulu biar dampaknya nggak gede. Nah ada miss informasi ini” ucapnya.

Drg. Agus Suprapto, M.Kes Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK mengatakan bahwa “Kemenko PMK bersama Kemenkes, Kemen PPPA, BKKBN, Kominfo berupaya keras mendorong proses penyelesaian revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung zat adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, dimana substansi Revisi PP 109/2012 ini mengatur perbesaran Peringatan Kesehatan Bergambar (Picture Health Warning-PHW), pengaturan rokok elektronik, penjualan rokok batangan, pelarangan iklan, dan penguatan pengawasan” ucapnya.

Rinaldi Nur Ibrahim, Youth Ranger Indonesia berpendapat bahwa “Saya sepakat bahwa memang perlu adanya peraturan dari pemerintah untuk membatasi masyarakat dan anak-anak muda agar mereka tidak merasa bahwa rokok elektronik adalah sesuatu yang normal. Saya melihat sendiri itu dari datanya, Indonesia memang belum terlalu masif untuk mengatur Iklan, Promosi dan Sponsor rokok elektronik sehingga bisa berpotensi untuk meningkatkan penggunaan rokok elektronik oleh anak muda” ucapnya.

Sarno, SST., M.Sc. M. Buss, Ak. CA Analis Kebijakan Ahli Madya, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI mengatakan bahwa “Dari sisi kami lebih cenderung bagaimana dengan adanya pengaturan sehingga kita bisa mengendalikan konsumsi rokok agar mencapai derajat kesehatan generasi muda” ucapnya.

Sakri Sabatmaja, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan, Masyarakat Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa “Rokok elektronik sudah di atur dalam revisi PP 109/2012, saat ini Kemenkes dan beberapa lembaga terkait sedang akan melakukan roadshow ke kementerian antar lembaga sebagai salah satu syarat izin prakarsa. Setelah itu kami akan melakukan uji publik” ucapnya.

Erlinda, M.Pd., Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa “Presiden telah mengarahkan seluruh kementerian lembaga untuk mengawal dan menjaga SDM unggul salah satunya melalui kesehatan yang indikatornya adalah menjaga agar anak bangsa tidak terpapar dengan zat adiktif dari rokok konvensional dan rokok elektronik. Kita sangat komitmen dan mendorong untuk adanya regulasi tentang rokok elektronik melalui revisi PP 109/2012” ucapnya.

Dalam hasil kajian IYCTC diketahui sudah ada 40 negara melarang rokok elektronik (vape) mulai dari impor, penjualan e-cig (produknya) dan e-liquid, serta penggunaannya. Diantaranya adalah dari negara ASEAN yaitu Thailand, Singapura, Laos, dan Timor Leste. Sementara lainnya ada 65 negara membuat peraturan pembatasan rokok elektronik diantaranya Brunei Darussalam dan Philipina (totallywicked-eliqued.co.uk., 2021). Tersisa tiga negara di Asia Tenggara salah satunya Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki regulasi terkait rokok elektronik.

Rama Tantra, Sekretaris Jenderal IYCTC menambahkan bahwa “Indonesia kembali lagi tertinggal dalam upaya pencegahan korban zat adiktif. Belum lagi masalah rokok konvensional tertangani, sekarang menjamur pesat rokok elektronik. Sebetulnya di 2015, Mendag Gobel sudah akan melarang peredaran rokok elektronik, tetapi tiba-tiba di 2016 rokok elektronik dikenakan cukai, yang berarti sudah dilegalkan dan tidak dapat dilarang penjualannya. Ini suatu kemunduran yang fatal. Saat ini sangat bebas diperjual-belikan, dipromosikan dan dikonsumsi oleh kaum muda, tidak ada peraturan untuk mengendalikan. Sungguh keadaan yang memprihatinkan,” ucapnya.

Oleh karena itu, harus ada regulasi yang tegas untuk mengatur rokok elektronik mulai dari peredaran, penjualan, dan larangan promosi sangat penting sebagai upaya mencegah peningkatan korban konsumsi ganda produk zat adiktif tembakau di Indonesia. []

Keuangan, Teknologi

SIMAK FORMAT NPWP BARU BERIKUT INI!

Jakarta, 20 Juli 2022 – Setelah resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari Selasa (19/7), mari simak format baru Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku mulai tanggal 14 Juli 2022.

Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022, format NPWP baru ada tiga. Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 (enam belas) digit. Ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.

Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas, salah satunya untuk dapat login ke aplikasi pajak.go.id.

“Baru mulai 1 Januari 2024, di mana Coretax sudah beroperasi, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh, baik seluruh layanan DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP,” ucap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.

Selengkapnya, untuk wajib pajak yang saat ini sudah memiliki NPWP, bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK sudah langsung berfungsi sebagai NPWP format baru. Namun, ada kemungkinan NIK wajib pajak berstatus belum valid karena data wajib pajak belum padan dengan data kependudukan, misalnya alamat tempat tinggal yang berbeda dengan data kependudukan. Kalau begitu, DJP akan melakukan klarifikasi bagi NIK yang statusnya belum valid melalui DJP Online, e-mail, kring pajak dan/atau saluran lainnya. Bagi wajib pajak selain orang pribadi, tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP lama atau format 15 digit, sementara bagi wajib pajak cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha oleh DJP.

Sedangkan untuk wajib pajak yang saat ini belum memiliki NPWP, berlaku ketentuan berikut, pertama, bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, NIK-nya akan diaktivasi sebagai NPWP melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan, dan tetap diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Kedua, bagi wajib pajak badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi selain penduduk diberikan NPWP dengan format 16 digit melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri atau secara jabatan. Ketiga, bagi wajib pajak cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dan tetap diberikan NPWP format 15 digit yang bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.

“Ketentuan teknis selengkapnya seperti bagaimana prosedur permohonan aktivasi NIK saat ini sedang dalam tahap penyusunan di internal DJP dan akan segera diterbitkan,” kata Neil. Wajib pajak bisa mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan, termasuk salinan PMK- 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah di laman landas www.pajak.go.id.

Hasil Bumi, Mineral dan Tambang

IGS Perkuat Peran dalam Pengembangan Gas dan LNG di Tengah Tantangan Dekarbonisasi

NUSA DUA- Indonesian Gas Society (IGS) berupaya keras untuk memperkuat perannya sebagai kendaraan guna menciptakan masa depan pengembangan gas dan liquefied natural gas (LNG) terhadap tantangan dekarbonsisasi saat ini. Sehingga, komunitas pelaku bisnis di sektor gas ini tidak membatasi diri untuk hanya fokus pada gas dan LNG.

“Semua sumber daya kita saling berhubungan dan jalur untuk mencapai nett zero, target kami bervariasi melalui penggabungan gas dengan teknologi carbon capture,” ujar Aris Mulya Azof, Chairman Indonesian Gas Society saat memberikan sambutan pada 3rd IndoPACIFIC LNG Summit 2022 bertema “Adapting to the New Energy World; De Carbonization a Driving Force” di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (19/7/2022).

Konferensi yang akan berlangsung selama dua hari yang diikuti sekitar 150 pelaku bisnis di sektor gas ini dibuka oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan dihadiri antara lain oleh Anggota Dewan Energi Nasional, Satya W Yudha, dan Staf Khusus Menteri ESDM, Nanang Untung. Pada hari pertama tampil pembicara antara lain Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE Luh Nyoman Puspa Dewi, Direktur Utama PT PLN Gas & Geothermal M Riza Affiandi, perwakilan dari Tokyo Gas, Rystad Energy, Mc Kinsey, dan Kyushu Electric.

Aris mengungkapkan, sejak 2014 IGS telah memfasilitasi kolaborasi penting antara pemangku kepentingan energi publik dan swasta di Indonesia. Hal ini memungkinkan transfer pengetahuan dan mengembangkan strategi kerjasama untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa kita.

Dalam banyak konferensi iklim internasional, lanjut Aris, diketahui bahwa peralihan batubara ke gas dan dukungan gas untuk energi terbarukan adalah dua hal utama topik transisi energi, terutama di Asia. Gas dan LNG adalah sumber energi yang akan memainkan peran penting peran selama tahun-tahun awal transisi energi. “Gas alam adalah bahan bakar fosil terbersih dan paling fleksibel. Ini kemungkinan menjadi bahan bakar fosil terakhir yang digantikan oleh energi terbarukan dalam beberapa dekade,” ujarnya.

Menurut Aris, penggunaan gas sebagai transisi ke pengembangan secara masif energi terbarukan adalah sangat realistis karena harganya relatif lebih murah, lebih andal, dan lebih fleksibel sehingga memungkinkan Indonesia untuk secara bertahap mencapai pasokan energi nol karbon yang layak secara komersial. “Kami percaya bahwa pengembangan bersama proyek gas dan energi terbarukan akan mempercepat energi transisi dan membawa efek pengganda teknologi dan ekonomi pada skala global,” ujarnya.

Aris menyebutkan, saat ini yang diperlukan adalah pengembangan teknologi baru untuk memenuhi permintaan energi jangka pendek. Dalam jangka panjang mencari solusi yang tepat untuk mencapai ketahanan dan keterjangkauan energi, sekaligus membangun peta jalan perubahan yang berarti untuk meningkatkan kapasitas elektrifikasi sambil mencapai target pengurangan emisi. “Ini adalah tantangan besar namun unik, apalagi kita menjadi tuan rumah Presidensi G20, salah satu agendanya adalah energi,” ujarnya.

Gubernur Wayan Koster mengapresiasi IGS yang menjadikan Bali sebagai tempat pelaksanaan The 3rd IndoPacific LNG 2022. Kehadiran Wayan Koster menjadi penegas bahwa Bali yang sedang dipimpinnya dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Visi tersebut melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan memberikan keberpihakan terhadap pelestarian ekosistem sumber daya alam Pulau Dewata yang diwujudkan berupa keluarnya Pergub Bali No 97/ 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai; Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih; dan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Kami ingin udara Bali jadi bersih, terbebas dari polusi serta mempercepat realisasi target Pemerintah Indonesia di dalam mewujudkan EBT sebesar 25% pada 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional,” ujarnya. []