Category Archives: Mineral dan Tambang

Hasil Bumi, Mineral dan Tambang, Umum

Jelang Setahun Alih Kelola WK Rokan, PHR Buktikan Berhasil Bor 350 Sumur

PEKANBARU – Menjelang satu tahun pasca alih kelola Wilayah Kerja (WK) Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus membuktikan kemampuannya mempertahankan tingkat produksi melalui kegiatan operasi yang masif dan agresif. PHR berhasil mempertahankan tingkat produksi yang kini mencapai rata-rata 161 MBOPD, sebuah hasil yang baik dibandingkan 142 MBOPD jika perusahaan tidak melakukan pengeboran yang masif dan agresif. Keberhasilan ini merupakan kolaborasi berbagai pihak, baik internal perusahaan, mitra kerja maupun pihak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Sejak hari pertama alih kelola pada 9 Agustus 2021, PHR yang merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina ini telah berhasil melaksanakan pengeboran sumur baru sejumlah 350 sumur, atau rata-rata lebih dari satu sumur per hari. Pengeboran ini adalah bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional dan target-terget yang telah ditetapkan.

”Kontribusi dari sumur-sumur pengembangan mampu mempertahankan tingkat produksi dan menunjukkan operasi yang optimal, sehingga WK Rokan tetap menduduki posisi sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia, dengan kontribusi 24% produksi minyak nasional,” ungkap Dirut PHR, Jaffee A. Suardin.

Hingga saat ini, PHR telah mengoperasikan 19 rig pengeboran dan 33 rig workover/well service (WOWS). WK Rokan menyumbangkan sepertiga total produksi minyak Pertamina atau hampir seperempat produksi nasional. Seluruh hasil lifting WK Rokan dimanfaatkan untuk konsumsi kilang domestik Pertamina.

Dibutuhkan proses yang komprehensif untuk melakukan pengeboran setiap sumur, mulai dari tahap perencanaan, perizinan, pengadaan barang-jasa pendukung, persiapan lokasi hingga pelaksanaan pengeboran sumur minyak membutuhkan waktu setidaknya enam bulan. Rangkaian tahapan pekerjaan yang sedemikian rupa memerlukan kolaborasi yang kuat dan keahlian SDM dari lintas fungsi PHR. Ini adalah hasil kerjasama ratusan hingga ribuan pegawai dan mitra kerja PHR yang saling bahu membahu untuk mencapai kinerja yang selamat, andal, dan lancar. []

Keuangan, Mineral dan Tambang, Umum

LANTIK PEJABAT PENGAWAS, DIRJEN TEKANKAN INI!

Jakarta, 8 Juli 2022 – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo melantik 1.175 Pejabat Pengawas secara luring dan daring di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti hari ini, Jumat (8/7).

“Saya Direktur Jenderal Pajak dengan ini secara resmi melantik Saudara pada jabatan yang bersangkutan. Saya percaya bahwa Saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” demikian bunyi penggalan naskah pelantikan yang dibacakan oleh Suryo.

Suryo lantas menguatkan pegawai yang harus bertugas jauh dari tempat kerjanya saat ini dan berharap seluruh pegawai tetap dapat merasakan keputusan yang lebih berkeadilan.

“Mutasi, promosi, dan rotasi adalah sebuah keniscayaan di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang dilakukan dengan penuh pertimbangan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas organisasi dan tidak bisa dihindari. Apalagi jika teman-teman semua melihat dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki sekian banyak kantor yang harus diisi oleh pegawai DJP. Namun, kami juga selalu berpikir bagaimana membuat mutasi dan promosi dapat dirasakan lebih berkeadilan,” kata Suryo dalam sambutannya.
Mutasi adalah bagian dari Reformasi Perpajakan. Reformasi tidak hanya tentang reformasi administrasi, tapi juga reformasi sumber daya manusia (SDM) yaitu tentang menjaga struktur kepegawaian yang ada di DJP. Pola mutasi akan terus dikalibrasi karena ke depan akan dilakukan sistem fungsionalisasi. Fungsi administrasi akan dijalankan oleh sistem, sedangkan SDM akan diarahkan pada fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang bekerja di dalam sistem.

Suryo mengingatkan baik kepada pegawai yang dilantik hari ini maupun seluruh pegawai agar mengisi sistem informasi keuangan dan kepegawaian dengan benar agar dapat merepresentasikan diri masing-masing. Hal tersebut berguna sebagai penentu kebijakan untuk pegawai ke depannya, di mana tugas dan jabatan akan ditentukan dan dicocokan dengan komptensi masing-masing pegawai.

Sebagai pimpinan unit terkecil di DJP, Suryo meminta para Pejabat Pengawas untuk menjadikan dirinya sebagai contoh atau role model dalam segala hal baik. Dalam Reformasi Perpajakan, Kepala Seksi, Supervisor, maupun pimpinan unit terkecil lainnya adalah salah satu change agent yang akan menjadi leader perubahan di DJP. Untuk itu, diharap para Pejabat Pengawas bisa menjaga integritas dan menjaga diri dari perbuatan tercela.

Dalam kesempatan ini juga, terkait pegawai tugas belajar yang ditempatkan di tempat yang tidak diharapkan, misalnya di Kantor Wilayah (Kanwil), Suryo mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan atau tujuan. Justru DJP ingin memanfaatkan pemahaman dan pemikiran mereka yang lebih untuk kebaikan institusi.

“Ceritakan kepada kami yang ada di Kantor Pusat, bagaimana modus operandi yang sebaiknya kita jalankan. Saya mau Anda menjadi motor yang menggerakkan Kanwilnya, ke mana DJP ini akan kita bawa. Hal ini mengingat tax ratio kita yang masih perlu ditingkatkan,” katanya.

Terakhir, tak lupa Suryo mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pegawai DJP atas selesainya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di bulan Juni lalu dengan hasil yang sesuai diharapkan.
Wajib pajak dapat membarui informasi seputar perpajakan di laman landas. www.pajak.go.id.
#PajakKuatIndonesiaMaju

Mineral dan Tambang, Teknologi, Umum

Percepat Transisi Energi di RI, PLN Ajak Negara-negara G20 Berkolaborasi

Bali, 14 Juli 2022 – PT PLN (Persero) mengajak semua pihak termasuk negara anggota G20 untuk bisa berkolaborasi dalam penurunan emisi karbon demi mencapai target Carbon Neutral pada 2060.

Dalam Road to G20 Dialogue “The Global Blended Finance Alliance for MSMEs and Energy Transition” yang digelar oleh Yayasan Tri Hita Karana, PLN pun menegaskan perannya dalam transisi energi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dunia tidak perlu ragu atas komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia sudah menjalankan roadmap penurunan emisi karbon.

Namun, kata Luhut Indonesia upaya tersebut perlu dukungan negara lain untuk bisa mencapai hal ini. Belajar dari pemulihan ekonomi global dari Pandemi Covid-19, kolaborasi yang sama mestinya juga diterapkan dalam target pengurangan emisi.

“Kami membutuhkan kolaborasi yang konkret, tidak hanya kerja sama dari sisi pendanaan tetapi juga sharing teknologi dan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang semuanya sejalan dengan cita-cita global dalam penurunan emisi,” ujar Luhut.

Pada kesempatan tersebut, Luhut pun menyampaikan dukungan terhadap PLN sebagai ujung tombak transisi energi di Tanah Air. Ia juga mendorong negara-negara G20 ikut terlibat dalam suksesnya program transisi energi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN menunjukkan komitmen dalam mencapai target Carbon Neutral 2060 dengan berbagai program. Saat ini PLN telah menjalankan transisi energi dengan membangun pembangkit energi baru terbarukan. Secara bertahap PLN juga mempensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, PLN bakal membangun pembangkit EBT sebesar sekitar 51,6 persen dari target penambahan pembangkit baru.

“Kami sadar ini semua belum cukup. PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama,” ujar Darmawan.

Ia menegaskan PLN membutuhkan dukungan melalui pembiayaan berbunga rendah, kerangka kebijakan, dan kolaborasi proyek. PLN membutuhkan investasi hingga USD 500 miliar untuk bisa menjalankan proyek transisi energi.

“Karena seluruh upaya kami juga akan bedampak langsung pada dunia. Misalkan saja, emisi karbon yang dihasilkan di Bali saja juga akan berdampak pada Eropa dan Jepang. Sehingga upaya kami dalam menurunkan emisi yang akan berdampak langsung pada dunia ini perlu dukungan,” tegas Darmawan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menjelaskan dalam menjalankan transisi energi Indonesia mempunyai PLN sebagai pemain utama. Berbagai upaya penurunan emisi karbon dilakukan oleh PLN, mulai dari penurunan emisi dari sektor pembangkit listrik, hingga mendorong masyarakat terlibat aktif dalam penggunaan energi berbasis listrik dalam kehidupan sehari hari. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan ketergantungan pada energi berbasis fosil.

“PLN merupakan salah satu pemain kunci dalam transisi energi. PLN perlu dukungan kolaborasi semua pihak agar program transisi energi yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik,” ujar Luky.

Luky menjelaskan Pemerintah Indonesia sangat terbuka atas skema kerja sama energi bersih untuk mencapai target pengurangan emisi global. Indonesia mendorong adanya skema Blended Finance yang mampu menjadi win-win solution dari sisi investasi.

“ Blended Finance jadi salah satu cara untuk solusi pendanaan transisi energi. Saya yakin semua negara ingin mencapai cita-cita ini. Maka perlu kerja sama untuk bisa mencapai hal tersebut,” ujar Luky.

Blended finance dimaksudkan untuk menemukan skema pembiayaan yang optimal dengan mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan atau pembiayaan dalam satu proyek seperti dari anggaran pemerintah, pihak swasta dan donor.

Asian Development Bank (ADB) pun mengajak semua pihak untuk bisa membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi karbon ini. ADB yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek energi bersih mengaku tak lagi ragu atas komitmen Indonesia.

“Kami sudah sejak lama membantu Indonesia dalam proyek energi bersih. Kami tentu saja akan selalu mendukung Indonesia. Kami mengajak semua pihak mempunyai semangat yang sama untuk menjawab kebutuhan Indonesia,” ujar Vice President for East Asia, Asian Development Bank, Ahmed Saeed.

Komitmen ADB terwujud dalam pembiayaan proyek kelistrikan PLN sebesar USD 600 juta yang sudah disepakati Mei 2022 silam. Pembiayaan dari ADB ini dimanfaatkan oleh PLN untuk memperkuat jaringan transmisi di Indonesia dan juga pembangunan pembangkit berbasis EBT.

Hasil Bumi, Mineral dan Tambang, Teknologi

Karbon Biru Jadi Strategi Mitigasi Bencana di Indonesia

JAKARTA (27/6) – Indonesia tengah mempersiapkan implementasi karbon biru (blue carbon) guna mengurangi risiko bencana yang diakibatkan dari perubahan iklim. Indonesia sangat meyakini bahwa sangat penting untuk menciptakan laut yang sehat, aman, dan produktif untuk kesejahteraan bangsa melalui kebijakan pengembangan karbon biru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menegaskan bahwa ada tiga strategi yang saat ini menjadi fokus Indonesia. Pertama, perluasan zona larang tangkap dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, peningkatan efektivitas kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan konservasi laut. Kedua, penguatan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan stok karbon biru. Ketiga, memperkuat sinergi pengelolaan karbon biru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal ini disampaikan Victor pada Global Coalition for Blue Carbon (GCBC) yang merupakan agenda khusus dalam rangkaian konferensi kelautan dunia The 2nd Oceans Conference (UNOC) di Lisbon, Portugal pada Minggu (26/4). Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia kini resmi bergabung dalam Global Coalition for Blue Carbon (GCBC) yang digagas oleh Perancis, Kolombia dan Kosta Rika.

Victor juga menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik seruan Perancis untuk bergabung bersama Global Coalition for Blue Carbon atau GCBC dan mendukung koalisi sebagai upaya global untuk mengelola ekosistem laut dan pesisir.

“Karbon biru, sebagai salah satu jasa ekosistem pesisir, berperan penting dalam implementasi kebijakan ekonomi biru. Secara nasional, melalui terbitnya Peraturan Pemerintah, laut atau karbon biru telah dipromosikan sebagai sektor baru yang akan berkontribusi pada Indonesia’s 2nd Nationally Determined Contribution (2nd NDC) tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Indonesia mempersiapkan kondisi yang memungkinkan untuk implementasi karbon biru,” ujar Victor.

Perancis melalui Kementerian Luar Negeri telah mengundang Indonesia untuk mendukung deklarasi bersama pembentukan Global Coalition for Blue Carbon (GCBC). Perancis bersama Kolombia dan Kosta Rika telah memutuskan membentuk GCBC. Negara-negara yang akan bergabung di dalam koalisi ini diundang untuk menyampaikan dukungan secara resmi disela-sela UNOC 2.

Victor menambahkan, Indonesia meyakini GCBC berpeluang menjadi wadah kerja sama dan kolaborasi dalam pengelolaan ekosistem karbon biru, khususnya peran ekosistem dalam meningkatkan dorongan global untuk mencapai target mitigasi perubahan iklim, serta perannya dalam mengurangi risiko bencana.

“Namun demikian, Indonesia memiliki beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, seperti bentuk organisasi GCBC, mekanisme keanggotaan, konsekuensi keuangan bagi negara peserta, status hukum perjanjian yang dibuat dalam koalisi dan mekanisme untuk mengenali dan menghubungkan target pencapaian koalisi dengan kondisi dan target nasional masing-masing negara anggota,” pungkasnya.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mewujudkan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi melalui penerapan ekonomi biru.

Keuangan, Konstruksi, Mineral dan Tambang, Umum

Kebut Transisi Energi, Pertamina Groundbreaking PLTS 2,25 MWp Kilang Plaju

Plaju – Pertamina melakukan groundbreaking proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga Surya (PLTS) di Kilang Plaju sebesar 2,25 MWp pada Senin (13/6) yang akan menyuplai listrik ke Gedung kantor serta perumahan secara off-grid melalui aliran internal Kilang Plaju.

Acara groundbreaking secara seremonial dilakukan oleh Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Mulyono yang didampingi oleh Chief Executive Officer Pertamina NRE Dannif Danusaputro, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina NRE Fadli Rahman, dan Direktur Sumber Daya Manusia & Penunjang Bisnis PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Isnanto Nugroho, yang mewakili Direktur Utama PT KPI.

Pertamina menargetkan kontribusi pembangkitan energi hingga sebesar 200 MWp di tahun 2022, dengan groundbreaking PLTS di area RU III Plaju ini sebagai salah satu katalis dan bukti komitmen Pertamina dalam melaksanakan business practice yang memiliki carbon footprint lebih sustainable kedepannya. Terdapat dua potensi besar dari segi ekonomi dan lingkungan, dari instalasi PLTS 2,25 MWp di area Kilang Plaju. Dari segi ekonomi, diharapkan bahwa instalasi PLTS dapat mengurangi beban pengoperasian gas turbine dan konsumsi natural gas di refinery, sehingga secara fuel economy kita menargetkan terciptanya cost saving sebesar 5.000 USD/tahun dan jumlah penghematan konsumsi gas sebesar 6.000 Ton/tahun.

“Kami berharap bahwa ke depannya akan semakin banyak inisiatif bisnis yang mengedepankan profitability, sustainability dan sinergi antar Pertamina Group, yang dapat terus digulirkan untuk mengakselerasi bisnis Pertamina dan mendukung program dekarbonisasi pemerintah,” ungkap Mulyono.

Dalam proyek ini, Pertamina NRE akan menjadi pihak yang menyediakan PLTS di Kilang Plaju. PLTS yang akan dibangun adalah PLTS ground mounted dengan kapasitas 2,25 MWp di lahan seluas sekitar 2,2 hektar milik Kilang Plaju. Transisi energi melalui pemanfaatan PLTS di lingkungan kilang diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pertamina NRE dengan KPI pada Maret 2021. Hingga saat ini Pertamina NRE telah memasang PLTS di dua kilang, yaitu Kilang Cilacap dengan kapasitas 1,34 MWp dan Kilang Dumai dengan kapasitas 2 MWp.

“Transisi energi wajib dilakukan dengan komitmen bersama, hari ini bisa dilihat bahwa komitmen kolaborasi antar Pertamina Group sangat efektif demi mendukung mandat pemerintah dalam meningkatkan bauran energi,” tutur Dannif pada kesempatan yang sama.

Dari segi lingkungan, PLTS Kilang Plaju diproyeksikan untuk turut berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon sebesar 2.000 Ton/tahun. Sehingga ditinjau dari besarnya kedua potensi, baik itu dari segi ekonomi dan dampak terhadap lingkungan, PLTS Kilang Plaju diharapkan menjadi pioneer alternatif pembangkitan energy di lokasi operasi Pertamina Group. PLTS RU Kilang Plaju juga direncanakan menjadi showcase pada event G20 yang akan digelar di Indonesia akhir tahun 2022.

“Implementasi energi terbarukan dalam lingkungan Refining & Petrochemical merupakan sebuah angin positif untuk meningkatkan daya saing & sustainability dari kilang,” ujar Isnanto.

Pertamina menargetkan penurunan emisi sebesar 30 persen pada tahun 2030, dengan meningkatkan portfolio hijau di internal Pertamina Group sebesar 17%. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan PLTS yang menjadi unggulan untuk mewujudkan transisi energi di internal Pertamina. []

Keuangan, Konstruksi, Mineral dan Tambang, Retail

Akselerasi Electrifying Tourism di Pulau Buton, PLN Energize Tiga Infrastruktur Kelistrikan

Baubau, 17 Juni 2022 – PT PLN (Persero) berhasil merampungkan pembangunan tiga infrastruktur kelistrikan di Baubau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut menjadi bukti keseriusan PLN untuk mengakselerasi ekosistem Electrifying Tourism di Indonesia.

Mulai beroperasinya ketiga infrastruktur ini ditandai dengan keberhasilan pemberian tegangan pertama ( energize) pada 10 Juni 2022 pukul 13.48 WITA. Adapun ketiga infrastruktur terebut ialah Gardu Induk (GI) 150 kilo Volt (kV) PLTMG Baubau berkapasitas 30 Mega Volt Ampere (MVA), Gardu Induk (GI) 150 kV Baubau (New) berkapasitas 60 MVA dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV GI PLTMG Baubau – GI Baubau (New) dengan jumlah tower sebanyak 32 tower sepanjang 10,96 kilometer sirkuit (kms).

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi, Defiar Anis, menyampaikan, Buton kaya akan potensi pariwisatanya yang beragam. Mulai dari wisata pantai dan pesona bawah laut, wisata air terjun, wisata budaya, kuliner hingga eco forest tourism.

“Tak hanya itu saja, Buton juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil aspal alam terbesar di dunia. Ditambah lagi potensi sektor kelautan dan perikanannya juga terus berkembang. Oleh karena itu, PLN berkomitmen dalam menyediakan pasokan listrik yang andal pagi pelanggan yang ada di Pulau Buton melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan,” ujarnya.

Banyaknya potensi di berbagai sektor yang ada di Pulau Buton ini tentunya harus dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan listrik yang memadai agar bisa dikembangkan secara maksimal. Oleh karena itu, beroperasinya ketiga infrastruktur ketenagalistrikan ini diharapkan dapat mengoptimalkan evakuasi daya dari PLTU Baruta dan PLTMG Baubau, meningkatkan keandalan sistem Baubau, memenuhi kebutuhan listrik, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan kelautan di Pulau Buton.

“Sebelumnya evakuasi daya dari PLTU Baruta dan PLTMG Baubau melalui sistem 20kV. Dikarenakan semakin bertambahnya beban sistem, maka dengan adanya saluran transmisi dan GI 150 kV ini penyaluran daya ke pusat beban dapat lebih optimal, andal dan membantu menurunkan angka biaya pokok penyediaan (BPP) listrik,” imbuh Anis.

Pada kesempatan yang sama, Manager PLN UPP Sultra Hidbar Roberta Saragih menyampaikan apresiasinya terhadap semua pihak yang berkontribusi atas pencapaian ini. Menurut dia, keberhasilan pembangunan ketiga infrastruktur ketenagalistrikan ini merupakan buah kerja keras dan sinergi yang dilakukan PLN, mitra kerja dan stakeholder terkait.

“Setelah ini PLN akan melanjutkan pembangunan SUTT 150 kV Raha-Baubau yang merupakan salah satu dari rangkaian saluran transmisi yang masuk dalam rencana interkoneksi Baubau-Kendari,” ucap

Keuangan, Mineral dan Tambang, Retail, Teknologi

Soal Penyaluran CPO dan Pengendalian Minyak Goreng, Menko Luhut: Pastikan dari Hulu ke Hilir

Marves – Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan terkait program percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO) dan pengendalian minyak goreng, pemerintah menegaskan tidak akan membuat para petani, pelaku usaha, serta tentunya masyarakat luas dirugikan. Oleh sebab itu terkait kebijakan ini, dilakukan penyeimbangan target dari hulu hingga hilir.

“Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, dalam pengambilan kebijakan pengendalian minyak goreng, Pemerintah harus dapat menyeimbangkan berbagai target dari hulu hingga hilir. Kami berkomitmen untuk terus menjaga agar keseimbangan ini memberikan manfaat utamanya bagi masyarakat banyak dan juga para pelaku usaha yang ada, dan terutama Presiden menegaskan berkali-kali bahwa beliau tidak ingin para petani dirugikan,” kata Menko Luhut dalam Konferensi Pers usai memberikan arahan di Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Bali, Jumat (10-06-2022).

Untuk itu, Menko Luhut memaparkan bahwa Pemerintah memutuskan mengambil langkah strategis demi melakukan percepatan ekspor dengan menempuh berbagai kebijakan percepatan, di antaranya ialah menaikkan rasio pengali dalam masa transisi ini yang mulanya tiga kali menjadi lima kali. Selain itu, Pemerintah juga mengizinkan mekanisme pemindah-tanganan hak ekspor yang berkontribusi dalam program SIMIRAH dapat dipindah tangankan satu kali ke perusahaan lainnya.

“Yang tidak kalah penting ialah, Pemerintah akan melakukan mekanisme flush out atau program percepatan penyaluran ekspor di mana pemerintah akan memberikan kesempatan kepada eksportir CPO yang tidak tergabung dalam program SIMIRAH untuk dapat melakukan ekspor namun dengan syarat membayar biaya tambahan sebesar USD 200 per ton kepada Pemerintah. Biaya ini diluar pungutan ekspor dan bea keluar yang berlaku,” jelasnya.

Dengan mekanisme flush out yang ada ini, Pemerintah memiliki target minimal satu juta ton CPO yang dapat di eskpor dalam waktu dekat. Hal tersebut nantinya akan mendorong percepatan pengosongan tangki-tangki yang selama ini penuh, dengan harapan utama adalah ketika tangki-tangki ini penuh permintaan akan harga tandah buah segar (TBS) terhadap petani akan meningkat kembali dan tentunya diiringi oleh peningkatan harga akan TBS yang juga kembali membaik.

“Seperti yang juga saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, Pemerintah sepakat bahwa persoalan pengawasan dan distribusi adalah masalah utama dari semua masalah yang ada ini. Untuk itu, penanganan hilir yang mengandalkan kombinasi sistem teknologi informasi atau IT dan pengawasan ketat di lapangan penting untuk harus segera dilaksanakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut yang menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan sistem SIMIRAH yang dikembangkan oleh Kemenperin bersama K/L lain sebagai hub dari tata kelola sawit yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang akan dibenahi kedepannya.

“Hal ini dilakukan untuk menjamin proses dari hulu hingga hilir nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya tepat sasaran. Presiden memerintahkan kami untuk betul-betul memperhatikan tadi supply kepada domestik harus betul-betul dilakukan,” ungkapnya.

Selanjutnya disampaikan bahwa proses perpindahan data atau migrasi dari SIMIRAH 1.0 menuju 2.0 sedang berjalan. Kedepannya pengembangan SIMIRAH akan dilakukan seperti pengembangan aplikasi Peduli Lindungi yang merupakan aplikasi terbaik yang dikembangkan pemerintah Indonesia. Tracking dan pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi melalui scan QR Code namun dengan beberapa penyesuaian yang akan dilakukan.

“Perlu kami tekankan bahwa semua pelaku usaha CPO dan turunannya wajib terdaftar dalam sistem SIMIRAH ini. Kedepannya pemerintah mengharapkan bahwa SIMIRAH akan menjadi super-app untuk mengatasi persoalan tata kelola minyak goreng dari hulu hingga hilir nantinya,” jelasnya.

“Kami berharap, agar jalur distribusi melalui program SIMIRAH sudah dapat berjalan dengan normal dan penurunan harga minyak goreng curah yang sudah berlangsung ini dapat terus turun menuju angka Rp. 14.000/ liternya. Sekarang sudah banyak daerah terus turun harganya,” tambahnya.

Meski demikian, Menko Luhut tidak memungkiri bahwa kebijakan yang telah pemerintah buat ini pastinya tidak dapat menyenangkan semua pihak. Oleh sebab itu, Pemerintah akan terus berusaha untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang ada ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas peran serta para pelaku usaha yang telah mendukung dan berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng di tanah air kita ini. Pemerintah hari ini memberikan perhatian khusus bagi masyarakat luas untuk dapat menjangkau minyak goreng dan juga perhatian yang tidak kalah penting bagi para petani kelapa sawit di mana seperti yang berulang kali Presiden sampaikan kepada kami para pembantunya agar kesejahteraan petani harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Dalam acara ini hadir juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto, Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto serta beberapa pejabat Kementerian/ Lembaga lainnya. []

Hasil Bumi, Keuangan, Mineral dan Tambang, Retail

Pemerintah Ciptakan Solusi Bagi Masyarakat Dapatkan Minyak Goreng Murah

Jakarta, FMB9 – Langkah strategis diambil pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng. Salah satunya, dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 33 Tahun 2022 Terkait Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR).

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dr Kasan mengatakan program yang disingkat MGCR ini, dilaksanakan dalam rangka menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Dalam hal ini minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500/kg.

“Tentu, tujuan daripada program ini adalah untuk mengoptimalisasi pendistribusian minyak goreng curah dengan harga sesuai HET, sehingga dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Hasan dalam diskusi daring bertema “Atur Ulang Tata Kelola Sawit” yang digelar FMB9 ( Forum Merdeka Barat 9) Rabu (8/6/22).

Kasan menyampaikan, agar program ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, pihaknya melibatkan para produsen CPO sebagai pemasok bahan baku minyak goreng curah.

Selain itu, pihaknya juga melibatkan para produsen minyak itu sendiri, pelaku usaha jasa logistik eceran hingga distributor.

“Lalu ada produsen minyak gorengnya sendiri, plus pelaku usaha jasa logistis dan eceran. Juga distributor. Serta tak lupa pengecer dan eksportir dilibatkan dalam program ini,” ungkapnya.

Alasanya, kata Kasan, dalam upaya optimalisasi pendistribusian minyak goreng curah, dikaitkan dengan bagaimana menjaring insentif bagi keberlangsungan kegiatan ekspor dari CPO dan produk turunannya.

Bagi pelaku usaha yang ikut dalam program penyaluran minyak goreng curah rakyat dan tervalidasi, akan mendapatkan lima (5) kali pengajuan ekspor dan melakukan ekspor.

Kemendag memastikan kebijakan yang tertuang dalam Permendag sebagai upaya meregulasi pasar sehingga berjalan dengan baik. Kasan menyampaikan dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat mulai dari produsen CPO hingga eksportir.

“Butuh komitmen dari semua pihak yang dilibatkan mulai dari produsen CPO, produsen minyak goreng sendiri, lalu pelaku jasa usaha distribusi sampai pada pengecer dan seterusnya,” ungkapnya.

Untuk memastikan hal ini, Kasan menegaskan, pihaknya melakukan validasi secara elektronik. Di sisi distribusi hingga pada tingkat pengecer, mereka juga melakukan monitoring dan validasi berdasarkan catatan real realisasi di tingkat pengecer yang ditujukan kepada konsumen.

“Termasuk bukti validasi penjualan minyak goreng curah sesuai DMO/DPO ke konsumen. Itu kita akan mendapatkan validasi dari setiap pembeli berdasarkan KTP atau NIK yang ada di masing-masing pembeli,” ujar Kasan.

Hal ini, lanjutnya, karena minyak goreng curah ditargetkan untuk masyarakat ekonomi kelas bawah.

Konsolidator Petani Sawit

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian, Kementerian Koperasi & UKM, Bagus Rachman S.E., M.Ec mengatakan, pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Antara lain kerjasama lintas kementerian yang terkait langsung dengan industri sawit.
“Di KemenKopUKM, tidak hanya bicara soal pelaku usaha dalam hal ini para petani sawit ya, tapi bagaimana nanti Kementerian Pertanian juga tentunya perlu berkolaborasi dengan kami,” kata Bagus.
Bicara tata kelola industri sawit, Bagus mengatakan, perlu dilihat dari hulunya.
“Dari sisi tata kelola, kita bicara dari hulu. Bila melihat data dari BPS tahun 2020, tercatat 14,58 juta hektar luas perkebunan sawit di Indonesia,” papar Bagus

Yang menarik, menurut Bagus, dari total tersebut, terdapat 41 persen atau 6,04 juta hektar di antaranya dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Mereka adalah petani sawit yang memiliki lahan terpisah-pisah.

Maka dari itu, lanjutnya, kehadiran KemenKopUKM dalam urusan tata kelola industri sawit ini, pertama dapat dipandang sebagai konsolidator para petani sawit.

“Nah, dari sisi KemenKopUKM, kita bicara bagaimana para petani swadaya itu sebaiknya terkonsolidasi melalui wadah koperasi, sehingga naik secara ekonomi,” tuturnya.

Korporasi sawit adalah kebijakan untuk mewujudkan apa yang disebut korporasi petani sawit. Ini tujuannya untuk meningkatkan pendapatan para petani sawit.

Kedua, menurutnya, koperasi dapat berperan sebagai agregator. Dimana hasil dari sawit dari para petani swadaya dikumpulkan di koperasi. Tujuannya agar standarisasinya sawit tersebut akan terjaga dengan baik.*

Hasil Bumi, Keuangan, Mineral dan Tambang, Retail, Teknologi

Fitur Marketplace di PLN Mobile Perluas Pemasaran dan Dongkrak Penjualan Produk UMKM

Jakarta, 9 Juni 2022 – PT PLN (Persero) menyediakan fitur bernama “Marketplace PLN Mobile ” untuk memudahkan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) binaan memasarkan hasil produknya ke pelanggan, total omzet para mitra UMK yang memanfaatkan platform yang telah terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile ini pun mencapai lebih dari Rp 4 miliar.

Vice President Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PLN, Agus Yuswanta, mengatakan selama ini PLN hanya memberikan pendampingan dan modal saja bagi para mitra binaan, tetapi dengan adanya fitur Marketplace ini, PLN juga memberikan wadah pemasaran bagi para mitra binaan untuk menjual dan mempromosikan produk nya.

”Mitra binaan PLN rata-rata berasal dari daerah yang jauh dari perkotaan dan minim teknologi. Penjualannya pun terbatas karena kurang nya media promosi dan pemasaran sehingga perlu kita bantu dan dorong untuk bergabung dalam Marketplace ini,” kata Agus.

Dari total omzet lebih dari Rp 4 miliar UMK yang telah memanfaatkan fitur Marketplace untuk memasarkan produknya pun beragam, dari kerajinan omzet yang terkumpul senilai Rp 619,5 juta sementara untuk fashion omzet yang berhasil dihasilkan senilai Rp 521,3 juta dan untuk produk food and beverage menghasilkan omzet senilai Rp 2,8 miliar.

Agus pun mengajak dan mendorong para UMK binaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PLN untuk bergabung dalam Marketplace ini, sehingga akan meningkatkan penjualan UMK binaan yang juga dapat meningkatkan keuntungan.

“Harapannya setelah mereka tergabung, penjualannya akan semakin besar dan luas, sehingga keuntungan pun meningkat,” ujar Agus.

Agus menambahkan, dengan terintegrasinya Marketplace ini dengan PLN Mobile, masyarakat atau pelanggan bisa langsung berbelanja untuk ikut membantu pemberdayaan UMKM sambil memenuhi kebutuhan listriknya karena PLN mengadakan program bundling salah satunya program diskon tambah daya PLN dengan pembelian produk di Marketplace.

Fitur Marketplace pada aplikasi PLN Mobile mulai di launching pada acara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Fest Tahun 2021 yang ditujukan untuk mendukung UMK binaan PLN Group baik dari unit PLN, anak perusahaan, Rumah BUMN, hingga Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN yang merupakan wadah bagi para pegawai PLN dalam menyisihkan zakat profesi yang di keluarkan setiap bulannya yang hingga saat ini jumlah yang telah tergabung sebanyak 221 UMK setelah melalui proses kurasi.

Salah satu UMK binaan PLN UID Banten, yaitu Golok Eyang Yani dari Kabupaten Serang sudah bergabung dalam Marketplace PLN Mobile. Pemilik Golok Eyang Yani, Ubaedi menyampaikan rasa syukurnya karena sangat terbantu dengan promo yang diberikan saat ini.

Ubaedi juga menyampaikan bahwa di PLN Mobile banyak promo-promo yang ditawarkan, yang akhirnya produk seller termasuk Golok Eyang Yani _order_annya ikut meningkat.

“Setelah menggunakan PLN Mobile, Alhamdulillah penjualan bisa menjangkau ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Bisa berkumpul dengan para UMK hebat yang menjadi binaan PLN dengan berbagai bidang produk dan keunikannya masing-masing,” ujar Ubaedi. []

Hasil Bumi, Keuangan, Konstruksi, Mineral dan Tambang, Retail, Teknologi

Berkat PLTS Irigasi PTBA, 525 Petani Tanjung Raja Panen 3 Kali Setahun

Muara Enim, 7 Juni 2022 – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menegaskan komitmen untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Salah satunya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk irigasi lahan pertanian di Desa Tanjung Raja, Muara Enim, Sumatera Selatan.

PLTS ini telah beroperasi sejak 2020 dengan kapasitas PLTS 16,5 Kilowatt peak (kWp). Berkat adanya PLTS untuk irigasi, para petani di Desa Tanjung Raja kini bisa panen hingga 3 kali dalam setahun. Sebelumnya, petani mengandalkan sawah tadah hujan sehingga hanya bisa panen 1 kali dalam setahun.

Lahan yang dialiri seluas 63 hektar dengan perkiraan hasil panen 3 kali setahun mencapai 567 ton. Sekitar 525 petani…
[08.10, 9/6/2022] +62 815-9275-065: Jokowi Ingin RI Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel, PLN Siap Dukung dengan Listrik Andal

Batang, 8 Juni 2022 – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pembangunan proyek Grand Package Konsorsium LG di Kawasan Industri Terpadu, Batang pada Rabu (8/6). Proyek ini merupakan wujud nyata dari rencana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk berbasis nikel di dunia.

Presiden RI Joko Widodo menjelaskan Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Potensi ini bisa menjadikan Indonesia sebagai produsen utama kendaraan listrik dan baterai di dunia. Kawasan industri baterai terintegrasi di Batang ini juga merupakan industri yang end to end mengolah nikel dari penambangan hingga menjadi mobil listrik.

“Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel. Seperti lithium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik. Dan ini merupakan sebuah kesempatan besar, sebuah kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau ke depan. Seperti yang kita rencanakan,” ujar Presiden RI.

Presiden berharap proyek dengan investasi USD 9,8 miliar ini bisa membawa dampak positif ke perekonomian nasional dan mendongkrak penerimaan negara. Selain itu, proyek ini juga bisa menyerap 20 ribu tenaga kerja.

Menteri Investasi atau Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia yang ikut serta meninjau proyek pembangunan industri baterai juga menjelaskan investasi yang dilakukan oleh LG ini merupakan salah satu terbesar di tahun ini. Melalui pengembangan proyek ini, bisa menambah lapangan pekerjaan, menambah realisasi investasi negara melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan juga sebagai salah satu jalan untuk pengembangan energi bersih di Indonesia melalui kendaraan listrik.

“Ini merupakan realisasi investasi yang besar bagi Indonesia. Proyek ini merupakan langkah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik baterai yang lebih besar lagi ke depan,” ujar Bahlil.

PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketenagalistrikan di Indonesia menjadi pemain utama dalam memasok kebutuhan listrik industri. Apalagi, dengan adanya proyek ini menjadi titik pemulihan ekonomi yang akan terus berlanjut dengan pertumbuhan industri di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan PLN siap mendukung pertumbuhan industri dan kebangkitan ekonomi Indonesia saat ini. Terlebih lagi, proyek ini merupakan industri bahan baku baterai yang terintegrasi dan mencakup dari hulu sampai hilir. Proyek end to end ini akan mendukung masifnya ekosistem Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

Menurut Darmawan, dengan adanya pabrik ini maka menjadi salah satu upaya Presiden Jokowi mengubah ketergantungan Indonesia dari energy import yaitu bahan bakar minyak (BBM) menjadi energi yang berbasis pada domestik yaitu listrik. Dengan mengubah sektor transportasi dari yang tadinya berbasis BBM menjadi sektor transportasi yang berbasis listrik.

“PLN tentu saja siap memasok kebutuhan listrik bagi para industri khususnya di Batang ini. Peresmian ini adalah suatu pertanda, suatu kebangkitan pembangunan industri hilirisasi dari minerba kita. Tadinya banyak sekali sumber daya alam kita diekspor dalam bentuk mentah. Kali ini kita proses dengan nilai tambah yang luar biasa,” ujar Darmawan.

PLN juga terlibat aktif dalam proyek ini yang merupakan konsorsium antara LG dan Indonesia Battery Coorporation (IBC), di mana PLN terlibat investasi 25 persen di IBC ini. “PLN mengambil peran penting. Yaitu bagaimana kita terlibat langsung dari investasi di hulunya, baik itu dari pembangunan smelter -nya. Kita juga terlibat langsung di hilirnya, produksi baterainya. Dan lebih penting lagi nanti dalam proses pembangunan dan operasionalisasi sektor transportasi yang berbasis pada listrik, listriknya adalah dari PLN,” tambah Darmawan.

Selain secara investasi, PLN juga akan memasok kebutuhan listrik ke Kawasan Industri Terpadu Batang ini. Pada tahap pertama, Darmawan menjelaskan PLN akan memasok 2,2 megavolt ampere (MVA) untuk kebutuhan listrik Marketing Gallery perkantoran serta tenant di Kawasan Industri Terpadu Batang ini.

“Pasokan listrik di Jawa saat ini sangat besar dan kita mempunyai daya mampu pasok mencapai 6.564 megawatt (MW).dan cadangan daya 1.713 MW yang siap menyuplai kebutuhan listrik di Batang,” ujar Darmawan.

Tahap kedua, saat ini PLN sedang membangun jaringan tegangan menengah dengan kapasitas 30 MVA yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2022. Infrastruktur listrik ini dibangun PLN untuk melayani kebutuhan konstruksi calon pelanggan antara lain PT KCC Glass, PT Rumah Keramik Indonesia, PT Aneka Gas Industri dan Rumah Susun Pekerja KITB.

Darmawan menilai dengan masifnya pertumbuhan industri komponen dan turunan nikel menjadi sinyal baik dalam perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Diharapkan hal ini bisa mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.

“Ini juga bisa meningkatkan kapasitas nasional, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar Darmawan. []