Tag Archives: G20

Keuangan, Lembaga

Kemnaker Serahkan Keketuaan G20 EWG kepada India

Jakarta–Indonesia telah menyerahkan Keketuaan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (Chairman of The G20 Employment Working Group/EWG) kepada India, di mana India akan menjadi Presidensi G20 untuk periode selanjutnya.
“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kontribusi seluruh anggota G20, negara undangan tetap, dan organisasi internasional, serta partisipasi aktifnya dalam rangkaian pertemuan G20 EWG dan Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) di bawah keketuaan Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, yang menjabat Chair G20 EWG periode 2021-2022.
Anwar Sanusi menyampaikan bahwa selama keketuannya, penyelenggaraan rapat di G20 EWG merupakan yang terlama di antara kelompok kerja lainnya, yaitu 6 (enam) kali rapat utama dan menghasilkan outcome documents terbanyak. “Indonesia sebagai keketuaan G20 EWG mengucapkan terima kasih atas tanggapan positif dan konstruktif terhadap hasil akhir pertemuan para Menteri Ketenagakerjaan G20 di Bali, dan 5 (lima) outcome documents yang telah dikirimkan melalui email kepada semua anggota G20 EWG,” katanya.
Adapun, kelima dokumen penting tersebut adalah Action Plan on Accelerating and Monitoring the G20 Principles for the Labour Market Integration of Persons with Disabilities; The G20 Policy Recommendations for Sustainable Growth and Productivity in Human Capacity Development through Strengthening Community-Based Vocational Training (CBVT); Policy Recommendation on Promoting Entrepreneurship and Support MSMEs as Job Creation Instruments; G20 Policy Principles on Adapting Labour Protection for More Effective Protection and Increased Resilience for All Workers; serta Update of the G20 Skill Strategy.
Sementara itu, Direktur Jenderal ILO, Gilbert F. Houngbo, memberikan  penghargaan terhadap karya luar biasa yang dicapai oleh Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, sebagai Chair G20 EWG. Ia juga berterima kasih dan mengapresiasi kerja keras Sekjen Kemnaker dan seluruh tim yang mampu mengarahkan kelompok kerja ini, hingga menyepakati langkah perbaikan kondisi pasar kerja dalam pemulihan yang lebih baik akibat pandemi COVID-19.
Menurutnya, perlu adanya dialog sosial bagi masyarakat dan juga mengakui hasil keluaran dari Presidensi G20 Indonesia.
“Kami juga mengapresiasi bahwa Chair G20 EWG yang selalu konsisten terlibat secara langsung dan mendorong dialog sosial dengan G20 Labour 20 (L20) dan G20 Business 20 (B20) pada keketuaan Indonesia tahun ini,” katanya.
Dengan dilakukannya serah terima keketuaan G20 EWG ini maka secara resmi keketuaan kelompok grup bidang Ketenagakerjaan diserahkan kepada India yang akan mengangkat 3 (tiga) isu prioritas utama, yaitu mengatasi kesenjangan keterampilan global; gig dan platform ekonomi, dan pelindungan sosial; dan pembiayaan jaminan sosial yang berkelanjutan.
Pada serah terima keketuaan ini, Indonesia juga telah mengusulkan Multi-Year Agenda of the G20 EWG (MYA) sebagai pegangan G20 EWG. Tujuannya agar G20 EWG dapat mereviu sejumlah isu prioritas pada setiap gelaran KTT G20. Sejumlah isu prioritas tersebut yaitu penyediaan lapangan kerja, partisipasi tenaga kerja, produktivitas dan kualitas kerja, pelindungan sosial, serta kebijakan pasar kerja.
Keuangan, Lembaga

PRESIDENSI G20 AJANG PROMOSI UMKM INDONESIA DI TINGKAT DUNIA

Jakarta, (6 Oktober 2022) – Indonesia memanfaatkan Presidensi G20 Indonesia dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022 untuk menampilkan beragam hasil karya terbaik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menjembatani pelaku UMKM untuk bisa unjuk gigi. Salah satunya mematangkan kapasitas pelaku dan kualitas produk yang akan dijadikan menchandise resmi g20 Indonesia,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya, dalam jumpa pers #G20Update bertema “Kesiapan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi KTT G20” yang digelar Tim Komunikasi dan Media G20 secara virtual di Jakarta, Kamis.

Tercatat dari 1.024 yang dikurasi, telah diperoleh 20 UMKM yang dinyatakan siap sebagai pemasok. Mereka yang terpilih adalah UMKM yang bergerak di sektor craft, fashion, makanan, kosmetik, herbal dan wellness yang tersebar di seluruh Indonesia. Di antaranya Pandora Mutiara asal Nusa Tengara Barat, Kallestory Eyewear (DI Yogyakarta), Borobudur Silver (DIY), Maharani Craft (Bali) , Batika (NTB), Hape (Bali).

Kemudian Dehealth Supplies (Jawa Timur), Fragrande Kreasi Alami (Jawa Barat), Adem Juice & Smoothies (Bali), Tri Utami Jaya (NTB), Yagi Natural Indonesia (Aceh), Cocomama Komodo (NTT) Samsara (Bali), Rumah Atsiri (Jawa Tengah). Lalu Faber Instrument Indonesia (Jawa Barat), Pala Nusantara (Jawa Barat), Wonnow Handcrafted (Jawa Timur), Suryoart (Jawa Tengah), Hucravindo (Jawa Timur), Furniwell Calistaprima ( Jawa Tengah), Lima Menara Sejahtera (Bali), Lewi’s Organics (Banten), serta Imagenation (Jawa Barat).

Kemenkop UKM melakukan kurasi dengan menggandeng SMESCO dan kurator independen. Para kurator yang terlibat adalah ESMOD Jakarta, Patrive Desilles; Graphic design profesional, Uci Sumarno; Dewan Kerajinan Indonesia, Yukako Akashi; dan PPA Kosmetika Indonesia, Solihin Sofian.

“Ini gambaran bagaimana Kemenkop UKM sangat serius. Kami memaksimalkan Presidensi G20 agar sebanyak mungkin UMKM bisa berpartisipasi,” ujar Eddy.

 

Untuk terus menguatkan UMKM, Kemenkop UKM mempunyai empat level transformasi digital, yaitu pertama transformasi informal ke formal, pemanfaatan inovasi dan digitalisasi, transformasi rantai pasok dan wirausaha, serta transformasi koperasi modern.

“Rantai pasok ini yang besar kaitannya dengan G20. Kita harapkan seluruh lapisan termasuk dukungan pemerintah daerah terus mendorong produk UMKM unggulan meningkatkan kapasitasnya. Karena kelokalan ini yang menjadi kekuatan kita untuk mendunia,” kata Eddy.

Maka itu pemerintah terus berupaya membangun kemitraan dalam rantai pasok. Termasuk di dalamnya pendampingan sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu 40% belanja APBN dan APBD mengarah untuk produk UMKM.

Diketahui World Bank mencatat 80% UMKM Indonesia yang masuk ekosistem digital memiliki resiliensi lebih baik di masa pandemi. Pemerintah menargetkan hingga 2024 sebanyak 30 juta UMKM yang onboarding ke ekosistem digital.

“Saat ini sudah ada 19,5 juta. Tidak semua memang UMKM bangkit. Namun tidak sedikit pula yang berhasil memanfaatkan digitalisasi ketika terjadi pandemi. Target 30 juta ini tidak hanya skala nasional, tapi termasuk internasional,” kata Eddy.

Adapun Presidensi G20 Indonesia yang berlangsung sejak Desember 2021 hingga November 2022 telah menggelar lebih dari 160 kegiatan resmi dan berpotensi membuka 33.000 lapangan kerja dengan nilai konsumsi mencapai Rp1,7 triliun. “Ini tentu sesuatu yang luar biasa. Ada 20.000 delegasi masuk ke Indonesia,” katanya.

Mineral dan Tambang, Teknologi, Umum

Percepat Transisi Energi di RI, PLN Ajak Negara-negara G20 Berkolaborasi

Bali, 14 Juli 2022 – PT PLN (Persero) mengajak semua pihak termasuk negara anggota G20 untuk bisa berkolaborasi dalam penurunan emisi karbon demi mencapai target Carbon Neutral pada 2060.

Dalam Road to G20 Dialogue “The Global Blended Finance Alliance for MSMEs and Energy Transition” yang digelar oleh Yayasan Tri Hita Karana, PLN pun menegaskan perannya dalam transisi energi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dunia tidak perlu ragu atas komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Sebagai tuan rumah Presidensi G20, Indonesia sudah menjalankan roadmap penurunan emisi karbon.

Namun, kata Luhut Indonesia upaya tersebut perlu dukungan negara lain untuk bisa mencapai hal ini. Belajar dari pemulihan ekonomi global dari Pandemi Covid-19, kolaborasi yang sama mestinya juga diterapkan dalam target pengurangan emisi.

“Kami membutuhkan kolaborasi yang konkret, tidak hanya kerja sama dari sisi pendanaan tetapi juga sharing teknologi dan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan yang semuanya sejalan dengan cita-cita global dalam penurunan emisi,” ujar Luhut.

Pada kesempatan tersebut, Luhut pun menyampaikan dukungan terhadap PLN sebagai ujung tombak transisi energi di Tanah Air. Ia juga mendorong negara-negara G20 ikut terlibat dalam suksesnya program transisi energi.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN menunjukkan komitmen dalam mencapai target Carbon Neutral 2060 dengan berbagai program. Saat ini PLN telah menjalankan transisi energi dengan membangun pembangkit energi baru terbarukan. Secara bertahap PLN juga mempensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, PLN bakal membangun pembangkit EBT sebesar sekitar 51,6 persen dari target penambahan pembangkit baru.

“Kami sadar ini semua belum cukup. PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama,” ujar Darmawan.

Ia menegaskan PLN membutuhkan dukungan melalui pembiayaan berbunga rendah, kerangka kebijakan, dan kolaborasi proyek. PLN membutuhkan investasi hingga USD 500 miliar untuk bisa menjalankan proyek transisi energi.

“Karena seluruh upaya kami juga akan bedampak langsung pada dunia. Misalkan saja, emisi karbon yang dihasilkan di Bali saja juga akan berdampak pada Eropa dan Jepang. Sehingga upaya kami dalam menurunkan emisi yang akan berdampak langsung pada dunia ini perlu dukungan,” tegas Darmawan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menjelaskan dalam menjalankan transisi energi Indonesia mempunyai PLN sebagai pemain utama. Berbagai upaya penurunan emisi karbon dilakukan oleh PLN, mulai dari penurunan emisi dari sektor pembangkit listrik, hingga mendorong masyarakat terlibat aktif dalam penggunaan energi berbasis listrik dalam kehidupan sehari hari. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan ketergantungan pada energi berbasis fosil.

“PLN merupakan salah satu pemain kunci dalam transisi energi. PLN perlu dukungan kolaborasi semua pihak agar program transisi energi yang dicanangkan bisa berjalan dengan baik,” ujar Luky.

Luky menjelaskan Pemerintah Indonesia sangat terbuka atas skema kerja sama energi bersih untuk mencapai target pengurangan emisi global. Indonesia mendorong adanya skema Blended Finance yang mampu menjadi win-win solution dari sisi investasi.

“ Blended Finance jadi salah satu cara untuk solusi pendanaan transisi energi. Saya yakin semua negara ingin mencapai cita-cita ini. Maka perlu kerja sama untuk bisa mencapai hal tersebut,” ujar Luky.

Blended finance dimaksudkan untuk menemukan skema pembiayaan yang optimal dengan mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan atau pembiayaan dalam satu proyek seperti dari anggaran pemerintah, pihak swasta dan donor.

Asian Development Bank (ADB) pun mengajak semua pihak untuk bisa membantu Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi karbon ini. ADB yang selama ini sudah bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek energi bersih mengaku tak lagi ragu atas komitmen Indonesia.

“Kami sudah sejak lama membantu Indonesia dalam proyek energi bersih. Kami tentu saja akan selalu mendukung Indonesia. Kami mengajak semua pihak mempunyai semangat yang sama untuk menjawab kebutuhan Indonesia,” ujar Vice President for East Asia, Asian Development Bank, Ahmed Saeed.

Komitmen ADB terwujud dalam pembiayaan proyek kelistrikan PLN sebesar USD 600 juta yang sudah disepakati Mei 2022 silam. Pembiayaan dari ADB ini dimanfaatkan oleh PLN untuk memperkuat jaringan transmisi di Indonesia dan juga pembangunan pembangkit berbasis EBT.