Tag Archives: Pejabat

PENUNJUKAN HERU BUDI HARTONO SEBAGAI PJ GUBERNUR,SUDAH SESUAI HARAPAN PELAKU USAHA

Penunjukan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan pak Anies Rasyid Baswedan yang berakhir masa tugasnya pada tanggal 16 Oktober 2022 sudah sangat tepat, sesuai harapan pelaku usaha sebagaimana hasil Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh DPD HIPPI DKI Jakarta pada tanggal 20 September 2022 yang lalu.

Sebagai pejabat yang pernah berkarier di Pemprov DKI Jakarta tentu sudah pasti memahami karateristik kota Jakarta sebagai kota jasa.Pak Heru pernah menjadi Walikota Jakarta Utara,Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri dari sisi leadership sudah memiliki kapabilitas yang mumpuni. Artinya nanti ketika memulai tugas sebagai Penjabat Gubernur tidak perlu adaptasi atau penyesuaian lagi ,sudah langsung bisa bekerja karena sudah mengenal birokrasi Pemprov DKI Jakarta dari dari tingkat Provinsi, Walikota,kecamana dan Kelurahan. Sebagai Kasetpres komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait serta Forkopinda dipastikan semakin efektif dan produktif untuk kelancaran berbagai program pembangunan kota Jakarta.

Focus utama dan prioritas yang harus dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta adalah mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta ditengah turbulensi perekonomian nasional dan global. Mengingat Jakarta disamping sebagai ibukota Negara dan pusat Pemerintahan juga menjadi pusat ekonomi dan keuangan nasional yang memberikan kontribusi dan penyokong terhadap perekonomian nasional . Dilihat dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Jakarta menyumbang 17 persen dari PDB Nasional yang menjadikan Jakarta sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia,jauh diatas provinsi lain.Disektor keuangan Jakarta memegang peranan penting karena outstanding kredit di Jakarta mencapai 29 persen dari kredit nasional dan simpanan masyarakat mencapai 49 persen dari total simpanan nasional.Selain itu transaksi non tunai mencapai 40 persen dari total transaksi sebesar 7.361 triliun. Ekonomi Jakarta juga didominasi sektor keuangan, persewaan, usaha jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan dan pariwisata. Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya diberbagai sektor. Tahun 2021 nilai investasi asing yang masuk ke Jakarta mencapai USD 4,82 miliar, sedangkan investasi dalam negeri mencapai 9,26 triliun.

Mengingat ekonomi Jakarta yang sangat strategis maka Pelaku usaha berharap agar Pj.Gubernur dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha sehingga target pertumbuhan ekonomi Jakarta 2022 di kisaran  5,3-6,1% (yoy) dapat tercapai. Sehingga diharapkan dapat mampu menekan laju angka pengangguran yang saat ini diangka 8% dan kemiskinan diangka 4,69%.

Kita berharap berbagai kebijakan senantiasa berpedoman pada Peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan adanya komunikasi secara berkala dengan para pelaku usaha untuk mendengar berbagai masukan,saran dan pandangan untuk selanjutnya dapat di implementasikan dalam sebuah kebijakan  agar berbagai sektor usaha yang menggerakkan perekonomian Jakarta tumbuh positif dan produktif.

Dalam memasuki masa transisi  perpindahan ibukota ke Kalimantan ke depan, pelaku usaha berharap agar dilibatkan dalam menyusun blueprint yang menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi nasional termasuk dalam merevisi UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta yang segera berproses. Semoga dibawah kepemimpinan pak Heru sebagai Pj Gubernur,proses pemulihan perekonomian Jakarta berjalan baik,mampu bertahan ditengah gejolak ekonomi nasional dan global yang tidak pasti.

LANTIK PEJABAT PENGAWAS, DIRJEN TEKANKAN INI!

Jakarta, 8 Juli 2022 – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo melantik 1.175 Pejabat Pengawas secara luring dan daring di Auditorium Chakti Buddhi Bhakti hari ini, Jumat (8/7).

“Saya Direktur Jenderal Pajak dengan ini secara resmi melantik Saudara pada jabatan yang bersangkutan. Saya percaya bahwa Saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” demikian bunyi penggalan naskah pelantikan yang dibacakan oleh Suryo.

Suryo lantas menguatkan pegawai yang harus bertugas jauh dari tempat kerjanya saat ini dan berharap seluruh pegawai tetap dapat merasakan keputusan yang lebih berkeadilan.

“Mutasi, promosi, dan rotasi adalah sebuah keniscayaan di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) yang dilakukan dengan penuh pertimbangan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga stabilitas organisasi dan tidak bisa dihindari. Apalagi jika teman-teman semua melihat dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki sekian banyak kantor yang harus diisi oleh pegawai DJP. Namun, kami juga selalu berpikir bagaimana membuat mutasi dan promosi dapat dirasakan lebih berkeadilan,” kata Suryo dalam sambutannya.
Mutasi adalah bagian dari Reformasi Perpajakan. Reformasi tidak hanya tentang reformasi administrasi, tapi juga reformasi sumber daya manusia (SDM) yaitu tentang menjaga struktur kepegawaian yang ada di DJP. Pola mutasi akan terus dikalibrasi karena ke depan akan dilakukan sistem fungsionalisasi. Fungsi administrasi akan dijalankan oleh sistem, sedangkan SDM akan diarahkan pada fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang bekerja di dalam sistem.

Suryo mengingatkan baik kepada pegawai yang dilantik hari ini maupun seluruh pegawai agar mengisi sistem informasi keuangan dan kepegawaian dengan benar agar dapat merepresentasikan diri masing-masing. Hal tersebut berguna sebagai penentu kebijakan untuk pegawai ke depannya, di mana tugas dan jabatan akan ditentukan dan dicocokan dengan komptensi masing-masing pegawai.

Sebagai pimpinan unit terkecil di DJP, Suryo meminta para Pejabat Pengawas untuk menjadikan dirinya sebagai contoh atau role model dalam segala hal baik. Dalam Reformasi Perpajakan, Kepala Seksi, Supervisor, maupun pimpinan unit terkecil lainnya adalah salah satu change agent yang akan menjadi leader perubahan di DJP. Untuk itu, diharap para Pejabat Pengawas bisa menjaga integritas dan menjaga diri dari perbuatan tercela.

Dalam kesempatan ini juga, terkait pegawai tugas belajar yang ditempatkan di tempat yang tidak diharapkan, misalnya di Kantor Wilayah (Kanwil), Suryo mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan atau tujuan. Justru DJP ingin memanfaatkan pemahaman dan pemikiran mereka yang lebih untuk kebaikan institusi.

“Ceritakan kepada kami yang ada di Kantor Pusat, bagaimana modus operandi yang sebaiknya kita jalankan. Saya mau Anda menjadi motor yang menggerakkan Kanwilnya, ke mana DJP ini akan kita bawa. Hal ini mengingat tax ratio kita yang masih perlu ditingkatkan,” katanya.

Terakhir, tak lupa Suryo mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pegawai DJP atas selesainya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di bulan Juni lalu dengan hasil yang sesuai diharapkan.
Wajib pajak dapat membarui informasi seputar perpajakan di laman landas. www.pajak.go.id.
#PajakKuatIndonesiaMaju