Category Archives: Hasil Bumi

Hasil Bumi

Ini Dia Studi Etnografi, Pendekatan Operasional Industri Migas

Ingin melihat lebih jauh kondisi sosial masyarakat di sekitar areal industri hulu migas, SKK MIGAS Perwakilan Sumbagut menginisiasi sebuah karya buku yang diterbitkan Rajawali Pers sebagai literasi sosial di wilayah industri hulu migas. Secara simbolis buku telah dilaporkan dan diserahkan kepada jajaran manajemen SKK Migas.

Sumber tulisan buku berasal dari hasil karya penelitian 25 mahasiswa bidang sosial dari 7 Universitas yang merupakan implementasi program bersama KKKS dibawah Departemen Humas – KKKS Sumbagut dengan tajuk “Studi Penelitian dan Karya Tulis Mahasiswa” dalam bagian Rencana kerja Tahun 2021 bagian Pendidikan dari kontribusi 11 KKKS di wilayah Sumbagut.

Penelitian dilakukan pada masyarakat di 17 Desa yang tersebar di 12 Kabupaten Wilayah Operasi KKKS di 4 Provinsi: Aceh, Sumut, Riau, dan Kepulauan Riau dengan tema etnografi, bertujuan untuk memotret dinamika kehidupan dan kearifan tradisional masyarakat lokal serta membangun image inklusif.

Program ini bekerjasama dengan Asosiasi Antropologi Indonesia – AAI Pengda Riau dan 7 Universitas ternama serta MIGAS Centre, dimana dilakukan proses rekrutmen, bimbingan pelatihan dan fasilitasi  pendampingan penelitian hingga terbit buku dan juga artikel-artikel ilmiah di Jurnal nasional dan international.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menanggapi karya ini dan menyarankan  jajaran pimpinan KKKS perlu memahami masyarakat dan kearifan lokal  masyarakat di sekitar wilayah operasi hulu migas sebagai bagian dari rencana portofolio investasi. “Buku ini bisa juga menjadi souvenir khas bagi SKK Migas dan juga KKKS untuk para stakeholder,” ujarnya.

“Buku ini sangat bagus bagi industri hulu migas untuk pemahaman tentang masyarakat di sekitar operasional hulu migas yang beraneka ragam adat istiadat dan budaya, ujar Deputi Dukungan Bisnis, Rudi Satwiko.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara, Rikky Rahmad Firdaus mengatakan timnya akan melakukan bedah buku dan diskusi secara terbuka untuk membahass hasil penelitian mahasiswa tersebut. “Kami berharap dari buku ini akan ditemukan solusi dan langkah-2 baik untuk membangunan daerah dari Industri Hulumigas,” kata Rikky.

Menurut Rikky, bedah buku akan dilakukan pada bulan Agustus dan akan dihadiri oleh mahasiswa, KKKS, Aparat pemerintah daerah dan kota di wilayah Sumbagut dan Manajemen SKK Migas.

“Kami juga berharap buku ini bisa menjadi acuan dan barometer SKK Migas perwakilan yang lain, untuk sama-sama membangun Industri Hulumigas dengan pendekatan Etnografi,” Kata Rikky.

Secara simbolis, Buku tentang etnografi ini diserahkan Kepala perwakilan sumatera bagian utara, kepada Manajemen dan Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto.

Buku ini telah menyebar ke sejumlah tempat seperti Perpustakaan SKK Migas, MIGAS Centre di 4 Provinsi Wilayah Sumbagut untuk menjadi bahan literasi para mahasiswa di Universitas Andalas (Aceh), Universitas Malikul Shaleh (Aceh), Universitas Putra Batam (di kepulauan Riau), Universitas Islam Riau (di Riau). Selamat membaca buku dengan iringan lagu Iwan Fals, “Buku ini (bisa) Aku Pinjam” di Perpustakaan SKK Migas.. (*)

==============================================================================

TENTANG SKK MIGAS

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hasil Bumi, Mineral dan Tambang

IGS Perkuat Peran dalam Pengembangan Gas dan LNG di Tengah Tantangan Dekarbonisasi

NUSA DUA- Indonesian Gas Society (IGS) berupaya keras untuk memperkuat perannya sebagai kendaraan guna menciptakan masa depan pengembangan gas dan liquefied natural gas (LNG) terhadap tantangan dekarbonsisasi saat ini. Sehingga, komunitas pelaku bisnis di sektor gas ini tidak membatasi diri untuk hanya fokus pada gas dan LNG.

“Semua sumber daya kita saling berhubungan dan jalur untuk mencapai nett zero, target kami bervariasi melalui penggabungan gas dengan teknologi carbon capture,” ujar Aris Mulya Azof, Chairman Indonesian Gas Society saat memberikan sambutan pada 3rd IndoPACIFIC LNG Summit 2022 bertema “Adapting to the New Energy World; De Carbonization a Driving Force” di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (19/7/2022).

Konferensi yang akan berlangsung selama dua hari yang diikuti sekitar 150 pelaku bisnis di sektor gas ini dibuka oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan dihadiri antara lain oleh Anggota Dewan Energi Nasional, Satya W Yudha, dan Staf Khusus Menteri ESDM, Nanang Untung. Pada hari pertama tampil pembicara antara lain Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE Luh Nyoman Puspa Dewi, Direktur Utama PT PLN Gas & Geothermal M Riza Affiandi, perwakilan dari Tokyo Gas, Rystad Energy, Mc Kinsey, dan Kyushu Electric.

Aris mengungkapkan, sejak 2014 IGS telah memfasilitasi kolaborasi penting antara pemangku kepentingan energi publik dan swasta di Indonesia. Hal ini memungkinkan transfer pengetahuan dan mengembangkan strategi kerjasama untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa kita.

Dalam banyak konferensi iklim internasional, lanjut Aris, diketahui bahwa peralihan batubara ke gas dan dukungan gas untuk energi terbarukan adalah dua hal utama topik transisi energi, terutama di Asia. Gas dan LNG adalah sumber energi yang akan memainkan peran penting peran selama tahun-tahun awal transisi energi. “Gas alam adalah bahan bakar fosil terbersih dan paling fleksibel. Ini kemungkinan menjadi bahan bakar fosil terakhir yang digantikan oleh energi terbarukan dalam beberapa dekade,” ujarnya.

Menurut Aris, penggunaan gas sebagai transisi ke pengembangan secara masif energi terbarukan adalah sangat realistis karena harganya relatif lebih murah, lebih andal, dan lebih fleksibel sehingga memungkinkan Indonesia untuk secara bertahap mencapai pasokan energi nol karbon yang layak secara komersial. “Kami percaya bahwa pengembangan bersama proyek gas dan energi terbarukan akan mempercepat energi transisi dan membawa efek pengganda teknologi dan ekonomi pada skala global,” ujarnya.

Aris menyebutkan, saat ini yang diperlukan adalah pengembangan teknologi baru untuk memenuhi permintaan energi jangka pendek. Dalam jangka panjang mencari solusi yang tepat untuk mencapai ketahanan dan keterjangkauan energi, sekaligus membangun peta jalan perubahan yang berarti untuk meningkatkan kapasitas elektrifikasi sambil mencapai target pengurangan emisi. “Ini adalah tantangan besar namun unik, apalagi kita menjadi tuan rumah Presidensi G20, salah satu agendanya adalah energi,” ujarnya.

Gubernur Wayan Koster mengapresiasi IGS yang menjadikan Bali sebagai tempat pelaksanaan The 3rd IndoPacific LNG 2022. Kehadiran Wayan Koster menjadi penegas bahwa Bali yang sedang dipimpinnya dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Visi tersebut melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan memberikan keberpihakan terhadap pelestarian ekosistem sumber daya alam Pulau Dewata yang diwujudkan berupa keluarnya Pergub Bali No 97/ 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai; Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih; dan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Kami ingin udara Bali jadi bersih, terbebas dari polusi serta mempercepat realisasi target Pemerintah Indonesia di dalam mewujudkan EBT sebesar 25% pada 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional,” ujarnya. []

Hasil Bumi, Mineral dan Tambang, Umum

Jelang Setahun Alih Kelola WK Rokan, PHR Buktikan Berhasil Bor 350 Sumur

PEKANBARU – Menjelang satu tahun pasca alih kelola Wilayah Kerja (WK) Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus membuktikan kemampuannya mempertahankan tingkat produksi melalui kegiatan operasi yang masif dan agresif. PHR berhasil mempertahankan tingkat produksi yang kini mencapai rata-rata 161 MBOPD, sebuah hasil yang baik dibandingkan 142 MBOPD jika perusahaan tidak melakukan pengeboran yang masif dan agresif. Keberhasilan ini merupakan kolaborasi berbagai pihak, baik internal perusahaan, mitra kerja maupun pihak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Sejak hari pertama alih kelola pada 9 Agustus 2021, PHR yang merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina ini telah berhasil melaksanakan pengeboran sumur baru sejumlah 350 sumur, atau rata-rata lebih dari satu sumur per hari. Pengeboran ini adalah bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional dan target-terget yang telah ditetapkan.

”Kontribusi dari sumur-sumur pengembangan mampu mempertahankan tingkat produksi dan menunjukkan operasi yang optimal, sehingga WK Rokan tetap menduduki posisi sebagai salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia, dengan kontribusi 24% produksi minyak nasional,” ungkap Dirut PHR, Jaffee A. Suardin.

Hingga saat ini, PHR telah mengoperasikan 19 rig pengeboran dan 33 rig workover/well service (WOWS). WK Rokan menyumbangkan sepertiga total produksi minyak Pertamina atau hampir seperempat produksi nasional. Seluruh hasil lifting WK Rokan dimanfaatkan untuk konsumsi kilang domestik Pertamina.

Dibutuhkan proses yang komprehensif untuk melakukan pengeboran setiap sumur, mulai dari tahap perencanaan, perizinan, pengadaan barang-jasa pendukung, persiapan lokasi hingga pelaksanaan pengeboran sumur minyak membutuhkan waktu setidaknya enam bulan. Rangkaian tahapan pekerjaan yang sedemikian rupa memerlukan kolaborasi yang kuat dan keahlian SDM dari lintas fungsi PHR. Ini adalah hasil kerjasama ratusan hingga ribuan pegawai dan mitra kerja PHR yang saling bahu membahu untuk mencapai kinerja yang selamat, andal, dan lancar. []

Hasil Bumi, Keuangan, Konstruksi

Bantu Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Waskita Kerjakan Lanjutan Pembangunan Bendungan Temef, NTT dengan Nilai Kontrak Rp464 M

Jakarta, Juli 2022- PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Kode Saham: WSKT): terus berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Kali ini dengan melakukan pekerjaan pembangunan lanjutan Bendungan Temef, yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui unit bisnisnya Infrastructure I Division yang baru saja memenangkan tender pengerjaan tersebut dengan nilai kontrak RP464 Miliar.

Penandatanganan kontrak proyek Lanjutan Pembangunan Bendungan Temef Kabupaten Timor Tengah Selatan (Paket-4) (MYC) ini dilakukan di aula kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Bendungan 1 Balai Wilayah Sungai NTT II, Fajar Hariaji dengan SVP Infrastructure I Division, I Nyoman Agus Pastima pada hari Senin, 11 Juli 2022.

SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho mengungkapkan waktu pengerjaan proyek ini akan berlangsung selama 900 hari, dengan ruang lingkup pekerjaan Waskita yang meliputi pekerjaan persiapan, bangunan pengelak, cofferdam dan bendungan utama, lalu bangunan pengambilan dan peralatan hidromekanikal.

Perlu diketahui, Bendungan Temef yang berada di daerah aliran sungai seluas 550,98 km2 dengan panjang sungai 45,38 km rencananya akan dibangun bangunan pengelak dengan tipe tapal kuda dan panjang 340 m. Selain itu, cofferdam akan dibangun tipe urungan random dengan inti miring dan tinggi pengelak 20m dan bendungan utama yang dibangun tipe urungan random selektif dengan inti tegak.

Dalam kesempatan itu, Novianto memaparkan tujuan dan manfaat dibangunnya bendungan ini untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian hingga seluas 4.500 Ha. “Bendungan ini juga diharapkan memenuhi kebutuhan air baku masyarakat NTT, khususnya di daerah sekitarnya,” tambah Novianto.

Lain itu, bendungan tersebut juga sebagai fungsi pengendalian banjir di daratan Malaka, serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM) sebesar 2 x 1,0 MW, lalu meningkatkan perekonomian dan menjaga ketahanan pangan di daerah Kabupaten Timor Tengan Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka.

 

Tentang PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Waskita berdiri pada tahun 1961 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pada bulan Desember 2012
Waskita menjadi sebuah Perusahaan Publik dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode
saham “WSKT”. Dalam beberapa tahun terakhir, Waskita semakin mengukuhkan perannya sebagai salah satu
kontraktor utama di Indonesia serta Pengembang Infrastruktur/Realti melalui pendirian anak usaha yaitu PT
Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Waskita Toll Road, PT Waskita Karya Realty, dan PT Waskita Karya
Infrastruktur

 

Hasil Bumi, Mineral dan Tambang, Teknologi

Karbon Biru Jadi Strategi Mitigasi Bencana di Indonesia

JAKARTA (27/6) – Indonesia tengah mempersiapkan implementasi karbon biru (blue carbon) guna mengurangi risiko bencana yang diakibatkan dari perubahan iklim. Indonesia sangat meyakini bahwa sangat penting untuk menciptakan laut yang sehat, aman, dan produktif untuk kesejahteraan bangsa melalui kebijakan pengembangan karbon biru.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo menegaskan bahwa ada tiga strategi yang saat ini menjadi fokus Indonesia. Pertama, perluasan zona larang tangkap dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, peningkatan efektivitas kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan konservasi laut. Kedua, penguatan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan stok karbon biru. Ketiga, memperkuat sinergi pengelolaan karbon biru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal ini disampaikan Victor pada Global Coalition for Blue Carbon (GCBC) yang merupakan agenda khusus dalam rangkaian konferensi kelautan dunia The 2nd Oceans Conference (UNOC) di Lisbon, Portugal pada Minggu (26/4). Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia kini resmi bergabung dalam Global Coalition for Blue Carbon (GCBC) yang digagas oleh Perancis, Kolombia dan Kosta Rika.

Victor juga menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik seruan Perancis untuk bergabung bersama Global Coalition for Blue Carbon atau GCBC dan mendukung koalisi sebagai upaya global untuk mengelola ekosistem laut dan pesisir.

“Karbon biru, sebagai salah satu jasa ekosistem pesisir, berperan penting dalam implementasi kebijakan ekonomi biru. Secara nasional, melalui terbitnya Peraturan Pemerintah, laut atau karbon biru telah dipromosikan sebagai sektor baru yang akan berkontribusi pada Indonesia’s 2nd Nationally Determined Contribution (2nd NDC) tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Indonesia mempersiapkan kondisi yang memungkinkan untuk implementasi karbon biru,” ujar Victor.

Perancis melalui Kementerian Luar Negeri telah mengundang Indonesia untuk mendukung deklarasi bersama pembentukan Global Coalition for Blue Carbon (GCBC). Perancis bersama Kolombia dan Kosta Rika telah memutuskan membentuk GCBC. Negara-negara yang akan bergabung di dalam koalisi ini diundang untuk menyampaikan dukungan secara resmi disela-sela UNOC 2.

Victor menambahkan, Indonesia meyakini GCBC berpeluang menjadi wadah kerja sama dan kolaborasi dalam pengelolaan ekosistem karbon biru, khususnya peran ekosistem dalam meningkatkan dorongan global untuk mencapai target mitigasi perubahan iklim, serta perannya dalam mengurangi risiko bencana.

“Namun demikian, Indonesia memiliki beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, seperti bentuk organisasi GCBC, mekanisme keanggotaan, konsekuensi keuangan bagi negara peserta, status hukum perjanjian yang dibuat dalam koalisi dan mekanisme untuk mengenali dan menghubungkan target pencapaian koalisi dengan kondisi dan target nasional masing-masing negara anggota,” pungkasnya.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mewujudkan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi melalui penerapan ekonomi biru.

Hasil Bumi, Keuangan, Teknologi, Umum

Agar Subsidi Tetap Sasaran, Per 1 Juli 2022 Pertamina Buka Pendaftaran di Website MyPertamina

Jakarta – PT Pertamina Patra Niaga membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di Website MyPertamina per 1 Juli 2022. Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

“Data pengguna yang terdaftar dan telah mendapatkan QR Code ini adalah bagian dari pencatatan penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran, bisa dilihat trennya, siapa penggunanya. Kamipun tidak mewajibkan memakai aplikasinya, hanya perlu daftar melalui website yang dibuka pada 1 Juli nanti,” kata Alfian.

Untuk memastikan implementasinya dapat dilakukan dengan lancar, Alfian menjelaskan tahapan-tahapan pendaftaranpun tidaklah susah. Masyarakat dapat mengakses website subsiditepat.mypertamina.id dan siapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, STNK kendaraan, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung. Jika seluruh syarat telah dipenuhi, masyarakat untuk melakukan konfirmasi ‘daftar sekarang’.

“Data yang sudah didaftarkan akan diverifikasi atau dicocokan dengan kesesuai persyaratan. Jika semua terpenuhi maksimal 7 hari kerja, maka pengguna tersebut akan dinyatakan terdaftar dan menerima QR Code melalui email, atau melalui notifikasi di website,” jelas Alfian.

Jika menerima notifikasi adanya kekurangan atau ketidakcocokan dokumen, masyarakat bisa mencoba kembali melakukan pengisian data kendaraan dan identitasnya sesuai rekomendasi kekurangan yang ada.

Untuk kemudahan dan mengantisipasi kendala dilapangan, selain diakses dengan aplikasi MyPertamina, QR Code yang diterima juga bisa diprint out dan dibawa fisiknya ke SPBU ketika ingin melakukan pengisian Pertalite dan Solar. QR Code tersebut kemudian akan dicocokan datanya oleh operator SPBU.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, tahapannya sangat mudah, yang penting memastikan sudah daftar dan memastikan datanya sudah terkonfirmasi. Jika sudah menerima QR Code, maka transaksi akan berjalan seperti biasa,” imbuhnya.

Rencana lokasi awal yang akan di roll out antara lain adalah Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Manado. Untuk kota lain pendaftaran akan dilakukan secara kontinyu memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem, sekaligus untuk mengakomodir kendaraan baru yang dibeli masyarakat.

Informasi lebih lanjut mengenai proses penyaluran Pertalite dan Solar subsidi menggunakan MyPertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta sosial media resmi @ptpertaminapatraniaga dan @mypertamina.

Hasil Bumi, Keuangan, Mineral dan Tambang, Retail

Pemerintah Ciptakan Solusi Bagi Masyarakat Dapatkan Minyak Goreng Murah

Jakarta, FMB9 – Langkah strategis diambil pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng. Salah satunya, dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 33 Tahun 2022 Terkait Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR).

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dr Kasan mengatakan program yang disingkat MGCR ini, dilaksanakan dalam rangka menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Dalam hal ini minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500/kg.

“Tentu, tujuan daripada program ini adalah untuk mengoptimalisasi pendistribusian minyak goreng curah dengan harga sesuai HET, sehingga dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Hasan dalam diskusi daring bertema “Atur Ulang Tata Kelola Sawit” yang digelar FMB9 ( Forum Merdeka Barat 9) Rabu (8/6/22).

Kasan menyampaikan, agar program ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, pihaknya melibatkan para produsen CPO sebagai pemasok bahan baku minyak goreng curah.

Selain itu, pihaknya juga melibatkan para produsen minyak itu sendiri, pelaku usaha jasa logistik eceran hingga distributor.

“Lalu ada produsen minyak gorengnya sendiri, plus pelaku usaha jasa logistis dan eceran. Juga distributor. Serta tak lupa pengecer dan eksportir dilibatkan dalam program ini,” ungkapnya.

Alasanya, kata Kasan, dalam upaya optimalisasi pendistribusian minyak goreng curah, dikaitkan dengan bagaimana menjaring insentif bagi keberlangsungan kegiatan ekspor dari CPO dan produk turunannya.

Bagi pelaku usaha yang ikut dalam program penyaluran minyak goreng curah rakyat dan tervalidasi, akan mendapatkan lima (5) kali pengajuan ekspor dan melakukan ekspor.

Kemendag memastikan kebijakan yang tertuang dalam Permendag sebagai upaya meregulasi pasar sehingga berjalan dengan baik. Kasan menyampaikan dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat mulai dari produsen CPO hingga eksportir.

“Butuh komitmen dari semua pihak yang dilibatkan mulai dari produsen CPO, produsen minyak goreng sendiri, lalu pelaku jasa usaha distribusi sampai pada pengecer dan seterusnya,” ungkapnya.

Untuk memastikan hal ini, Kasan menegaskan, pihaknya melakukan validasi secara elektronik. Di sisi distribusi hingga pada tingkat pengecer, mereka juga melakukan monitoring dan validasi berdasarkan catatan real realisasi di tingkat pengecer yang ditujukan kepada konsumen.

“Termasuk bukti validasi penjualan minyak goreng curah sesuai DMO/DPO ke konsumen. Itu kita akan mendapatkan validasi dari setiap pembeli berdasarkan KTP atau NIK yang ada di masing-masing pembeli,” ujar Kasan.

Hal ini, lanjutnya, karena minyak goreng curah ditargetkan untuk masyarakat ekonomi kelas bawah.

Konsolidator Petani Sawit

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian, Kementerian Koperasi & UKM, Bagus Rachman S.E., M.Ec mengatakan, pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Antara lain kerjasama lintas kementerian yang terkait langsung dengan industri sawit.
“Di KemenKopUKM, tidak hanya bicara soal pelaku usaha dalam hal ini para petani sawit ya, tapi bagaimana nanti Kementerian Pertanian juga tentunya perlu berkolaborasi dengan kami,” kata Bagus.
Bicara tata kelola industri sawit, Bagus mengatakan, perlu dilihat dari hulunya.
“Dari sisi tata kelola, kita bicara dari hulu. Bila melihat data dari BPS tahun 2020, tercatat 14,58 juta hektar luas perkebunan sawit di Indonesia,” papar Bagus

Yang menarik, menurut Bagus, dari total tersebut, terdapat 41 persen atau 6,04 juta hektar di antaranya dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Mereka adalah petani sawit yang memiliki lahan terpisah-pisah.

Maka dari itu, lanjutnya, kehadiran KemenKopUKM dalam urusan tata kelola industri sawit ini, pertama dapat dipandang sebagai konsolidator para petani sawit.

“Nah, dari sisi KemenKopUKM, kita bicara bagaimana para petani swadaya itu sebaiknya terkonsolidasi melalui wadah koperasi, sehingga naik secara ekonomi,” tuturnya.

Korporasi sawit adalah kebijakan untuk mewujudkan apa yang disebut korporasi petani sawit. Ini tujuannya untuk meningkatkan pendapatan para petani sawit.

Kedua, menurutnya, koperasi dapat berperan sebagai agregator. Dimana hasil dari sawit dari para petani swadaya dikumpulkan di koperasi. Tujuannya agar standarisasinya sawit tersebut akan terjaga dengan baik.*

Hasil Bumi, Keuangan, Mineral dan Tambang, Retail, Teknologi

Fitur Marketplace di PLN Mobile Perluas Pemasaran dan Dongkrak Penjualan Produk UMKM

Jakarta, 9 Juni 2022 – PT PLN (Persero) menyediakan fitur bernama “Marketplace PLN Mobile ” untuk memudahkan para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) binaan memasarkan hasil produknya ke pelanggan, total omzet para mitra UMK yang memanfaatkan platform yang telah terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile ini pun mencapai lebih dari Rp 4 miliar.

Vice President Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PLN, Agus Yuswanta, mengatakan selama ini PLN hanya memberikan pendampingan dan modal saja bagi para mitra binaan, tetapi dengan adanya fitur Marketplace ini, PLN juga memberikan wadah pemasaran bagi para mitra binaan untuk menjual dan mempromosikan produk nya.

”Mitra binaan PLN rata-rata berasal dari daerah yang jauh dari perkotaan dan minim teknologi. Penjualannya pun terbatas karena kurang nya media promosi dan pemasaran sehingga perlu kita bantu dan dorong untuk bergabung dalam Marketplace ini,” kata Agus.

Dari total omzet lebih dari Rp 4 miliar UMK yang telah memanfaatkan fitur Marketplace untuk memasarkan produknya pun beragam, dari kerajinan omzet yang terkumpul senilai Rp 619,5 juta sementara untuk fashion omzet yang berhasil dihasilkan senilai Rp 521,3 juta dan untuk produk food and beverage menghasilkan omzet senilai Rp 2,8 miliar.

Agus pun mengajak dan mendorong para UMK binaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PLN untuk bergabung dalam Marketplace ini, sehingga akan meningkatkan penjualan UMK binaan yang juga dapat meningkatkan keuntungan.

“Harapannya setelah mereka tergabung, penjualannya akan semakin besar dan luas, sehingga keuntungan pun meningkat,” ujar Agus.

Agus menambahkan, dengan terintegrasinya Marketplace ini dengan PLN Mobile, masyarakat atau pelanggan bisa langsung berbelanja untuk ikut membantu pemberdayaan UMKM sambil memenuhi kebutuhan listriknya karena PLN mengadakan program bundling salah satunya program diskon tambah daya PLN dengan pembelian produk di Marketplace.

Fitur Marketplace pada aplikasi PLN Mobile mulai di launching pada acara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Fest Tahun 2021 yang ditujukan untuk mendukung UMK binaan PLN Group baik dari unit PLN, anak perusahaan, Rumah BUMN, hingga Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN yang merupakan wadah bagi para pegawai PLN dalam menyisihkan zakat profesi yang di keluarkan setiap bulannya yang hingga saat ini jumlah yang telah tergabung sebanyak 221 UMK setelah melalui proses kurasi.

Salah satu UMK binaan PLN UID Banten, yaitu Golok Eyang Yani dari Kabupaten Serang sudah bergabung dalam Marketplace PLN Mobile. Pemilik Golok Eyang Yani, Ubaedi menyampaikan rasa syukurnya karena sangat terbantu dengan promo yang diberikan saat ini.

Ubaedi juga menyampaikan bahwa di PLN Mobile banyak promo-promo yang ditawarkan, yang akhirnya produk seller termasuk Golok Eyang Yani _order_annya ikut meningkat.

“Setelah menggunakan PLN Mobile, Alhamdulillah penjualan bisa menjangkau ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Bisa berkumpul dengan para UMK hebat yang menjadi binaan PLN dengan berbagai bidang produk dan keunikannya masing-masing,” ujar Ubaedi. []

Hasil Bumi, Keuangan, Konstruksi, Mineral dan Tambang, Retail, Teknologi

Berkat PLTS Irigasi PTBA, 525 Petani Tanjung Raja Panen 3 Kali Setahun

Muara Enim, 7 Juni 2022 – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menegaskan komitmen untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Salah satunya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk irigasi lahan pertanian di Desa Tanjung Raja, Muara Enim, Sumatera Selatan.

PLTS ini telah beroperasi sejak 2020 dengan kapasitas PLTS 16,5 Kilowatt peak (kWp). Berkat adanya PLTS untuk irigasi, para petani di Desa Tanjung Raja kini bisa panen hingga 3 kali dalam setahun. Sebelumnya, petani mengandalkan sawah tadah hujan sehingga hanya bisa panen 1 kali dalam setahun.

Lahan yang dialiri seluas 63 hektar dengan perkiraan hasil panen 3 kali setahun mencapai 567 ton. Sekitar 525 petani…
[08.10, 9/6/2022] +62 815-9275-065: Jokowi Ingin RI Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel, PLN Siap Dukung dengan Listrik Andal

Batang, 8 Juni 2022 – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pembangunan proyek Grand Package Konsorsium LG di Kawasan Industri Terpadu, Batang pada Rabu (8/6). Proyek ini merupakan wujud nyata dari rencana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen utama produk berbasis nikel di dunia.

Presiden RI Joko Widodo menjelaskan Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Potensi ini bisa menjadikan Indonesia sebagai produsen utama kendaraan listrik dan baterai di dunia. Kawasan industri baterai terintegrasi di Batang ini juga merupakan industri yang end to end mengolah nikel dari penambangan hingga menjadi mobil listrik.

“Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel. Seperti lithium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik. Dan ini merupakan sebuah kesempatan besar, sebuah kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau ke depan. Seperti yang kita rencanakan,” ujar Presiden RI.

Presiden berharap proyek dengan investasi USD 9,8 miliar ini bisa membawa dampak positif ke perekonomian nasional dan mendongkrak penerimaan negara. Selain itu, proyek ini juga bisa menyerap 20 ribu tenaga kerja.

Menteri Investasi atau Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia yang ikut serta meninjau proyek pembangunan industri baterai juga menjelaskan investasi yang dilakukan oleh LG ini merupakan salah satu terbesar di tahun ini. Melalui pengembangan proyek ini, bisa menambah lapangan pekerjaan, menambah realisasi investasi negara melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan juga sebagai salah satu jalan untuk pengembangan energi bersih di Indonesia melalui kendaraan listrik.

“Ini merupakan realisasi investasi yang besar bagi Indonesia. Proyek ini merupakan langkah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik baterai yang lebih besar lagi ke depan,” ujar Bahlil.

PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketenagalistrikan di Indonesia menjadi pemain utama dalam memasok kebutuhan listrik industri. Apalagi, dengan adanya proyek ini menjadi titik pemulihan ekonomi yang akan terus berlanjut dengan pertumbuhan industri di Indonesia.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan PLN siap mendukung pertumbuhan industri dan kebangkitan ekonomi Indonesia saat ini. Terlebih lagi, proyek ini merupakan industri bahan baku baterai yang terintegrasi dan mencakup dari hulu sampai hilir. Proyek end to end ini akan mendukung masifnya ekosistem Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

Menurut Darmawan, dengan adanya pabrik ini maka menjadi salah satu upaya Presiden Jokowi mengubah ketergantungan Indonesia dari energy import yaitu bahan bakar minyak (BBM) menjadi energi yang berbasis pada domestik yaitu listrik. Dengan mengubah sektor transportasi dari yang tadinya berbasis BBM menjadi sektor transportasi yang berbasis listrik.

“PLN tentu saja siap memasok kebutuhan listrik bagi para industri khususnya di Batang ini. Peresmian ini adalah suatu pertanda, suatu kebangkitan pembangunan industri hilirisasi dari minerba kita. Tadinya banyak sekali sumber daya alam kita diekspor dalam bentuk mentah. Kali ini kita proses dengan nilai tambah yang luar biasa,” ujar Darmawan.

PLN juga terlibat aktif dalam proyek ini yang merupakan konsorsium antara LG dan Indonesia Battery Coorporation (IBC), di mana PLN terlibat investasi 25 persen di IBC ini. “PLN mengambil peran penting. Yaitu bagaimana kita terlibat langsung dari investasi di hulunya, baik itu dari pembangunan smelter -nya. Kita juga terlibat langsung di hilirnya, produksi baterainya. Dan lebih penting lagi nanti dalam proses pembangunan dan operasionalisasi sektor transportasi yang berbasis pada listrik, listriknya adalah dari PLN,” tambah Darmawan.

Selain secara investasi, PLN juga akan memasok kebutuhan listrik ke Kawasan Industri Terpadu Batang ini. Pada tahap pertama, Darmawan menjelaskan PLN akan memasok 2,2 megavolt ampere (MVA) untuk kebutuhan listrik Marketing Gallery perkantoran serta tenant di Kawasan Industri Terpadu Batang ini.

“Pasokan listrik di Jawa saat ini sangat besar dan kita mempunyai daya mampu pasok mencapai 6.564 megawatt (MW).dan cadangan daya 1.713 MW yang siap menyuplai kebutuhan listrik di Batang,” ujar Darmawan.

Tahap kedua, saat ini PLN sedang membangun jaringan tegangan menengah dengan kapasitas 30 MVA yang ditargetkan selesai pada akhir Juni 2022. Infrastruktur listrik ini dibangun PLN untuk melayani kebutuhan konstruksi calon pelanggan antara lain PT KCC Glass, PT Rumah Keramik Indonesia, PT Aneka Gas Industri dan Rumah Susun Pekerja KITB.

Darmawan menilai dengan masifnya pertumbuhan industri komponen dan turunan nikel menjadi sinyal baik dalam perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Diharapkan hal ini bisa mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.

“Ini juga bisa meningkatkan kapasitas nasional, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar Darmawan. []

Hasil Bumi, Keuangan, Mineral dan Tambang, Retail, Umum

SKK Migas-KKKS Fasilitasi Pertemuan Para Pemangku Kepentingan Industri Hulu Migas di Wilayah Sumbagut

Batam, 7 Juni 2022 – Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran industri penunjang kapasitas nasional dalam sektor hulu minyak dan gas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kembali memfasilitasi pertemuan para pemangku kepentingan (stakeholder) industri hulu migas di area operasi Sumatra Bagian Utara (Sumbagut). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari Pra Kegiatan Forum Kapasitas Nasional 2022 yang diselenggarakan di lima kota, yaitu Surabaya, Batam, Sorong, Balikpapan dan Palembang, yang masing-masing mewakili area operasi SKK Migas yakni di  Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa); Sumbagut; Papua dan Maluku (Pamalu), Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) dan Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).

Kegiatan ini sejalan dengan upaya SKK Migas yang sejak 2015 terus mendorong kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri untuk mencapai peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di industri hulu migas dalam memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

SKK Migas terus berupaya meningkatkan TKDN dalam sektor hulu migas. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi kerja sama bisnis antara pelaku industri migas lokal, nasional dan KKKS.

“Sektor hulu migas akan terus konsisten dalam mendorong industri-industri penunjang lokal untuk tumbuh dan semakin berkembang, sehingga peran mereka di dalam perekonomian nasional dan daerah semakin meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan pemasok lokal, maka industri hulu migas juga semakin efisien. Hal ini sangat diperlukan di era yang semakin kompetitif ini,” ujar Plt Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas, Rudi Satwiko.

SKK Migas, lanjutnya, terus berkomitmen menciptakan efek berganda industri hulu migas terhadap sektor-sektor lainnya, sehingga terbangun kapasitas nasional yang memiliki daya saing untuk merealisasikan visi bersama meningkatkan produksi migas nasional 2030 sebesar 1 juta barel minyak per hari (MBOPD) dan gas sebanyak 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD). Hal tersebut juga sejalan dengan program pembinaan lingkungan yang merupakan bagian dari program G-20.

Sementara itu Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Erwin Suryadi, mengatakan dalam forum tersebut SKK Migas menyampaikan kebijakan dan regulasi-regulasi terbaru yang berhubungan dengan aktivitas usaha industri hulu migas.

“Yang tak kalah penting, para pelaku industri hulu migas serta industri penunjangnya dapat saling bertemu dalam forum ini dan mereka dapat memanfaatkan peluang terkait pengadaan barang dan jasa hulu migas. Ini juga merupakan salah satu fungsi SKK Migas, yaitu menjadi business matchmaker (biro jodoh) bagi industri-industri terkait,” katanya.

SKK Migas, tegas Erwin, terus berupaya mendekatkan para pelaku usaha daerah untuk ambil bagian sebagai penunjang industri hulu migas, sekaligus mendorong peningkatkan kemampuan dan kapasitas para pelaku usaha di daerah untuk terlibat lebih jauh di aktivitas industri hulu migas.

 

================================================================

TENTANG SKK MIGAS

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.