Jakarta, 28 Juli 2022 — Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi unit Kementerian Keuangan di DKI Jakarta, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, serta Kanwil Ditjen Kekayaan Negara lingkup DKI Jakarta kembali menyelenggarakan konferensi pers Kinerja APBN Wilayah DKI Jakarta periode s.d. 30 Juni 2022. Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II Johny Maru Panjaitan, Kepala Bidang Perbendaharaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Hari Prabowo, serta Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi DKI Jakarta Aloysius Yanis Dhaniarto, memberikan keterangan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.
Ekonomi pada wilayah DKI Jakarta makin menguat dengan realisasi pendapatan APBN Regional sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai Rp837,13 triliun (86,49% dari target), sedangkan pagu belanja terealisasi sebesar Rp248,29 triliun (38,69% dari target) yang berdampak pada surplus regional sebesar Rp588,83 triliun. Surplus tersebut meningkat 121,93% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Adapun Inflasi pada 30 Juni 2022 sebesar 0,32% (m-to-m), 2,88% (yoy) dan 1,94% (ytd), dipicu naiknya indeks harga kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok transportasi.
“Peningkatan kepatuhan dalam hal melaporkan dan membayar pajak tentu sangat berdampak baik ke semua pihak, dampaknya tidak hanya ke negara tetapi ke semua lapisan masyarakat. Karena apabila pendapatan negara meningkat, penyaluran belanja subsidi pemerintah semakin dapat dirasakan oleh masyarakat”, jelas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
Dinamika kasus COVID-19 terus berlanjut dan masih terkendali. Juni 2022, kasus terkonfirmasi COVID-19 DKI Jakarta adalah sebanyak 1.269.702 orang. Pasien yang harus melakukan perawatan sebanyak 9.663 orang atau naik 730,78% dibandingkan 31 Mei 2022, dengan tingkat kesembuhan sebesar 98,03% atau sebanyak 1.244.760 orang. Sementara itu, kasus yang terkonfirmasi meninggal dunia mencapai 15.279 orang. Selama Mei s.d. Juni 2022, kasus terkonfirmasi melonjak cukup tinggi sebanyak 19.024 orang, tetapi tetap dalam kendali, diindikasikan dari jumlah pasien yang sembuh bertambah sebanyak 10.513 orang.
Fiskal: Kinerja Penerimaan terus dijaga. Penerimaan Dalam Negeri DKI Jakarta s.d. 30 Juni 2022 berhasil mencapai Rp837,13 triliun (86,49% dari target), naik 52,72% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Peningkatan tersebut ditopang realisasi perpajakan sebesar Rp653,07 triliun atau mencapai 79,15% dari target, melonjak naik 62,14% terutama dari Pajak Penghasilan yang naik 75,09%, dan Bea masuk/Pungutan Impor dengan realisasi sebesar Rp10,44 triliun atau sebesar 63,28% dari target. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut menyumbang pundi-pundi pendapatan APBN di wilayah DKI Jakarta dengan melonjaknya Bagian Laba BUMN sebesar 122,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau mencapai Rp35,47 triliun.
Neraca Perdagangan
Kinerja neraca perdagangan pada regional DKI Jakarta bergerak ke arah positif dari tahun 2021. Walaupun demikian, selama Mei 2022 kinerja neraca perdagangan mengalami penurunan. Ekspor DKI Jakarta pada Mei 2022 sebesar US$715,40 juta, turun 25,3% dibandingkan April 2022, sedangkan Impor DKI Jakarta pada Mei 2022 sebesar US$5,40 miliar, turun 2,8% dibandingkan April 2022.
Sektor Riil: Kemudahan/kelonggaran keimigrasian meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Wilayah DKI Jakarta pada Mei 2022 mencapai 57.844 kunjungan, naik 352,80% dibandingkan Mei 2021. Peningkatan kunjungan wisman ini seiring dengan tidak diwajibkannya tes PCR bagi pelaku perjalanan luar negeri serta perluasan Visa saat kedatangan (VoA). Komponen Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Triwulan I 2022 adalah sebesar Rp265,77 triliun, mengalami kontraksi 2,23% (q-to-q) karena munculnya varian COVID-19 Omicron, tetapi tumbuh positif 4,94% (yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Postur APBN Regional DKI Jakarta:
Kinerja Pendapatan APBN Membaik. Pendapatan APBN dan Hibah Wilayah DKI Jakarta s.d. 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp837,13 triliun (86,49% dari target), naik 52,72% atau sebesar Rp288,99 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Kenaikan terbesar disumbang oleh Penerimaan Dalam Negeri terutama dari Pajak Penghasilan yang naik 75,09%. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi salah satu kunci meningkatnya penerimaan pajak secara keseluruhan, khususnya pada Pajak Penghasilan Final.
Faktor lain yang mendukung peningkatan kinerja pendapatan adalah meningkatnya volume importasi yang berdampak pada penerimaan Bea Masuk. Selain itu, peningkatan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena adanya Penjualan Barang Milik Negara (BMN/Aset) dengan kontribusi lebih dari 50%, turut memberi andil pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara keseluruhan.
Kinerja Belanja Melambat. Belanja APBN Wilayah DKI Jakarta s.d. 30 Juni 2022 terealisasi sebesar Rp248,29 triliun atau 38,69% dari pagu, mengalami penurunan sebesar 12,20% dibandingkan periode Juni 2021.
Kinerja Penyaluran TKDD Melambat. Realisasi Belanja TKDD s.d. 30 Juni 2022 sebesar Rp7,09 triliun atau mencapai 42,03% dari pagu, turun 30,27% dibandingkan periode yang sama tahun 2021, dikontribusi oleh penurunan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 32,68% dan penurunan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK Non-Fisik) sebesar 20,03%.
Strategic Issues dan Local Issues:
Strategic Issues. Pemerintah terus berkomitmen menyalurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM. Pada Provinsi DKI Jakarta, penyaluran KUR s.d. Juni 2022 mencapai Rp5,46 triliun kepada 105.439 debitur, sedangkan penyaluran pembiayaan UMi dari 2017 s.d. 30 Juni 2022 mencapai Rp3,43 triliun kepada 990.662 debitur. Kemudian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), s.d. 30 Juni 2022 pemerintah telah menyalurkan sebanyak Rp2.864,99 miliar yang disalurkan pada Penanganan Kesehatan (Rp2.407,90 miliar), Perlindungan Masyarakat, (Rp454,33 miliar), dan Penguatan Pemulihan Ekonomi (Rp2,76 miliar).
Terdapat kenaikan harga komoditas terutama bahan pangan dan kenaikan tarif transportasi, tetapi tidak terlalu berdampak pada inflasi. Di samping itu, kenaikan harga komoditas menjadi salah satu faktor peningkatan penerimaan PPN.
Local Issues. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berakhir pada bulan Juni 2022 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak di DKI Jakarta. Adapun dari sisi belanja, sampai dengan 4 Juli 2022 realisasi pembiayaan UMi di wilayah DKI Jakarta mencapai Rp3,56 triliun yang diberikan kepada 1,06 juta debitur. Penyaluran pembiayaan UMi pada wilayah DKI Jakarta merupakan yang terbesar dibandingkan provinsi lainnya.
Perkembangan Ekonomi Regional
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN memiliki tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan kenaikan belanja subsidi di DKI Jakarta pada Juni 2022 yang mendorong peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan UMKM ditunjukan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,75 poin serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 1,54 poin dibandingkan periode Mei 2022.