Tag Archives: ekonomi

Keuangan, Lembaga

Pimpin Misi Dagang ke Qatar, Mendag Zulkifli Hasan Bukukan Potensi Transaksi Rp23,2 Miliar

Doha, 10 Oktober 2022 – lndonesia berhasil membukukan potensi transaksi sebesar Rp23,2 miliar pada Misi Dagang ke Qatar yang dipimpin Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Potensi transaksi tersebut berhasil dicatatkan saat sesi penjajakan kesepakatan dagang (business matching) yang dihelat Senin (10/10) di Doha, Qatar. Transaksi berasal dari produk kecantikan dan hospitality, rempah dan bumbu, kudapan dan makanan olahan, ikan beku, garmen, serta kerajinan.

“Alhamdullilah misi dagang ke Qatar berhasil mencatatkan transaksi potensial sebesar Rp23,2 miliar yang diperoleh dari business matching,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, nilai potensi yang telah tercatat tersebut masih berpotensi untuk terus bertambah sejalan dengan berbagai tindak lanjut para pelaku usaha pascamisi dagang.

“Nilai ini berpotensi terus bertambah, mengingat para pelaku usaha masih menindaklanjuti permintaan dari calon mitra yang telah dipertemukan dalam penjajakan kesepakatan dagang ini,” tambah Mendag Zulkifli Hasan.

Penjajakan kesepakatan dagang ini dihadiri oleh 11 pelaku usaha Indonesia dan 42 pelaku usaha Qatar. Produk andalan Indonesia yang dibawa antara lain kelapa sawit dan turunannya, produk kertas, otomotif, baterai, makanan dan minuman, dekorasi rumah, produk kerajinan, garmen, dan produk kecantikan.

Gelar Forum Bisnis

Pada hari yang sama, Mendag Zulkifli Hasan juga membuka Forum Bisnis Indonesia–Qatar. Pada acara ini Mendag Zulkifli Hasan menegaskan, perdagangan antara Indonesia dan Qatar harus ditingkatkan melalui sinergi dan kolaborasi para pelaku usaha kedua negara.
Turut hadir pada acara ini Duta Besar Indonesia untuk Doha Ridwan Hassan. Pada forum ini, Mendag Zulkifli Hasan didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi.

“Indonesia dan Qatar mempunyai hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1976 hingga sekarang. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Yang Mulia Amir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Diharapkan melalui kerja sama ini, kolaborasi dan sinergi kedua negara dapat semakin kuat,” ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan melanjutkan, 2022 menjadi tahun menarik bagi kedua negara. Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 sementara Indonesia memegang Presidensi G20 untuk pertama kalinya. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ke-17 tersebut akan berlangsung di Bali pada 15—16 November 2022 dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”.

“Kesempatan ini harus dimanfaatkan para pelaku usaha kedua negara untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan perdagangan. Peningkatan hubungan ekonomi antarkedua negara perlu didukung oleh peningkatan aktivitas perdagangan Indonesia dengan Qatar dan negara-negara sekitar, seperti anggota Gulf Countries Cooperation (GCC),” jelas Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan juga mengatakan, Indonesia merupakan negara yang sangat potensial sebagai tujuan investasi. “Berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan jumlah populasi, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan tujuan investasi,” tegasnya.

Pada pertemuan tersebut, Mendag Zulkilfi Hasan mengundang seluruh peserta untuk hadir melihat produk-produk berkualitas ekspor Indonesia di Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37. Mengusung tema “Strengthening Global Trade for Stronger Recovery”, Pameran TEI ke-37 akan dilaksanakan di ICE BSD, Tangerang, Banten, secara luring pada 19—23 Oktober 2022 dan daring pada 19 Oktober—19 Desember 2022.

Pertemuan dengan Importir dan Diaspora Indonesia

Sebelumnya, delegasi misi dagang Indonesia melakukan kunjungan ke importir Lulu Hypermart di Qatar pada Minggu (9/10). Pada kunjungan tersebut, delagasi berkesempatan meninjau berbagai produk Indonesia yang ditampilkan dalam Indonesia Corner. Produk tersebut di antaranya pakaian, produk kecantikan, makanan dan minuman, elektronik, buah-buahan, sepatu olah raga, serta peralatan makan dan dapur.

Didi Sumedi mengatakan, Kemendag membawa 11 pelaku usaha Indonesia pada misi dagang kali ini untuk bermitra. “Produk-produk ini memiliki peluang besar untuk didistribusikan di Lulu Hypermart, tidak hanya di Doha, tetapi juga di semua cabang di negara-negara di kawasan Teluk,” ujar Didi.

Didi berharap jaringan Lulu Hypermart dapat membantu produk usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia untuk dapat masuk ke pasar Timur Tengah, khususnya Qatar.

Pada hari yang sama, delegasi misi dagang juga melakukan pertemuan dengan diaspora Indonesia di Kantor Konsulat Jenderal RI di Doha. Pada pertemuan, Didi mengatakan, Diaspora memiliki peranan penting dalam melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha di negara tempat tinggal mereka.

“Diaspora memiliki peranan penting dalam melakukan kolaborasi dengan pelaku usaha di negara tempat tinggal mereka. Pemerintah meyakini diaspora Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk mendorong ekspor Indonesia ke Qatar,” pungkas Didi.

Keuangan, Konstruksi, Lembaga

Kementerian Keuangan Berkolaborasi dengan SMV untuk Mempraktikkan Pendekatan Berkelanjutan dalam Sektor Infrastruktur di Indonesia

Washington DC, 10 Oktober 2022 – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara utama dalam sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit dengan tema “Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity” yang diadakan di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat, pada hari Senin dan Selasa, 10-11 Oktober, 2022. Acara ini dibuka oleh Prof. Bambang Brodjonegoro, selaku Lead Co-Chairs of Think 20 (T20) yang menekankan faktor penting dalam mendorong pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Salah satu masalah penting yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, di mana investasi dan kemitraan publik-swasta (PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Selain itu, dalam skema PPP, pemangku kepentingan khususnya pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat guna kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan keberlanjutannya,” ujar Prof. Bambang.

Pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF), Menkeu menyampaikan pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pasca pandemi.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara Anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan, Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia. Saya yakin pengakuan semacam ini membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota bahwa kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Di samping itu, kita telah menyepakati bahwa mekanisme keuangan berkelanjutan dibutuhkan semua negara untuk berkontribusi, dan juga menggunakan semua lembaga termasuk MDB untuk mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.”

Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework (CAF)). Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.

Hadir juga dalam agenda tersebut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR), Kementerian Keuangan, Luky Alfirman sebagai panelis. Sejalan dengan pernyataan Menkeu, Luky menjelaskan bahwa diskusi telah dilakukan sejauh ini dengan berbagai calon investor, MDB, serta pemodal dengan harapan Indonesia dapat menampilkan satu bukti nyata dari komitmen terkait iklim pada KTT mendatang.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama beberapa Special Mission Vehicles (SMV) yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI, dan PT Indonesia Infrastructure Finance/IIF turut menyampaikan kontribusi masing-masing dalam kegiatan tersebut. Acara internasional yang digagas oleh Think20 (T20) Task Force 8 dengan P2EB UGM sebagai institusi pelaksana, menjadi ajang bagi T20 untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian kepada para pemimpin G20 terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dengan objektif utama untuk menyediakan kebijakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia untuk pulih secara berkelanjutan dan inklusif di tengah krisis global pascapandemi.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menambahkan bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menutupi kesenjangan infrastruktur dan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional seperti pada energi terbarukan, perubahan iklim, infrastruktur digital, dan juga proyek pembangunan perkotaan. “Kementerian Keuangan telah merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan inisiatif tersebut bersama kementerian dan pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT PII, M. Wahid Sutopo pada sesi showcase bertema “PPP Projects & Energy Transition Mechanism (ETM) Initiative” menyampaikan perkembangan dan milestone PPP di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi investasi swasta pada infrastruktur nasional. Sutopo menyampaikan bahwa penjaminan melalui PT PII telah diimplementasikan dalam beberapa proyek PPP yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proyek dalam konteks pendanaan dan hasil. PT PII juga turut melaksanakan Project Monitoring secara aktif yang dapat membantu menjaga keberlanjutan proyek dengan hasilnya yang sesuai harapan masyarakat.

Sutopo menambahkan bahwa PT PII berkomitmen mendukung proyek PPP dengan konsep digitalisasi, efisiensi, dan energi terbarukan, yang terlihat dari dukungan terhadap proyek Palapa Ring & Satelit Multifungsi untuk meningkatkan akses broadband dan menutup kesenjangan digital hingga pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal seperti pulau Natuna dan Morotai. Selain itu, PT PII juga memberikan penjaminan pada proyek PPP skala kecil yaitu proyek Alat Penerangan Jalan di kota Madiun untuk mewujudkan penerangan jalan hemat energi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sutopo menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut diusulkan sebagai legacy-case untuk agenda pasca T20.

Dalam topik diskusi yang sama, Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Pradana Murti menyampaikan peran PT SMI dalam memfasilitasi ETM Country Platform di Indonesia. Pradana menyampaikan bahwa PT SMI berkomitmen untuk mendukung agenda Indonesia terkait pengurangan dampak perubahan iklim melalui peran mereka sebagai pengelola ETM Country Platform untuk memastikan transaksi berlangsung secara adil dan terjangkau, selagi mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari transisi.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Presiden Direktur & CEO PT IIF Reynaldi Hermansjah menjelaskan bagaimana IIF terlibat dalam berbagai proyek PPP di Indonesia. Reynaldi menyampaikan bahwa IIF menempatkan dirinya secara aktif untuk membangun Indonesia secara berkelanjutan. Selain cara pendanaan IIF, mereka juga turut berkontribusi terhadap beberapa sektor penting seperti kesehatan, digital, dan telekomunikasi. Dengan dukungan dari pemegang saham multilateral, IIF tidak hanya menjadi pemain bisnis, tetapi juga advokat pembangunan berkelanjutan di Indonesia

Hasil Bumi, Keuangan, Retail

Bertemu Pebisnis Bangladesh di AS, Mendag Zulkifli Hasan: Bangladesh Sebagai Potensi Perluasan Pasar Nontradisional

New York, 9 Oktober 2022 – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali menyampaikan fokus Indonesia dalam memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara nontradisional. Peran aktif semua pihak terkait, termasuk komunitas bisnis, sangat diperlukan dalam meningkatkan hubungan dagang di pasar global, termasuk dengan negara-negara Asia Selatan seperti Bangladesh.

Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan dalam pertemuan dengan Komunitas Bisnis Amerika Serikat (AS)-Bangladesh yang dihadiri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bangladesh- AS serta 30 pelaku bisnis AS-Bangladesh di Queens, New York, AS, Jumat (7/10).

“Banyak hal yang bisa digali dan dikembangkan dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Bangladesh. Terlebih, kedua negara memiliki sejumlah kesamaan dan pasar yang besar, yaitu memiliki lebih dari 400 juta penduduk dengan mayoritas muslim,” ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Menurut Mendag Zulkifli Hasan, sejumlah produk Indonesia berpeluang untuk ditingkatkan ekspornya ke Bangladesh. Kementerian Perdagangan menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan tujuan tersebut melalui penjajakan perundingan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Bangladesh. Sehingga, peningkatan nilai transaksi perdagangan melalui penurunan tarif bea masuk dan preferensi perdagangan, serta kemudahan lainnya dapat tercapai.

Dalam pertemuan ini, turut disampaikan berbagai hal yang menjadi kendala dalam hubungan dagang Indonesia dan Bangladesh, di antaranya kemudahan dalam mendapatkan visa/visa bisnis, terbatasnya jumlah penerbangan, serta masih belum intensifnya kedua negara membaca peluang dan keunggulan masing-masing negara.

Menyikapi hal itu, Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan sejumlah strategi peningkatan perdagangan Indonesia yang berfokus pada pengembangan produk ekspor potensial ke Bangladesh seperti energi, mesin, teknologi, hingga produk halal. Lainnya adalah mempertahankan produk yang mempunyai pangsa pasar yang kuat di Bangladesh, serta meningkatkan pangsa pasar produk-produk yang harus dipulihkan.

Selain itu, lanjut Mendag Zulkifli Hasan, komunitas bisnis juga merupakan salah satu faktor penting dalam menjawab sejumlah tantangan yang masih dihadapi para pelaku bisnis saat ini.

Menutup pertemuan, Mendag Zulkifli Hasan mengundang para pelaku usaha untuk hadir pada acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 dan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) yang akan diselenggarakan pada 19–23 Oktober 2022 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD,
Tangerang, Banten.

“TEI 2022 merupakan pameran dagang internasional terbesar di Indonesia. Pada pameran ini akan ditampilkan berbagai produk unggulan Indonesia berkualitas. Pameran ini dapat menjadi wahana untuk lebih mengenal produk unggulan dan potensial Indonesia, sekaligus sebagai peluang dalam
memenuhi kebutuhan atau permintaan produk impor dari Bangladesh,” pungkas Mendag Zulkifli Hasan.

Nilai perdagangan Indonesia-Bangladesh pada periode Januari—Agustus 2022, tercatat sebesar USD 2,51 miliar atau meningkat 36,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Bangladesh sebesar USD 2,44 miliar dengan komoditas ekspor unggulan antara lain minyak sawit, batu bara, semen, bubur kayu kimia, dan kapas. Sedangkan, impor Indonesia dari Bangladesh sebesar USD 68,50 juta.

Sedangkan total nilai perdagangan kedua negara pada 2021 mencatatkan surplus bagi Indonesia sebesar USD 2,82 miliar. Surplus perdagangan diperoleh dari nilai ekspor Indonesia ke Bangladesh sebesar USD 2,92 miliar dan impor Indonesia dari Bangladesh sebesar USD 108,17 juta.

Keuangan, Perbankan

RESESI MENGANCAM DUNIA, BAGAIMANA INDONESIA?

World Bank Group President, David Mallpas, menyebut bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023. Kebijakan ini sebagai peredam inflasi yang terus menggeliat. Tapi, efeknya adalah pelambatan ekonomi, yang bisa berujung resesi di banyak negara. Perkiraan ini juga disampaikan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, pada konferensi pers Senin, 26 September 2022, bahwa ekonomi global dan dunia akan memasuki jurang resesi pada tahun 2023.

Resesi adalah suatu kondisi dimana perekonomian negara sedang memburuk. Hal ini ditandai dengan menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Konstraksi ekonomi ini menjadi tantangan buat pemerintah masing-masing negara, untuk bisa melakukan intervensinya melalui regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan. Tetapi di sisi lain, juga harus bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

Kebijakan terkini yang menjadi tren masing-masing negara dengan menaikkan suku bunga acuan, untuk meredam inflasi, akan berakibat dengan tertahannya pertumbuhan ekonomi. Bank Central Inggris sudah menaikkan 200 basis poin sepanjang tahun 2022. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah menaikkan 300 bps sejak awal tahun 2022. Indonesia juga sudah membuat kebijakan moneter dengan 2 (kali) menaikkan suku bunga acuan, 25 basis poin pada Bulan Agustus dan secara marathon kembali menaikkan 50 basis poin pada bulan September.

ketika ekonomi global dan dunia sedang menghadapi potensi resesi, bagaimana dengan kekuatan ekonomi Indonesia? Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar Rp. 16.970,8 triliun, masuk dalam 20 besar ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tercatat sebesar 3,69%. Tren pertumbuhan ini terus terjaga sampai dengan kuartal pertama Tahun 2022 yang mencapai 5,01% dan kembali naik di kuartal kedua menjadi sebesar 5,44%. Asumsi makro pemerintah, secara agregat pertumbuhan ekonomi bisa tercapai di kisaran 5,3%.

Dengan konstraksi ekonomi global yang sedang terjadi, efek ekonomi yang merembet ke dalam negeri terutama sisa ekspor-impor, kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) terutama yang terkait dengan bahan baku impor. Di sisi akibat kebijakan domestik, kebijakan fiskal adanya kenaikan pajak PPN dan kenaikan BBM Subsidi, serta kebijakan moneter meningkatnya suku bunga acuan, akan membuat tekanan terhadap daya beli, dan selanjutnya akan berimbas pada sektor manufaktur. Menariknya pemerintah sudah memitigasi efek jangka pendek menurunnya daya beli masyarakat ini dengan paket program Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 4 (empat) bulan ke depan, sejak kebijakan kenaikan harga BBM.

Untuk jangka pendek, ekspor akan mengalami konstraksi. Tetapi, justru dengan momentum ini, pemerintah harus mengakselerasi program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia. Kebijakan pengetatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), moratorium ekspor batubara, dan wacana ekspor nikel mentah pada tahun 2023 nanti, adalah bagian dari program cerdas pemerintah untuk mendapat keuntungan ekonomi jangka panjang. Nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan, termasuk tambang, pertanian, dan perikanan harus memberikan nilai ekonomi terbaik dan memberikan daya ungkit maksimal dalam perekonomian nasional.

Ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mendorong perekonomian terus bisa tumbuh positif ketika ekonomi global sedang tidak menentu. Pertama, untuk jangka pendek, pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang signifikan PDB Indonesia. Kedua, untuk jangka panjang, harus ada konsistensi upaya menaikkan nilai tambah dan hilirisasi. Pemerintah harus fokus dengan kegiatan ekonomi yang bisa mensubstitusi impor dan berorientasi pada ekspor yang sudah mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Perekonomian tidak bisa dibiarkan bergerak dengan bebas dan dengan sendirinya. Harus ada intervensi regulasi dari pemerintah agar perekonomian terus bergerak ke arah yang positif dan konsisten. Dengan sumber daya yang ada, dan konsistensi kebijakan dari pemerintah yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan, justru ekonomi Indonesia akan bertambah kuat ketika dunia dalam ancaman resesi ekonomi.

 

Magelang, 28 September 2022

Ajib Hamdani (Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo)

Hasil Bumi, Keuangan

Targetkan Penguatan Kinerja Ekspor, Pemerintah dan Komisi VI DPR RI Sepakat Bahas Pengesahan IUAE–CEPA

Jakarta, 4 Oktober 2022 – Untuk memperkuat kinerja ekspor ke kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa Timur, Pemerintah dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat membahas pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) atau IUAE–CEPA. Pemerintah dan Komisi VI DPR RI pun menyepakati akan kembali membahas mekanisme ratifikasi dalam bentuk mekanisme rancangan undang-undang (RUU) atau peraturan presiden (Perpres).

Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (3/10). Rapat tersebut secara khusus membahas rencana pengesahan IUAE–CEPA yang dijalin Pemerintah RI dengan Pemerintah PEA. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengapresiasi hasil pertemuan tersebut dan berharap IUAE–CEPA akan semakin mendorong ekspor Indonesia ke pasar-pasar baru (emerging market).

“Melalui IUAE–CEPA ini nanti, perhiasan, hasil pertanian, hingga produk-produk usaha kecil dan menengah (UKM) kita akan bisa menembus Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa Timur. IUAE– CEPA akan menguntungkan Indonesia karena PEA akan menjadi hub Indonesia untuk menjamah pasar- pasar baru yang sangat besar,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag mengungkapkan, selain berpotensi menjadikan PEA sebagai hub untuk menjamah pasar yang lebih luas, IUAE–CEPA juga akan bermanfaat meningkatkan ekspor Indonesia ke PEA itu sendiri. Sektor- sektor yang dapat didorong antara lain CPO dan turunannya, makanan olahan, tekstil, kertas, besi baja, dan produk manufaktur. “IUAE–CEPA diprediksi akan meningkatkan ekspor Indonesia ke PEA dengan rata-rata 7,7 persen per tahun, dengan prediksi nilai ekspor pada 2030 yang mencapai USD 4,2 miliar,” kata Mendag.

Komitmen-komitmen dalam IUAE–CEPA meliputi penghapusan dan penurunan tarif bagi 99,6 persen ekspor Indonesia ke PEA; peningkatan ekspor jasa Indonesia ke PEA sebesar 6 persen; terjalinnya kerja sama ekonomi, termasuk bidang ekonomi Islam yang mencakup kerja sama untuk mengukuhkan saling pengakuan sertifikasi halal, UKM, ekonomi digital, dan penelitian bersama; dan kerja sama bidang investasi yang mencakup pertukaran informasi, identifikasi potensi investasi dan kegiatan promosi, kemitraan dengan UKM, dorongan bagi iklim investasi yang kondusif, dan fasilitasi investasi melalui sovereign wealth fund.

“Pengaturan ekonomi digital pada persetujuan ini diproyeksikan berkontribusi pada kenaikan produk domestik bruto Indonesia sebesar 4 persen. PEA juga merupakan mitra penting dalam mengembangkan UKM. Kemendag memiliki target untuk mendorong lebih dari 30 juta UKM untuk bergabung dalam
ekosistem perdagangan digital pada 2023, sehingga para pelaku usaha dapat menerima manfaat yang besar dari implementasi persetujuan ini,” ungkap Mendag.

Mendag menambahkan, Indonesia juga perlu memanfaatkan PEA sebagai mitra strategis untuk menjangkau pasar halal ke 57 negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mencakup 1,47 miliar populasi Muslim. Hal tersebut mempertimbangkan potensi pasar industri halal dunia yang diproyeksikan dapat mencapai USD 11,2 triliun pada 2028.

Mendag Zulkifli Hasan berharap DPR RI dapat segera meratifikasi IUAE–CEPA untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengukuhkan perjanjian dagang dengan negara mitranya.

“PEA telah lebih dahulu meratifikasi IUAE–CEPA. Oleh karena itu, kami berharap ratifikasi IUAE–CEPA oleh Indonesia dapat dilakukan sebelum pertemuan Presiden RI dan Presiden PEA di Solo mendatang yang direncanakan pada 17 November 2022. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak kalah cepat merespons langkah ratifikasi PEA,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan, IUAE–CEPA akan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan PEA yang masih defisit dan menunjukkan usaha pemerintah Indonesia dalam membuka pasar baru.

“PEA merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Saat ini Indonesia masih defisit perdagangan dengan PEA. Tentunya kita ingin memperbaiki semua urusan dagang antara PEA. IUAE–CEPA juga menjadi usaha Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan atau membuka pasar- pasar baru, menjajaki mitra-mitra dagang baru,” kata Hekal.

Pada 2021, ekspor Indonesia ke PEA mencapai USD 1,9 miliar atau meningkat 52 persen dari 2020 dengan produk ekspor utama yaitu perhiasan senilai USD 281,2 juta. Sedangkan, impor Indonesia dari PEA mencapai USD 2,1 miliar dengan produk impor utama yaitu besi setengah jadi senilai USD 209,3
juta.

Terkait investasi, PEA merupakan sumber investasi terbesar ke-34 Indonesia dengan nilai USD 16,1 juta pada 2021 yang tersebar dalam 77 Proyek. Secara keseluruhan dari tahun 2017–2021, investasi PEA di Indonesia berjumlah 568 proyek yang meliputi bidang tanaman pangan, hotel dan restoran, industri
makanan, dan industri petrokimia.

Keuangan, Teknologi

KKP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Program Ekonomi Biru

JAKARTA, (28/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan soft launching Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Peresmian infrastruktur teknologi ini wujud komitmen KKP dalam mengimplementasikan lima program Ekonomi Biru untuk menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Langkah yang dibuat KKP luar biasa sekali. Tinggal kita sekarang eksekusinya, kemudian apa yang dipunya Pak Trenggono di sini bisa dikoordinasikan, di integrasikan dengan Bakamla dan Kemenhan. Kita bisa buat efisiensi. Kita harus betul-betul buat ini terintegrasi,” ungkap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam sambutannya pada acara peluncuran Integrated Maritime Intelligent Platform KKP.

Luhut meyakini keberadaan Integrated Maritime Intelligent Platform besar pengaruhnya pada keberlanjutan ekosistem kelautan, pemberantasan illegal fishing, kedaulatan negara, hingga meningkatkanya pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di KKP dan menjadi pusat komando untuk merespon kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

“Saat ini KKP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam 5 program prioritas untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya,” jelas Menteri Trenggono.

Lebih lanjut disampaikan Trenggono, salah satu program prioritas yang menjadi andalan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Untuk melindungi nelayan lokal di seluruh Indonesia pada zona penangkapan ikan terukur, KKP pun mengembangkan Command Center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

“Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di KKP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan SDM, serta sistem pengawasan. Ke depannya, platform ini juga akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaan ruang laut, yang juga menjadi baseline saya dalam membuat berbagai macam kebijakan,” papar Menteri Trenggono.

Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur, yaitu fitur Monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis VMS (Vessel Monitoring System) dan AIS (Automatic Identification System), fitur Dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dan fitur Alert dengan fungsi mendeteksi setiap dugaan pelanggaran dan memberikan peringatan cepat kepada Command Center.

Selain layanan pemantauan kapal perikanan, Integrated Maritime Intelligent Platform menyediakan berbagai informasi spasial tematik dari Eselon 1 lingkup KKP untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, seperti sebaran dan luasan wilayah konservasi, sebaran tambak, sebaran dan luasan mangrove dan terumbu karang, sebaran alur kabel dan pipa bawah laut, sebaran siswa didik Pendidikan Vokasi KP, sebaran Penyuluh Kelautan, sebaran Unit Pengolahan Ikan, data Pelabuhan Perikanan, dan data penunjang lainnya.

“Kebijakan pengelolaan perikanan yang efisien dan lestari ini akan memberikan keuntungan ekonomi pelaku usaha akan meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat nelayan menjadi lebih baik. Melalui sistem informasi teknologi dan transformasi digital, KKP siap menjadi penggerak utama pengelolaan perikanan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional,” tegas Trenggono.

Hadir pada soft launching Menteri Pertahanan RI; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Menteri KLHK; Penasihat Khusus Menko Marves Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim; Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI; Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Kepala Bappenas; Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo; Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub; Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK; Tortama KN IV BPK RI; Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas; serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kemenkeu.

Keuangan, Umum

Penguatan Kemitraan Usaha Besar dan Industri UKM Dapat Perkuat Perekonomian

Jakarta, FMB9 –  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan adanya kemitraan antara usaha skala besar dengan usaha kecil dan mikro (UKM). Dari berbagai pola kemitraan yang ada, kerjasama di bidang hulu dapat memberikan efek lebih besar bagi perekonomian. Baik peningkatan skala UKM hingga penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Direktur UKM Center (UKMC) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Zahra K. N. Murad menjelaskan, bahwa UU Cipta Kerja memiliki aturan turunan. Di antaranya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PP itu mengamanatkan kerja sama dunia usaha untuk mengembangkan perekonomian.

Zahra menyebut terdapat beberapa pola kerja sama yang diatur dalam PP dan melibatkan UKM, koperasi, usaha skala menengah, hingga usaha skala besar.

Lanjutnya, dua pola utama yang lazim ditemui dalam praktik usaha di Indonesia. Pola kemitraan atau tidak langsung (indirect) dan pola rantai pasok atau langsung (direct).

Dalam sektor perdagangan umum, pola kemitraan di antaranya berupa penyediaan ruang bagi UKM untuk berjualan. Mekanisme itu lazim ditemui di tempat peristirahatan (rest area), stasiun, bandara, terminal, hingga gerai-gerai waralaba. Pola itu termasuk sebagai salah satu amanat PP Nomor 7/2021.

Lalu, Zahra menjelaskan pola rantai pasok adalah menyertakan UKM dalam rantai pasok (value chain) industri besar. Dicontohkan, salah satu produsen susu anak bekerja sama dengan koperasi dalam penyediaan bahan baku susu sapi, sehingga koperasi yang tergolong UKM itu bisa masuk ke dalam rantai pasok industri skala besar.

“Pola rantai pasok atau direct ini dilakukan di sisi hulu, sedangkan pola kemitraan atau indirect biasanya dilakukan di sisi hilir,” ujar Zahra yang menjadi narasumber dalam diskusi FMB9 bertajuk UU Cipta Kerja: Tumbuhkan Pengusaha Muda dan UMKM pada Senin (26/9/2022).

Zahra menjelaskan, perbedaan kedua jenis kerja sama itu adalah keterlibatan UKM dalam bisnis utama (core business) industri besar. Dalam pola kemitraan, UKM yang berjualan di area stasiun atau bandara tidak terlibat langsung dalam bisnis inti perusahaan besar, yakni sektor transportasi.

Pola rantai pasok memungkinkan UKM untuk terlibat langsung dalam proses produksi usaha besar. Menurutnya, manfaat dari pola ini akan lebih besar karena berpotensi membuat UKM naik kelas, hingga mengembangkan skala produksinya menjadi lebih besar.

“Dampak ekonomi dari pola kemitraan hilir belum cukup maksimal dibandingkan hulu. Saya tidak bilang bahwa pola kemitraan hilir ini suatu hal buruk. Namun, ini menjadi sebagai peluang, bagaimana kita support integrasi kemitraan hulu dan hilir dari industri besar dengan UKM,” tambahnya.

Zahra menyebut bahwa kemitraan di sisi hulu melalui pola rantai pasok memang relatif sulit terbentuk. Karena sejumlah syarat yang harus dipenuhi UKM agar bisa bekerja sama dengan industri besar. Seperti kemampuan menjaga produksi, kesiapan pembiayaan, hingga kesanggupan untuk menjaga kualitas produk dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, menurut Zahra, seluruh pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta, komunikasi, hingga akademisi seperti UKMC FEB UI harus terlibat dalam upaya mengembangkan kapasitas UKM dan meningkatkan kerja sama industri.

 

UU CIPTA KERJA

Zahra menyebut bahwa UU Cipta Kerja mengamanatkan kerja sama untuk mengembangkan perekonomian, salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UKM dalam mengajukan nomor induk berusaha (NIB). Pengajuan  dapat dilakukan secara daring (online) melalui sistem online single submission (OSS).

Berdasarkan survey UKMC FEB UI mengenai UMKM dan digitalisasi pada 2020 yang melibatkan 1.200 responden, ternyata masih banyak pelaku UKM yang berpotensi kesulitan untuk mengakses OSS dan mengajukan NIB. Hal tersebut tidak terlepas dari demografi pelaku UKM yang sebagian di antaranya menjelang usia tidak produktif dan literasi digital yang kurang.

Menurut Zahra, 50% responden atau pemilik UKM masih berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP), lalu 42% responden berpendidikan sekolah menengah atas (SMA), dan selebihnya mengenyam bangku kuliah, terutama strata diploma. Tingkat pendidikan pelaku UKM berkaitan dengan kecakapannya terhadap teknologi digital.

“Ini berkaitan dengan perizinan usaha yang menggunakan NIB, karena tentu saja untuk mengakses OSS itu pra UMK perlu memiliki literasi digital yang cukup baik,” ujar Zahra.

Lalu, 60% responden merupakan pelaku UKM yang berusia di atas 40 tahun, sedangkan 40% responden atau pelaku UKM berusia di bawah 40 tahun. Menurut Zahra, porsi usia produktif yang lebih kecil membuat banyak pelaku UKM masih kesulitan dalam mengakses dan memahami teknologi digital.

“Ketika kita punya regulasi cukup bagus dari sisi kemudahan izin usaha, tetapi apabila UMKM-nya, terutama yang memiliki pendidikan rendah dan usia tidak terlalu produktif, itu akan menjadi kendala dalam mengakses izin usaha dan berbagai kemudahan dalam UU Cipta Kerja,” ujarnya.

Kegiatan FMB9 juga bisa diikuti  secara langsung di kanal youtube FMB9ID_IKP. Nantikan update informasi akurat, data valid dengan narasumber terpercaya di FMB9ID_ (Twitter),  FMB9.ID  (Instagram),  FMB9.ID  (Facebook).

Keuangan

RAPBN 2023 Akan Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 akan dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi atau sebagai shock absorber. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta agar APBN dijaga supaya tetap kredibel dan sehat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam keterangannya selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin, 8 Agustus 2022.

“APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber. Namun, di sisi lain Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat, sehingga ini adalah kombinasi yang harus dijaga,” ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa tahun 2022 dunia diproyeksikan akan mengalami perlemahan pertumbuhan ekonomi, sementara inflasinya meningkat tinggi. Oleh karena itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk tahun ini dan dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen untuk tahun 2023.

“Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF tahun ini inflasi akan naik ke 6,6 persen dari sisi di negara maju, sementara inflasi di negara-negara berkembang akan pada level 9,5 persen, ini juga naik sekitar 0,8 (persen),” lanjutnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyebutkan bahwa dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, akan terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat sehingga memacu apa yang disebut capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan. Untuk itu, Menkeu bersama-sama dengan Gubernur Bank Indonesia terus meramu kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, namun pada saat yang sama juga efektif dan kredibel.

Menurut Menkeu, perekonomian Indonesia sendiri pada tahun 2022 tumbuh sangat baik yang antara lain terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2022 yang mencapai 5,44 persen. Angka tersebut berada di atas perkiraan optimistis pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,2 persen.

Untuk itu, Menkeu pun mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terus dijaga, terutama berkaitan dengan faktor-faktor di sisi domestik karena situasi global penuh ketidakpastian. Seperti diketahui, faktor dalam negerinya adalah konsumsi dan investasi serta belanja pemerintah.

“Bapak Presiden minta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia. Ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal ketiga dan kuartal keempat pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” jelasnya.

Dari sisi belanja negara, Menkeu menyebut bahwa pihaknya akan tetap mendukung berbagai program prioritas nasional, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di dalamnya, serta penyelenggaraan Pemilu.

“Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari Dana Abadi Pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber,” ucapnya.

Dari sisi pendapatan, Menkeu menjelaskan bahwa penerimaan pajak pemerintah dari komoditas yang sangat tinggi pada tahun ini mungkin tidak akan terulang pada tahun depan. Pemerintah memproyeksikan Rp279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. Demikian halnya dengan bea cukai yang pada tahun 2022 mendapatkan Rp48,9 triliun, menurut Menkeu tidak akan dapat terulang pada level yang sama.

Keuangan

EKONOMI MEMBAIK, PENERIMAAN PAJAK MELONJAK

Jakarta, 2 Agustus 2022 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kinerja penerimaan pajak hingga semester I tahun 2022 sangat positif dengan capaian sebesar Rp868,3 triliun. Angka tersebut naik 55,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan telah mencapai 58,5% dari target penerimaan pajak dalam Perpres 98 Tahun 2022.

“Kinerja yang sangat baik pada periode tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tren harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif, dampak implementasi UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan), dan khusus di bulan Juni, utamanya ditopang oleh penerimaan PPS (Program Pengungkapan Sukarela) yang sangat tinggi di akhir periode tersebut,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di acara Media Briefing DJP, Selasa (2/8).

Lebih rinci disampaikan total capaian penerimaan pajak berasal dari Rp519,6 triliun PPh non migas (69,4% target), Rp300,9 triliun PPN & PPnBM (47,1% target), Rp43,0 triliun PPh migas (66,6% target), dan Rp4,8 triliun PBB dan pajak lainnya (14,9% target). Selain itu, pertumbuhan neto kumulatif seluruh jenis pajak dominan positif. PPh 21 tumbuh 19,0%, PPh 22 Impor tumbuh 236,8%, PPh Orang Pribadi tumbuh 10,2%, PPh Badan tumbuh 136,2%, PPh 26 tumbuh 18,2%, PPh Final tumbuh 81,4%, PPN Dalam Negeri tumbuh 32,2%, dan PPN Impor tumbuh 40,3%.

Untuk penerimaan sektoral, seluruh sektor utama tumbuh positif ditopang oleh kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi, serta dampak kebijakan (phasing-out insentif fiskal, UU HPP, dan kompensasi BBM).

“Beberapa sektor dengan kontribusi terbesar yaitu industri pengolahan 29,7% tumbuh 45,1%, perdagangan 23,4% tumbuh 62,8%, jasa keuangan dan asuransi 11,5% tumbuh 16,2%, pertambangan 9,7% tumbuh 286,8%, dan sektor konstruksi dan real estate 4,1% tumbuh 13,0%,” ujarnya.
Lebih lanjut Suryo juga menuturkan perkembangan terkini penerimaan yang terkait UU HPP, yaitu:

1. PPS dengan realisasi PPh final sebesar Rp61,01 triliun dan harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp594,82 triliun.

2. PPN Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk sebagai pemungut sebanyak 119 pemungut berhasil menambah penerimaan PPN sebesar Rp7,1 triliun, berasal dari setoran tahun 2020 Rp730 miliar, setoran tahun 2021 Rp3,9 triliun, dan setoran tahun 2022 Rp2,47 triliun.

3. Pajak Fintech yang mulai berlaku 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan di bulan Juni 2022, PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar Rp60,83 miliar dan PPh 26 yang diterima wajib pajak luar negeri atau BUT sebesar Rp12,25 miliar.

4. Pajak Kripto yang berlaku mulai 1 Mei 2022 dan dibayarkan di bulan Juni 2022, PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui penyelenggara PMSE dalam negeri dan penyetoran sendiri sebesar Rp23,08 miliar dan PPN dalam negeri atas pemungutan oleh nonbendahara sebesar Rp25,11 miliar.

5. Dampak penyesuaian tarif PPN mulai 1 April 2022, penambahan penerimaan PPN sebesar Rp1,96 triliun di bulan April 2022, Rp5,74 triliun di bulan Mei 2022, dan Rp6,25 triliun di bulan Juni 2022.

Selain tentang penerimaan, beberapa perkembangan terkini seputar perpajakan juga disampaikan oleh Suryo. Suryo mengatakan mulai tanggal 14 Juli 2022, Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah resmi diimplementasikan secara bertahap sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan akan digunakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2024.

Namun, implementasi NIK sebagai NPWP tidak otomatis membuat semua penduduk yang ber-NIK wajib membayar pajak. Kewajiban membayar pajak baru timbul saat orang pribadi sudah memenuhi syarat subjektif (berusia 18 tahun ke atas) dan objektif (berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak).
Selain itu, di tanggal 14 Juli juga, DJP juga sudah meluncurkan kemudahan validasi SSP PPhTB oleh notaris/PPAT secara online melalui penerbitan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-08/PJ/2022.

Disampaikan juga bahwa pemerintah telah memperpanjang insentif pajak terkait Covid-19 melalui penerbitan PMK-113/PMK.03/2022 tentang perubahan atas PMK-226/PMK.03/2021 tentang pemberian insentif pajak terhadap barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan fasilitas PPh bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan, serta penerbitan PMK-114/PMK.03/2022 tentang perubahan atas PMK-3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Semua insentif diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2022.

Perpanjangan tersebut dilatarbelakangi oleh pemerintah yang menilai bahwa dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Akhirnya, Suryo berharap dengan semua kemajuan yang telah dicapai DJP sampai dengan semester I tahun ini, kinerja DJP, utamanya kinerja penerimaan, akan tetap tumbuh dengan baik sejalan dengan perkembangan ekonomi pada semester II nanti.

Meskipun demikian, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan karena Suryo memperkirakan pertumbuhannya tidak akan sekuat pada semester I sebab beberapa item penerimaan tidak akan terulang pada Semester II. “Misalnya item PPS dan PPh OP/Badan Tahunan,” pungkasnya.

Wajib Pajak dapat membarui informasi seputar perpajakan, di laman landas www.pajak.go.id.
#PajakKuatIndonesiaMaju
***

Retail

Ekonomi Kalsel Tumbuh Tinggi, PLN Perkuat Keandalan Listrik Layani Industri

Batu Licin, 1 Agustus 2022 – PT PLN (Persero) memperkuat jaringan listrik di Kalimantan Selatan dengan menambah tiga buah kapasitor dengan total kapasitas 75  Megavolt Ampere Reactive (MVAr). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan level tegangan terutama untuk pelanggan industri.

General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Kalimantan, Daniel Eliawardhana mengatakan geliat pertumbuhan sektor industri di Kalimantan Selatan diiringi dengan tingginya permohonan daya Konsumen Tegangan Tinggi.

“Pemasangan kapasitor ini bertujuan untuk melayani kebutuhan pelanggan industri sebesar 115 MVA yang akan tersambung pada Bulan Agustus ini dan beberapa calon pelanggan potensial lainnya,” ujar Daniel.

Ia mengatakan, pertumbuhan sektor industri ekstraktif di Kalimantan sangat tinggi sehingga PLN perlu melakukan langkah-langkah strategis terutama untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang disepakati.

“Untuk menjaga kualitas tegangan pelayanan, kami melakukan grid reinforcement dengan mengoptimalkan peran kapasitor di dua lokasi yaitu Gardu Induk (GI) Batulicin dan Pulau Laut, Kota Baru,” rincinya.

Pekerjaan pemasangan kapasitor telah berlangsung sejak awal tahun 2022 dan ketiga buah kapasitor telah berhasil dioperasikan pada akhir Juli lalu.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan PLN, ketiga kapasitor yang terpasang berhasil meningkatkan level tegangan serta keandalan listrik yang disalurkan  ke konsumen tegangan tinggi.

“Kami berharap peningkatan kualitas tegangan di sekitar Batulicin dan Pulau Laut akan mendukung produktivitas pelanggan industri di sana,” pungkas Daniel.

Saat ini kondisi sistem kelistrikan Kalseltengtim dalam kondisi surplus dengan cadangan daya lebih dari 300 MW. PLN optimis dengan ketersediaan listrik yang melimpah akan sangat mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan industri dalam negeri pasca pandemi.