Category Archives: Industri

Keuangan, Lembaga

Tambah 69 Titik, BBM Satu Harga Pertamina Hadir di 123 Kabupaten di Indonesia

Jakarta – Mendapat amanah menyediakan BBM hingga pelosok negeri, Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus berperan aktif mendukung program-program Pemerintah terutama terkait peningkatan perekonomian dan pemerataan akses energi berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan tersebut salah satunya tercermin dalam pembangunan Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang telah dimulai sejak tahun 2017.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan komitmen ini pun berlanjut di tahun 2022. Dari target 92 lokasi yang ditugaskan, 69 lembaga penyalur BBM Satu Harga sudah dibangun hingga awal November 2022 ini. Hingga tahun 2024, Pertamina Patra Niaga berkomitmen dalam mewujudkan hadirnya 573 lembaga penyalur BBM Satu Harga.

“Pertamina telah membangun total 390 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di 123 kabupaten di seluruh Indonesia. Dari 123 kabupaten tersebut, 54 kabupaten diantaranya termasuk daerah 3T. Peresmian lembaga penyalur BBM Satu Harga ini adalah titik awal layanan Pertamina kepada masyarakat di daerah tersebut, kedepan Pertamina akan terus memastikan distribusi ke lembaga penyalur BBM Satu Harga berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas dalam mewujudkan keadilan energi,” jelas Alfian

Dari 69 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang sudah dibangun, Pertamina Patra Niaga bersama dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas pada hari ini melakukan peresmian tahap pertama yakni sebanyak 47 lembaga penyalur  BBM Satu Harga yang tersebar di beberapa provinsi. Antara lain 2 di Nusa Tenggara Barat, 10 di Nusa Tenggara Timur, 1 di Sulawesi Barat, 2 di Sulawesi Utara, 8 di Sulawesi Tengah, 5 di Maluku, 6 di Maluku Utara, 10 di Papua, dan 3 di Papua Barat. Peresmian selanjutnya akan dilakukan pada akhir November.

“Pertama-tama kami ucapkan apresiasi kepada gubernur dan para kepala daerah telah memfasilitasi kehadiran lembaga penyalur BBM Satu Harga. BBM Satu Harga ini adalah wujud keberhasilan memberikan akses BBM yang mudah dengan harga yang sama hingga ke wilayah 3T di seluruh Indonesia,” lanjut Alfian.

Dibalik manfaatnya yang besar, Alfian turut menuturkan tantangan yang besar dalam proses distribusi energi ke lembaga penyalur BBM Satu Harga, apalagi yang berlokasi di daerah 3T. Sudah biasa, jika BBM ini harus didistribusikan menggunakan berbagai moda transportasi, baik itu darat, air, dan udara sebelum sampai di lembaga penyalur BBM Satu Harga.

“Dalam proses pendistribusian BBM Satu Harga cukup jamak terjadi pergantian moda transportasi hingga 4 sampai 5 kali hingga BBM sampai di lembaga penyalur dan kepada masyarakat. Bahkan, di daerah tertentu seperti Puncak Jaya Papua, bahkan bisa mencapai 6 bahkan 8 kali. Namun ini adalah komitmen Pertamina Patra Niaga untuk melaksanakan amanah memastikan akses energi bagi masyarakat,” tukas Alfian.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan bahwa BPH Migas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan serta menjamin penyaluran energi terutama ketersediaan BBM yang terjangkau di seluruh pelosok negeri.

“Dari target 92 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di tahun 2022, saat ini terealisasi 69 titik, artinya masih ada target yang perlu kita penuhi. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat telah mendukung pelaksanaan Program BBM Satu Harga, mudah-mudahan manfaat kehadiran BBM Satu Harga ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga dapat menggerakan roda perekonomian di wilayah 3T, dan menjadi perwujudan energi berkeadilan bagi masyarakat Indonesia,” kata Erika.

Keuangan, Lembaga, Transportasi

Pemerintah Hong Kong Mengizinkan Kelompok Wisatawan di November

Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan pada 7 November bahwa pengaturan khusus untuk kelompok wisatawan yang masuk ke Hong Kong akan diluncurkan bulan ini. Pengaturan khusus ini akan memungkinkan kelompok wisatawan yang diterima oleh agen perjalanan berlisensi dan telah mendaftarkan rencana perjalanan mereka sebelumnya untuk memasuki tempat wisata yang telah ditentukan termasuk taman hiburan, museum dan kuil, serta makan di tempat makan yang telah ditentukan saat mendapat Kode Kuning (Amber Code) di Kartu Vaksin (Vaccine Pass). Pemerintah juga akan menjajaki izin untuk mengizinkan wisatawan tersebut menjalani lebih sedikit tes asam nukleat sambil menyeimbangkan risiko epidemi.

Dr. Pang Yiu-kai, Chairman Hong Kong Tourism Board (HKTB) menyambut baik pengumuman terbaru Pemerintah tersebut. Dr. Pang berkata, “Pengaturan baru menandai dimulainya kembali Hong Kong ke normalitas dan mengirim pesan positif kepada para wisatawan dan mitra dagang kami di seluruh dunia. Diharapkan bahwa pengaturan khusus dapat membantu menarik wisatawan secara bertahap untuk mengunjungi Hong Kong kembali, terutama konsumen di pasar jarak pendek. HKTB akan terus bekerja sama dengan Pemerintah, industri pariwisata, dan sektor terkait untuk menunjukkan daya tarik pariwisata Hong Kong yang beragam untuk meningkatkan minat wisatawan mengunjungi Hong Kong, untuk mendorong kebangkitan pariwisata di Hong Kong.”

HKTB telah melibatkan mitra perdagangan dan media perjalanan di seluruh dunia secara erat dan terus-menerus. Contohnya, pada bulan Oktober, HKTB mengadakan lebih dari 400 pertemuan dengan lebih dari 200 mitra dagang lokal dan perwakilan di pasar sumber pengunjung, termasuk operator tur, hotel dan atraksi, untuk membahas peluang kemitraan dan bersiap untuk membawa kembali pengunjung.

Hasil Bumi, Keuangan, Lembaga

Sinergi Kemendag dan Bapanas Pantau Pasar Induk Beras Cipinang, Mendag Zulkifli Hasan Tegaskan Stok Beras Aman

Jakarta, 7 November 2022 – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan stok barang kebutuhan pokok (bapok) khususnya beras medium di Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC) tersedia dengan harga yang terjangkau yaitu sebesar Rp8.900/kg. Mendag Zulkifli Hasan juga berharap, sinergi antar seluruh kementerian/lembaga terkait dapat terus berjalan dengan baik sebagai upaya menjaga stabilisasi harga beras di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat memantau Pasar Induk Beras Cipinang bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kepala Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) Wisnu F Kuncoro.

Kegiatan pantauan untuk mengecek ketersediaan stok dan stabilisasi harga beras dilaksanakan pada hari ini, Senin (7/11) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra.

“Kita bisa menyaksikan secara langsung bahwa stok beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang tersedia dengani harga Rp8.900/kg. Sedangkan untuk beras premium harganya bervariasi. Stabilisasi harga beras ini tidak hanya di Jakarta. Kemarin saya memantau langsung ke Makassar, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Wonosobo, Kebumen, Temanggung, dan Purbalingga, beras medium Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) tersedia di pasar-pasar rakyat dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET),” kata Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, sebelumnya Kemendag telah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium sepanjang tahun mulai 1 Januari–31 Desember 2022. Program KPSH Beras Medium menggunakan Cadangan Beras Pemerintah merupakan instrumen pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga beras dan pengendali inflasi di setiap wilayah yang dilaksanakan oleh Perum Bulog dengan menyediakan beras sesuai HET di pasar rakyat, ritel modern, maupun lokasi penjualan eceran lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.

“Saat ini harga beras yang terjangkau (paling tinggi sesuai HET) sudah tersedia di pasar rakyat melalui pasokan yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sementara itu, realisasi KPSH Beras Medium di seluruh Indonesia per 4 November 2022 sebanyak 845.310 ton. Sedangkan untuk wilayah Jakarta sebanyak 55.426 ton,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, meskipun harga komoditas beras dan lainnya terpantau aman, namun harga komoditas kedelai saat ini sedang naik. “Kita sudah melakukan rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden RI Joko Widodo. Sesuai dengan arahan Presiden, nantinya Bulog akan mengimpor kedelai secara langsung dan akan dijual di kisaran harga Rp10.000–Rp11.000/kg. Impor kedelai ini diperkirakan akan datang pada Desember 2022,” jelasnya.

Melalui sinergi ini, lanjut Mendag Zulkifli Hasan, diharapkan semua pihak akan terus bekerja sama dalam menjaga stabilitas harga pangan. “Presiden memberikan tugas kepada kami untuk terus memantau pangan. Jika ada gejolak sedikit saja, Presiden akan menghubungi langsung dan memberikan arahan agar kami dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan hingga harga stabil kembali. Itulah peran Pemerintah yaitu menjaga harga bapok yang terjangkau di masyarakat dan memastikan stok pangan cukup,” imbuhnya.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga mengungkapkan akan terus memastikan ketersediaan beras medium untuk masyarakat Jakarta. “Kami bersama Mendag dan seluruh pihak mengecek ketersediaan beras medium untuk program KPSH. Seluruh pihak yang hadir di sini sudah memastikan secara langsung bahwa beras medium KPSH sudah tersedia,” ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan, harga beras di tingkat produsen memang cukup tinggi. Untuk itu, Pemerintah akan terus melakukan upaya dalam menyediakan beras khususnya beras medium dengan harga terjangkau.

“Sebentar lagi Jakarta akan kebanjiran stok. Hal ini karena Bapanas akan memobilisasi stok beras dari beberapa tempat yaitu Makassar, Sulawesi Selatan sebanyak 6.000 ton; Nusa Tenggara Barat sebesar 9.845 ton; serta Perum Bulog sebanyak 14.000 ton. Hari ini harga beras di tingkat Pasar Induk Cipinang sebesar Rp8.900/kg dan di pasar turunan sebesar Rp9.300/kg. Selanjutnya kami akan mengguyur stok beras di 153 pasar. Kami juga minta bantuannya kepada Satgas Pangan untuk selalu mengawal hingga hilir,” jelas Arif.

Kepala Satgas Pangan Wisnu F Kuncoro menambahkan, Satgas Pangan akan selalu memberikan dukungan dan pengawasan terhadap distribusi pangan. “Hingga akhir tahun ini semua stok pangan mencukupi. Tidak hanya untuk komoditas beras namun untuk komoditas pangan lainnya. Kami berada di setiap provinsi dan daerah Indonesia untuk selalu menjaga stok pangan agar selalu aman terkendali,” ujarnya.

 

 

Keuangan, Lembaga, Retail, Teknologi

Amartha Sustainability Report 2021: Mitra UMKM Amartha Bangkit dari Pandemi, Alami Peningkatan Pendapatan 38 Persen

  • Lewat akses permodalan dari Amartha, sepanjang tahun 2021 sebanyak 130.000 mitra memulai usaha pertama mereka dan mendirikan UMKM baru di desa.

  • Selama tahun 2021, mitra Amartha menciptakan lebih dari 271.000 lapangan pekerjaan baru, meningkat 29 persen dibanding jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta di tahun sebelumnya.

  • Amartha berkomitmen menjalankan prinsip ESG dalam mengimplementasikan kebijakan yang berdampak pada keberlanjutan usaha.

 

Jakarta, 9 November 2022 – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) perusahaan microfinance marketplace yang menyediakan layanan keuangan inklusif bagi pelaku usaha ultra mikro, meluncurkan Sustainability Report (SR) periode 2021. Dalam laporan tersebut, Amartha mencatatkan peningkatan pendapatan di kalangan mitra sebesar 38 persen, artinya mitra sudah kembali bangkit dari kondisi pandemi dan mampu mengembangkan usahanya.

Amartha Sustainability Report merupakan laporan tahunan yang mempublikasikan hasil pengukuran dampak dari bisnis yang dijalankan oleh Amartha, baik dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan mempublikasikan Sustainability Report, Amartha berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan planet sesuai dengan prinsip SDG (Sustainable Development Goals) dari PBB dan ESG (Environment, Social, & Governance).

Aria Widyanto, Chief Risk and Sustainability Officer Amartha menyampaikan, “Amartha percaya bahwa menjalankan bisnis yang profitable, dapat beriringan dengan upaya kami menciptakan dampak berkelanjutan bagi lingkungan dan sosial. Lewat Sustainability Report, Amartha mengajak stakeholder lainnya untuk turut andil dalam mendukung akselerasi pemberdayaan UMKM lewat layanan keuangan yang inklusif.  UMKM terbukti memiliki resiliensi yang cukup kuat, terlebih jika diberikan akses keuangan, digitalisasi, serta pendampingan usaha seperti yang dilakukan Amartha”.

Berdasarkan Sustainability Report 2021, Amartha telah menciptakan 130.000 UMKM baru lewat akses permodalan. UMKM ini merupakan mitra yang baru pertama kali mengembangkan usahanya berkat dukungan permodalan dari Amartha.

Dampak ekonomi juga terlihat dari meningkatnya jumlah lapangan kerja informal yang berhasil tercipta sepanjang tahun 2021. Sebanyak lebih dari 271.000 lapangan kerja informal tercipta dari mitra UMKM Amartha, angka ini meningkat 29 persen jika dibanding jumlah lapangan kerja pada tahun sebelumnya.

Amartha mencatatkan, sekitar 90.000 usaha ultra mikro binaan Amartha berhasil meningkatkan skala usahanya menjadi usaha kecil, dengan total omzet tahunan mencapai 300 juta rupiah.

“Peningkatan skala usaha dan pendapatan harus diiringi dengan kemampuan dalam mengelola keuangan. Oleh sebab itu, Amartha juga konsisten memberikan edukasi literasi keuangan bagi mitra kami. Edukasi literasi keuangan ini meliputi pendidikan tentang pentingnya mencatat arus kas, membiasakan diri untuk menabung, serta literasi untuk memanfaatkan platform digital dalam mengakses layanan keuangan. Tanpa adanya edukasi, UMKM akan kesulitan memisahkan arus kas usaha dan pribadi, sehingga sulit mengembangkan usahanya”, lanjut Aria.

Sebelum bergabung dengan Amartha, hampir 30 persen mitra tidak memiliki tabungan dan tidak terbiasa menabung. Untuk itu, program edukasi literasi keuangan yang dijalankan Amartha juga meliputi proses pengukuran dampaknya. Sebanyak 276.000 mitra tercatat telah rutin menabung, bahkan penambahan jumlah tabungan mereka rata-rata meningkat 50 persen dalam setahun. Percepatan ini turut didukung oleh intervensi digital dari Amartha, yakni dengan menyediakan aplikasi Amartha+.

Secara kumulatif, sejak 2010 Amartha telah menyalurkan pendanaan mencapai 8,7 triliun rupiah kepada lebih dari 1,2 juta pelaku usaha ultra mikro yang tersebar di 35.000 desa di Indonesia. Amartha juga memperluas jangkauan operasional dengan membuka 220 poin operasional baru, sehingga total poin operasional Amartha mencapai lebih dari 600 titik.

“Di tengah isu mengenai gejolak ekonomi secara global, Amartha tetap optimis dapat menjangkau jutaan pelaku usaha ultra mikro lainnya lewat akses keuangan inklusif. Amartha Sustainability Report 2021 ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi banyak pihak, bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk dikembangkan, UMKM mampu bangkit dengan cepat apabila mendapatkan akses keuangan inklusif, serta berpeluang untuk memajukan ekonomi di Indonesia”, tutup Aria.

Keuangan, Lembaga

Sidang GB ILO ke-346, ASEAN Dorong Kurangi Ketidaksetaraan di Dunia Kerja

Jenewa–Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Governing Body International Labour Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa, Swiss. Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024.
Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan adanya ketimpangan sangat kompleks di hampir semua negara, maupun ‘ketidaksetaraan horizontal’, atau perbedaan pendapatan antarkelompok dan lain sebagainya.
“Tingkat ketimpangan yang tinggi mengandung risiko yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, melemahkan mobilitas sosial dan meningkatkan risiko sosial dan ketidakstabilan politik, ” ujar Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Menurut Anwar Sanusi, dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 dan krisis yang sedang berlangsung seperti terganggunya rantai pasokan, inflasi yang tinggi, ketegangan geopolitik, dan bencana akibat perubahan iklim, membuat ketidaksetaraan semakin buruk.
“Berbicara atas nama negara Anggota ASEAN mengungkapkan pentingnya mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja, sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman untuk semua, ” katanya.
Ditambahkan Sekjen Anwar, ASEAN memandang perlunya ILO untuk melibatkan organisasi regional seperti ASEAN dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat implementasi strategi ILO. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi dan mencegah ketidaksetaraan di dunia kerja periode 2022-2027, serta mencerminkan semangat kesetaraan, keragaman, dan inklusivitas.
“ASEAN menantikan elaborasi lebih lanjut tentang strategi dan peta jalan dari ILO untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan nyata untuk mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan aman bagi pekerja kita, ” ujarnya.
Anwar Sanusi menegaskan negara-negara ASEAN telah berkomitmen mengatasi dampak ketimpangan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan serta program dan proyek untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal. “Seperti ketimpangan upah, gender, dan akses terhadap perlindungan sosial, ekonomi dan kesempatan kerja yang layak, ” ujarnya.
Anwar Sanusi mengungkapkan ASEAN juga telah mengesahkan Pernyataan Bersama Menteri Tenaga Kerja ASEAN untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya dengan mengurangi ketimpangan tenaga kerja dan pekerja migran yang terkena dampak pandemi pada tahun 2020.
“ASEAN juga akan terus bekerja sama dalam meningkatkan portabilitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja migran melalui pertukaran informasi dan data serta koordinasi yang lebih erat antar lembaga jaminan sosial. Komitmen ini telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja ASEAN dan akan disahkan oleh Pemimpin ASEAN November ini, ” katanya.
Keuangan

Komisi IX DPR RI Apresiasi Kebijakan Kemnaker dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global

Jakarta–Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

 Apresiasi disampaikan saat Rapat Kerja Menteri Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

 Anggota Komisi IX, Haruna misalnya mengapresiasi Menaker yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran paska pandemi Covid-19.

 “Saya kira ini formulasinya kalau perlu dicetak, Bu. Formulasi penurunan ini sangat luar biasa. Kita apresiasi Bu Menteri,” kata Haruna.

  Apresiasi juga datang dari anggota Komisi IX yang lain, Saniatul Lativa terkait berbagai kebijakan yang diambil Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadapi ancaman resesi global dan dampaknya bagi ketenagakerjaan.

 “Saya mengapresiasi dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Kemnaker mengenai strategi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan,” kata Saniatul Lativa.

 Sementara anggota Komisi IX yang lain, Ade Rezki Pratama menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Menaker yang berupaya agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing baik dalam kondisi normal maupun tidak normal seperti saat pandemi COVID-19.

 “Saya ingin memberikan apresiasi yang penuh kepada Bu Menteri dan seluruh jajarannya ketika selama ini sudah membuat konsep bahwa bagaimana nantinya tenaga kerja kita mampu bersaing di saat stabil maupun di saat badai yang luar biasa,” ucapnya.

 Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyiapkan beberapa kebijakan dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan Kemnaker ini bersifat adaptif, resilien, dan inklusif yang meliputi 5 pilar.

Pertama, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kedua, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. Ketiga, perluasan kesempatan kerja. Keempat, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif. Kelima, hubungan industrial yang harmonis.

Keuangan, Lembaga, Retail

Tinjau Pasar Panyabungan, Mendag Zulkifli Hasan: Walau Jauh dari Kota, Harga Bapok Terpantau Stabil

Mandailing Natal, 8 November 2022 – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerangkan, walaupun secara geografis cukup jauh dari pusat kota, harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, terpantau stabil. Selain itu, pasokan bapok di pasar tersebut juga memadai.

Hal ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan saat meninjau Pasar Panyabungan, hari ini, Selasa (8/11). Dalam kunjungannya, Mendag Zulkifli Hasan didampingi Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utammi dan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan.

“Sesuai hasil pantauan, harga komoditas di Pasar Panyabungan terpantau stabil. Misalnya, ayam yang dijual per ekor di sini, kalau dihitung per kilonya sekitar Rp33.000/kg—35.000/kg. Sedangkan, untuk beras medium berada di kisaran Rp11.000/kg,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.

Berdasarkan hasil pantauan, tercatat harga beras medium Rp11.000/kg, beras premium Rp12.000/liter, gula pasir Rp14.000/kg, minyak goreng kemasan premium Rp21.000/liter, minyak goreng curah Rp12.600/liter, MINYAKITA Rp14.000/liter, tepung terigu Rp14.000/kg, daging sapi Rp175.000/kg, daging ayam ras Rp33.000/kg, telur ayam ras Rp24.000/kg, cabai merah keriting Rp30.000/kg, bawang merah Rp30.000/kg, dan bawang putih Rp23.000/kg.

Terkait harga kedelai yang relatif masih tinggi, Mendag menyatakan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan, akan ada impor kedelai lagi dan akan tiba pada akhir Desember 2022 atau paling lambat Januari 2023. Dengan langkah tersebut, diharapkan harga kedelai akan segera turun.

Mendag Zulkifli Hasan juga mengungkapkan, menjelang Natal dan tahun baru, stok bapok terpantau cukup dan memadai. “Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan koordinasi lintas sektor akan terus memastikan agar seluruh daerah di Indonesia menikmati harga yang berkeadilan dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dengan harga yang terjangkau,” pungkas Mendag Zulkifli Hasan.

 

Keuangan

Erick Thohir Cek Langsung Kesiapan PLN Layani KTT G20

Denpasar, 10 November 2022 – Menteri BUMN Erick Thohir memastikan kesiapan PLN melayani kebutuhan kelistrikan pada perhelatan G20 di Bali. Erick mengecek langsung kondisi Stasiun Pengisian Kendaraan Liatrik Umun (SPKLU) di Central Park ITDC Nusa Dua Bali pada Rabu (9/11).

Pada kesempatan ini Erick menyampaikan pesan pada BUMN yang terlibat agar dapat memberikan peran masing-masing secara maksimal dalam perhelatan internasional tersebut.

“Saya juga tadi berpesan kepada PLN, Angkasa Pura I, Telkom, dan InJourney untuk memastikan pelayanan terbaik, mulai dari bandara, konektivitas jaringan internet, hotel, dan keandalan pasokan listrik,” kata Erick.

Ia menambahkan, seluruh BUMN yang terlibat telah siap menyukseskan perhelatan KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November mendatang.

“Kami bersama Bapak Presiden sudah mengecek sejumlah venue yang akan menjadi lokasi KTT G20. Insya Allah semua sudah siap dalam menjamu tamu-tamu dari negara lain,” imbuhnya.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan seluruh petugas PLN yang disiagakan untuk mengawal pengamanan pasokan listrik Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Adi Lumakso menerangkan persiapan PLN untuk menghadapi KTT G20 saat ini telah selesai 100 persen. Termasuk infrastruktur SPKLU yang disiapkan untuk melayani ratusan kendaraan listrik selama gelaran KTT G20.

“PLN menyiapkan 66 SPKLU untuk melayani 636 mobil. Tersebar di beberapa lokasi antara lain di ITDC 1 dan 2 serta di Apurva Kempinski. Selain itu, terdapat 200 home charging untuk melayani pengisian daya baterai 290 motor,” terangnya.

Untuk memastikan kesesuaian inlet (charging port) masing-masing kendaraan pada SPKLU, dengan nozzle atau konektor, PLN bersama dengan mitra lainnya menyediakan beberapa jenis SPKLU Ultra Fast Charging yang akan dilayani langsung oleh petugas PLN.

“Khusus untuk pelayanan isi ulang daya baterai kendaraan listrik, PLN menyiagakan 128 personel yang 24 jam standby di lokasi dengan tetap melakukan koordinasi bersama Paspampres,” jelas Adi.

Ia juga mengatakan bahwa SPKLU ini dilengkapi dengan aplikasi pendukung, yakni Charge.In dan aplikasi dashboard yang dapat memonitor seluruh kinerja dari masing-masing SPKLU.

“Aplikasi ini merupakan internal development yang dikembangkan oleh PLN di Bali untuk memudahkan personel melakukan pengawasan terhadap ketersediaan SPKLU,” pungkasnya.

Kunjungan kerja yang dilakukan Kementerian BUMN kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Susyanto, menuju Posko Pimpinan Pengamanan Pasokan Ketenagalistrikan KTT G20 di Hotel Mercure, Nusa Dua.

Keuangan

Kuartal III 2022: Laba Bersih Elnusa Melonjak 674%

Jakarta, 9 November 2022, PT Elnusa Tbk (ELNUSA, IDX: ELSA) berhasil membukukan kinerja positif di kuartal III dengan meraih pendapatan konsolidasian Rp8,57 triliun atau tumbuh sebesar 50% (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp5,71 triliun.

Melalui perolehan tersebut, Elnusa sukses mencetak laba bersih hingga Rp291 miliar atau tumbuh 674% YoY dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp37,5 miliar. Sementara laba operasi tercatat sebesar Rp382 miliar atau tumbuh sebesar 111% YoY. Begitu juga dengan EBITDA yang mengalami kenaikan sebesar 28% menjadi Rp878 miliar dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp684 miliar. Secara konsolidasi, komposisi kontribusi pada jasa distribusi & logistik energi 59%, jasa hulu 33% dan jasa penunjang 8%.

Pencapaian ini merupakan hasil dari kinerja operasional perusahaan yang cukup solid dan tetap fokus pada strategi diversifikasi portofolio. Kinerja Elnusa secara konsolidasi pada kuartal III 2022 ini didukung oleh sejumlah proyek pekerjaan diantaranya Pada segmen jasa distribusi & logistik energi, terjadi peningkatan kinerja pada unit jasa transportasi BBM dan manajemen depo. Pada segmen jasa hulu migas, meningkatnya aktivitas jasa produksi migas cukup menopang pendapatan usaha perseroan. Saat ini Elnusa tengah mengerjakan beberapa unit bisnis di hulu seperti hydraulic workover, drilling fluid, well testing, coiled tubing unit, cementing dan wireline logging. Sementara itu pada jasa seismik Elnusa baru saja menyelesaikan proyek seismic 2D KKP menggunakan teknologi vibroseis dan 3D sungai buluh pulau panjang pada September lalu.

Direktur Keuangan Elnusa, Bachtiar Soeria Atmadja mengatakan “Hingga kuartal III tahun 2022 ini, Elnusa mampu mempertahankan kinerja positif, hal ini tentunya diiringi dengan kembali bergeliatnya Elnusa di hampir seluruh segmen jasa. Selain itu Elnusa juga mampu mempertahankan neraca yang kuat dan arus kas lebih baik dengan saldo kas sebesar Rp1,4 triliun per 30 September 2022.” Kata Bachtiar.

Bachtiar menambahkan, “Lonjakan pendapatan usaha dan laba bersih Elnusa saat ini juga beriringan dengan kenaikan harga saham ELSA yang sempat menyentuh angka Rp394 pada penutupan 4 November 2022.”

Perseroan terus berupaya memperkuat fundamental dan meningkatkan kompetensi Elnusa untuk memperkuat daya saing di masa depan sebagai Perusahaan Jasa Energi Terkemuka yang Memberikan Solusi Total. “Kami sangat optimis mampu menutup tahun 2022 dengan hasil kinerja gemilang dan siap menyambut 2023 dengan Elnusa yang semakin bergeliat untuk mendukung Pemerintah dalam mewujudkan target peningkatan produksi nasional minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari (MMscfd) pada 2030 mendatang.” Kata Bachtiar. []

Keuangan, Lembaga

Jadi Proyek Percontohan, UBSI Ikuti Ruang Belajar Pajak

Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur bekerja sama dengan Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) menyelenggarakan Ruang Belajar Pajak di Aula Lantai 9 UBSI, Jakarta (Senin, 31/10). UBSI menjadi perguruan tinggi pertama yang menjadi proyek percontohan untuk kegiatan tersebut.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Sugeng Satoto menyampaikan Laporan Ketua Penyelenggara. Dalam laporannya, Sugeng menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya Ruang Belajar Pajak adalah pemberdayaan tax center di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur dan memberikan pembelajaran kepada peserta agar memiliki pemahaman tentang dasar-dasar perpajakan melalui pembelajaran secara bertahap yang dilakukan secara rutin dan terjadwal.

Ruang Belajar Pajak yang dilaksanakan dalam bentuk hybrid learning secara luring dan daring ini dijadwalkan sebanyak empat pertemuan dengan materi Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pemotongan dan Pemungutan PPh.

Kegiatan yang dimulai 31 Oktober sampai 30 November 2022 dengan intensitas satu kali pertemuan setiap minggu ini diikuti oleh 31 Dosen UBSI. Kegiatan Ruang Belajar Pajak akan ditutup pada 6 Desember 2022.

“Saya bersyukur kami (UBSI) mendapat kesempatan pertama dalam melaksanakan kegiatan Ruang Belajar Pajak ini,” ujar Rektor UBSI Mochammad Wahyudi membuka Ruang Belajar Pajak pertemuan pertama.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Muhammad Ismiransyah M. Zain turut memberikan sambutan dalam pembukaan Ruang Belajar Pajak tersebut. Ismiransyah menjelaskan bahwa pegawai pajak selalu berpindah tempat kerja (mutasi ke seluruh daerah di Indonesia), sedangkan dosen menetap. Sehingga para dosen berperan sangat penting untuk mengajarkan ilmu pajak kepada para mahasiswanya.

“Kita berharap mahasiswa yang sekarang belajar biar tidak anti, tidak defense, pada saat dia berusaha (membuka usaha) dia ada timbul kepedulian dan kesadaran bayar pajak,” tambah Ismiransyah dalam sambutannya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati Pardamean turut hadir dalam kegiatan Ruang Belajar Pajak pertemuan pertama ini dimana UBSI terdaftar di KPP tersebut. Pardamean menjelaskan bahwa wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kramat Jati mencakup Kecamatan Kramat Jati dan Makasar. Hampir setiap tahun UBSI bekerja sama dengan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati melalui Program Relawan Pajak.

Setelah sambutan, Penyuluh Pajak Ahli Muda Adrianus Erwien Setyasmoko dan Penyuluh Pajak Ahli Pertama Yolanda Angelina Togatorop menyampaikan materi tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peserta antusias mengikuti paparan tersebut, terlihat dari banyaknya peserta yang bertanya pada saat sesi diskusi.