All posts by beritapers

Lembaga

Indonesia-Argentina Berlaga, Pegadaian Bersih-bersih Sampahnya

Jakarta – Laga persahabatan Indonesia-Argentina meninggalkan memori bagi pecinta sepak bola di tanah air. Meskipun Timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-2 melawan Argentina, tetapi gelaran tersebut tetap memberikan kenangan indah, mengingat peringkat kedua tim berada di peringkat yang terpaut jauh. Selain kenangan indah, laga tersebut juga menyisakan sampah.

PT Pegadaian mengambil peran untuk peduli terhadap lingkungan sejalan dengan program “Memilah Sampah Menabung Emas” yang menjadi salah satu program unggulan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Pegadaian bersama Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia (PN-SSI) membentuk “Tim Bersih Indah” melakukan aksi nyata membersihkan sampah di Gelora Bung Karno. Kegiatan dilakukan sebelum, saat dan setelah laga persahabatan berlangsung.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, selain dapat membangun kesadaran masyarakat akan kebersihan di area publik, kegiatan ini juga sebagai wujud partisipasi perusahaan dalam mewujudkan keindahan lingkungan yang bebas dari sampah.

“Kegiatan ini merupakan aksi sosial yang bisa membawa dampak positif bagi kita semua, utamanya mengedepankan kepedulian pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Jika saja kegiatan seperti ini rutin dilakukan, maka tanpa kita sadari diri kita sudah menyelamatkan bumi untuk masa depan yang sehat bagi generasi penerus,” ujar Damar.

Sementara itu Kepala UPT Gelora Bung Karno, Bangun mengapresiasi partisipasi Pegadaian dalam kegiatan bersih-bersih sampah yang dilakukan bersama 200 relawan PN-SSI. Ia mengharapkan kolaborasi semacam ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini mengingat setiap event yang digelar di GBK dan sekitarnya selalu menyisakan sampah.

“Peran Pegadaian dalam bersih-bersih stadion di laga persahabatan Indonesia-Argentina ini sangat berarti bagi kami. Kami berharap kerjasama ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. Apalagi jika hasil bersih-bersih sampah ini dapat diimplementasikan dengan program Memilah Sampah Menabung Emas yang dilakukan Pegadaian. Hal ini tentu dapat memberikan manfaat lebih bagi kita semua”.

Sampah yang telah berhasil dikumpulkan oleh tim Pegadaian maupun relawan PN-SSI, langsung diserahkan kepada kepala penanggung jawab kebersihan GBK untuk kemudian di pilah dan dikelola sesuai dengan jenis sampah yang terkumpul. []

 

 

Lembaga

Keren, Bank Sampah Binaan Pegadaian Raih Penghargaan dari KLHK

Jakarta – Dinilai berhasil menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Bank Sampah ASOKA V yang merupakan bank sampah binaan  PT Pegadaian di kota Makassar berhasil menjadi juara Bank Sampah Unit Terbaik 1 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLH) dengan tema Solusi untuk Polusi Plastik dengan mengusung kampanye #beatplasticpollution. Pemberian apresiasi pun diberikan karena Bank Sampah Asoka V Makassar memiliki kinerja baik dalam giat edukasi penerapan ekonomi sirkular dan penerapan konversi sampah menjadi emas di lingkungan masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sampah merupakan masalah lingkungan yang serius dan bisa memberi dampak negatif bagi lingkungan, sosial, ekonomi maupun kesehatan. Oleh karena itu, Siti berharap penanganan sampah dapat menjadi fokus kita bersama agar lingkungan dapat terus lestari dan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.

Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengapresiasi kinerja terbaik yang telah dilakukan oleh Bank Sampah ASOKA V Makassar. Melalui penghargaan ini, Eka berharap keberadaan bank sampah di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan.

“Kami memberikan apresiasi atas kinerja terbaik Bank Sampah ASOKA V Makassar dan seluruh anggota Forsepsi binaan Pegadaian. Semoga keberadaan bank sampah di tengah masyarakat bisa menjadi kunci terciptanya kesadaran untuk lebih mencintai dan menjaga lingkungan dengan cara mengelola sampah yang lebih optimal. Kami terus berkomitmen untuk terus mendukung dan memberikan pendampingan untuk pengembangan bank sampah di Indonesia” jelas Eka.

Sementara itu, sebagai bentuk rasa syukur atas penghargaan yang berhasil diraih, Direktur BSU Asoka V, Faisal Baso pun sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pegadaian dan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (Forsepsi) atas dukungan dan pendampingan yang telah diberikan kepada Bank Sampah Asoka V Makassar.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pegadaian dan Forsepsi atas support yang luar biasa kepada kami, sehingga kami dipercaya untuk menjadi Juara I  Bank Sampah Unit Terbaik 1 di ajang penghargaan yang luar biasa ini. Semoga, penghargaan ini bisa terus dipertahankan dan menjadi inspirasi bagi Bank Sampah dan anggota Forsepsi lainnya,” ungkapnya. []

 

Lembaga

Talent Hub, Cara Kemnaker Gaet Gen Z

Yogyakarta – Kementerian Ketenagakerjaan memperkenalkan 4 program bagi talenta muda sebagai respons terhadap kondisi angkatan kerja muda.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, saat ini Indonesia mengalami sebuah kondisi di mana sekitar 25 persen angkatan kerjanya merupakan angkatan kerja muda.

“Makanya kita harus menjadikan angkatan kerja muda ini sebagai sebuah prioritas,” kata Sekjen Anwar saat menjadi pembicara pada talkshow yang diselenggarakan atas kerja sama Pusat Pasar Kerja Kemnaker dan Universitas Gajah Mada dalam kegiatan Integrated Career Day 2023 di Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta.

Adapun 4 program tersebut, yaitu talent scouting, talent fest, talent corner, dan talent class. Pertama, talent scouting. Program ini untuk pemetaan, pendampingan, dan pembinaan bagi talenta muda untuk melahirkan inovatir muda.

“Ini dilakukan oleh Pusat Pasar Kerja. Kita memiliki konselor-konselor untuk kita menemukenali potensi yang dimiliki angkatan muda,” ucapnya.

Kedua, talent fest, yaitu forum pertemuan antara talenta muda dan start up dengan industri dan venture capital.

Ketiga, talent corner, yaitu peningkatan kompetensi talenta muda daerah untuk menyambut future jobs sebagai cabang dari talent hub di UPTP BPVP di daerah.

“Ini tempat diskusi produktif anak-anak muda, dan kita sediakan di BLK-BLK. Di Kemnaker Ketenagakerjaan sendiri ada ruangan yang dikenal talent corner, tempatnya nyaman, jaringan internetnya bagus, dan kita juga sering mengundang mitra-mitra untuk diskusi,” ucapnya.

Keempat, talent class, yaitu pembinaan talenta muda dalam melakukan perencanaan karir, peningkatan softskill dan hardskill yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja profesional. []

Teknologi

Pemanfaatan FABA PLTU Mampu Reduksi Emisi

Semarang – PT PLN (Persero) terus mendorong optimalisasi pemanfaatan Geopolimer dari abu sisa pembakaran batu bara PLTU atau dikenal Fly Ash Bottom Ash (FABA) pada pengolahan bahan baku konstruksi. Geopolimer mampu mereduksi emisi karbon hingga 44% sehingga menjadi salah satu bahan baku material pengganti semen yang lebih ramah lingkungan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan terobosan dan inovasi teknologi dalam pelestarian lingkungan, termasuk dalam pemanfaatan FABA.

“PLN akan terus melakukan terobosan dan inovasi teknologi sebagai komitmen perseroan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dekarbonisasi di sektor kelistrikan, khususnya PLTU, adalah bagian dari upaya tersebut,” ungkap Darmawan.

Direktur Geopolimer Indonesia Januarti Jaya Ekaputri menjelaskan, salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca adalah aktivitas industri, khususnya industri semen. Produksi semen berkontribusi 52% dalam emisi sektor industri.

Ia mengatakan bahwa alternatif pemanfaatan FABA untuk pengurangan emisi karbon ini perlu dukungan bersama. Dengan peningkatan teknologi dan pengembangan kajian, maka FABA bisa semakin berperan dalam sirkular ekonomi dan dekarbonisasi di industri semen dan beton.

“Hal ini perlu dicarikan solusi yang lebih ramah lingkungan mengingat tingginya emisi karbon dari industri semen. Jika penggunaan semen ini bisa disubtitusi dengan geopolimer yang berbahan baku FABA, maka mampu menurunkan emisi hingga 44%,” ujar Jaya dalam Seminar Nasional Value Creation of FABA untuk mendukung infrastruktur pertanian dan pembangunan berkelanjutan.

Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Bumi Non-Konvensional (UGRG) Universitas Gajah Mada Himawan Tri Bayu Murti Petrus menjelaskan, pengelolaan FABA yang komprehensif akan mampu menyasar berbagai sektor. Oleh sebab itu sebaiknya FABA tidak ditimbun begitu saja, melainkan dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian dan pelestarian lingkungan.

Himawan mengungkapkan bahwa FABA yang dihasilkan di Indonesia terbukti masuk kategori aman karena tidak mengandung zat radio aktif berbahaya. Sehingga FABA di Indonesia sangat bisa potensial dikembangkan lebih besar lagi karena memiliki struktur rantai kimia yang lebih ramah lingkungan.

“FABA produksi Indonesia justru lebih ramah lingkungan karena memiliki rantai kimia yang tidak berbahaya. Sehingga Indonesia bisa meningkatkan utilisasi FABA ini untuk jadi bahan baku ekonomis,” pungkas Himawan. []

Keuangan

Pendapatan Indonesia Power Naik 62 Persen, Ini Sebabnya

Terapkan Skema Partnership dan Co-Investment serta Konsolidasikan Aset, PLN Indonesia Power Catat Kinerja Terbaik di Tahun 2022

Jakarta – PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Indonesia Power (IP) mencatatkan pertumbuhan pendapatan bersih sebesar Rp6,6 triliun pada tahun 2022 atau 62 persen melebihi target yang di tetapkan oleh korporasi sebesar Rp4,1 triliun. Pencapaian tersebut juga menunjukkan peningkatan sebesar 40 persen dibandingkan realisasi pendapatan bersih tahun 2021 sebesar Rp4,7 triliun. Kinerja apik ini hasil dari partnership dan co-investment yang dilakukan persuahaan dan konsolidasi aset yang menjadikan perusahaan sebagai pembangkit terbesar di Asia Tenggara.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan apresiasi untuk kesuksesan strategi pengembangan bisnis PLN IP di tahun 2022, terutama untuk akselerasi kinerja perusahaan melalui partnership dan co-investment. Strategi ini terbukti tidak hanya mampu meningkatkan laba bersih perusahaan, tetapi juga menurunkan biaya pokok produksi (BPP) listrik.

“Dalam strategi business development kami tidak hanya melakukan perubahan pelan-pelan, tapi mutasi DNA. Nah, ini perlu kita jaga agar PLN IP bisa jadi perusahaan yang kredibel dan jauh lebih efisien lagi,” ungkap Darmawan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN IP di Jakarta.

Darmawan mengatakan pembentukan subholding PLN IP pada awal tahun 2022 menjadi titik krusial dalam meningkatkan value chain perusahaan secara end to end. Digitalisasi sistem pembangkit yang dilakukan kemudian berhasil mengakomodasi masuknya pembangkit baru untuk memenuhi additional demand yang semakin besar.

“Digitalisasi sistem pembangkit membuat suplai listrik PLN semakin andal. Ini akan terus dipetakan setiap rantai pasoknya, agar kami bisa mengantisipasi kebutuhan teknikal skill dan teknologi yang dibutuhkan untuk optimalisasi seluruh aset PLN IP,” jelasnya.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly memaparkan, peningkatan revenue PLN IP di tahun 2022 didasari pengelolaan investasi perusahaan yang lebih agile dan akuntabel. Khususnya untuk investasi perusahaan untuk pembangkit berbasis sumber energi baru terbarukan (EBT) yang akan semakin meningkat setiap tahunnya.

“Komitmen dan rencana yang clear soal pengembangan EBT ini juga menjadi penting, fuel mix kian membaik dan penggunaan BBM menurun. Sehingga tahun 2023 ini PLN IP akan memberi perhatian lebih kepada penambahan kapasitas dan produksi EBT yang menjadi poin penting dalam bisnis energi hijau kita,” paparnya.

Direktur Utama PLN IP Edwin Nugraha Putra menanggapi, pihaknya sangat siap menghadapi tantangan additional demand yang terus meningkat dengan mendorong partnership dan co-investment yang lebih luas. Digitalisasi pembangkit yang telah dilakukan PLN IP menjadi pondasi penting untuk kelancaran strategi tersebut, khususnya dalam mengakomodasi keragaman sumber EBT yang masuk dalam sistem PLN.

Khusus untuk penambahan daya EBT, dalam waktu dekat PLN IP akan menjalin kolaborasi dengan swasta untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas lebih dari 1.200 megawatt (MW). Proyek ini akan berkontribusi besar pada target penambahan EBT perusahaan yang ditetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 mencapai 7.000 MW.

“Pengembangan bisnis kami pendekatannya adalah partnership dan kolaborasi. Perubahan DNA bisnis ini diperlukan untuk membangun skillset dan mengembangkan teknologi baru agar sektor pembangkitan PLN terus relevan dengan perubahan iklim energi global,” tutup Edwin. []

Transportasi

Transisi Ke Kendaraan Listrik Berpotensi Tekan Emisi 6,9 juta ton CO2

Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pembangunan kendaraan listrik sebagai langkah menuju era Net Zero Emission (NZE) 2060. Kepala Staf Kepresidenen, Moeldoko, menyampaikan transisi ke kendaraan listrik dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara signifikan, sekaligus mengakselerasi ekosistem secara keseluruhan.

“Jika dapat melakukan transisi 6 juta sepeda motor, Indonesia bisa menekan 3,45 juta ton CO2 equivalent pada 2025. Pada 2030 bisa menuju 9 juta motor, kita bisa menekan 5,275 juta ton CO2. Sementara di 2035 kalau bisa 12 juta motor, 6,9 juta ton CO2,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema ‘Ekosistem Menuju Energi Bersih’.

Moeldoko mengatakan transisi ke kendaraan listrik berdampak pada efisiensi APBN karena mengurangi subsidi impor bahan bakar minyak. Oleh karena itu, pemerintah mendorong investasi di sektor kendaraan listrik agar dapat menjadi menjadi pemicu sekaligus pemacu pertumbuhan industri dan ekosistem kendaraan listrik serta energi bersih.

“Karena investasi ini memberikan harapan dan jaminan bagi pengembang kendaraan listrik, sehingga menarik minat investor. Selain itu, sebagai pemacu bagi konsumen yang sudah melihat kesiapan ekosistem di lapangan,” ujar Moeldoko.

Menurut dia, dalam upaya mencapai target transisi energi, terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

Pemerintah saat ini berupaya memperbanyak infrastruktur kendaraan listrik. Sehingga transisi ini dapat menciptakan ekosistem yang baik, termasuk dalam berbagai aspek terkait, seperti pendanaan dan pengelolaan baterai bekas.

Moeldoko menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing. Pemerintah daerah juga harus berperan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung transisi ini.

Terlebih lagi, transisi ke kendaraan listrik juga mendapatkan dukungan dari tingkat internasional. Pertemuan KTT ASEAN juga memberikan arah yang jelas dan konkret mengenai perlunya membangun ekosistem kendaraan listrik melalui energi bersih dan menuju era net zero emission.

“Masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah terkait dengan pendanaan, di mana perbankan yang masih belum memberikan dukungan yang masif dalam penyediaan layanan leasing kendaraan listrik,” imbuhnya.

Moeldoko menekankan bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk mengatasi masalah ini, termasuk dalam mengatur standar keamanan, ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik yang harus diatasi dengan cepat, dalam hal ini perkembangan teknologi juga turut berperan penting.

“Selain itu, ketersediaan kendaraan listrik juga bergantung pada dukungan yang kuat dari sektor swasta, di mana peran perbankan sangat diperlukan,” papar dia.

Dari sisi sosialisasi, pemerintah saat ini juga terus berusaha untuk dapat menjawab isu-isu terkait dengan kendaraan listrik dengan baik. Mulai dari jarak tempuh dan kecepatan pengisian baterai yang efisien, hingga keamanan penggunaan kendaraan listrik.

Dia pun menekankan pentingnya peran asosiasi dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kendaraan listrik kepada masyarakat. Pameran kendaraan listrik jangan hanya dijadikan sebagai wadah transaksi dan promosi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Diharapkan dengan semakin pahamnya masyarakat mengenai kendaraan listrik, transisi ini dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Di forum yang sama, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanthi menyebutkan bahwa dalam konteks kebutuhan energi yang harus dipenuhi, ekosistem kendaraan listrik menjadi sebuah bonus. Dalam Nationally Determined Contribution (NDC), percepatan penggunaan kendaraan listrik adalah upaya tambahan dari skenario yang telah dirancang.

“Jika ada ekosistem baru yang terbentuk, maka kita akan mencapai tujuan tersebut lebih cepat,” sebutnya.

Menurutnya, upaya ini sangat penting dalam menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) dan menjaga ekosistem yang mendukung kehidupan. Terlebih, data ilmiah pada 2018 menunjukkan bahwa jika tidak ada tindakan yang dilakukan, kenaikan suhu rata-rata di akhir abad ini dapat melebihi 2 derajat Celsius.

Dampak dari kenaikan suhu tersebut akan berdampak negatif terhadap ekosistem yang mendukung kehidupan. Banyak spesies yang sensitif terhadap perubahan iklim berisiko punah.

“Kita harus meningkatkan ketahanan iklim sebagai salah satu langkah yang harus diambil,” ujar dia.

Laksmi pun melihat saat ini upaya penurunan GRK sudah mengikuti rencana yang ditetapkan. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bidang Perencanaan Strategis, Yudo Dwinanda, menilai dalam upaya transisi energi, sektor transportasi juga menjadi fokus penting.

“Penggunaan kendaraan listrik akan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi emisi GRK. Namun, untuk mewujudkannya, infrastruktur yang memadai perlu dibangun,” tegas dia.

Untuk menjalankan rencana ini, Indonesia telah mengeluarkan regulasi dan saat ini terdapat 842 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang sudah beroperasi.

Yudo menekankan pentingnya efisiensi energi sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Terlebih, potensi penghematan energi di Indonesia sangat besar, bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.

“Salah satu tahapan yang paling penting dalam proses transisi energi ini adalah meningkatkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Panel surya, energi hidro, dan energi geotermal akan menjadi fokus utama dalam diversifikasi sumber energi di Indonesia,” paparnya. []

Mineral dan Tambang

Genjot Hilirisasi, Ini Alasan Pemerintah

Jakarta – Industri pertambangan di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui proses hilirisasi. Sehingga terbentuklah ekosistem industri yang menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dengan produk yang lebih kompetitif.

Hal tersebut dikemukakan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), Septian Hario Seto.

Menurutnya, proses hilirisasi yang telah dilakukan dalam dua tahun terakhir, menunjukkan pertambangan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Peningkatan ekspor dari hasil hilirisasi ini telah membantu menciptakan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang berdampak positif pada stabilitas nilai tukar rupiah dan indikator ekonomi makro.

“Selain itu, penciptaan lapangan kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di daerah Weda Bay, Obi, Morowali, dan Konawe, dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai puluhan ribu dan rata-rata gaji di atas upah minimum regional,” papar septa dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah’.

Dari sisi industri dalam negeri, hilirisasi industri pertambangan juga memberikan dampak yang cukup besar. Investasi baru dalam sektor besi baja telah tumbuh pesat, meskipun mayoritas investor berasal dari luar negeri.

“Hilirisasi nikel sampai dengan saat ini sudah mencapai lebih dari US$30 miliar yang masuk ke Indonesia,” tutur Septian.

Target selanjutnya dari pemerintah adalah mengintegrasikan hilirisasi ke tahap yang lebih lanjut untuk dapat menarik investasi lebih besar.

Namun, proses hilirisasi ini tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah besarnya investasi yang dibutuhkan.

“Rata-rata, proyek hilirisasi dalam industri pertambangan memiliki biaya yang cukup besar, di atas US$1 miliar. Oleh karena itu, selain modal ekuitas, juga dibutuhkan pinjaman dari bank,” ujarnya.

Septian mengungkapkan, lembaga keuangan internasional, terutama dari Tiongkok, memberikan dukungan pendanaan yang signifikan untuk proyek hilirisasi di Indonesia. Tidak hanya itu, bank-bank dalam negeri juga ikut aktif dalam pembiayaan tersebut, dengan rata-rata 30 persen modal ekuitas dan sisanya berasal dari pinjaman bank.

Menurutnya, edukasi kepada sektor perbankan perlu terus dilakukan agar tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai hilirisasi.

Kendati demikian, tantangan paling krusial yang dihadapi adalah hambatan perdagangan (trade barrier) yang diciptakan oleh negara-negara lain. Produk hasil pertambangan, seperti nikel, sering kali dikenakan tindakan anti-dumping dan anti-subsidi oleh Uni Eropa.

“Negara lain seperti India dan Korea juga telah memulai investigasi terhadap produk tersebut. Jika produk hilir dari industri pertambangan juga terkena hambatan serupa, hal ini dapat menjadi masalah besar karena akan mengurangi daya saing Indonesia di pasar internasional,” tegas Septian.

Selain itu,  tantangan lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai elemen industri dalam menciptakan ekosistem yang kompetitif. Septian pun memberikan contoh industri mobil listrik yang dapat membentuk ekosistem agar lebih menarik bagi investor.

Masih dalam forum yang sama, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif, menambahkan salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat dalam hilirisasi adalah nikel. Lebih dari 100 smelter nikel telah dibangun, yang berkontribusi pada pengembangan industri besi baja di Indonesia.

Di samping itu, terdapat perkembangan di sektor bauksit yang mengarah ke produksi alumunium, dengan empat perusahaan yang terlibat dalam kegiatan hilirisasi ini. Ada juga perkembangan dalam sektor tembaga, di mana dua grup besar, yaitu Freeport Indonesia dan Amman Mineral Internasional, sedang membangun smelter di berbagai lokasi.

“Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam hilirisasi industri pertambangan,” sebutnya.

Pertama, masalah pendanaan menjadi tantangan utama. Selain itu, pasokan energi listrik, pembebasan lahan, dan perizinan juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses hilirisasi.

Pemerintah telah melakukan pertemuan komprehensif dengan industri, lembaga keuangan, dan PLN untuk mencari solusi yang memudahkan akses bagi mereka yang sedang membangun smelter.

“Kerja sama yang erat diperlukan antara departemen terkait, pemerintah daerah, dan industri untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Perindustrian juga sangat penting,” tegas Irwandy.

Terkait dengan adanya trade barrier yang diciptakan oleh negara lain, dirinya juga meyakinkan bahwa pemerintah terus bekerja untuk mengatasi masalah ini dan memperjuangkan kepentingan industri hilirisasi Indonesia di tingkat internasional.

 

Larangan Ekspor

Dalam hal larangan ekspor bauksit, Irwandy menilai seharusnya industri sudah mempersiapkan, karena pemerintah telah memberikan peringatan tiga tahun sebelumnya.

“Dari 12 smelter yang direncanakan, hanya 4 yang telah mencapai progres pembangunan yang signifikan. Sementara 8 smelter lainnya ketika kami kirim tim untuk mengecek masih berupa tanah lapang,” sebutnya.

Dia menambahkan, pemerintah pun terus memantau dan mendorong perkembangan smelter tersebut.

Di samping itu, Irwandy juga menekankan pentingnya pengembangan industri hilirisasi yang ramah lingkungan. Beberapa smelter nikel telah beralih dari sumber energi konvensional ke energi terbarukan, seperti PLTU ke EBT.

Namun, proses hilirisasi tidak boleh berhenti hanya pada satu tahap. Diperlukan ekosistem yang lengkap, seperti dalam kasus hilirisasi nikel menuju produksi baterai.

Untuk mendukung hilirisasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti perpanjangan izin tambang dan insentif fiskal bagi pelaku hilirisasi.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Daymas Arangga, menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa mineral lain juga dapat diserap dengan baik dalam proses hilirisasi.

“Setiap mineral memiliki karakteristik yang berbeda, dan penyesuaian harus dilakukan dalam hal pasokan dan permintaan pasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance /ESG),” ucap dia.

Menurutnya, Indonesia dapat dianggap sebagai ‘success story’ dalam hal hilirisasi industri pertambangan. Dalam pengamatannya, negara lain seperti Kongo dalam kasus kobalt belum berhasil menjalankan strategi ini.

Namun, Daymas juga mengingatkan bahwa proses hilirisasi ini sebenarnya terlambat dilakukan. Selama puluhan tahun, Indonesia telah mengekspor mineral mentah tanpa memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan.

“Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengusaha untuk bekerja sama dalam mengintegrasikan langkah-langkah hilirisasi dan menciptakan pasar yang mendukung nilai tambah,” imbuhnya.

Dia juga menyoroti pentingnya transisi energi dalam hilirisasi industri pertambangan. Pemerintah perlu menyediakan energi bersih dengan melibatkan tidak hanya PLN, tetapi juga melibatkan investasi di bidang energi terbarukan untuk mendukung pembangunan smelter.

“Dalam proses hilirisasi, penting untuk meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan,” kata Daymas. []

Teknologi

PLN Buat Sampah PLTU Jadi Berguna

Semarang – Pemerintah lewat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) mendukung PT PLN (Persero) untuk meningkatkan pemanfaatan abu sisa pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau biasa disebut Fly Ash Bottom Ash (FABA). Tak tergolong dalam bahan berbahaya, saat ini FABA PLN bahkan sudah dimanfaatkan oleh 88 institusi untuk bahan baku konstruksi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Rosa Vivien Ratnawati menilai PLN melakukan perjalanan panjang dalam mengelola FABA ini. Mengingat, sebelum tahun 2021 pengelolaan FABA tidak bisa dilakukan secara komersial. Namun KLHK melihat, dengan berbagai kajian dan uji coba yang telah dilakukan, FABA aman dan justru mampu bermanfaat dalam mendorong sirkular ekonomi.

“Kami paham betul bahwa operasional PLTU menghasilkan FABA yang besar. Namun, dengan pengelolaan yang baik justru kami berharap PLN dapat membuka peluang pemanfaatan FABA lebih luas dan mampu meningkatkan kegiatan sirkular ekonomi di Indonesia,” ujar Vivin dalam Seminar Nasional Value Creation of FABA untuk mendukung infrastruktur pertanian dan pembangunan berkelanjutan, di Semarang, Jawa Tengah.

Executive Vice President Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan PLN Komang Parmita menjelaskan sepanjang tahun 2021, PLN masif berkolaborasi mengajak segala pihak untuk bisa memanfaatkan FABA ini. Hingga tahun 2022, sebanyak 88 kerja sama telah dikantongi oleh PLN untuk pemanfaatan FABA ini.

“Kami melakukan kolaborasi, dengan berbagai asosiasi, pemerintah untuk bisa memanfaatkan FABA ini. Kerja sama ini diperkuat dari dukungan KLHK yang memberikan kepastian hukum dengan menerbitkan regulasi yang mampu mengakselerasi pengelolaan FABA,” ujar Komang.

Sebanyak 88 kerja sama yang telah dikantongi PLN dalam pengelolaan FABA menyasar industri semen, industri bahan baku konstruksi, bahkan hingga Polri dan TNI. Tak hanya itu, masyarakat di sekitar pembangkit justru bisa memanfaatkan FABA ini menjadi ceruk bisnis baru sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ia juga menjelaskan setiap tahunnya PLN mampu menghasilkan FABA hingga 3 juta ton per tahun. Pemanfaatanya dari tahun ke tahun juga semakin tumbuh. Pada 2019, penyerapan FABA hanya sebesar 584 ribu ton (19 persen dari total produksi FABA), meningkat menjadi 2,2 juta ton (74 persen dari total produksi FABA) pada tahun 2022. Bahkan pada tahun 2023, hingga bulan April, penyerapan FABA telah mencapai 887 ribu ton atau 93 persen dari total produksi FABA sebesar 950 ribu ton.

“FABA dapat menjadi resource yang dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastuktur, perlindungan degradasi sumber daya alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (ekonomi sirkular),” ujar Komang.

Tak hanya untuk bahan baku konstruksi saja, FABA dapat mendukung dalam upaya menanggulangi permasalahan kebencanaan, penyediaan jalan-jalan desa serta pemulihan lingkungan seperti penutupan lubang bekas tambang, penetralan air asam tambang maupun perbaikan kualitas tanah (pembenah tanah).

“FABA dapat menjadi sumber daya alternatif di berbagai sektor tidak hanya pada sektor infrastuktur, tapi juga pertanian maupun pertambangan. Pengalaman ini juga mendorong adanya inovasi dalam pengelolaan limbah menjadi bahan baku bernilai ekonomi,” pungkas Komang. []

Transportasi

PLN Dukung Industri Baterai Motor Listrik

Jakarta – PT PLN (Persero) mendukung upaya pemerintah dalam standardisasi infrastruktur pendukung kendaraan listrik yang tergabung dalam sistem Battery Asset Management Services (BAMS) untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Penyeragaman ini ditandai dengan kerja sama yang diteken antara Indonesia Baterai Corporation (IBC) dengan 5 produsen motor listrik dan 2 Bengkel Konversi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

BAMS sendiri merupakan manajemen sistem yang mengintegrasikan antara infrastruktur fisik berupa baterai dan stasiun penukaran baterai dengan digital system menjadi suatu standar yang sama dari sebuah ekosistem kendaraan listrik.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan langkah kerja sama antara BUMN dan pihak swasta ini mewujudkan kolaborasi yang baik untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ia menilai kematangan infrastruktur kendaraan listrik menjadi faktor utama untuk percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“Saat berbicara tentang kendaraan listrik, kita tidak hanya berbicara tentang kendaraannya saja, tetapi seluruh ekosistem pendukungnya, mulai dari baterai, hingga infrastruktur pendukung seperti Stasiun Penukaran Baterai (Swap Station) dan Stasiun Pengisian Listrik (Charging Station),” ujar Luhut.

Oleh karena itu, Luhut menyambut baik kerja sama antara IBC dengan produsen motor listrik seperti Gesits, Volta, ALVA, VIAR dan United juga Bengkel Konversi Bintang Racing Team dan Spora EV untuk melakukan penyeragaman standardisasi baterai dan infrastruktur pendukung lainnya. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan keinginan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

“Standardisasi menjadi kunci dari ekosistem yang akan dikembangkan oleh IBC ke depan. Adopsi dari standardisasi akan memerlukan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kerja sama ini mampu mempercepat pencapaian target Indonesia dalam pengurangan emisi karbon dan ketergantungan atas bahan bakar fosil,” tegas Luhut.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menjelaskan BUMN memegang peran penting dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik. Lewat IBC, BUMN melakukan lompatan yang luar biasa sehingga mampu memudahkan masyarakat mengakses kendaraan listrik.

“IBC melakukan lompatan yang luar biasa, IBC sebagai bagian dari BUMN mengembangkan platform ekosistem baterai dan infrastruktur yang disebut sebagai Battery Asset Management Services atau BAMS untuk berbagai merek motor listrik termasuk motor konversi,” ujar Rabin.

PT PLN (Persero) sebagai salah satu pemegang saham dari Indonesia Baterai Corporation (IBC) mendukung penuh adanya standardisasi baterai dan infrastruktur pendukung untuk kendaraan listrik. Dengan adanya penyeragaman ini akan memudahkan para pemilik kendaraan listrik melakukan pengisian daya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan semua merek baterai memiliki spesifikasi tersendiri. Lewat kerja sama ini maka infrastruktur yang tadinya terfragmentasi menjadi terkonsolidasi. PLN mendukung penuh kerja sama ini, sehingga tercipta kesepakatan satu standar baru yang tentunya memudahkan masyarakat.

“Ini kesepakatan bersama sehingga bisa menjadi mempermudah masyarakat untuk tak perlu ragu memiliki motor listrik. Masyarakat lebih mudah mengadaptasi era baru kendaraan listrik ini. PLN mendukung adanya platform bersama ini sehingga bisa melancarkan ekosistem kendaraan listrik,” ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan PLN sejak 2019 telah banyak melakukan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik mulai dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) hingga platform digital seperti Electric Vehicle Digital System (EVDS) yang hadir untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan kendaraan listriknya.

“Guna mendorong ekosistem EV, kami tidak hanya menyiapkan pasokan listrik yang andal dan mencukupi. PLN terus berkolaborasi bersama berbagai pihak. Mulai dari pabrikan, distributor, penyedia jasa transportasi, sektor perbankan, dan tentunya dengan IBC,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan hari ini terdapat lebih dari 1.000 unit SPBKLU, 6.700 unit SPLU dan 616 unit SPKLU yang tersebar di seluruh tanah air. Ke depan PLN akan terus menambah infrastruktur pengisian dan penukaran baterai dengan menggandeng mitra melalui skema franchise.

Sementara itu Direktur Utama IBC Toto Nugroho menjelaskan tantangan dalam akselerasi adopsi motor listrik di Indonesia saat ini adalah platform baterai yang berbeda setiap merek. Lewat Battery Asset Management Services (BAMS), IBC menghadirkan satu platform yang sama sehingga mampu memudahkan masyarakat.

“Di sinilah BAMS hadir sehingga pengguna berbagai merek motor listrik dan konversi di Indonesia dapat menggunakan ekosistem yang sama,” pungkas Toto. []

Mineral dan Tambang

Industri Hulu Migas Di Mata Stafsus Milenial Presiden

Sorong – Pemerintah memberikan apresiasi progres Industri Migas karena memiliki komitmen mendorong terjadinya akselerasi program dan memiliki dampak berganda dari sektor produksi sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua dan Maluku.

Hal tersebut disampaikan Stafsus Presiden Jokowi, usai menghadiri dan menjadi pembicara Forum Kapasitas nasional di Sorong, Papua Barat Daya.

Menurut Billy, dirinya mengikuti perkembangan industri hulu migas di tanah Papua – Maluku dan progres Industri Hulumigas telah dilaporkan ke Presiden Jokowi dan hal tersebut sejalan dengan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

Selain sejalan dengan program hilirisasi. Hal tersebut juga seiring dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang mengamanatkan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. (Kini berkembang dengan lahirnya 4 propinsi baru, yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan-red)

“Hilirasi sektor migas memiliki dampak berganda dari sektor produksi migas, seperti perputaran uang di daerah dengan cara menghidupkan vendor lokal dan UMKM, Khususnya tanah papua,” Ujar Billy yang merupakan kelahiran Kabupaten Yapen.

Billy berharap Industri hulumigas menjadi incubator atau pendorong bergeraknya talenta-talenta muda untuk membangkitkan  ekonomi kreatif,

“Anak-anak papua bisa  menjadi anak-anak kreatif dan industri hulu migas atau KKKS menjadi pendorong, dan menjadi pusat inkubasi bisnis,”ungkapnya

Billy melanjutkan selama ini, peran Industri hulumigas di tanah Papua untuk pekerja-pekerja asli anak-anak papua sudah cukup terakomodir, “IndustrI migas di wilayah Papua dan Maluku berkomitmen merekrut orang lokal, BP Tangguh (perusahaan migas di papua-red) mengejar 85 persen pekerja lokal,”ungkap Billy.

Menanggapi permintaan Stafsus Presiden Jokowo, Billy Mambrasar, Samuk, Tangguh Papuan Affair Manager BP Tanguh, mengatakan BP Tangguh  memberikan opportunity atau peluang bagi talenta-talenta baru dan anak-anak Papua. “Kita sama-sama saling support dan menjadi inkubator yang bisa membantu mereka, “ kata samuk, yang juga anak Papua.

Sejauh ini, menurut Samuk, BP Tangguh telah bekerjasama dengan perusahaan atau vendor lokal  dibidang catering, konveksi, taksi laut  dan konsultan.

Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko mengatakan SKK Migas dan KKKS memiliki komitmen untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak muda Papua, seperti dalam bidang pendidikan, Vendor lokal dan  UMKM.

“Kami sampaikan Industri migas, bukanlah industri yang eksklusif, kami sangat peduli dengan masyarakat segala strata,” kata Rudi. []