Tag Archives: PMN

Waskita Segera Rights Issue Usai Resmi Terima PP PMN 2022

Jakarta, 10 Oktober 2022, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Kode Saham: WSKT) terus berupaya memperbaiki kinerja, salah satunya dengan penguatan permodalan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Terbaru, Waskita telah menerima Peraturan Pemerintah (PP) atas Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan kepada Perseroan.

PP No. 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk tersebut ditandatangani langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

PP PMN tersebut menyebutkan Pemerintah menilai bahwa Perseroan perlu untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usahanya dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional di bidang jalan tol melalui penerbitan saham baru atau Right Issue. Guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada Perusahaan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Waskita.

Berdasarkan PP PMN, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Waskita sebesar Rp3,0 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Adapun nilai PMN tersebut ditetapkan Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho menjelaskan bahwa dengan diterimanya PP PMN tersebut, maka pernyataan efektif OJK dapat segera diperoleh dan proses rights issue dapat segera dilaksanakan.

“Perseroan menargetkan dana rights issue sebesar Rp3,98 triliun. Seluruh dana yang diperoleh dari PMN sebesar Rp3,0 triliun akan digunakan untuk penyelesaian 2 ruas tol eksisting Perseroan, dan dana publik sebanyak-banyaknya sebesar Rp980 miliar akan digunakan sebagai modal kerja dan capex untuk Perseroan maupun anak perusahaan,” tambah Novianto.

Dua proyek tol yang akan dikerjakan dengan penambahan modal PNM adalah proyek Kayu Agung – Palembang Betung Rp 2 triliun dan tol Ciawi – Sukabumi dengan dana hampir Rp 1 triliun.

Right Issue sendiri ditargetkan akan dilaksanakan pada awal Bulan Desember 2022,
menunggu pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Waskita Gunakan Tambahan PMN dan KMK Penjaminan Pemerintah untuk Kebut Proyek Infrastruktur

JAKARTA – PT Waskita Karya (Persero) Tbk. terus berupaya memperbaiki kinerjanya dengan fokus mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur jalan tol di Jawa dan Sumatra serta proyek-proyek strategis lainya. Dengan adanya dukungan Pemerintah serta implementasi 8 streams penyehatan keuangan Waskita, Perseroan akan fokus pada peningkatan kinerja operasional, salah satunya melalui penyelesaian ruas-ruas jalan tol di bawah pengelolaan anak usaha Perseroan PT Waskita Toll Road (WTR).

SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho meyakinkan fokus pada bisnis operasional akan memperbaiki kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2022 dengan cara meningkatkan pendapatan dari sektor konstruksi. Dukungan Pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Kredit Modal Kerja (KMK) tahun 2021, Perseroan dapat melanjutkan proses penyelesaian jalan tol yang sempat tertunda semenjak pandemi COVID-19.

Menurutnya, penyelesaian jalan tol selain dapat meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, juga dapat memperlancar proses strategic partnership yang sedang dijalankan Perseroan. Hal ini disebabkan kecenderungan investor baru memilih jalan tol yang telah beroperasi, baik beroperasi parsial maupun penuh.

Diketahui, tahun 2022 Perseroan telah berhasil melakukan strategic partnership pada beberapa ruas jalan tol seperti Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Jalan Tol Kanci-Pejagan, dan Jalan Tol Pejagan-Pemalang yang diharapkan dapat membantu mendongkrak kinerja operasional Perusahaan.

Dana PMN tahun 2021 dari Pemerintah sebesar Rp7,9 triliun yang diterima Waskita untuk percepatan penyelesaian 7 ruas tol di Jawa dan Sumatera. Ketujuh ruas tol tersebut antara lain adalah Ruas Tol Kayu Agung- Palembang-Betung Tahap 2 sepanjang 69,19 km. Ruas Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi Koneksi Wiyoto Wiyono dan 2A Ujung sepanjang 4,88 km yang di mana minggu lalu baru saja mengoperasikan 3 jalur tambahan yaitu On Ramp Prumpung, On Ramp Casablanca, dan Seksi 1A Koneksi Jalan Tol Wiyoto Wiyono sisi Timur. Ruas Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2A sepanjang
3,4 km. Ruas Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 sepanjang 11,9 km. Ruas Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar Seksi 4 sepanjang 9,29 km. Ruas Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4 sepanjang 12,45 km. Ruas Tol Pejagan-Pemalang sepanjang 57,5 km yang saat ini sepenuhnya telah beroperasi.

Untuk rencana dana PMN tahun 2022, Waskita akan mendapatkan alokasi sebesar Rp3 triliun. Guna menjaga komposisi kepemilikan saham antara Pemerintah dan Publik setelah diterimanya PMN, Waskita akan melaksanakan aksi korporasi Rights Issue dengan target perolehan sebesar Rp980 miliar. “Dana PMN sebesar Rp3 triliun akan digunakan untuk menyelesaikan 2 ruas tol yaitu, Ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (KAPB) Tahap II Rp2 triliun dan Ruas Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 sebesar Rp1 triliun. Sementara target perolehan dana rights issue sebesar Rp980 miliar, rencananya akan digunakan untuk tambahan modal kerja proyek infrastruktur strategis lainnya yang sedang dikerjakan oleh Waskita,” tutup Novianto.

Dirut PLN: Melalui PMN, Kami Mendapat Mandat Mulia Menyediakan Listrik Bagi Rakyat di Daerah 3T

Jakarta, 7 Oktober 2022 – PT PLN (Persero) akan memanfaatkan penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah sebesar Rp 10 triliun di tahun 2023 untuk membangun infrastruktur listrik di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Sebab, PLN mendapat mandat untuk melistriki seluruh rakyat di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan saat ini rasio elektrifikasi PLN di Indonesia secara umum 97,4.persen. Dia menekankan, PLN sebagai BUMN tidak hanya memanfaatkan listrik sebagai komoditas tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial.

“Semua saudara-saudara kita yang berada di daerah terpencil berhak menikmati energi listrik. Ini harus segera diwujudkan dalam bentuk nyata. Untuk itulah PLN, atas arahan dan dukungan pemerintah, mendapatkan mandat bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap melistriki seluruh Nusantara,” kata Darmawan.

Ia menerangkan, penyediaan listrik untuk daerah 3T memang punya tantangan tersendiri. Sebab, infrastrukturnya belum memadai dan secara kalkulasi ekonomi cukup sulit.

Untuk itu, PLN akan memanfaatkan dukungan PMN dari pemerintah untuk mendorong proyek tersebut. PLN mengalokasikan Rp 1,7 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan (EBT) dan Rp 4,5 triliun untuk distribusi listrik daerah 3T.

“Kami sudah petakan daerah-daerah mana yang belum teraliri listrik. Karena ada daerah yang benar-benar terisolir, strategi kita mencari sumber daya apa yang tersedia di daerah tersebut. Kita akan memanfaatkan hydro, panas bumi, angin, atau tenaga surya dari daerah setempat untuk menghasilkan listrik,” tambahnya.

Darmawan juga bercerita antusiasme warga di kawasan 3T ketika memperoleh dukungan listrik dari PLN. Dia menuturkan, masyarakat ikut gotong royong dalam penyambungan listrik.

“Saat kami datang, ada desa yang membuat kami kaget karena mendapatkan dukungan luar biasa dari masyarakat setempat. Kami disambut oleh warga dengan antusias. Mereka paham ini untuk kebaikan bersama. Mereka ikut gotong-royong bersama kami sehingga programnya selesai lebih cepat,” imbuhnya.

Lanjut Darmawan, filosofi dari proyek ini adalah negara hadir memberikan bantuan dalam subsidi yang tepat sasaran dan yang membutuhkan. Dalam pembangunan infrastruktur untuk daerah 3T, PLN juga bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait.

“Jadi, ini tugas dan tanggung jawab kita semua demi kemakmuran seluruh masyarakat. Untuk itu, kehadiran listrik ini juga akan diiringi dengan penyediaan air bersih, kesehatan, pendidikan sehingga bisa memberikan multiplier effect  demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

Ngobrol Pagi Seputar BUMN, Direksi PLN Cerita Negara Hadir Melalui PMN Untuk Kelistrikan Daerah 3T

Jakarta, 30 September 2022 – Negara hadir bagi masyarakat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN (Persero) untuk membangun infrastruktur kelistrikan khususnya di kawasan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Hal ini disampaikan Direktur Utama PLN yang diwakili oleh Direktur Distribusi, Adi Priyanto di acara Ngobrol Pagi (Ngopi) Seputar BUMN yang diselenggarakan di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (29/9).

Pemerataan akses kelistrikan penting segera dilakukan agar setiap masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Salah satunya, Lodia, seorang ibu dari Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Lodia mengatakan, selama hidupnya, penerangan di rumah hanya mengandalkan minyak tanah. Dengan begitu, anak tidak dapat belajar pada malam hari karena penerangannya terbatas. Akhirnya, infrastruktur kelistrikan PLN masuk desa ini, pada 5 Agustus 2020, dan berhasil mengubah hidup masyarakat sekitar.

“Selama 2 tahun ada perubahan, kami sangat bersyukur. Kami bisa masak tidak pakai kayu lagi, tinggal colok saya. Karena listrik masuk, saya juga bisa usaha kecil-kecilan,” ujarnya.

Sepanjang periode 2016-2022, pemerintah telah menyalurkan PMN sebesar Rp 45 triliun guna mendorong pemerataan pelayanan penyediaan akses ketenagalistrikan untuk seluruh rakyat Indonesia sebagai pengamalan dari energi yang berkeadilan.

Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto dalam mengatakan kehadiran energi yang berkeadilan sebagai wujud nyata dari amanat sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan listrik. Untuk itulah PMN hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara,” ujarnya.

Adi menjelaskan, dalam upaya menerangi pelosok negeri, PLN memerlukan PMN yang akan meningkatkan elektrifikasi dan mewujudkan keadilan energi. Ia mengatakan infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi, yaitu Rp25 juta sampai Rp45 juta per pelanggan.

“Sementara untuk melistriki pelanggan di daerah non 3T investasinya hanya Rp 1-2 juta. Meski investasinya lebih tinggi berkali lipat tapi pemerintah melalui PLN berkomitmen untuk melistriki seluruh penjuru negeri,” tegasnya.

Pada 2022, PLN mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp 5 triliun yang merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada rakyat dan akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur kelistrikan di seluruh Indonesia.

“Pengembangan infrastruktur ketenagalistikan di lokasi 3T secara komersial tidak feasible, tetapi PLN tetap harus melaksanakan pembangunan kelistrikan mengacu kepada sila ke-5 Pancasila,” tegasnya.

Adi menambahkan, untuk mempercepat target rasio elektrifikasi, PLN akan melakukan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi pada tahun depan.

“Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” pungkasnya.

Distribusikan Dana PMN Rp622,53Miliar Ke CCT, Waskita Targetkan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2A Selesai Juli 2022

JAKARTA — PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) melalui anak usaha PT Waskita Toll Road (WTR) telah memberikan Shareholder Loan (SHL) yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 622,53 miliar kepada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).  Alokasi dana PMN ini akan digunakan untuk oenyelesaian pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung segmen on/off ramp on/off ramp Jatikarya – Simpang Susun Cikeas (Seksi2A) yang ditargetkan selesai pada Juli 2022. Sementara ruas Tol Cimanggis – Cibitung ditargetkan akan selesai secara menyeluruh pada Januari 2023.

“Dengan pengalokasian dana PMN 2021 untuk Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2A, Perseroan optimistis pendapatan dari jasa konstruksi akan meningkat seirimg dengan penyelesaian ruas tol tersebut,” ujar Destiawan.

Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) Jalan Tol Cimanggis-Cibitung bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada 30 Desember 2021. “Dengan penyelesaian ruas tol ini serta telah ditandatanganinya PPJB
bersama PT SMI, proses divestasinya dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan likuiditas,mengurangibeban bunga serta mengurangisaldo utang Perseroan melalui dekonsolidasian. Divestasi CCT merupakan salah satu dari 3-4 target divestasi jalan tol yang akan dieksekusi Perseroan tahun ini,”tambah Destiawan.