Tag Archives: KKKS

Hasil Bumi, Keuangan, Mineral dan Tambang, Retail, Umum

SKK Migas Dorong Komitmen TKDN 2022 Bisa Mencapai Rp 45 Triliun

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk meningkatkan targetkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dalam pengelolaan komponen barang, jasa Industri hulu migas.  Komitmen TKDN tahun 2022 diharapkan bisa mencapai 60% meskipun Pemerintah telah menetapkan target TKDN migas sebesar 57%.  Nilai perkiraan pengadaan barang/jasa sebesar US$ 5.200 juta atau setara dengan Rp 75 triliun, jika komitmen TKDN 2022 bisa direalisasikan maka diperkirakan sekitar Rp 45 triliun pengadaan barang/jasa akan dinikmati oleh industri nasional.

Dengan target TKDN serta nilai pengadaan yang lebih besar, maka manfaat industri hulu migas dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya industri nasional akan semakin meningkat. Dibandingkan dengan target TKDN Pemerintah sesuai Data Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, pada tahun 2022 dapat mencapai 50.9 %, maka capaian TKDN hulu migas sudah melampaui dari yang ditargetkan Pemerintah.

Target TKDN ditahun 2022 ini menjadi tantangan dan dorongan bagi SKK Migas dan KKKS untuk terus berkomitmen melakukan proses rantai suplai sesuai dengan prinsip dasar dan etika pengelolaan rantai suplai yang efektif, efesien dan transparan dan mendukung tumbuh nya kemampuan nasional.

Hal tersebut disampaikan Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko dalam rapat koordinasi program kerja Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas dengan pimpinan SCM (Supply Chain Management) KKKS dalam keteranganya di Jakarta.

“Target TKDN ini untuk mendukung tumbuh kembangnya kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, namun diharapkan dapat meningkat daya saingnya di tingkat regional dan internasional,” kata Rudi, (13/03)

Rudi menambahkan, penerapan TKDN harus sesuai prinsip dan etika rantai suplai / SCM yang tergabung di KKKS, baik yang menggunakan skema Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery dan Gross Split.

Terhadap KKKS Gross Split, Menurut Rudi, juga harus tetap memenuhi kewajiban penggunaan barang dan jasa, pengoptimalan TKDN dan melaksanakan program-program pemberdayaan kemampuan dalam negeri di daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Pemerintah.

Menurutnya, kerjasama yang baik dan saling mendukung antara SKK Migas dan KKKS mutlak diperlukan untuk mengejar visi 2030 untuk mampu memproduksi minyak 1 Juta Barel Per Hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD).

Komitmen TKDN tersebut, terungkap dalam pertemuan dengan Pimpinan SCM ini dihadiri oleh Plt Deputi Pengendalian Pengadaan, Rudi Satwiko dan 35 pimpinan SCM KKKS yang memprioritaskan program SCM dan TKDN tahun 2022.

SKK Migas bersama dengan KKKS telah menyiapkan 7 program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2022 yaitu Forum Kapasitas Nasional 2022, Program AML bersama Hulu Migas Tahap II, Pelaksanaan Indonesia Pavilion di Oil & Gas Asia (OGA) Exhibition dan ADIPEC 2022, Vendor Development/Program Uji Coba, Pembaharuan Data Market Intelligence dan Kemampuan Nasional, Penilaian KPI SCM dan Audit Kepatuhan KKKS serta Penyelesaian SOP CIVD dengan Peningkatan program digitalisasi pengadaan di hulu migas Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Sementara itu, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan pemberdayaan kapasitas nasional hulu migas (TKDN)  dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam negeri dan sejalan dengan visi 1 juta barrel mainyak dan 12 BSCFD Gas, dengan 3 (tiga) strategi utama yakni pencapaian long term planning pencapaian lifting, menggerakan multiplier effect  dan menjalankan program pembinaan lingkungan sesuai dengan program G-20.

“Kami berharap, semakin besar keterlibatan industri penunjang migas diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing, sehingga perusahaan tersebut dapat bersaing pula ditingkat regional maupun internasional. Jika ini bisa direalisasikan maka industri penunjang migas nasional dapat menjadi salah satu pahlawan devisa bagi negara2022,” Kata Dwi Soetjipto.

Pada kesempatan yang sama Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi mengatakan, pada tahun 2021 lalu nilai TKDN industri hulu migas berhasil mencapai TKDN 58,95% dengan nilai pengadaan barang dan jasa sebesar USD 4,066 juta, dimana pencapaian nilai TKDN tersebut tentunya telah melebihi target yang ditetapkan pemerintah di industri hulu migas sebesar 57%.

“SKK Migas akan terus berupaya melaksanakan program kerja yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri di kegiatan hulu migas sesuai dengan amanah pemerintah, dengan bekerjasama dengan seluruh stake holder, kata Erwin.’

Sementara, Presiden Kangean Energy Indonesia, Ltd., Didi Basuki menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini. “Koordinasi ini menjadi kesempatan yang baik untuk melanjutkan komunikasi antara SKK Migas dan KKKS dalam rangka bekerjasama dan kolabolarasi mensukseskan program-program kerja SKK Migas untuk mendukung target produksi migas 1 juta BOPD dan 12 BSCFD,” pungkasnya.

Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya akan terus melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan potensi perusahaan dalam negeri, peningkatan investasi dan efek berganda demi menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan kehadiran industri hulu migas.

========================================================================

 

TENTANG SKK MIGAS

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Hasil Bumi, Horeka, Keuangan, Lembaga, Mineral dan Tambang, Retail, Umum

Gubernur Riau – Jabar Bahas Participating Interest Hulu Migas di Northern Sumatra Forum

Batam, Kepulauan Riau, 25 November 2021 – Gubernur Riau Syamsuar dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjabat Ketua ADPMET (Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan) hadir pada perhelatan Northern Sumatra Forum” (NSF) di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/11).

Kedua tokoh nasional tersebut tampil sebagai pemateri utama dalam sesi “Kebijakan dan Penerapan Participating Interest 10% (sepuluh persen) Pengelolaan Hulu Migas bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Participating Interest (“PI”) bagi pemerintah daerah tertuang dalam peraturan Menteri Peraturan Menteri ESDM no 37 tahun 2016. Hal tersebut akan dibahas tuntas bersama narasumber dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Dinas ESDM dan BUMD Jabar.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut menyampaikan bahwa  SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) berupaya membangun komunikasi dan koordinasi serta meningkatkan sinergi hubungan dengan pemangku kepentingan sehingga hulu migas dapat menjadi katalisator kemajuan pembangunan di daerah” kata Kepala Perwakilan SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus.

Sementara Bupati Siak Provinsi Riau yang tampil sebagai pembicara di Northern Sumatera Forum juga mengatakan efek industri hulu migas sangat terasa bagi perkembangan di daerahnya. Selain PI, industri hulu migas telah memberikan multiplier effect dari belanja perusahaan migas.

“Sektor ini memberikan kontribusi 23,44 % dan menjadikannya sebagai sebagai sektor terbesar dalam pengaruh perekonomian  Kabupaten Siak,” ungkap Bupati Alfedri.

Menurut Alfredi, saat ini terdapat 5 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) atau perusahaan minyak dan gas bumi yang beroperasi di Kabupaten Siak, yaitu Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pertamina Lirik, Sumatra Global Energi (SGE) dan Bumi Siak Pusako, BOB BSP yang merupakan milik BUMD.

Pada Northern Sumatra Forum (NSF) ini, SKK Migas memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para Gubernur yang telah memberikan kontribusi aktif dalam kelancaran operasional hulu migas di Wilayah Sumbagut, diantaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau, dan Gubernur Kepulauan Riau. Selain itu juga akan ada penghargaan yang diberikan kepada 6 (enam) UMKM dan 7 (tujuh) orang Local Heroes perwakilan dari masing – masing Wilayah KKKS.

Dari kegiatan yang  berlangsung secara luring dan daring ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama terhadap beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan kegiatan di sektor industri hulu migas, khususnya di wilayah regional Sumatra Bagian Utara.

Northern Sumatra Forum (NSF) merupakan sinergi komunikasi Industri Hulu Migas bersama pemangku kepentingan menuju target produksi 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD Gas di Tahun 2030. Northern Sumatra Forum merupakan salah satu wujud sumbangsih SKK Migas dan KKKS Wilayah Sumbagut dalam upaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi insan hulu migas kepada stakeholder daerah yang meliputi Pemerintah Daerah, masyarakat, mahasiswa, wartawan dan stakeholder lainnya. Forum ini merupakan salah satu pra event dari gelaran internasional yaitu 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021) dengan demikian Acara NSF dapat menjadi bahan masukan dalam gelaran 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021).

Ketua Pelaksana Northern Sumatra Forum Yanin Kholison yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut menyampaikan bahwa Gelaran acara terbesar pertama di wilayah regional ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan masyarakat luas mengenai industri hulu migas melalui berbagai tema aktual, baik bagi kepentingan industri maupun kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar operasi.

“Forum ini mengupas regulasi terkait migas, isu pertanahan dan perizinan, program pengembangan masyarakat serta komunikasi dan media. Semua terangkum dalam 5 (lima) Plenary dan 13 (tiga belas). Diskusi menghadirkan 70 (tujuh puluh) orang pembicara yang berasal dari tingkat regional maupun Nasional,” Jelas Yanin, (*)

Hasil Bumi, Horeka, Mineral dan Tambang, Retail, Umum

SKK MIGAS Berikan Penghargaan Kepada 5 Gubernur di area Sumatera Bagian Utara

Batam, Kepulauan Riau, 22 November 2021 – SKK Migas Perwakilan Sumatera bagian Utara (Sumbagut) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menggelar “Northern Sumatra Forum” Tahun 2021. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun komunikasi dan koordinasi serta meningkatkan sinergi hubungan antara SKK Migas – KKKS Wilayah Sumbagut dengan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, sehingga terbangun kesepahaman bersama terhadap beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan kegiatan di sektor industri hulu migas, khususnya di wilayah regional Sumatera Bagian Utara.
Acara Northern Sumatra Forum yang akan dilaksanakan pada 23 – 25 November 2021 secara hybrid mengusung tema “Sinergi Komunikasi Industri Hulu Migas Bersama Pemangku Kepentingan Menuju Target Produksi 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD Gas di Tahun 2030″, akan membahas berbagai topik regulasi dan kebijakan sektor hulu migas terkini, khususnya dalam aspek Perizinan, Pertanahan, Komunikasi dan Media serta Tanggung Jawab Sosial / Pengembangan Masyarakat.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara, Rikky Rahmat Firdaus dalam keterangan persnya mengatakan Northern Sumatra Forum merupakan salah satu wujud sumbangsih SKK Migas dan KKKS dalam upaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi insan hulu migas kepada stakeholder daerah yang meliputi Pemerintah Daerah, masyarakat, mahasiswa, wartawan dan stakeholder lainnya. Gelaran acara berlingkup regional ini merupakan salah satu pra event dari gelaran internasional yaitu 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG 2021) dengan demikian Acara NSF dapat menjadi bahan masukan dalam gelaran 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG 2021).
Keselarasan komunikasi antara sektor hulu migas dengan Pemerintah Daerah menjadi kunci kelancaran operasional dilapangan sehingga tentunya melalui kegiatan ini kami mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah maupun stakeholder daerah lainnya terhadap kelancaraan operasional hulu migas”, ujar Rikky.
Ketua Pelaksana Northern Sumatra Forum Yanin Kholison yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut menyampaikan kegiatan ini akan menambah pemahaman dan wawasan masyarakat luas mengenai industri hulu migas melalui berbagai tema yang diangkat pada setiap sesinya,
“forum ini terkait dengan Pertanahan dan Perizinan, Komunikasi & Media, Tanggung Jawab Sosial dengan jumlah sesi; 5 (lima) Plenary, 13 (tiga belas) diskusi panel dengan menghadirkan 70 (tujuh puluh) orang pembicara yang berasal dari tingkat regional maupun Nasional,”
Selain materi dengan topik-topik yang menarik, Northern Sumatra Forum juga akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur yang telah memberikan kontribusi aktif dalam kelancaran operasional hulu migas di Wilayah Sumbagut, diantaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara,  Gubernur Riau,  Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Sumatera Barat.
Selain itu juga akan ada penghargaan yang diberikan kepada 6 (enam) UMKM dan 7 (tujuh) orang Local Heroes perwakilan dari masing – masing Wilayah KKKS. (*)