Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK) mengajak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif Protokol Kesehatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tingginya penyebaran Covid-19 pada klaster keluarga. Berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, jumlah klaster sudah mencapai lebih dari 1.100 klaster dan sebagian adalah klaster keluarga. Anggota keluarga diketahui saling menularkan Covid-19 ke anggota keluarga lainnya.

“Protokol Kesehatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 penting untuk dikampanyekan dan disosialisasikan secara masif. Sebab munculnya klaster keluarga akibat adanya anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah dan terpapar Covid-19, kemudian saat kembali ke rumah menularkan kepada anggota keluarga lainnya, terlebih jika di dalamnya terdapat kelompok rentan dan memiliki riwayat komorbid (penyakit penyerta). Selama ini, kebanyakan masyarakat sebenarnya disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Namun, berbeda ketika berada di luar rumah, ketika berada di dalam rumah bersama keluarga mereka justru merasa bebas beraktivitas seperti tidak ada Covid-19. Hal ini sangatlah disayangkan,” tutur Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu pada Sosialisasi Protokol Kesehatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Rapat Koordinasi BERJARAK ke VI yang diselenggarakan secara virtual.

Gerakan BERJARAK merupakan inisiasi Kemen PPPA dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak agar terhindar dari Covid-19 melalui 10 (sepuluh) aksi yang mencakup pencegahan dan penanganan Covid-19. Gerakan ini secara berkelanjutan dilakukan di 32 provinsi dan 458 kabupaten/kota dengan tujuan untuk memastikan 10 Aksi Gerakan BERJARAK dilakukan hingga tingkat desa/kelurahan.

Senada dengan Pribudiarta, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA sekaligus Ketua Pokja Daerah BERJARAK, Lenny N Rosalin menjelaskan bahwa anak rentan terpapar Covid-19 karena adanya anggota keluarga atau orangtua yang bekerja di luar rumah. Lenny mengajak seluruh anggota Pokja Daerah BERJARAK yang terdiri dari Kepala Dinas PPPA provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif terkait Protokol Kesehatan Keluarga dengan merangkul berbagai pihak.

“Dalam melakukan kampanye dan sosialisasi ini, Dinas PPPA dapat merangkul berbagai mitra Kemen PPPA, diantaranya Forum Anak (FA). Kami meminta agar Dinas PPPA ikut mendampingi FA di wilayahnya masing-masing dalam melakukan serangkaian tindak lanjut sosialisasi Protokol Kesehatan Keluarga. Hal ini diharapkan agar anak-anak tidak hanya menerapkan protokol kesehatan bagi dirinya sendiri, namun juga keluarganya. Selain itu, Dinas PPPA dapat juga merangkul Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang memiliki target binaan keluarga di wilayahnya, Sekolah Ramah Anak (SRA), gereja dan masjid ramah anak, kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa,” jelas Lenny.

Beberapa kegiatan inisiasi telah dilakukan oleh Dinas PPPA di beberapa daerah, diantaranya Prov. Sumatera Utara, yaitu melalui sinergi dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan dunia usaha untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pembagian masker, handsanitizer, hingga penyediaan Wi-Fi gratis bagi anak-anak yang belajar dari rumah. Mereka juga mengimbau para orangtua agar mengawasi anak-anaknya selama belajar di rumah.

Juru Bicara Kemen PPPA, Ratna Susianawati menjelaskan bahwa Kemen PPPA telah membuat desain Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Protokol Kesehatan Keluarga agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ratna juga berharap agar Dinas PPPA mampu menyesuaikan materi KIE Protokol Kesehatan Keluarga dengan pendekatan sesuai karakteristik masyarakat dan kearifan lokal di wilayahnya masing-masing.

“Kami berharap Gerakan BERJARAK dengan seluruh pemangku kepentingan dan infrastruktur yang sudah terbangun dapat menjadi tulang punggung dalam melaksanakan kampanye dan sosialisasi masif terkait Protokol Kesehatan Keluarga kepada keluarga, termasuk perempuan dan anak. Kita bersama-sama harus mampu menciptakan strategi dan materi-materi yang kreatif dan inovatif dengan pendekatan kearifan lokal,” tutup Lenny.

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id                                                  www.kemenpppa.go.id

Jakarta – Proyek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di kawasan Jakarta Utara sudah mencapai 31,89% memasuki Minggu ke-59 pekan ini. Pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional itu masih sesuai jadwal perencanaan meski di tengah pandemi Covid-19.

Selain merupakan proyek megastruktur berskala global, JIS juga dibangun dengan memperhatikan setiap detail aspek yang berlaku dalam tatanan nilai standar global. Salah satunya ialah bangunan yang menerapkan skema Green Building (ramah lingkungan). Untuk itu, JIS nantinya merupakan stadion pertama di Indonesia yang mengusung konsep sustainability atau keberlanjutan.

Officer Material Coordinator Jakarta International Stadium, Alfitra Libelnedo, mengatakan JIS akan memperoleh sertifikasi atau Greenship level platinum yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi Green Building Council Indonesia (GBCI). Untuk itu, JIS akan dilengkapi oleh fasilitas yang ramah lingkungan sekaligus sustainability.

Dari sisi energi misalnya, ia menuturkan, JIS akan menerapkan energy efficiency & conservation atau bagaimana pemakaian energi yang lebih hemat.  Misalnya, JIS bakal menggunakan renewable energy sebesar 5,1% dari daya listrik yang dibutuhkan Gedung. Caranya dengan memanfaatkan solar panel.

“Sedangkan 95% kita supply dari PLN,” katanya dalam acara Ngobrolin Jakarta International Stadium (JIS) dengan tema Green Buliding Jakarta International Stadium Part III, yang diselenggarakan secara daring, Selasa (20/10/2020).

Selain itu, ruangan-ruangan di JIS akan menggunakan lampu LED, termasuk juga taman-taman yang ada di kawasan stadion. Alasannya lampu LED lebih hemat energi. Sedangkan di lapangan, nantinya akan memakai sport lighting khsusus untuk menunjang broadcasting penyiaran. Hal ini sesuai dengan standar FIFA. “Secara umum pake lampu LED stadion kita,” ujarnya.

Kemudian, JIS juga akan dilengkapi dengan konsep water conservation atau penhematan penggunaan air. Nantinya, wastafel, kran tembok maupun shower akan dilengkapi dengan fitur auto stop. Itu artinya, setiap fitur di setting sesuai dengan standar yang berlaku. Misalnya, standar penggunaan shower mesti dibawah 9 liter per menit.

Selanjutnya, air limbah di JIS juga nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman dan rumput lapangan. “Kemudian air yang sudah diolah itu, akan disiram untuk siram taman. Jadi, taman-taman yang ada di kawasan JIS akan menggunakan air limbah. Jadi tidak pakai air PDAM, termasuk flushing toilet juga pake itu,” ujarnya.

Tak hanya itu, JIS juga nantinya akan menerapkan konsep pemanfaatan air hujan. Caranya, air hujan akan dibuatkan Rain Water Tank (RWT), lalu disaring atau Treated Rain Water (TRW), dan air hujan tersebut akan tersimpan di Ground Water Tank (GWT).

“Jadi kita memanfaatkan kondisi iklim kita yang tropical untuk air bersih di luar PDAM. GWT penampungan air yang besar, ada 8 tempat GWT. Jadi semua peanfaatkan air bersih berasal dari GWT itu,” jelasnya.

Fasilitas lainnya yang akan dimiliki, menurut Alfitra, JIS akan menyediakan sensor monitoring CO2. Terutama sensor ini akan ditempatkan pada ruangan-ruangan yang memiliki kepadatan tingg. Seperti ruang player facilities atau ganti pemain, conference room, media room, dan mix zone.

Labuan Bajo – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar acara “Community Trip 2020” sebagai ajang silaturahmi sekaligus bertukar informasi berbagai komunitas di tanah air dalam upaya bersama membangkitkan kembali pariwisata dan ekonomi kreatif di era adaptasi kebiasaan baru melalui karya dan kreativitas yang dimiliki.

Sub Koordinator Pengembangan Komunitas dari Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, Syaril Sulaiman, dalam keterangannya, Senin (19/10/2020), mengatakan, mengatakan, “community trip 2020” digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur mulai 19 Oktober hingga 22 Oktober 2020. Dalam kegiatan ini, perwakilan dari berbagai komunitas diajak untuk berkegiatan sekaligus bercengkrama dengan komunitas lain yang ada di Labuan Bajo.

“Kami mengajak beberapa komunitas untuk bersilaturahmi dan bertukar informasi dengan komunitas-komunitas pariwisata dan kreatif yang ada di Labuan Bajo,” kata Syaril.

“Community Trip 2020” dimulai pada Senin (19/10/2020) hingga Kamis (22/10/2020) dan diikuti sembilan orang perwakilan komunitas dari seluruh Indonesia. Adapun Komunitas tersebut adalah Komunitas Historia Indonesia, Rad Supersonic, dan Kito Rato asal Jakarta; Komunitas Erkaem dan Net Good People asal Lombok, Nusa Tenggara Barat; Komunal Primitif Percussion dan Pondok Kreatif Parapat asal Sumatera Utara; Jamming Musik Odah Etam (JMOE) asal Kalimantan Timur; dan Genpi Bandung, Jawa Barat.

Pada acara hari pertama, kesembilan perwakilan dari komunitas diajak menikmati kontur alam Labuan Bajo menggunakan Longboard di jalanan Bukit Silvia bersama komunitas Labuan Bajo Longboard. Longboard adalah papan seluncur panjang yang sering dimainkan di jalanan yang memiliki turunan yang terjal.

Rencananya, Selasa (20/10/2020) para peserta akan diajak menelusuri Goa Rangko. Pada Rabu (21/10/2020), peserta akan diajak menyeberang ke Pulau Komodo menggunakan kapal pinisi dan berinteraksi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Komodo. Di hari terakhir, Kamis (22/10/2020), peserta akan diajak mengeksplorasi dan menikmati potensi wisata di Pulau Padar. Semua kegiatan akan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kemenparekraf/Baparekraf, Djoko Waluyo, menjelaskan, melalui acara ini Kemenparekraf/Baparekraf juga memperkenalkan aplikasi bernama Community Hub yang telah diluncurkan pada Agustus 2020. Community Hub merupakan aplikasi yang menjadi wadah bagi seluruh komunitas di Indonesia untuk mempublikasikan karya dan kegiatan.

“Di aplikasi ini, seluruh komunitas di Indonesia bisa saling berbagi informasi yang bermanfaat dan mengunggah gambar dan tulisan ke media sosial pada umumnya di halaman komunitasnya dan juga ada live streaming secara berkala dengan berbagai tema bersama komunitas yang berbeda-beda,” kata Djoko.

Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf mencoba membantu mempublikasikan karya dan kegiatan dari komunitas melalui aplikasi Community Hub ini, jadi ketika ada suatu kegiatan komunitas, misalnya pertunjukan musik atau pameran yang diunggah di aplikasi ini, unggahan tersebut juga otomatis akan ditayangkan di media sosial seperti YouTube.

Agustini Rahayu
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jakarta – Pemerintah menyalurkan dana hibah pariwisata Rp3,3 triliun  kepada 101 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi sebagai bagian dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat COVID-19 terutama pada sektor pariwisata.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio saat Konferensi Pers Dana Hibah Pariwisata Media Center Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020), menjelaskan Kemenparekraf telah menyiapkan Dana Hibah Pariwisata sebesar Rp3,3 triliun yang merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna membantu Pemerintah Daerah (Pemda) serta Industri Hotel dan Restoran.

“Akibat dampak pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gangguan finansial. Kemenparekraf menyalurkan dana hibah kepada 101 kabupaten/kota di 34 provinsi,” ujar Wishnutama.

Sebanyak 101 daerah tersebut terkurasi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu ibu kota 34 provinsi berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah yang termasuk 100 Calendar of Event (COE), destinasi branding, juga daerah dengan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD tahun anggaran 2019.

Menparekraf Wishnutama menjelaskan, hibah pariwisata dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah. Sebesar 70 persen untuk usaha hotel dan restoran berdasarkan data realisasi PHPR (Pajak Hotel dan Pajak Restoran) pada 2019 di pemerintah daerah masing-masing.

“Serta 30 persen untuk daerah yang digunakan sebagai bagian dalam Penanganan Dampak Ekonomi dan Sosial akibat COVID-19 terutama pada sektor pariwisata. Hibah Pariwisata ini akan dilaksanakan hingga Desember 2020,” ujarnya.

Menparekraf Wishnutama berharap dengan adanya program hibah pariwisata 2020 ini, dapat membantu peningkatan penerapan protokol CHSE di destinasi sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus membantu industri pariwisata agar dapat bertahan.

Diharapkan industri dapat terbantu untuk meningkatkan kesiapan destinasi dalam penerapan protokol kesehatan (4K) Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan atau Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) dengan lebih baik.

“Ini menjadi langkah awal dari berbagai program pemulihan yang juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata karena pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik adalah kunci keberhasilan sektor pariwisata agar dapat lebih cepat bangkit,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, sampai pekan ke-2 Oktober 2020, Pemerintah sudah menyalurkan Rp344,43 triliun atau hampir 50 persen dari total anggaran yang Rp695,2 triliun.

Agustini Rahayu
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jakarta – Menghadapi dampak pandemi COVID-19, Indonesia dan Rusia sepakat untuk kembali menguatkan komitmen bersama dalam meningkatkan kerja sama ekonomi di bidang perdagangan, investasi dan industri. Kesepakatan ini dicapai kedua negara pada Pertemuan ke-4 Indonesian – Russian Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) yang berlangsung secara virtual pada Rabu (14/10/2020).

Bertepatan dengan momentum peringatan 70 tahun hubungan bilateral, WGTII ke-4 menjadi forum penting untuk semakin memperkuat kerja sama, kolaborasi, konsultasi dan dialog di bidang ekonomi antar kedua negara.  Hal ini disampaikan Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian, Fajar Wirawan Harijo, selaku Ketua Delegasi RI pada pertemuan tersebut.

“Indonesia merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Rusia, dan Rusia berkomitmen untuk tingkatkan nilai perdagangan dan investasi dengan Indonesia,” ujar Direktur Departemen Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Proyek Khusus, Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia, Natalia Stapran yang bertindak sebagai Ketua Delegasi Rusia.

​Pertemuan ke-4 WGTII RI-Rusia membahas berbagai kendala, peluang dan terobosan untuk mengurangi hambatan ekspor/impor perdagangan; penjajakan kerja sama pengembangan industri strategis dan penanganan COVID-19, termasuk kerja sama vaksin; serta mendorong peningkatan partisipasi sektor bisnis dan swasta dalam proyek investasi kedua negara. Indonesia dan Rusia juga sepakat untuk memberikan dukungan atas penyelesaian Joint Feasibility Study Group (JFSG) antara Indonesia dan negara-negara Eurasian Economic Union (EAEU) sebagai upaya pembentukan Free Trade Agreement Indonesia dengan negara anggota EAEU.

Hasil pertemuan selanjutnya dituangkan dalam Protocol of the Fourth Session of Indonesian – Russian Working Group on Trade, Investment and Industry yang menjadi landasan kedua negara dalam mempersiapkan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 RI – Rusia Bidang Kerjasama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik tahun 2021.

(Sumber: Kementerian Luar Negeri)

Jakarta – Kita bersama-sama mengalami dan menyaksikan bermacam masalah akibat pandemi Covid-19. Negara-negara di seluruh dunia harus melakukan berbagai tindakan darurat dan pembatasan. Semua ini menimbulkan masalah multidimensi di tingkat global. Kondisi serba tidak ideal bagi semua pihak telah mendorong penyelenggara untuk menunda acara Art Jakarta tahun ini hingga ke tahun depan demi kebaikan bersama.

Art Jakarta yang telah memasuki masa penyelenggaraan tahun ke-12, menyadari bahwa selama ini kami adalah bagian terpadu dalam ekosistem seni rupa nasional di Indonesia, bahkan secara regional di Asia Tenggara. Art Jakarta telah membuktikan bahwa kerjasama dan kebersamaan para pelaku dalam ekosistem seni rupa di Indonesia khususnya, adalah bagian dari kekuatan dan alasan utama keberadaan Art Jakarta.

“Inilah yang memberi dorongan kepada kami untuk bersikap optimis dan mencari cara agar hubungan kerjasama dalam ekosistem seni rupa di Indonesia dan Asia Tenggara tetap berlangsung”, ujar Enin Supriyanto, Direktur Artistik Art Jakarta.

Di tengah segala keterbatasan karena pandemi global, masyarakat dengan cepat beradaptasi dan memanfaatkan berbagai cara untuk menjaga jaringan komunikasi dan solidaritas dengan mengandalkan saluran media informasi digital yang terhubung melalui internet.

“Sebagai penyelenggara international art fair, Art Jakarta memiliki jaringan kerjasama yang memungkinkan karya-karya seniman kita tampil ke hadapan publik yang luas. Dengan bantuan teknologi komunikasi digital berbasis internet, Art Jakarta dapat tetap menjalankan peran ini. Inilah alasan terselenggaranya OPPO Art Jakarta Virtual 2020”, jelas Maulana Indraguna Sutowo, CEO MRA Group.

OPPO Art Jakarta Virtual 2020 adalah pameran bersama, yang diadakan di ruang virtual, sebagai cara untuk menjaga optimisme bersama: bahwa berbagai kerja dan karya seni rupa dapat tetap bermakna di tengah berbagai pembatasan fisik yang ada saat ini. Art Jakarta menggunakan teknologi digital dan internet untuk tetap dapat berkomunikasi, menjaga dan memperkuat jaringan, melakukan kerja kreatif, serta tetap menikmati karya seni rupa dengan cara yang berbeda.

“Khususnya untuk para seniman Indonesia, yang mengalami berbagai kesulitan di masa pandemi, kami berharap bahwa OPPO Art Jakarta Virtual 2020 dapat menjadi salah satu cara agar karya-karya mereka dapat terus mendapatkan apresiasi yang pantas dari publik pencinta seni. Kami percaya bahwa semangat para seniman Indonesia untuk terus berkarya adalah hal utama bagi keberlangsungan ekosistem seni rupa kita”, ungkap Tom Tandio, Fair Director Art Jakarta.

Art Jakarta bangga bahwa inisiatif ini mendapatkan dukungan dari galeri-galeri seni

rupa di Indonesia dan mancanegara. Art Jakarta Gallery akan menampilkan pameran oleh 38 galeri seni rupa berikut ini:

Andi’s Gallery
Arario Gallery
Art Agenda, JKT
Art Seasons
Art Xchange
Artemis Art
ArtSerpong Gallery
Artsociates-Lawangwangi
Artsphere Gallery
Baik + Khneysser
Bale Project
CAN’S Gallery
CGArtSpace
Colaborea
D Gallerie
Edwin’s Gallery
Equator Art Project
Façade
Gajah Gallery
Gudang Gambar
Hatch Art Project
ISA Art and Design
Kohesi Initiatives
Linda Gallery
Mizuma Gallery
Nadi Gallery
Puri Art Gallery
Rachel Gallery
ROH Projects
RUCI Art Space
SAL Project
Semarang Gallery
Sullivan+Strumpf
Sunrise Art Gallery
Syang Art Space
The Columns Gallery
Vin Gallery
Yavuz Gallery

*27 galeri Indonesia + 11 galeri internasional.

Art Jakarta juga memberikan perhatian khusus kepada rekan-rekan seniman, yang melalui kelompok dan lembaga yang mereka kelola selama ini, telah menjaga dinamika dan memperkuat ekosistem seni rupa Indonesia. Seperti pada penyelenggaraan di tahun sebelumnya, Art Jakarta Scene akan menampilkan pameran karya seni rupa dari:

Ace House Collective
Atreyu Moniaga Project
Cemeti-Institute for Art and Society
Jakarta Biennale
Jatiwangi Art Factory
Komunitas Seni Sakato
Makassar Biennale
Milisifilem Collective
NalarRoepa Ruang Seni
Omnispace
Rakarsa
Ruang MES 56
RuangDalam Art House
RUX Container
Studio Dinding Luar
Yayasan Biennale Jogja

OPPO Art Jakarta Virtual 2020 juga mendapatkan dukungan penuh baik dari pihak swasta serta pemerintah. OPPO Art Jakarta Virtual 2020 bangga dan berterimakasih kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, OPPO Indonesia serta Ninja Xpress yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya.

“Saya mendengar bahwa ini akan menjadi art fair virtual pertama yang sepenuhnya virtual di Indonesia. Ini tentu adalah langkah cepat dan juga sigap dari teman-teman penyelenggara dan juga seniman untuk memindah kegiatan yang sedianya dilakukan di luar jaringan ke dalam jaringan. Kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu mendukung penuh kegiatan ini dan sangat berterima kasih karena inovasi saat ini sangat diperlukan untuk membuat kegiatan kebudayaan bisa tetap bertahan. Kami melihat bahwa pelaksanaan Art Jakarta tahun ini adalah bentuk inovasi tersebut”, jelas Hilmar Farid, Direktur Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayan.

“OPPO Indonesia melalui OPPO Find X2 Series memiliki semangat Uncover The Ultimate. Di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini dan sebagai perusahaan smartphone berteknologi tinggi terkemuka di dunia, kami terus berupaya mendampingi masyarakat agar tetap dapat menikmati dan memaknai karya seni yang kali ini dihadirkan secara virtual serta memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi karya seni melalui pengalaman baru “artfair” di platform OPPO Art Jakarta Virtual 2020 kali ini”, ungkap Patrick Owen, Chief Creative Officer OPPO Indonesia.

OPPO Indonesia juga bekerja sama dengan 10 seniman ternama Indonesia yaitu Aditya Novali, Agan Harahap, Agugn Prabowo, Arin Dwihartanto Sunaryo, Heri Dono, Mella Jaarsma, Naufal Abshar, R. E. Hartanto, Syagini Ratna Wulan, dan Uji “Hahan” Handoko melalui OPPO Find Art. Dalam ruang pameran virtual ini akan menampilkan karya seni mereka dalam bentuk satu set karya orisinil dan ukiran di perangkat OPPO Find X2 yang akan dilelang untuk donasi ke komunitas seniman, serta karya digital edisi terbatas yang dapat dibeli langsung oleh pengunjung OPPO Art Jakarta Virtual 2020.

OPPO Art Jakarta Virtual 2020 adalah penanda kebersamaan, optimisme dan daya tahan ekosistem sistem seni rupa Indonesia untuk terus bergerak bersama, bekerjasama, sambil menyiapkan diri bagi berbagai perkembangan dan pembaruan di masa mendatang.

OPPO Art Jakarta Virtual 2020 akan berlangsung selama 2 bulan, dari 19 Oktober hingga 15 Desember 2020.

Kami mengajak Anda untuk mengunjungi dan menikmati beragam karya seni rupa di www.artjakarta.com.

Balikpapan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan perlindungan jenis ikan dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Seperti dilakukan oleh  Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak yang menggandeng Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan (FPIK) Universitas Mulawarman (Unmul) dalam penyelenggaraan webinar “Mengenal Jenis Ikan yang Dilindungi dan Terancam Punah” pada Selasa (13/10).

“Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keberadaan jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah sangat penting. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan jenis ikan yang dilindungi,” ujar Plt. Dirjen PRL, TB. Haeru Rahayu saat memberikan keterangan di Jakarta.

Plt. Dirjen PRL yang biasa disapa Tebe ini menambahkan, untuk mencegah kepunahan jenis ikan, KKP telah menetapkan beberapa jenis ikan yang terancam punah sebagai jenis ikan yang dilindungi baik berstatus dilindungi penuh, maupun yang dilindungi secara terbatas.

‘Perlindungan jenis ikan bertujuan untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara keanekaragaman sumberdaya ikan serta lingkungannya secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Kendati demikian, Tebe mengingatkan penetapan status perlindungan saja belum cukup untuk melindungi jenis ikan dilindungi dari ancaman kepunahan. Perlu dilakukan penelitian dan pengembangan terhadap jenis ikan dilindungi untuk memulihkan populasinya di alam.

“Semua pendekatan harus digunakan, termasuk menggandeng akademisi dan masyarakat untuk melakukan upaya pelestarian sumberdaya ikan,” pesan Tebe.

Sementara itu, Kepala BPSPL Pontianak Getreda M. Hehanussa menyampaikan bahwa BPSPL Pontianak terus berupaya mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

“Konservasi sumberdaya ikan yang meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan harus bisa menyejahterakan masyarakat dan memulihkan ekosistem pesisir. Untuk itu upaya konservasi ini perlu dilakukan secara seimbang dan bersama-sama,” ucap Getreda di Pontianak (13/10).

Getreda menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh BPSPL Pontianak dalam pelestarian jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah di wilayah Kalimantan Timur, di antaranya melalui penyediaan data dan monitoring jenis ikan dilindungi, penanganan biota laut terdampar, sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah, rehabilitasi terumbu karang, dan penyerahan bantuan konservasi.

“Konservasi sumber daya ikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab kita semua. Saya sangat berharap kerja sama dengan semua pihak dapat mendorong keberlanjutan sumber daya ikan di Kaltim,” tandasnya.

Dalam forum yang sama, Dekan FPIK Unmul, Iwan Suyatna mengatakan perlu melihat jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah berdasarkan aspek ekonomi, ekologi, dan sosiologi. Dari aspek ekonomi, harga ikan langka cenderung tinggi sehingga perlu dilakukan pengawasan yang ketat.

“Ikan terancam punah karena ada kegiatan eksploitasi sehingga ikan yang tadinya banyak menjadi terancam punah karena diambil sebanyak-banyaknya,” ucap Iwan di Samarinda.

Iwan juga menyebutkan perlunya memperbanyak kegiatan pengembangan, seperti penelitian dan survei terhadap jenis ikan terancam punah. Iwan mencontohkan, Kaltim memiliki sungai besar Mahakam dan ikan sidat dengan potensi yang sangat besar, namun sangat disayangkan data dan informasi tentang habitat, besaran populasi, pemijahan, dan penangkapannya masih terbatas.

“Kaltim dengan keberadaan hutan hujan tropis dan kekayaan spesiesnya bisa dijadikan pusat penelitian spesies ikan. Hal ini sejalan dengan pembangunan yang berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan,” tandasnya.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

Sesuai dengan PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur menetapkan UMP tahun berikutnya setiap tanggal 1 November, dengan demikian kenaikan UMP 2021 akan resmi ditetapkan pada akhir bulan Oktober dan diumumkan serentak tanggaln 1 November 2020.

Sampai dengan saat ini penetapan UMP tahun 2021 tetap memakai formula berdasarkan PP 78 tahun 2015 yaitu UMP tahun berjalan ditambah dengan perkalian UMP tahun berjalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang sangat tertekan dampak pandemic covid 19, dimana kuartal I turun 2,97%, kuartal II terkontraksi minus 5,32%, sedangkan pertumbuhan ekonomi kuartal III tetap terkontraksi minus 2,9-1,1% sedangkan kuartal IV juga diprediksi minus dengan demikian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dipastikan minus.

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 terkontraksi minus 2%. Disisi lain inflasi tahunan berdasarkan data Bank Indonesia sampai dengan bulan Oktober sebesar 1,41%. Dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi 2020 maka kenaikan UMP 2021 diperkirakan 0%.

Hal itu sesuatu yang wajar karena pandemi covid 19 telah memukul dunia usaha, dimana banyak UKM yang tutup, terjadinya PHK dan pekerja dirumahkan, cash flow pengusaha yang semakin mengkawatirkan dan akhirnya daya beli masyarakat menurun.

Disisi lain kondisi dunia usaha saat ini juga sangat tidak memungkin UMP dinaikkan. Beban pengusaha sudah sangat berat, mampu bertahan selama pandemi ini saja sudah bersyukur, jika UMP dinaikkan akan sangat memukul pengusaha dan mendorong pengusaha semakin terpuruk.

Jika terdapat sektor sektor tertentu yang memungkinkan menaikkan UMP seperti sektor telekomunikasi, kesehatan dapat dirundingkan secara bipartit, namun secara umum bahwa kondisi pelaku usaha saat ini sudah sangat mengkawatirkan.

Kita berharap agar teman2 Serikat Pekerja/Buruh dapat memahami kondisi ini dan tidak menuntut kenaikan UMP yang berlebihan dalam situasi dan kondisi ekonomi yang sudah masuk resesi. Mari kita mendukung berbagai program pemerintah dalam menangani covid 19 termasuk pengadaan vaksin covid 19 agar segera terealisasi sehingga penularan covid 19 dapat dikendalikan dan nantinya pemerintah akan membuat kebijakan yang memperlonggar berbagai aktivitas usaha dan bisnis.

Selanjutnya paska pandemic covid 19 tugas kita bersama menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, pro aktif memberikan masukan dalam penyusunan aturan turunan dari UU Cipta Kerja sehingga nantinya diharapkan investor akan mengalir deras,lapangan kerja akan tersedia, devisa kita akan naik,daya beli akan meningkat,pertumbuhan ekonomi 2021 akan mencapai target dikisaran 4,54 – 5,5% dengan inflasi yang terkendali maka kenaikan UMP 2021 akan semakin terbuka sesuai yang diharapkan.

Sarman Simanjorang

Ketua Umum DPD HIPPI Prov.DKI Jakarta

Anggota LKS Tripartit Nasional

Mantan anggota Dewan Pengupahan 2010-2019