Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada Triwulan III (Juli-September) Tahun 2020 mencapai Rp209,0 triliun dan berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 295.387 Tenaga Kerja Indonesia. Pada periode ini, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp106,1 triliun (50,8%), sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp102,9 triliun (49,2%).

Capaian tersebut menambahkan angka realisasi investasi secara kumulatif sepanjang Januari- September 2020 menjadi Rp611,6 triliun atau 74,8% dari target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 861.581 Tenaga Kerja Indonesia dengan total 102.276 proyek investasi.

Sepanjang Januari-September 2020, PMDN mencatat kontribusi lebih besar dibandingkan dengan PMA, yaitu sebesar Rp309,9 triliun atau 50,7% sedangkan PMA sebesar Rp301,7 triliun atau 49,3%. Kontribusi PMDN pada periode ini meningkat 9,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, sedangkan PMA turun sebanyak 5,1%.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring Jumat pagi (23/10) di Kantor BKPM, Jakarta, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan optimismenya dalam memenuhi target realisasi investasi 2020 ini, sama halnya dengan pencapaian target penyerapan Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 1,2 juta orang sepanjang tahun 2020 ini.

“Banyak yang ragu dengan target realisasi investasi 2020. BKPM membuat target optimis bukan simsalabim, tetapi melihat analisis data dan kondisi potensi yang ada. Nanti di akhir 2020, Insya Allah target realisasi investasi 2020 bisa terjadi. Terkait penyerapan tenaga kerja, jadi ini kita push betul bagaimana setiap investasi yang masuk bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Walaupun ada teknologi, kita juga sampaikan ke teman-teman investor, dalam kondisi pandemi ini agar menyerap tenaga kerja Indonesia,” ungkap Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini pertumbuhan PMA sudah lebih baik walaupun belum terlalu maksimal. Triwulan III merupakan momentum untuk realisasi investasi PMA dan PMDN meningkat.

“Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, berbagai lembaga survei dunia mengeluarkan hasil rilisnya bahwa Foreign Direct Investment (FDI) secara global turun hingga 30-40%. Akan tetapi di Indonesia hanya turun 5% sampai dengan periode Triwulan III ini,” ungkap Bahlil.

Di samping itu, penyebaran investasi ke luar Jawa semakin meningkat pada periode ini. Investasi ini berupa pembangunan infrastruktur di daerah yang banyak dilakukan oleh PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan investasi berkualitas tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha asing, namun juga pengusaha dalam negeri yang sama-sama membutuhkan dukungan pemerintah.

Bahlil gembira dengan hasil penyebaran investasi pada Triwulan III 2020, di mana realisasi investasi di luar Jawa lebih besar dibandingkan Jawa. Tercatat Rp110,4 triliun (52,8%) realisasi investasi tersebar di luar Jawa, meningkat 17,9% dibandingkan dengan periode Triwulan III 2019. Sementara realisasi investasi tersebar di Jawa sebesar Rp98,6 triliun (47,2%).

Bahlil menuturkan bahwa salah satu Key Performance Indicator (KPI) BKPM adalah mewujudkan investasi yang berkualitas yaitu melalui pemerataan penyebaran investasi. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di era kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terlihat dampaknya saat ini. Selain itu, saat ini pemerintah juga memberlakukan perlakuan khusus bagi investor yang ingin melakukan kegiatan usahanya di luar Jawa, antara lain dengan pemberian insentif fiskal yang lebih besar dibandingkan investor yang melakukan kegiatan usahanya di Jawa.

“Para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, tidak lagi hanya fokus di Jawa, tetapi juga luar Jawa. Syarat investor masuk, salah satunya tersedianya infrastruktur dan bahan baku. Bagus sekali ini ekspansi para investor di luar Jawa,” ucap Bahlil.

Salah satu lokasi luar Jawa yang menjadi daya tarik bagi PMA adalah Maluku Utara. Menurut Bahlil saat ini sedang ada pembangunan hilirisasi nikel di provinsi Maluku Utara tersebut. BKPM akan terus mendorong bagaimana investasi dapat berdampak positif bagi daerah. Semakin besar investasi yang didorong, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, baik untuk tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

“Target 2021, minimal 1,3 juta lapangan kerja tersedia. Data yang ada di BKPM hanya untuk tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung bisa 3-4 kali lipatnya, karena adanya multiplier effects yang besar dari rantai suplainya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) itu dijelaskan adanya kewajiban bagi perusahaan besar, baik nasional maupun asing, untuk ber-partner dengan pengusaha lokal daerah maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memenuhi syarat,” imbuh Bahlil.

Pada periode Triwulan III 2020 ini, Singapura masih menjadi negara asal dengan investasi terbesar yaitu mencapai US$2,5 miliar (33,8%). Selanjutnya diikuti oleh R.R Tiongkok sebesar US$1,1 miliar (14,9%), Jepang sebesar US$0,9 miliar (12,2%), Hong Kong, RRT sebesar US%0,7 miliar (9,5%), dan Belanda sebesar US$0,5 miliar (6,7%).

Menurut Bahlil, masuknya Belanda ke dalam daftar 5 teratas negara asal investasi ini, menandakan diversifikasi investor di luar wilayah Asia masuk ke Indonesia. “Ini menarik juga. Belanda ini merupakan negara hub juga, sama dengan Singapura. Walaupun perekonomian Eropa sedang defisit, tetapi gairah mereka untuk investasi masih besar. Ini terkait dengan trust, regulasi, dan persepsi pemerintah yang sudah mulai baik,” jelas Bahlil.

Saat ini provinsi Jawa Barat merupakan lokasi dengan total realisasi investasi terbesar pada Triwulan III 2020 yaitu sebesar Rp28,4 triliun (13,6%). Sedangkan dari sisi sektor investasi, sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi senilai Rp32,1 triliun (15,3%) mendominasi capaian realisasi pada periode ini. (*)

–Selesai—

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: Tina Talisa

Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal Jl. Jend. Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190

E-mail: tina.talisa@bkpm.go.id

Jakarta – Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) kembali menggelar web seminar (webinar) bertema “Pemuda Penggagas Tanpa Batas”, dengan menghadirkan tokoh-tokoh muda pejuang mimpi.

Kepala Pusat Penguatan Karakter, Kemendikbud, Hendarman mengatakan, webinar kali ini diselenggarakan untuk membangkitkan semangat generasi muda melalui cerita inspiratif tokoh muda yang sukses mewujudkan cita-citanya. “Saya yakin pembicara-pembicara yang kami hadirkan kali ini dapat memberikan pencerahan dan membangkitkan motivasi berdasar pengalaman menempuh perjuangan di bidangnya masing-masing,” ucapnya saat membuka webinar yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Sabtu (24/10).

Dipandu oleh Pebi Sukamdani dan penerjemah bahasa isyarat, Erna Husaena, webinar seri ketigabelas ini menghadirkan empat narasumber. Mereka adalah Ahmad Fuadi (novelis, pekerja sosial dan mantan wartawan),  Sastia Prama Putri (Diaspora peneliti dan dosen di Osaka University Jepang), Stanley Ferdinandus (pendiri yayasan Heka Leka), dan Sri Hartini (pamong budaya ahli utama dan koordinator umum pekan kebudayaan nasional 2020).

Tampil pertama, Stanley Ferdinandus yang mengisahkan perjuangannya untuk membangun Maluku. Stanley memutuskan kembali ke Ambon, setelah menempuh pendidikan tingginya di luar kota. Semangat  perjuangannya muncul dilatari karena melihat keterpurukan yang dialami masyarakat Maluku terutama paska konflik horisontal yang meluluhlantahkan Maluku sejak tahun 1999.

Keadaan ini mendorong beberapa pemuda yang ada di Ambon untuk bergerak bersama bagi Maluku. Meski di awal pergerakan kediaman Stanley sempat dibakar oknum masyarakat namun semangatnya membangun Maluku tidak surut. “Heka Leka” menjadi simbol semangat untuk terus berkolaborasi dengan sesama insan dan organisasi yang peduli untuk membangun dunia pendidikan di Maluku hingga ke pelosok.

“Jangan pernah apatis sebagai pemuda, meskipun perjuangan kita belum didengar pemerintah. Apa yang kita lakukan adalah hal yang mulia”, tegas Stanley.

Pembicara kedua, Sri Hartini, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, Kemendikbud senantiasa mendukung tumbuhnya inisiatif-inisiatif lokal bagi kemajuan daerah dan Indonesia. Hal ini sesuai dengan tema umum PKN yang akan digelar pada tanggal 31 Oktober-30 November 2020 mendatang yaitu “Ruang Bersama Indonesia Bahagia”.  Sementara itu, mengingat Indonesia saat ini masih berjuang melawan pandemi Covid-19 maka Kemendikbud menggagas tema khusus PKN yakni “Penguatan Tubuh Masyarakat dalam Perspektif Kebudayaan”.

Ditjen Kebudayaan menginisiasi berbagai program yang menampilkan karya generasi muda baik produk maupun pagelaran budaya. Program ini lanjut Sri, dilakukan bekerja sama dengan platform penjualan (daring) untuk menyalurkan atau memasarkan produk-produk kebudayaan tersebut. “Tantangan bagi pemuda, isi kemerdekaan dengan banyak hal positif, jadilah penggagas, bukan pengikis,” pesan Sri.

Pembicara selanjutnya adalah perempuan peneliti Indonesia dari negeri Sakura, Sastia Prama Putri. Ia mengisahkan bagaimana tantangan seorang peneliti perempuan yang dirasakannya sangat tidak mudah.  “Riset bukan hal yang mudah, dan kegagalan merupakan bagian darinya. Kita harus memiliki mental kuat untuk menjadi peneliti dan semangat positif setiap waktu,” tegasnya.

Setelah menyelesaikan studi S3, Sastia masih tetap berjuang di bidangnya sebagai ilmuwan. Beberapa hasil dari perjuangan tersebut adalah Sastia mendapatkan Miyata Award 20 Oktober 2020 sebagai dosen muda di bidang Engineering yang mengantarkannya untuk berkunjung ke Harvard University di tahun 2021 dan 2022.

“Teruslah belajar dan meraih mimpi yang lebih tinggi, jelajahi dunia dan majukan Indonesia,” pesan Sastia di akhir paparan.

Di penghujung acara, Ahmad Fuadi membagikan kisahnya berkeliling dunia yang bukan hanya sekadar untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kemampuan menulis namun juga untuk membagi pengalamannya menulis beberapa buku best seller. “Tulisan lebih kuat dari peluru, tulislah minimal satu buku dalam hidupmu,” terangnya.

Ia juga mengatakan, penting bagi seseorang untuk merantau demi melawan zona nyaman. Meski tidak nyaman, daya ikhlas menjadi penentu keberhasilan. Menurutnya, kesungguhan dalam berjuang dan daya impian, harus dibela dan didoakan. “Kuasai minimal salah satu bahasa asing untuk bisa kuasai pintu-pintu ilmu”, pesan pemeroleh 10 beasiswa luar negeri itu.

Kesulitannya selama menggapai cita-cita untuk memperoleh pendidikan yang baik, mendorong Ahmad Fuadi mendirikan komunitas Menara.  Sebuah yayasan sosial untuk membantu pendidikan masyarakat yang kurang mampu, khususnya untuk usia pra sekolah. Saat ini, Komunitas Menara memiliki sebuah sekolah anak usia dini gratis.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id

Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI, Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
Radio: Radio Suara Edukasi dan Radio Edukasi
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 316/sipres/A6/X/2020

Jakarta – Produk halal Indonesia, yang kini semakin diminati negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap performa positif neraca perdagangan Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendukung para produsen produk halal dalam negeri guna meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto saat hadir sebagai narasumber dalam seminar web (webinar) Strategis Nasional yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), hari ini, Sabtu (24/1).

Webinar yang dibuka Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin ini mengangkat tema ‘Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia’ dan dihadiri para pelaku usaha, akademisi, instansi terkait, asosiasi, jurnalis, dan masyarakat umum. Turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

“Baiknya nilai ekspor produk Indonesia ke negara berpenduduk mayoritas muslim tidak dapat dilepaskan dari peran produsen produk halal Indonesia, khususnya produk makanan, kosmetik dan obat-obatan,” ujar Mendag.

Menurut Mendag, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menunjukkan performa yang cukup baik. Selain itu, Indonesia mampu memenuhi jaminan produk halal yang cukup tinggi dari negara-negara anggota OKI.

“Namun, walaupun neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara OKI sudah positif, Indonesia belum berperan secara maksimal sebagai kiblat produk halal dunia. Khususnya untuk makanan, kosmetik dan obat-obatan. Pangsa pasar ekspor ketiga produk Indonesia tersebut ke negara OKI masih jauh berada di bawah negara-negara nonmuslim seperti Brasil, Prancis, Amerika Serikat, dan Jerman,” imbuh Mendag.

Untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor produk halal Indonesia, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia merupakan hal yang cukup kompleks. Untuk mencapai tujuan ini perlu kerja sama erat pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, BUMN, dan masyarakat umum.

“Perlu dilakukan identifikasi bersama terhadap berbagai tantangan dan peluang yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi peningkatan ekspor produk halal. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap permasalahan dan memanfaatkan peluang yang ada,” jelas Mendag.

Mendag menyampaikan, di sektor perdagangan, Kemendag memiliki beberapa strategi peningkatan ekspor produk halal. Strategi ini menggabungkan berbagai instrumen yang tersedia. Pertama, memanfaatkan instrumen kebijakan, seperti kebijakan relaksasi ekspor impor untuk produk halal tujuan ekspor. Kedua, memperkuat akses pasar produk halal Indonesia di pasar luar negeri. Ketiga, melaksanakan berbagai program penguatan pelaku usaha ekspor produk halal.

“Salah satu langkah konkret yang kami laksanakan adalah turut serta dalam fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil. Kementerian dan lembaga yang turut serta dalam kegiatan ini di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, serta KNEKS. Khusus di Kemendag, kami telah memberikan bantuan fasilitasi sertifikasi halal kepada 62 usaha mikro, kecil, menengah (UMKM),” terang Mendag.

Langkah konkret lainnya adalah melalui peningkatan akses pasar ke mancanegara. Kemendag terus berusaha agar sertifikat halal yang diterbitkan di Indonesia bisa diterima di seluruh negara tujuan ekspor dan produk Indonesia dapat masuk secara leluasa ke pasar ekspor suatu negara tanpa terkendala hambatan tarif maupun nontarif.

“Dalam upaya peningkatan akses pasar luar negeri, saat ini Kemendag berhasil menyelesaikan 20 negosiasi perdagangan. Terdapat juga 13 negosiasi yang masih berjalan, serta 17 negosiasi perdagangan yang masih dalam tahap penjajakan. Di antara berbagai negosiasi tersebut, banyak sekali yang melibatkan negara anggota OKI. Negara anggota OKI yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia yaitu Pakistan, Mozambik, Palestina, Malaysia, dan Brunei Darussalam (dalam kerangka ASEAN),” ujar Mendag. 

Selain itu, Indonesia saat ini juga sedang dalam proses negosiasi dan penjajakan kerja sama perdagangan dengan negara-negara anggota OKI lainnya, seperti Turki, Tunisia, Bangladesh, Iran, Maroko, serta beberapa negara Eurasia. Jika negosiasi perjanjian perdagangan tersebut berhasil, diharapkan visi Indonesia untuk menjadi pusat produsen halal dunia akan semakin mendekati kenyataan.

Upaya peningkatan akses produk halal Indonesia di pasar internasional juga dilakukan Kemendag melalui berbagai bentuk promosi. Aktivitas ini diimplementasikan melalui bauran pemasaran yang melibatkan instansi pemerintah/swatsta/daerah, Atase Perdagangan, dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).

Berbagai kegiatan tersebut antara lain keikutsertaan dalam Expo 2020 Dubai, MIHAS di Malaysia, Russian Halal Expo di Rusia, serta Halal Taiwan di Taiwan, serta menyelenggarakan Trade Expo Indonesia yang tahun ini akan dilaksanakan secara virtual pada 10—16 November 2020.

Mendag menekankan, Kemendag akan terus berikhitiar meningkatkan ekspor dan daya saing produk halal Indonesia. Sehingga, produk Indonesia dapat dengan mudah diterima di seluruh negara tujuan ekspor.

“Kemudian tidak kalah pentingnya, kami juga ingin produk Indonesia diminati seluruh konsumen mancanegara. Bukan hanya karena harganya bersaing, namun juga karena adanya halal traceability, maka terdapat kepastian bahwa produk ini berkualitas tinggi sekaligus halalan thayyiban,” pungkas Mendag.

–selesai–

Pemerintah sedang berupaya menangkap secara optimal potensi pasar industri halal yang sangat besar dan jumlahnya diperkirakan akan terus tumbuh. Karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sektor manufaktur tanah air agar turut berkontribusi mewujudkan Indonesia yang mampu bersaing dalam industri halal hingga skala global.

“Berdasarkan data dari The State of The Global Islamic Economy (GIE) pada 2019/2020 besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai 2,2 triliun dolar AS pada tahun 2018 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3,2 triliun dolar AS di tahun 2024,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasamita di Jakarta, Minggu (25/10).

Salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia yang mencapai 1,84 miliar orang. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat dan mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada 2030. Tentunya peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan.

“Jumlah penduduk muslim global yang demikian besar, ditambah Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, yakni mencapai 222 jiwa, tentunya merupakan potensi bagi negara kita untuk menjadi pemain besar dalam ekonomi dan keuangan syariah di dunia,” ujar Menperin.

Adanya peluang pasar yang besar dan melihat ketersediaan suplai produk halal yang belum mencukupi, Kemenperin bertekad untuk memacu pengembangan industri halal di tanah air, di antaranya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH), yang diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 17 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan KIH.

“Regulasi tersebut merupakan panduan bagi pengelola kawasan industri dalam peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kegiatan industri halal, sekaligus sebagai panduan bagi industri halal dalam penciptaan pemusatan industri halal yang terpusat dan berlokasi di KIH,” tutur Menperin Agus.

Ia menjelaskan, surat keterangan KIH diperoleh setelah perusahaan kawasan industri memenuhi kriteria, yakni memiliki perizinan kawasan industri seperti Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) atau Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI). Selanjutnya, harus memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim verifikasi yang terdiri dari Kemenperin, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berikutnya, menyusun masterplan untuk KIH yang dilengkapi sarana dan prasarana terintegrasi dalam satu hamparan. Misalnya laboratorium, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), instalasi pengolahan air baku halal, kantor pengelola dan pembatas KIH dengan kawasan lain. Selain itu dibangun sistem manajemen halal dengan memiliki tim yang terdiri dari manajer halal dan pengawas halal.

“Sampai saat ini, sudah terdapat dua kawasan industri halal yang sudah mendapatkan surat keterangan KIH, yaitu Kawasan Industri Modern Cikande dengan luas 500 hektare di Serang, Banten, dan Kawasan Industri Safe N Lock seluas 9,9 hektare di Sidoarjo, Jawa Timur,” sebutnya.

Selain dua kawasan industri tersebut, ada empat lainnya yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan menjadi KIH, yakni Jakarta Industrial Etstate Pulo Gadung, Batamindo Industrial Park di Batam, Bintan Industrial Estate, serta Kawasan Industri Surya Bornoe di Kalimantan Tengah.

Menperin optimis, pembangunan KIH akan memberikan kemudahan menjalankan industri halal, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi, serta meminimalkan dampak kepada lingkungan. “Selain itu, memberikan jaminan pengawasan yang memenuhi persyaratan halal, sehingga diharapkan sekaligus menjadi daya tarik investasi,” paparnya.

Dalam mendongkrak pengembangan industri halal, pemerintah juga mendorong KIH mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan daya saing produk halal terhadap kebutuhan pasar di global yang besar, sekaligus memperkuat ekosistem industri halal melalui pemanfaatan jasa keuangan syariah perbankan maupun non perbankan.

“Juga mendorong terciptanya kolaborasi antara pelaku usaha di hulu dan hilir, serta penguatan SDM halal indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri,” imbuhnya.

Secara garis besar, upaya pengembangan industri halal memiliki tiga fokus utama. Pertama, pengembangan infrastruktur dan KIH sebagai kontributor penting ekonomi nasional. “Diharapkan, industri halal dapat berkembang secara holistik,” ungkapnya.

Kedua, pengembangan standar halal yang komprehensif untuk percepatan tumbuhnya industri halal nasional. Ketiga, peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional di sektor-sektor unggulan.  Adapun pengembangan industri halal akan dikembangkan di empat sektor industri, yakni sektor makanan dan minuman (mamin), fesyen, farmasi, dan kosmetik.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. Menurut Menteri Kominfo, sesuai amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indonesia telah mengadopsi beragam inovasi teknologi dalam upaya pelayanan kepada publik yang lebih optimal, efektif, dan efisien.

“Pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata. Kita dituntut untuk mensukseskan implementasi e-government menuju digital government. Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkannya,” ujarnya dalam Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi, dari Jakarta, Senin (26/10/2020).

Menteri Johnny menyarakan pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan. Mengutip hasil temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), Menteri Kominfo menyatakan adanya peningkatan penggunaan internet fixed broadband sebesar 28% di kuartal kedua tahun ini. “Momentum tersebut menjadi titik di mana transformasi digital nasional menjadi kian mendesak untuk dilakukan,” tandasnya.

Sejak tahun 2016 lalu, Indonesia telah didaulat sebagai Open Government Leader oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). OECD mendefinisikan open government sebagai budaya pemerintahan yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif.

“Pencapaian demikian tidak terlepas dari peran berbagai pihak, utamanya KIP, yang secara khusus diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hingga kini telah berperan dengan sangat baik dalam pemenuhan akses informasi yang akurat, khususnya informasi terkait kinerja badan publik,” ungkap Menteri Johnny.

Namun demikian, Menteri Kominfo menegaskan pemenuhan kebutuhan akan informasi dan data masih membutuhkan upaya berkesinambungan guna mewujudkan pemerintahan digital. “Perjalanan kita masih panjang. Kebutuhan publik terhadap informasi yang akurat harus terus dijamin pemenuhannya. Upaya berkesinambungan pun perlu terus dilakukan melalui beragam program untuk mewujudkan digital government, seperti melalui inisiatif Satu Data Indonesia yang didukung dengan Pendirian Pusat Data Nasional,” ungkapnya.

Mewakili Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri Johnny mengapresiasi penyelenggaraan Silatnas BP dan Rakornas ke-11 KI seluruh Indonesia. “Melalui forum ini, saya berharap kita dapat bertukar pikiran serta mengeksplorasi ide dan gagasan baru untuk mewujudkan visi besar Indonesia Maju,” ujarnya.

Dorong Keterbukaan Informasi Publik Lewat Transformasi Digital 

Menteri Kominfo menyatakan guna mewujudkan pemerintahan digital yang terbuka, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, telah mendorong beragam terobosan dan upaya dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, serta dukungan implementasi praktis bagi lembaga negara dalam adopsi teknologi digital. “Hal ini dilakukan dengan fasilitasi penyampaian informasi publik terkait penanganan pandemi bersama berbagai media dan beragam platform media sosial, serta dukungan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah menurunkan kebijakan komprehensif dari hulu ke hilir guna menjalankan arahan Presiden Joko Widodo mengenai akselerasi transformasi digital. “Selaras dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo sekaligus upaya persiapan dalam menghadapi revolusi industri yang keempat, Indonesia mencanangkan akselerasi transformasi digital sebagai agenda besar nasional,”.

Menteri Kominfo menjelaskan lima kebijakan itu antara lain, pertama, percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika, dengan target penyelesaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022, serta peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 di kuartal ketiga tahun 2023 yang akan menyediakan tambahan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik.

Kedua, adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, seperti pembangunan Pusat Data Nasional guna mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia; upaya farming dan refarming untuk efisiensi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan pengembangan jaringan 5G; serta Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memantau kualitas layanan telekomunikasi (Bandwidth Monitoring System).

“Ketiga, pengembangan sumber daya manusia untuk pengoperasian dan pemanfaatan teknologi secara positif, sehat, optimal, dan aman melalui program peningkatan kapasitas talenta digital di tiga level, yaitu: level dasar atau literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi yang tahun ini menjadi pemenang Prize WInner di PBB. Level menengah melalui Digital Talent Scholarship; serta level lanjutan melalui Digital Leadership Academy,” paparnya.

Kebijakan keempat, menurut Menteri Kominfo berkaitan dengan percepatan penyelesaian legislasi primer nasional yang direalisasikan dengan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Indonesia General Data Protection Reguation dan instrumen kebijakan pendukung lainnya.

“Serta penguatan kerjasama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara. Pertukaran data dan pergerakan data baik dalam negeri dan lintas negera menjadi isu pentng yang diperbincangkan saat ini, karena data adalah emas masa kini,” jelasnya.

Menteri Johnny mengharapkan berbagai kebijakan tersebut  tidak hanya dapat mempercepat transformasi digital Indonesia, namun juga mendorong keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan data yang lebih terpadu, efektif, dan efisien.

“Melalui penyediaan akses terhadap informasi serta data yang tersedia dan terkelola dengan baik, publik diharapkan dapat semakin aktif berpartisipasi dalam peningkatan kinerja pemerintah. Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang andal menuntun pada peningkatan peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index juga dapat kita realisasikan,” ungkapnya. 

Keyakinan Menteri Kominfo bukan tanpa alasan karena Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu dari 5 negara yang memiliki perekonomian terkuat pada tahun 2045, dengan PDB yang diproyeksikan mencapai USD 9,1 triliun. Menurutnya, dalam mewujudkan proyeksi tersebut, pandemi Covid-19 tidak boleh jadi penghalang justru dapat menjadi pijakan baru untuk melesat lebih cepat dan lebih maju.

“Sejarah mengajarkan bahwa kesulitan dan himpitan mampu mendorong kemajuan serta perkembangan suatu masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 ini sebagai katalisator untuk melakukan lompatan kuantum kemajuan Indonesia. Mari kita bersinergi dalam mewujudkan kesehatan pulih dan ekonomi bangkit menuju Indonesia Maju!” tegasnya.

Silahturahmi Nasional Badan Publik (Silatnas BP) dan Rapat Koordinasi ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia itu berlangsung secara virtual dari tanggal 26 s.d. 28 Oktober 2020 dan diikuti perwakilan Badan Publik dan Komisionar KI daerah.

Selain Menteri Kominfo hadir pula secara virtual Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  Bahlil Lahadalia; Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta Erlina Burhan; Ketua KI Pusat Gede Narayana, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irawan;  dan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Jakarta – Mengatasi dampak gender dari COVID-19 merupakan kunci untuk memastikan kemajuan akan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di Indonesia. Hal ini diungkapkan dalam laporan terbaru tentang dampak gender dari pandemi oleh Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, UN Women, bekerja sama dengan Indosat Ooredoo.

Laporan ini didasarkan pada survei mengenai dampak sosio-ekonomi dari pandemi COVID-19 pada perempuan dan laki-laki yang diluncurkan melalui pesan SMS dengan tautan survei, yang disebar melalui jaringan Indosat Ooredoo selama bulan April dan Juli 2020 kepada pengguna ponsel yang dipilih secara acak. Metode ini menunjukkan pentingnya teknologi untuk mengumpulkan data secara cepat dalam mendapatkan bukti untuk memahami dampak COVID-19 di Indonesia secara lebih baik, serta menjadi sumber informasi dalam pembuatan kebijakan. Ini merupakan metode pengumpulan data yang sangat inovatif untuk melengkapi survei konvensional yang memerlukan pengumpulan data melalui wawancara tatap muka atau pengamatan di lapangan yang semakin menantang untuk dilakukan karena adanya pembatasan perjalanan dan pembatasan sosial selama pandemi.

Laporan “Menilai Dampak COVID-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, mengungkap bagaimana COVID-19 mengekspos kerentanan perempuan terhadap guncangan ekonomi dan memperdalam ketidaksetaraan yang sudah ada di Indonesia sejak sebelum pandemi, yang kemungkinan dapat membalikkan kemajuan dalam pencapaian SDG. Laporan ini didukung oleh insiatif “Women Count” dari UN Women dan The United Nations (UN) COVID-19 Multi-Partner Trust Fund berkerja sama dengan UNICEF, WFP, dan UNDP.

Beberapa temuan dari laporan ini di antaranya:
• Perempuan di Indonesia banyak bergantung dari usaha keluarga, tetapi 82% dari mereka mengalami penurunan dalam sumber pendapatan. Meskipun 80% laki-laki juga mengalami penurunan serupa, bukti menunjukkan bahwa laki-laki mendapatkan keuntungan dari sumber pendapatan yang lebih luas.
• Sejak pandemi, 36% perempuan, dibandingkan dengan 30% laki-laki pekerja informal harus mengurangi waktu kerja berbayar mereka.
• Pembatasan sosial telah membuat pekerjaan rumah tangga tak berbayar menjadi layanan dasar penting, tetapi perempuan memikul beban terberat: 69% perempuan dan 61% laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu mengerjakan pekerjaan rumah tangga tak berbayar. Demikian pula, 61% menghabiskan lebih banyak waktu untuk kerja pengasuhan tak berbayar, dibandingkan dengan 48% laki-laki.
• COVID-19 telah mempengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan secara tidak proporsional dengan 57% perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan, dibandingkan dengan 48% laki-laki. Meningkatnya beban pekerjaan rumah tangga dan kerja pengasuhan, kecemasan karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta efek pembatasan pergerakan terhadap kekerasan berbasis gender dapat menjadi faktor penyebab.

“Penyediaan data yang komprehensif terkait sejauh mana pandemi COVID-19 berdampak terhadap gender dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sangat diperlukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan yang lebih responsif dan efektif,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam pembukaannya. “Hasil Survei “Menilai Dampak COVID-19” yang hari ini diluncurkan adalah sumber berharga yang dapat menjadi dasar bagi kita semua untuk dapat merancang dan melaksanakan kebijakan, yang tepat sasaran.”

“Laporan ini memperlihatkan dengan jelas bahwa perempuan terdampak secara tidak proporsional oleh pandemi. Data yang dikumpulkan sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang ada dirancang untuk perempuan, terutama bagi mereka yang merupakan kelompok rentan. Data terbaru ini diharapkan dapat membantu Satgas Penanganan COVID-19, mitra-mitra pembangunan, serta sektor swasta di Indonesia dalam pembuatan keputusan untuk mendukung respons kuat terhadap COVID-19 agar dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta dalam mempromosikan upaya pemulihan yang cepat,” ucap Jamshed Kazi, UN Women Representative for Indonesia and Liaison to ASEAN.

Director and Chief Operating Officer Indosat Ooredoo, Vikram Sinha, mengatakan, “Kami sangat gembira atas peluncuran hasil survei yang dikeluarkan oleh UN Women. Indosat Ooredoo mendukung UN Women dengan memanfaatkan keahlian kolektif dan upaya advokasi kami untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia dengan menyampaikan survei tersebut secara nasional kepada jutaan pelanggan kami. Kami berharap beberapa temuan utama dari laporan ini akan memfasilitasi diskusi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan respon COVID19 yang efektif untuk kelompok yang paling rentan, termasuk perempuan dan anak perempuan di Indonesia.”

Laporan ini juga merefleksikan bagaimana kemitraan dengan sektor swasta adalah pendorong utama yang memungkinkan adanya pengumpulan data. Lebih lagi, hal ini juga menunjukkan peran penting yang dapat dilakukan oleh sektor swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan dalam merespons tantangan kemanusiaan.

###

Laporan lengkap PBB Mengungkap Dampak Berar pada Perempuan dan Anak Perempuan yang Tertinggal Selama COVID-19 dapat diunduh melalui link berikut:

https://data.unwomen.org/publications/counting-costs-covid-19-assessing-impact-gender-and-achievement-sdgs-indonesia

Media Contact:
UN Women : Radhiska Anggiana, Advocacy and Communication Officer, radhiska.anggiana@unwomen.org.

Indosat Ooredoo : Turina Farouk, SVP – Head of Corporate

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyalurkan bantuan kuota data internet tahap 1 dan 2 September 2020 kepada 28,5 juta nomor telepon selular (ponsel) guru, siswa, mahasiswa, dan dosen di seluruh Indonesia.

Bulan ini Kemendikbud menyalurkan kembali bantuan kuota data internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Pada hari ini (22/10) sebanyak 7,2 juta paket kuota internet tambahan. “Bantuan yang dikirimkan hari ini dan esok hari merupakan bantuan kuota data tahap 1 di bulan Oktober, sedangkan bantuan kuota data tahap 2 akan dikirimkan pada 28 – 30 Oktober 2020,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie di Jakarta (22/10).

Rincian dari bantuan tersebut terdiri dari 946 ribu untuk jenjang PAUD, 5,3 juta jenjang SD; 2,5 juta jenjang SMP; 1,6 jenjang SMA; 1,3 juta jenjang SMK, 35 ribu SLB, dan 27 ribu untuk kesetaraan. Selain itu guru berjumlah 957 ribu, mahasiswa 915 ribu dan dosen 65 ribu.

Untuk jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbud melakukan mekanisme yang berbeda, di mana universitas diperlukan membuat SPTJM ulang di setiap bulannya. Hingga saat ini baru terdapat 912 ribu mahasiswa dan 65 ribu dosen yang akan menerima bantuan ini tahap 1 bulan ini sehingga total 977 ribu penerima bantuan di jenjang dikti.

“Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, baik dari pemerhati pendidikan, warga satuan pendidikan, maupun masyarakat umum, maka Kemendikbud menambah daftar aplikasi dan situs yang dapat diakses menggunakan kuota belajar,” tutur Hasan.

Daftar aplikasi dan situs telah ditambah hingga mencapai 2.690 aplikasi dan situs, yang terdiri atas 61 aplikasi pembelajaran, 5 aplikasi konferensi video, dan 2.624 laman kampus dan sekolah. “Daftar ini masih akan terus bertambah seiring dengan masukan dari masyarakat,” tutup Hasan. Daftar laman ini dapat diakses melalui kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#bersamahadapikorona
#belajardarirumah
#berprestasidarirumah
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 310/Sipres/A6/X/2020

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengikuti pertemuan G20 Anti-Corruption Ministers Meeting akan dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 22 Oktober 2020 malam. Pertemuan ini merupakan pertemuan setingkat menteri atau pimpinan lembaga yang diselenggarakan untuk merayakan 10 tahun G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG).

Pertemuan ini akan mengesahkan pernyataan komitmen bersama berupa deklarasi tingkat Menteri (Ministerial Communique) serta 11 dokumen kesepakatan G20 ACWG. Dokumen kesepakatan ini disusun melalui rangkaian diskusi dan negosiasi G20 ACWG yang dilakukan sepanjang tahun 2020, di bawah kepemimpinan bersama Saudi Arabia dan Italia.

Salah satu dokumen yang disepakati dalam pertemuan malam tadi adalah G20 Anti-Corruption Ministerial Communiqué. Dokumen tersebut menyepakati untuk memperkuat komitmen anti korupsi negara – negara anggota G20. Deklarasi ini memuat highlight hasil-hasil yang telah dicapai oleh ACWG 2010 sampai 2020 dan prioritas ACWG di masa yang akan datang.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu yang paling disorot dalam pertemuan tersebut. Pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, merapuhkan kondisi sosial dan ekonomi global. Seluruh negara yang hadir menekankan kerapuhan ini menimbulkan peningkatan ancaman dan dampak serius korupsi dalam  pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, investasi dan inovasi yang berkualitas, serta kepercayaan antara pemerintah dan warga negara.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi pada masa pandemi.

“Kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua lembaga penegak hukum menggiatkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sebagai peranserta untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19,” kata dia.

Semua delegasi menyepakati harus ada tindakan darurat pada saat krisis ekonomi dan pemulihan. Namun di sisi lain, tindakan darurat ini dapat menimbulkan risiko penyelewengan, penipuan, dan bentuk korupsi lainnya. Maka, seluruh negara anggota G20 ACWG berkomitmen untuk memperkuat perjanjian dalam peberantasan korupsi.

Untuk tujuan ini, yang terpenting adalah kesepakatan multilateral dalam pemberantasan korupsi. Terutama melalui penerapan dan pemantauan komitmen dan norma internasional. Khususnya dalam pertukaran informasi. Namun harus tetap dicapai tanpa mengurangi kedaulatan sebuah negara, hukum domestik, dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Dokumen lain yang disepakati adalah  Annex A: G20 Call to Action on Corruption and COVID-19. Dokumen ini menmuat prioritas negara-negara G20 dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan anti korupsi di masa pandemi.

Prioritas yang tercantum dalam dokumen tersebut terbagi dalam tiga komitmen besar. Pertama, mengutamakan transparansi dalam menanggulangi virus Covid-19. Dalam komitmen ini, transparansi harus dilakukan dalam segala aspek, mulai dari pencegahan korupsi dengan mendeklarasikan harta pejabat negara secara berkala, hingga data-data penerima manfaat guna memaksimalkan jangkauan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

Kedua, mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pengawasan. Dua hal ini harus dilakukan baik di sektor publik maupun swasta.

Terakhir adalah terus menjaga integritas untuk proses pemulihan jangka panjang di segala sektor. Sistem dan lembaga pemberantasan korupsi harus terus diperkuat. Sebab, dalam pemulihan ekonomi dalam jangka panjang diperlukan pengawasan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan bersama oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Biro Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav.4
Jakarta Selatan
Call Center 198

www.kpk.go.id

Jakarta – PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) mendapatkan kepercayaan dan penunjukkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)  sebagai Bank Umum Syariah penyedia layanan Kustodian untuk mengadministrasikan efek syariah senilai Rp5,5, Triliun milik BPKH.

Penunjukkan tersebut disahkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama pengadministrasian Layanan Bank Kustodian atas Investasi Efek Syariah oleh Mandiri Syariah kepada BPKH.

Seremonial penandatanganan dilakukan secara virtual oleh Kepala Badan Pelaksana Dr. Anggito Abimanyu, MSc dan Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari disaksikan Komisaris Utama Mandiri Syariah Mulya E Siregar, Anggota Badan Pelaksana BPKH Dr. Beny Witjaksono, S.P, MM, Direktur Finance, Strategy and Treasury Mandiri Syariah Ade Cahyo Nugroho dan Direktur Distribution and Sales Mandiri Syariah Anton Sukarna di Jakarta, Senin (19/10).

Dalam sambutannya Toni EB Subari mengungkapkan apresiasi atas kepercayaan dan amanah BPKH kepada Mandiri Syariah untuk mengadministrasikan portfolio investasi efek syariah yang dikelolah oleh BPKH, “sebagai lembaga negara pengelola dana calon Jemaah Haji seluruh Indonesia, tugas dan amanah BPKH menginspirasi kami untuk turut serta mendukung kegiatan BPKH dalam melakukan pengelolaan dana calon Jemaah Haji Indonesia, antara lain melalui pemberian layanan Kustodian atas investasi efek syariah BPKH,” kata Toni.

Lebih lanjut Toni menambahkan kerjasama ini merupakan bentuk nyata dukungan BPKH kepada bank syariah dan layanan investasi pasar modal syariah di Indonesia.

Sementara itu Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menyatakan dalam mengelola investasi syariah, BPKH berupaya kaffah menggunakan layanan berbasis syariah termasuk Kustodian Bank Umum Syariah. “BPKH mendukung pengembangan industri keuangan syariah termasuk jasa-jasa pelayanannya, dan berharap langkah BPKH tersebut diikuti oleh investor lain,” ungkap Anggito.

Selain itu menurut Anggito langkah BPKH menunjuk Mandiri Syariah sebagai pemberi layanan Kustodian untuk mengadministrasikan efek syariah merupakan salah satu bentuk dukungan rencana merger 3 Bank Syariah BUMN oleh pemerintah dan mewujudkan mimpi Road Map Indonesia sebagai Hub-Bank Syariah terbesar di dunia. Hal tersebut juga ujungnya berdampak pada peningkatan pelayanan kepada jamaah haji di Indonesia secara tidak langsung. BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai manfaat dana kelolaan haji bedasarkan prinsip syariah, aman, akuntabel dan transparan.

Hingga saat ini, Mandiri Syariah merupakan Bank Umum Syariah pertama yang memiliki layanan Kustodian yang terdiri dari Core Custody (Safekeeping) serta Fund Administration (Pengadministrasian reksadana), serta layanan Wali Amanat (agen pemantau, agen jaminan, Agen pembayaran).

Sejak diluncurkan pertengahan tahun 2019, Kustodian Mandiri Syariah sudah mendapatkan kepercayaan dari nasabah perbankan, perusahaan asuransi dan manajer investasi dan korporasi, serta lebih dari 2.000 nasabah retail dengan total Asset Under Custody sebesar 3,8 Triliun.

Adapun secara umum, perkembangan produk pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, reksa dana Syariah, dan sukuk negara mengalami pertumbuhan yang positif dalam 5 tahun terakhir.

Pertumbuhan ini dapat dilihat dari jumlah produk, nilai kapitalisasi, nilai outstanding, maupun nilai aktiva bersih. Kustodian merupakan bentuk komitmen Mandiri Syariah untuk melengkapi layanan sebagai bank umum syariah terbesar di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan ekosistem pasar modal syariah Indonesia.

Mandiri Syariah optimis, potensi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia masih sangat besar. Seperti halnya BPKH yang memaknai secara kaffah pengelolaan investasinya, Mandiri Syariah melihat stakeholders lainnya dari sektor perbankan, asuransi, manajer investasi dan korporasi, lembaga pemerintah, hingga nasabah ritel yang berinvestasi pada efek syariah, memiliki kebutuhan untuk menyimpan efek syariahnya di Kustodian bank umum syariah.

Untuk itu, Mandiri Syariah berkomitmen akan terus mendukung perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, “semoga ke depannya akan semakin banyak Lembaga Keuangan Syariah yang akan menggunakan layanan Kustodian Mandiri Syariah,” katanya.

“Kami juga berharap BPKH sebagai investor besar di pasar modal syariah Indonesia akan terus meningkatkan portfolio efek syariahnya. Semoga kerjasama Kustodian ini dapat menjadi syi’ar bersama dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia serta  turut  memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat,” pungkas Toni.

Contact:

Divisi Komunikasi dan Humas BPKH

HP: 081316165885

Email: humas@bpkh.go.id 

Instagram: @Bpkhri