Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sektor industri untuk memperluas pangsa pasarnya, terutama menembus ke kancah internasional. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengambil peluang pengapalan produk dalam negeri ke Amerika Serikat (AS), khususnya bagi jenis-jenis produk yang mendapat fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dari pemerintah AS.

Melalui United States Trade Representative (USTR), pemerintah AS telah memperpanjang fasilitas GSP bagi Indonesia pada 30 Oktober 2020. GSP merupakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan AS dalam rangka meningkatkan akses pasar bagi negara-negara berkembang.

Pemerintah menilai, perpanjangan preferensi tarif GSP bagi Indonesia akan berkontribusi pada peningkatan kinerja ekspor Indonesia. “Kemudahan ini harus dapat dimanfaatkan secara strategis oleh sektor industri dalam negeri untuk meningkatkan akses produk Indonesia ke pasar AS,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (2/11).

Sejak Maret 2018, AS melakukan review terhadap beberapa produk ekspor Indonesia yang mendapatkan fasilitas GSP. Pada hasil review pertama, AS mencabut fasilitas GSP untuk produk stearic acid (HS 3823.11.00) karena share ekspor Indonesia telah mencapai 50,18% dari total impor keseluruhan AS atas produk tersebut, sehingga melebihi ambang batas yang telah ditentukan, yaitu 50%.

Sedangkan hasil review selanjutnya yang diumumkan pada 30 Oktober 2020 memutuskan bahwa AS tetap memberikan fasilitas GSP untuk beberapa produk asal Indonesia, seperti kalung emas (HS 7113.19.29), tikar rotan (HS 4601.22.40), dan tikar dari tumbuhan lainnya (HS 4601.94.05).

Menurut Menperin, GSP dari AS perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya karena kebijakan perpanjangan oleh Pemerintah AS jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, ekspor Indonesia ke AS yang menggunakan fasilitas GSP mencapai USD2,6 miliar atau meningkat sebesar 18,2% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekspor GSP Indonesia pada periode tersebut menyumbang 13,1% persen dari total ekspor Indonesia ke AS yang sebesar USD20,1 Miliar. “GSP diperkirakan telah menghemat sekitar USD92 juta biaya bea masuk bagi produk Indonesia ke AS di tahun 2019,” jelasnya.

Pada 2019, Indonesia merupakan negara asal impor GSP terbesar setelah Thailand. Ekspor Negeri Gajah Putih ke AS dengan menggunakan fasilitas GSP mencapai USD4,8 Miliar, atau 23,71% dari total impor GSP AS. Pada periode yang sama, produk GSP Indonesia mengisi 12,95% dari keseluruhan impor, sebesar USD2,6 Miliar. Nilai tersebut berasal dari 732 pos tarif ekspor dari total 3572 pos tarif yang memperoleh GSP.

Selain itu, Indonesia juga berpeluang meningkatkan pangsa pasar bagi produk-produk yang selama ini diisi oleh Thailand. Berdasarkan hasil review, terdapat beberapa produk ekspor Thailand yang tidak lagi mendapatkan fasilitas GSP dari AS.

“Dengan demikian, produk kita bisa lebih kompetitif dibandingkan Thailand, sehingga kita berpeluang meningkatkan ekspor dan mengisi pasar di AS dengan merebut pangsa pasar Thailand tersebut,” papar Agus.

Beberapa produk yang berpeluang untuk ditingkatkan pangsa pasarnya adalah pompa bahan bakar/pelumas (HS 8413.30.90), kacamata (9004.90.00), sepeda motor dengan piston (HS 8711.50.00), wastafel/bak cuci (HS 6910.10.00), papan/panel/konsol/meja (HS 8537.10.91), sekrup dan baut (HS 7318.15.80), alat kelengkapan pipa dari tembaga, perangkat makan (HS 3924.10.40), serta bingkai kayu untuk lukisan (HS 4414.00.00).

Pada Januari-Agustus 2020, total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang menggunakan fasilitas GSP meningkat hingga 10,6% menjadi USD1,9 Miliar dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini mendorong peningkatan total ekspor ke AS sebesar 1,56% pada periode tersebut “Meskipun tren pertumbuhan ekspor beberapa produk unggulan kita mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat pandemi, ternyata ekspor ke AS menunjukkan peningkatan yang didukung oleh ekspor produk-produk yang masuk dalam GSP,” ungkap Menperin.

Produk unggulan ekspor GSP Indonesia hingga Agustus 2020 berdasarkan level HS 8-digit meliputi matras (karet maupun plastik, USD185 juta), kalung dan rantai emas (USD142 juta), tas bepergian dan olahraga (USD104 juta), minyak asam dari pengolahan kelapa sawit (USD84 juta), serta ban pneumatik radial (USD82 juta).

Dalam periode tersebut, ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai USD11,8 Miliar, atau naik mendekati 2% dibandingkan periode yang sama di 2019. Peningkatan ini bahkan terjadi saat impor AS dari seluruh dunia turun 13%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor industri dalam negeri tetap agresif mendobrak pasar internasional, meskipun di tengah masa yang sulit.

Menperin mengapresiasi upaya diplomasi dengan pemerintah AS mengenai isu GSP. Selain memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara, pemerintah menilai kebijakan terkait GSP juga memberikan manfaat positif bagi Indonesia serta menguntungkan bisnis AS. “Kami sangat berterima kasih atas peran serta berbagai pihak yang bersinergi dengan baik dalam mendukung pertumbuhan sektor manufaktur lewat berbagai strategi. Upaya ini membuka peluang dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri,” pungkasnya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah Indonesia menerapkan tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Targetnya untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam mengurangi kesenjangan digital.

Menurut Menteri Kominfo, pandemi Covid-19 telah menunjukkan pentingnya digitalisasi, terutama dalam memastikan bahwa tata kelola, kegiatan ekonomi, dan pendidikan dapat bertahan selama waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

“Tidak hanya akan membantu pemulihan ekonomi kita, tetapi juga akan menuntun kita menuju jalan menjadi masyarakat digital yang tangguh. Pandemi juga telah mengungkap ketidaksetaraan yang ada di domain digital, tantangan yang dihadapi Indonesia dan banyak negara lain di sini,” paparnya dalamThe Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region (RDF-ASP 2020) yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Senin (02/11/2020).

Kementerian Kominfo, menurut Menteri Johnny, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, akan memastikan keberlanjutan proyek-proyek ini melalui tiga skema pendanaan. “Pertama, Universal Service Obligation (USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor TIK; dan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” jelasnya.

Menteri Kominfo menegaskan tiga skema pembiayaan itu merupakan bukti kuat komitmen Pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas telekomunikasi.

“Pembiayaan campuran tersebut menunjukkan tindakan tegas Presiden Joko Widodo dan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh dengan semangat inklusivitas, di mana tidak akan ada yang tertinggal,” tandasnya.

Dalam acara yang dipandu DirekturTelecommunications Development Bureau ITU, Ms. Doreen Bogdan-Martin, itu Menteri Johnny mengajak semua negara anggota ITU yang hadir untuk membangun infratsrukturdigital yang kuat dan inklusif.

“Kita harus mengubah krisis ini menjadi lompatan besar dalam mengubah ekosistem digital kita dengan membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Semoga apa yang telah kita bagikan hari ini bermanfaat untuk pembahasan kita,” ajaknya.

Manfaatkan Momentum

Dalam menjembatani kesenjangan digital, Pemerintah Indonesia secara bersamaan memanfaatkan momentum pandemi untuk mempercepat transformasi digital. Menteri Kominfo menyatakan pihaknya memprioritaskan empat strategi, yakni penguatan infrastruktur digital kita, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.

“Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia,” jelasnya.

Dalam pertemuan virtual itu, Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satelit SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.

“Untuk jaringan inti Indonesia, kami telah meluncurkan lebih dari 348.000 kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut, termasuk 12.148 kilometer di bawah Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring oleh Kementerian Kominfo,” tuturnya.

Menteri Kominfo menyatakan Pemerintah Indonesia memperhatikan pembangunan layer terakhir untuk memastikan bahwa layanan internet tersebut menjangkau seluruh warga negara.

“Layer terakhir krusial untuk memastikan layanan internet secara efisien dan inklusif menjangkau pengguna akhir. Kami akan terus mengembangkan infrastruktur TIK di seluruh nusantara untuk memenuhi permintaan TIK yang terus meningkat,” paparnya.

Secara rinci, Menteri Johnny memaparkan jaringan internet cepat yang telah dibangun di Indonesia. Jaringan itu ditopang dengan kombinasi kabel serat optik, microwave dan satelit HTS. “”Kami menghubungkan kota-kota dengan deployment jaringan fiber dan microwave serta menggunakan 5 satelit nasional, dan 4 satelit asing yang disewa. Indonesia telah membangun lebih dari 533.000 BTS untuk mengirimkan jaringan broadband seluler ke penerima,” jelasnya.

Bahkan Menteri Kominfo menegaskan, Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023. “Kami berharap proyek ini dapat menyediakan akses internet di 150.000 titik akses publik dari total 501.000 titik akses publik di seluruh nusantara. Satelit ini akan memiliki total kapasitas 150 Gbps yang akan tiga kali lebih besar dari 9 satelit yang ada di orbit Indonesia,” tuturnya.

Pasca peluncuran, menurut Menteri Johnny, Pemerintah Indonesia berharap bisa mengurangi blank spot di titik layanan publik yang sulit dijangkau oleh penyedia jaringan terestrial. “Dari 150.000 titik akses publik, 93.900 titik untuk mendukung sektor pendidikan, 47.900 titik untuk melengkapi pelayanan publik daerah, 7.600 untuk mendukung pelayanan pemerintah lainnya termasuk kesehatan,” ungkapnya

The Leadership Dialogue dalam RDF-ASP 2020 mengambil tema Kolaborasi lintas sektoral untuk mendorong perkembangan digital dan kemajuan menuju SDGs. Melalui dialog itu diharapkan dapat memberikan arah diskusi dan mengembangkan cetak biru digital regional untuk ekonomi dan masyarakat digital yang inklusif dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik. Selain Menteri Kominfo, dari Indonesia juga hadir secara virtual Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

RDF-ASP 2020 digelar ITU mulai tanggal 2 hingga 5 November 2020 di platform virtual. Forum itu menjadi wahana dan interaksi tingkat tinggi di antara negara-negara anggota dan mitra ITU untuk menilai tren yang muncul dan mengembangkan orientasi strategis yang berdampak pada pembangunan telekomunikasi dan bidang kerja ITU.Tahun ini, RDF-ASP 2020 juga akan membahas persiapan dan perencanaan menuju World Telecommunication Development Conference 2021 (WTDC-21) yang akan diselenggarakan Ethiopia.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Ikhtisar

• Laba bersih per saham menurun 49% (belum termasuk keuntungan penjualan saham Bank Permata)
• Penjualan mobil menurun 51%, sementara penjualan sepeda motor turun 38%
• Peningkatan provisi kerugian pinjaman di Jasa Keuangan
• Penurunan harga batu bara memengaruhi penjualan alat berat dan volume kontraktor penambangan
• Agribisnis diuntungkan oleh peningkatan harga minyak kelapa sawit
• Posisi neraca keuangan yang kuat

“Keseluruhan kinerja Grup Astra (Grup) selama sembilan bulan pertama tahun 2020 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama akibat dari pandemi COVID-19, meskipun kinerja Grup pada kuartal ketiga menunjukkan beberapa perbaikan dibandingkan dengan kinerja pada kuartal kedua karena sebagian pembatasan terkait pandemi mulai dilonggarkan. Neraca keuangan Grup tetap kuat.

Pandemi ini, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan dampaknya, diperkirakan masih akan berlanjut untuk beberapa waktu mendatang dan masih akan memengaruhi kinerja Grup hingga akhir tahun ini.”

Djony Bunarto Tjondro

Presiden Direktur

Kinerja Keuangan Konsolidasi

* Laba bersih adalah laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu pemegang saham Astra International dan termasuk keuntungan penjualan saham Bank Permata.

Kinerja keuangan selama sembilan bulan pertama yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 serta posisi keuangan per 30 September 2020 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak diaudit. Posisi keuangan per 31 Desember 2019 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

LAPORAN PRESIDEN DIREKTUR

Kinerja

Pendapatan bersih konsolidasian Grup pada sembilan bulan pertama tahun 2020 sebesar Rp130,3 triliun, menurun 26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih, setelah memasukkan keuntungan dari penjualan saham Bank Permata, sebesar Rp14,0 triliun, menurun 12% dibandingkan dengan sembilan bulan pertama tahun 2019. Tanpa memasukkan keuntungan dari penjualan tersebut, laba bersih Grup menurun 49% menjadi Rp8,2 triliun, terutama karena penurunan kinerja divisi otomotif, alat berat dan pertambangan, dan jasa keuangan, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 dan penerapan langkah-langkah penanggulangannya, serta penurunan harga batu bara.

Nilai aset bersih per saham pada 30 September 2020 sebesar Rp3.822, meningkat 5% dari nilai aset bersih per saham pada 31 Desember 2019.

Kas bersih, tidak termasuk anak perusahaan jasa keuangan Grup, mencapai Rp4,4 triliun pada 30 September 2020, dibandingkan utang bersih sebesar Rp22,2 triliun pada akhir tahun 2019, setelah diterimanya hasil penjualan saham Bank Permata pada bulan Mei 2020.

Utang bersih anak perusahaan jasa keuangan Grup menurun dari Rp45,8 triliun pada akhir tahun 2019 menjadi Rp43,0 triliun pada 30 September 2020.

Kegiatan Bisnis

Laba bersih Grup pada kuartal ketiga tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan kuartal kedua, didukung oleh segmen Otomotif dan Agribisnis. Namun demikian, kinerja operasional dari sebagian besar segmen bisnis masih tertekan secara signifikan. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham PT Astra International Tbk dari tiap-tiap segmen bisnis adalah sebagai berikut:

Otomotif

Laba bersih segmen otomotif Grup menurun 70% menjadi Rp1,8 triliun, yang mencerminkan penurunan volume penjualan yang signifikan. Segmen otomotif Grup kembali mencatatkan keuntungan pada kuartal ketiga setelah mengalami kerugian bersih pada kuartal kedua, akibat dari peningkatan volume penjualan menyusul pelonggaran penerapan langkah- langkah penanggulangan pandemi yang menyebabkan penutupan sementara pabrik dan dealer pada kuartal kedua. Berikut adalah ikhtisarnya:

• Penjualan mobil nasional menurun 51% menjadi 372.000 unit pada sembilan bulan pertama tahun 2020 (sumber: Gaikindo). Penjualan mobil Astra pada periode tersebut menurun 51% menjadi 192.400 unit, dengan pangsa pasar stabil sebesar 52%. Pada kuartal ketiga tahun 2020, penjualan mobil Astra meningkat menjadi 53.000 unit, dari 9.700 unit pada kuartal kedua. 13 model baru dan 15 model revamped telah diluncurkan pada periode sembilan bulan pertama tahun 2020.
• Penjualan sepeda motor secara nasional menurun 42% menjadi 2,9 juta unit pada sembilan bulan pertama tahun 2020 (sumber: Kementerian Perindustrian). Penjualan Astra atas sepeda motor Honda menurun 38% menjadi 2,3 juta unit. Pada kuartal ketiga tahun 2020, penjualan sepeda motor Astra meningkat menjadi 849.000 unit, dari 244.000 unit pada kuartal kedua. 4 model baru dan 9 model revamped telah diluncurkan pada periode sembilan bulan pertama tahun 2020.
• Bisnis komponen otomotif Grup dengan kepemilikan 80%, PT Astra Otoparts Tbk (AOP), mencatatkan rugi bersih sebesar Rp243 miliar dibandingkan laba bersih sebesar Rp512 miliar pada periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari segmen pabrikan (OEM/original equipment manufacturer), pasar suku cadang pengganti (REM/replacement market) dan segmen ekspor.

Jasa Keuangan

Laba bersih bisnis jasa keuangan Grup menurun 36% menjadi Rp2,8 triliun selama periode ini, terutama disebabkan oleh peningkatan provisi guna menutupi peningkatan kerugian kredit bermasalah pada bisnis pembiayaan konsumen dan alat berat. Berikut adalah ikhtisarnya:

• Bisnis pembiayaan konsumen Grup mengalami penurunan nilai pembiayaan baru sebesar 21% menjadi Rp50,7 triliun. Kontribusi laba bersih dari Grup perusahaan yang fokus pada pembiayaan mobil menurun 39% menjadi Rp669 miliar, sementara kontribusi laba bersih dari PT Federal International Finance (FIF) yang fokus pada pembiayaan sepeda motor menurun 37% menjadi Rp1,2 triliun. Kedua penurunan tersebut disebabkan oleh provisi kerugian pinjaman yang lebih tinggi, karena peningkatan kredit bermasalah.
• Total pembiayaan baru yang disalurkan oleh unit usaha Grup yang fokus pada pembiayaan alat berat turun sebesar 15% menjadi Rp2,7 triliun. Kontribusi laba bersih dari segmen ini menurun 54% menjadi Rp35 miliar.
• PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra), perusahaan asuransi umum Grup, mencatat penurunan laba bersih sebesar 3% menjadi Rp785 miliar, disebabkan penurunan underwriting income. Perusahaan patungan asuransi jiwa Grup, PT Astra Aviva Life (Astra Life) menambah lebih dari 1.012.000 nasabah baru asuransi jiwa perorangan dan 55.000 nasabah baru asuransi program kesejahteraan karyawan selama periode ini.

Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi dan Energi

Laba bersih Grup dari divisi alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi menurun sebesar 40% menjadi Rp3,1 triliun, terutama disebabkan oleh penjualan alat berat dan volume kontrak penambangan yang lebih rendah, akibat melemahnya harga batu bara. Berikut adalah ikhtisarnya:

• PT United Tractors Tbk (UT), yang 59,5% sahamnya dimiliki Perseroan, melaporkan penurunan laba bersih sebesar 38% menjadi Rp5,3 triliun.
• Penjualan alat berat Komatsu menurun 54% menjadi 1.191 unit. Pendapatan dari suku cadang dan jasa pemeliharaan juga menurun.
• Bisnis kontraktor penambangan, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), mencatat penurunan volume pengupasan lapisan tanah (overburden removal) sebesar 16% menjadi 631 juta bank cubic metres dan penurunan produksi batu bara sebesar 12% menjadi 85 juta ton.
• Anak perusahaan UT di bidang pertambangan melaporkan peningkatan penjualan batu bara sebesar 11% menjadi 7,1 juta ton, termasuk penjualan 1,2 juta ton coking coal. Namun, kinerja bisnis ini juga terdampak harga batu bara yang lebih rendah.
• PT Agincourt Resources, anak perusahaan yang 95% sahamnya dimiliki UT, melaporkan penurunan penjualan emas sebesar 16% menjadi 256.000 ons.
• Perusahaan kontraktor umum yang 64,8% sahamnya dimiliki UT, PT Acset Indonusa Tbk (Acset), melaporkan rugi bersih sebesar Rp753 miliar terutama karena perlambatan penyelesaian beberapa proyek yang sedang berjalan dan berkurangnya pekerjaan konstruksi proyek selama masa pandemi COVID-19.
• Pada bulan September 2020, Acset memperoleh dana sebesar Rp1,5 triliun dari rights issue untuk mengurangi pinjaman dan memperkuat struktur permodalannya. Sesudah rights issue, kepemilikan UT di Acset meningkat dari 50,1% menjadi 64,8%.

Agribisnis

Laba bersih dari segmen agribisnis Grup mencapai Rp464 miliar, meningkat secara signifikan dibandingkan laba bersih pada sembilan bulan pertama tahun 2019, terutama karena harga minyak kelapa sawit yang lebih tinggi. Berikut adalah ikhtisarnya:

• PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL) yang 79,7% sahamnya dimiliki Perseroan, melaporkan peningkatan laba bersih dari Rp111 miliar menjadi Rp583 miliar, terutama disebabkan oleh meningkatnya harga minyak kelapa sawit sebesar 27% menjadi Rp8.194/kg.
• Volume penjualan minyak kelapa sawit dan produk turunannya menurun sebesar 12% menjadi 1,5 juta ton.

Infrastruktur dan Logistik

Segmen infrastruktur dan logistik Grup mencatat rugi bersih Rp59 miliar pada sembilan bulan pertama tahun 2020, dibandingkan dengan laba bersih sebesar Rp155 miliar pada periode yang sama tahun lalu, disebabkan penurunan pendapatan jalan tol dan penurunan marjin operasi pada PT Serasi Autoraya (SERA). Berikut adalah ikhtisarnya:

• Astra mempunyai kepemilikan saham di 350 km ruas jalan tol yang telah beroperasi sepanjang jaringan jalan tol Trans-Jawa dan tol lingkar luar Jakarta.
• Terjadi penurunan volume lalu lintas sebesar 15% pada konsesi jalan tol Grup.
• Laba bersih SERA menurun sebesar 56% menjadi Rp65 miliar, terutama karena marjin operasi yang lebih rendah dan penurunan volume penjualan mobil bekas, walaupun jumlah kontrak sewa kendaraan naik sebesar 2% menjadi 22.900 unit.

Teknologi Informasi

Laba bersih dari segmen teknologi informasi Grup menurun 66% menjadi Rp26 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari bisnis solusi dokumen dan layanan perkantoran PT Astra Graphia Tbk (AG), yang 76,9% sahamnya dimiliki Perseroan.

Properti

Segmen properti Grup melaporkan peningkatan laba bersih dari Rp41 miliar menjadi Rp86 miliar, terutama karena tingkat hunian yang lebih tinggi di Menara Astra dan pengakuan laba dari proyek pengembangan Asya Residences.

Prospek Bisnis

Pandemi ini, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan dampaknya, diperkirakan masih akan berlanjut untuk beberapa waktu mendatang dan masih akan memengaruhi kinerja Grup hingga akhir tahun ini.

Djony Bunarto Tjondro

Presiden Direktur

26 Oktober 2020

Untuk informasi lebih lanjut,mohon hubungi:

PT Astra International Tbk

Riza Deliansyah, Chief of Corporate Affairs

Tel: + 62 – 21 – 508-43-888

-Selesai-

Tentang Astra

PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk, dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan kode saham ASII.

Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada tujuh segmen usaha, terdiri dari: 1) Otomotif, 2) Jasa Keuangan, 3) Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi & Energi, 4) Agribisnis, 5) Infrastruktur dan Logistik, 6) Teknologi Informasi dan 7) Properti.

Kegiatan operasional bisnis Grup Astra yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui lebih dari 235 perusahaan, termasuk anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, serta didukung oleh lebih dari 190.000 karyawan, berdasarkan data per September 2020.

Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, kegiatan bisnis Astra berupaya menerapkan perpaduan yang berimbang dalam aspek komersial bisnis dan sumbangsih non-bisnis melalui 9 yayasan yang dibinanya, juga melalui beragam program tanggung jawab sosial berkelanjutan Astra Untuk Indonesia Sehat, Astra Untuk Indonesia Cerdas, Astra Untuk Indonesia Hijau and Astra Untuk Indonesia Kreatif.

Astra menginisiasi program Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards yang tahun ini memasuki tahun kesebelas dan telah mengapresiasi 305 anak muda, yang terdiri dari 59 penerima tingkat nasional dan 246 penerima tingkat provinsi di lima bidang, yakni Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, dan Teknologi. Astra juga membina 112 Kampung Berseri Astra dan 753 Desa Sejahtera Astra di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.astra.co.id & www.satu-indonesia.com, serta ikuti kegiatan Astra melalui Instagram (@SATU_Indonesia), Youtube (SATU Indonesia), Facebook (Semangat Astra Terpadu) dan Twitter (@SATU_Indonesia).

Tuban – Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggelar program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk membantu pekerja yang ter-PHK serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di desa.

Program JPS ini ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja bagi pekerja terdampak pandemi Covid-19, baik yang ter-PHK maupun dirumahkan, melalui program padat karya di pedesaan serta mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

“Kolaborasi ini menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan, sehingga diharapkan mampu menekan pengangguran” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam acara Penyerahan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Desa Pandan Agung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Sabtu (24/10).

Kemnaker dan Kemendes PDDT tengah berkolaborasi membangun 1.000 sanitasi berupa sarana air bersih dan MCK (mandi, cuci, kakus) di desa-desa melalui program padat karya infrastruktur. Sebelumnya, bantuan padat karya sanitasi ini diberikan kepada 350 desa di Jawa Tengah.

“Di antara program padat karya yang kami serahkan saat ini adalah program padat karya produktif untuk pembangunan sanitasi lingkungan dan air bersih,” kata Menaker Ida.

“Agar bantuan ini tepat sasaran maka kami kolaborasi dengan Kemendes PDTT karena yang mengetahui desa yang membutuhkan program ini,” kata Menaker Ida.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa kolaborasi antara Kemendes PDTT dan Kemnaker merupakan wujud integrasi pembangunan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Atas nama warga desa, kami ucapkan terima kasih atas bantuannya dan semoga kolaborasi ini berlanjut,” kata Lurah Santri ini.

Ia menambahkan, saat tawaran untuk program JPS Sanitasi Lingkungan dari Kemnaker, langsung disambut baik karena ini untuk kepentingan masyarakat desa.

“Kami siap karena punya 74.953 desa yang siap menerima bantuan untuk warganya,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan bahwa untuk Jawa Timur, program ini akan menyasar 15 Kelompok yang berada di Kabupaten Tuban, 15 Kelompok di Kabupaten Gresik, dan 10 Kelompok di kabupaten Lamongan, di mana satu kelompok terdiri dari 20 orang pekerja.

“Fokus utama program padat karya adalah pada pembangunan infrastruktur di pedesaan yang melibatkan warga atau swadaya masyarakat,” ujar Suhartono.

Jakarta – Indonesia dan Bangladesh kembali melanjutkan perundingan Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA) setelah sempat tertunda pelaksanaannya akibat pandemi Covid-19 pada Pertemuan ke-3 Trade Negotiating Committee (TNC) IB-PTA. Pertemuan ini dilaksanakan secara virtual pada 21—22 Oktober 2020. Agenda utama pertemuan ini adalah melanjutkan berbagai pembahasan yang telah dilakukan pada putaran sebelumnya, termasuk draft text perjanjian IB-PTA, akses pasar, dan Rules of Origin (ROO).

Pada pertemuan ini, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral Ni Made Ayu Marthini. Sementara delegasi Bangladesh dipimpin Additional Secretary Kementerian Perdagangan Bangladesh Muhammad Shahidul Islam.

“Meskipun suasananya berbeda dari perundingan tatap muka secara langsung, namun pertemuan berlangsung cukup efektif. Delegasi Indonesia dan Bangladesh tetap semangat melakukan perundingan secara daring. Kedua delegasi memandang penting pertemuan ini dalam mendorong penyelesaian perundingan IB-PTA karena sangat ditunggu oleh para pelaku usaha kedua negara. IB-PTA dapat membuka akses pasar yang lebih baik bagi produk unggulan/potensial dari Indonesia ke Bangladesh dan sebaliknya,” jelas Made.

Made juga mengungkapkan tiga kesepakatan yang berhasil dicapai kedua negara dalam perundingan itu. Kesepakatan tersebut yaitu merevisi rencana kerja yang akan menjadi acuan untuk menyelesaikan perundingan IB-PTA; melanjutkan negosiasi mengenai request dan offer melalui Kelompok Kerja Trade in Goods (TIG) pada November 2020; serta melanjutkan negosiasi mengenai aturan asal barang melalui Kelompok Kerja ROO pada November 2020.

Perundingan IB-PTA diluncurkan di Dhaka pada 28 Januari 2018 melalui penandatanganan Joint Statement oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Bangladesh pada saat Kunjungan Kerja Presiden RI ke Bangladesh. Perundingan pertama dilakukan di Dhaka, Bangladesh pada 28 Februari 2019 dan perundingan kedua dilaksanakan di Bali, Indonesia pada 22—23 Juli 2019.

Perundingan ketiga seharusnya kembali dilakasanakan di Dhaka pada Februari 2020. Namun pertemuan tertunda karena Covid-19 dan baru dapat terlaksana secara virtual pada 21—22 Oktober 2020. Putaran perundingan ke-4 direncanakan tetap diadakan secara daring, mengingat masih dalam suasana pandemi.

“Kami akan tetap memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengejar ketertinggalan karena sempat tertunda di awal pendemi. Kedua delegasi menargetkan finalisasi teks perjanjian dan daftar produk yang tercakup dalam perjanjian pada putaran perundingan berikutnya. Sesuai target yang ditetapkan, kedua delegasi berupaya keras agar IB-PTA dapat diselesaikan pada triwulan pertama tahun 2021” pungkas Made.

Pada pertemuan ini delegasi RI berasal dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, yang terdiri atas perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Standardisasi Nasional, dan KBRI Dhaka.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian Perdagangan, pada periode Januari—Agustus 2020, ekspor Indonesia ke Bangladesh tercatat sebesar USD 1,06 miliar atau turun 16,19 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD 1,27 miliar. Sementara impor Indonesia dari Bangladesh pada periode tersebut mencapai USD 48,94 juta atau turun 21,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD 61,96 juta.

Sementara itu, total perdagangan kedua negara pada 2019 mencapai USD 2,09 miliar. Pada periode tersebut, neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar USD 1,81 miliar. Bangladesh menempati peringkat ke-20 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dan menempati urutan ke-68 sebagai negara asal impor Indonesia.

Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Bangladesh pada 2019 adalah minyak kelapa sawit; batubara; bubur kayu; semen; dan kereta api. Sedangkan impor Indonesia dari Bangladesh adalah kaos, singlet, dan rompi lainnya; benang rami; jas wanita; jas pria; serta baju jerseys, pullover, dan cardigan.

–selesai–

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan secara virtual pada peringatan HUT ke-56 Partai Golkar, Sabtu (24/10) malam.

Regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit masih menjadi kendala bagi pengusaha UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Bahkan, pada bulan Juni lalu, Indonesia ditempatkan dalam posisi nomor satu dalam Global Business Complexity Index.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-56 Partai Golkar, Sabtu (24/10) malam.

“Artinya, regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia. Sekali lagi, paling rumit di dunia,” ujarnya.

Untuk itu, ditegaskan Kepala Negara, pemerintah berketetapan untuk melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran.

Pandemi COVID-19 yang tengah melanda seluruh dunia, imbuhnya, tidak menghambat upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural tersebut.

“Tatkala banyak negara maju mengalami kemunduran, justru inilah saatnya bagi Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjut Kepala Negara, adalah semangat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Reformasi struktural ini dimaksudkan agar UMKM berkembang dengan pesat, serta industri padat tenaga kerja tumbuh dengan pesat.

“Kita mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM, kita permudah pendirian PT dengan modal minimal tidak ada pembatasan, juga koperasi bisa didirikan hanya dengan 9 orang, sertifikasi halal bagi UMK kita gratiskan dibiayai oleh APBN, dan lain-lain.

Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden meyakini bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang, tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global.

Saat tersebut adalah waktu yang tepat untuk kembali bekerja, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan pencari kerja.

“Saya sangat optimis, kita akan mampu memanfaatkan peluang tersebut. Pandemi (COVID-19) memang menyulitkan kita tetapi juga membuka peluang kita dengan catatan, kita bisa lebih cepat dibandingkan negara lain. Dan kita lebih efisien dibandingkan bangsa lain,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Golkar, baik yang berada di lembaga eksekutif maupun di DPR yang secara bersungguh-sungguh mendukung transformasi fundamental yang sedang dilakukan saat ini.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 56 jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di berbagai daerah sepanjang 7-21 Oktober 2020. Jumlah ini mengalami peningkatan cukup signifikan dari laporan awal yang disampaikan pada 10 Oktober 2020 yang mencatat ada 28 kasus kekerasan.

Berdasarkan data Divisi Advokasi AJI Indonesia, kasus kekerasan terbanyak terjadi di Malang (15 kasus), Jakarta (8 kasus), Surabaya (6 kasus), dan Samarinda (5 kasus). Dari jenis kasus kekerasan yang dihadapi jurnalis, sebagian besar berupa intimidasi (23 kasus). Dua jenis lainnya adalah perusakan, perampasan alat atau data hasil liputan (13 kasus) dan kekerasan fisik (11 kasus).

Kekerasan terhadap jurnalis ini dikategorikan sebagai pelanggaran menurut Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Ironisnya, pelaku dari semua peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap jurnalis ini adalah polisi, institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Dalam kasus yang terjadi di Jakarta, ada enam jurnalis yang juga ditahan di Polda Metro Jaya bersama para pengunjuk rasa, meski dua hari kemudian dibebaskan.

Setidaknya ada dua kasus kekerasan yang terjadi di Ternate, Maluku Utara, yang dilaporkan ke polisi. Awalnya laporan disampaikan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Maluku Utara, 21 Oktober 2020. Pengaduan ditolak karena belum ada rekomendasi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Saat ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, juga ditolak dengan alasan mereka hanya menangani yang berhubungan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus kekerasan ini menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh polisi. Saat terjadi demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU KPK, RUU KUHP pada akhir September 2019 lalu, setidaknya ada 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ada empat kasus dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan 3 kasus di Polda Sulawesi Barat. Sampai sekarang kasusnya belum ada kemajuan.

Menyikapi kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terus berulang, AJI Indonesia menyampaikan sikap:

1. Mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memerintahkan adanya proses hukum terhadap personelnya yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Sebab, kekerasan terhadap jurnalis merupakan tindak pidana yang itu diatur dalam pasal 18 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan, setiap tindakan yang menghambat atau menghalangi jurnalis mencari dan memperoleh informasi bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

2. Mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis memeriksa personel kepolisian di Polda Maluku Utara karena menolak laporan yang disampaikan jurnalis atas kekerasan yang dialaminya. Sebagai penegak hukum, polisi berkewajiban melaksanakan tugasnya untuk mengusut dugaan tindak pidana meski itu dilakukan oleh personel kepolisian. Kekerasan dan penghalang-halangan jurnalis dalam menjalankan tugas adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Pers.

3. Mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mengkaji materi pendidikan di lembaga pendidikan kepolisian terkait soal bagaimana personel polisi menangani unjukrasa. Tindakan personelnya yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis, dan juga terhadap pengunjuk rasa, mencerminkan ketidakpahaman terhadap undang-undang. Sebab, jurnalis yang meliput dan massa yang berunjuk rasa sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum membuat hak itu bisa dilaksanakan dan hanya melakukan penindakan jika ada peristiwa pidana.

4. Mendesak Komisi III DPR untuk mempertanyakan kinerja Polri dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis, Sebagai institusi yang memiliki mandat untuk melaksanakan fungsi pengawasan, DPR perlu memastikan bahwa Polri bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum, termasuk memproses hukum personelnya yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

5. Mendesak sejumlah lembaga negara seperti Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM untuk memastikan polisi bekerja secara profesional, termasuk melakukan proses hukum terhadap personel kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Sebab, kekerasan oleh polisi terhadap jurnalis ini merupakan peristiwa yang kerap berulang tapi para pelakunya hampir tidak ada yang diproses pidana. Proses hukum terhadap personel polisi pelaku kekerasan ini merupakan upaya penting untuk mengakhiri praktik impunitas terhadap pelaku kekerasan.

Kontak:
Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan
Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim

AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI memiliki 1.846 anggota yang tersebar di 38 kota. AJI menjadi anggota sejumlah organisasi di tingkat global: International Federation of Journalists (IFJ), berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange (IFEX), berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network (GIJN), berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok. Informasi tentang AJI bisa didapat melalui www.aji.or.id @AJIIndonesia sekretariat@ajiindonesia.or.id

Jakarta – Badan Narkotika Nasional kembali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika, Kamis (22/10). Sejumlah barang bukti narkotika berupa 139,027 kg sabu, 77.121 butir ekstasi, dan 48 gram eutilon dimusnakan di halaman parkir kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur. Pemusnahan barang bukti narkotika merupakan hasil dari 11 kasus peredaran gelap narkotika yang dilakukan BNN pada bulan Juni sampai dengan September 2020. Adapun kronologis singkat kasus-kasus tersebut sebagai berikut.

1. Pengungkapan Narkotika Jenis Eutilon

Petugas BNN mengungkap peredaran gelap narkotika jenis eutilon sebanyak 53 gram menggunakan jasa pengiriman, Kamis (11/6). Seorang pria berinisial RM yang diduga penerima paket berhasil melarikan diri saat hendak diamankan petugas di Apartemen Plazo Kemayoran, Jakarta Pusat.

2. Penyelundupan 49 Kg Shabu Asal Aceh

Penyelundupan sabu dengan modus pengiriman dengan truk asal Aceh menuju Jakarta kembali digagalkan BNN, Kamis (13/8). Sebanyak 49.840 gram sabu disita dari dua orang tersangka berinisial Mun alias Bang Pon dan Muh alias Amat saat melintas di Jalan Dusun 19 Pasar Empat Germenia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain supir dan kernet truk petugas juga menangkap tersangka berinisial IS di Kampung Sukarejo, Langsa Timur, dan tersangka berinisial H di Rutan Kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan yang diduga sebagai pengendali. Berdasarkan pengembangan diketahui bahwa narkotika tersebut adalah milik ES alias EO yang berada di Aceh dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang.

3. BNN Ringkus Sindikat 30 Ribu Butir Ekstasi di Aceh dan Sumut

Berawal dari laporan masyarakat dan data intelijen, BNN melakukan penyelidikan di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Setelah dilakukan pemantauan di lapangan, petugas berhasil mengamankan jaringan peredaran narkotika jenis ekstasi Malaysia-Aceh-Medan, pada 8 September 2020. Empat tersangka berjenis kelamin lak-laki dengan inisial DA, SY,BUR,dan AS diamankan di sejumlah TKP berbeda di daerah Aceh dan Sumatera Utara dengan barang bukti ekstasi sebanyak 30 ribu butir. Berdasarkan keterangan para tersangka, narkoba tersebut dibawa dari Malaysia ke Aceh melalui jalur laut.

4. 29 Kg Sabu dalam ransel di Aceh

Berdasarkan Informasi dari masyarakat Tim BNN RI melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku berinisial R pada pukul 12.00 WIB di Kampung Jawa Idi Rayuek Kab. Aceh Timur, Prov. Aceh, Rabu (16/9). Dari hasil penggeledahan petugas mendapatkan 17 Kg sabu yang terbungkus di dalam 17 bungkus teh cina. Selanjutnya dari hasi pengembangan didaptkan informasi bahwa narkotika tersebut didapat dari seorang pria berinisial F yang kemudian ditangkap di rumah kontrakannya di Dusun Murni, desa Seuneubok Teupin Panah, Aceh Timur. Dalam penangkapan tersebut petugas berhasil menyita 12 Kg sabu di dalam ransel, sehingga total barang bukti yang diamankan petugas yaitu sebanyak 29.289 gram sabu.

5. Sabu 13,4 Kg Asal Aceh Tujuan Tasikmalaya Digagalkan BNN

Petugas mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman Narkoba dari Aceh ke Tasikmalaya dengan menggunakan bus. Setibanya di Tasikmalaya, petugas menangkap HA (sopir bus cadangan) dan AM (kernet) di Jalan Raya Cibeureum, Tasikmalaya, pada 16 September 2020. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menyita 13,4 kg sabu yang disembunyikan di dalam lantai bus di samping jok sopir yang sudah dimodifikasi dengan cara dilas. Setelah dilakukan pengembangan kasus, petugas berhasil mengamankan FZ selaku pengendali jaringan di sebuah hotel di daerah Tangerang, Banten.

6. 5 Kg Sabu Disita dari Seorang Pria di Kota Medan

Seorang pria berinisial MJ diamankan petugas setelah kedapatan membawa 5.382,1 gram sabu dalam sebuah tas ransel berwarna hitam. Penangkapan tersebut dilakukan petugas di Jalan Matahari Raya 9, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (15/9) sekitar pukul 19.45 WIB.

7. Petugas BNN Sita 11 Kg Sabu dan 10.212 Butir Ekstasi

Petugas mengamankan 3 tas berisi narkotika dari sebuah mobil pada hari Selasa, 15 September 2020 di Jalan Setia Luhur Dwikora, Medan. Saat dilakukan penggeledahan dua orang penumpang mobil berhasil melarikan diri. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan menemukan 11.850,2 gram sabu dan 1 bungkus plastik berisi 10.212 butir ekstasi.

8. BNN AMANKAN 18 Kg Sabu

Hari Minggu 13 September 2020 petugas melakukan penggeledahan di Perumahan Rorinata, Sunggal Deli Serdang milik seorang pria berinisial H alias Dayat. Berdasarkan hasil penggeledahan petugas berhasil menemukan 18 bungkus sabu seberat 18.970,10 gram. Barang bukti narkotika tersebut ditemukan di sebuah goody bag dan 1 buah dus. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa tersangka H alias Dayat diperintahkan oleh seorang Napi berinisial M alias Uncu yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru – Riau.

9. Petugas BNN Temukan Puluhan Ribu Ekstasi Ditanam di Halaman Rumah

Seorang pria berinisial Hen diamanakan petugas BNN pada hari Senin, 14 September 2020, karena diduga sebelumnya pernah menerima narkotika berupa ekstasi dari tersangka H alias Dayat yang telah diamankan petugas BNN. Saat mengamankan tersangka Hen petugas juga melakukan penggeledahan di Gang Pisang Susun III Sei Beras Sekata Tanjung Anom, Deli Serdang, Sumatera Utara dan menemukan 12 bungkus berisi tablet ekstasi sebanyak 12.972 butir yang ditanam di pekarangan rumahnya. Sama seperti H alias Dayat, tersangka Hen diketahui juga mendapatkan perintah dari Napi berinisial M alias Uncu yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru – Riau.

10. BNN ungkap jaringan Palembang – Medan dengan Barang Bukti 5,2 Kg Sabu dan 21.160 Butir Ekstasi

Petugas BNN berhasil mengungkap jaringan narkotika Palembang – Medan dengan menyita barang bukti ekstasi sebanyak 21.160 butir dan sabu seberat 5.244 gram. Pengungkapan berawal dari diamankannya dua orang kurir berinisial AN alias Wawan dan Al saat menerima paket berisi 21.160 butir pil ekstasi dari seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Selasa (22/9). Tersangka Y mengaku diperintah oleh J, yang tak lain merupakan suaminya sendiri. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap J saat berada di rumahnya di Jalan Buyut Tampah, Bukit Baru, Palembang.

Dalam penangkapan tersebut petugas pun menemukan 1.031 gram sabu yang disimpan di samping anak tangga rumah miliknya. Sementara itu, berdasarkan keterangan AN alias Wawan dan Al diketahui bahwa yang bahwa yang memerinatahkan adalah seorang pria berinisial D alias Doy alias Dodon. Pengembangan dilakukan, hingga akhirnya D dapat diamankan di tempat usaha jasa laundry di Jalan Riau, Kecamatan Kemuning. Di dalam ruko tersebut, petugas menemukan 4.213 gram sabu yang disimpan di atas lemari kerjanya. Menurut D alias Doy, ia menjalankan bisninsnya bekerja sama dengan M alias Bang Adi. Kemudian tim melakukan pengembangan dan berhasil meringkus M alias Bang Adi di Jalan Lintas Sumatera, Batu Bara, Sumatera Utara.

11. Pengungkapan Narkotika Jaringan Jambi dengan Barang Bukti 5,2 Kg Sabu dan 2.922 Butir Ekstasi

BNN kembali ungkap jaringan narkotika yang beroperasi di wilayah Jambi. Tersangka berinisial A alias awi alias parjo berhasil diamankan bersama dengan barang bukti narkotika berupa sabu dan ekstasi. Tersangka A diamankan saat sedang melintas dengan menggunakan mobil di Dusun 4 Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Jambi, pada hari Minggu, 13 September 2020. Saat dilakukan penagkapan petugas menemukan 5 bungkus sabu seberat 5.222 gram dan 3 bungkus berisi 2.922 butir ekstasi.

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN RI

#hidup100persen

Instagram: @infobnn_ri
Twitter. : @infobnn
Facebook Fan page : @humas.bnn
YouTube: Humasnewsbnn