Denpasar – Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pengecekan sejumlah fasilitas stasiun pengisian mobil listrik (charging station). Sambil menguji coba mengendarai mobil listrik, Erick menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi pemain utama industri mobil listrik.

“Hari ini saya mencoba mengendarai mobil listrik dan mengecek kesiapan stasiun pengisian kendaraan listrik (charging station) di Bali. Mobil listrik ini sudah dicoba oleh tim PLN dari Jakarta ke Bali, yang apabila dengan BBM ongkosnya adalah Rp1,1 juta, maka dengan mobil listrik hanya Rp200 ribu. Hal ini tentunya sangat menghemat terutama di saat pandemi seperti ini,” jelas Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Kita semua harus menjaga ketahanan energi nasional, saat ini kita impor 1,5 juta  barrel per hari untuk BBM atau setara 200 triliun pertahun. Mobil listrik adalah solusi untuk mengurangi berpindahnya devisa ke luar negeri,” tambahnya.

Erick menjelaskan bahwa mobil listrik punya banyak manfaat. Tak hanya manfaat bagi ekonomi melainkan manfaat bagi lingkungan. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. “Mobil listrik lebih ramah lingkungan. Emisi yang dihasilkan lebih rendah dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, sehingga akan mengurangi polusi udara dan juga polusi suara. Bahkan PLN memberikan diskon 30% untuk isi daya di malam hari,” ungkap Erick.

Hal ini sudah sesuai dengan perintah Menteri BUMN itu ke PLN sejak awal agar memperbaiki layanan kepada masyarakat dan juga merubah strategi usahanya sesuai dengan pola kehidupan masyarakat karena pandemi, yaitu, agar PLN terus mengantisipasi pengembangan mobil listrik. Saat ini PLN juga sudah masuk dalam konsorsium BUMN yang membangun baterai listrik dengan Korea dan China.

Demikian siaran pers ini dibuat untuk disebarluaskan sebagaimana mestinya.

Jakarta – Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengapresiasi kemajuan perhutanan Indonesia 2020. Hal ini disampaikan secara komprehensif oleh Richard Trenchard, FAO Representative ad interim for Indonesia.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang memiliki 120 juta ha, termasuk 93 juta ha tutupan pohon, disebutnya luar biasa. Karena berhasil menggabungkan komitmen internasional dan nasional yang kuat, Undang-undang yang kuat, penggunaan solusi digital inovatif untuk mendorong kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti, pengaturan tata kelola yang sangat berkembang yang melibatkan semua tingkat pemerintahan, serta komitmen kuat memberi solusi berorientasi komunitas. Semua fakta ini kata Trenchard, tersajikan secara baik dalam State of Indonesia’s Forests 2020.

“Status Hutan Indonesia 2020 merupakan laporan yang sangat signifikan, ekspresi jelas dari komitmen Kementerian terhadap transparansi, benar-benar tepat waktu dan ditulis dengan sangat baik. Poin terakhir ini penting. Artinya laporan tersebut dapat dibaca secara nasional dan internasional. Dan itu perlu dibaca,” tegas Trenchard  merekomendasikan dalam acara Refleksi: SOIFO 2020, Hints dan Seek 2021, Rabu (30/12/2020) di Jakarta.

Kemajuan perhutanan Indonesia dikatakannya tersaji dalam tujuh bab SoIFO 2020, berisikan sejumlah besar data terkini, menggunakan serangkaian alat dan analitik mutakhir. Ini memberikan banyak analisis dan informasi tentang situasi dan apa yang sedang dilakukan, terutama oleh pemerintah, dan juga menandakan sejumlah arah masa depan yang jelas dan penting.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Siti (Menteri LHK) dan semua kontributor atas laporan yang sangat bagus. Saya yakin dan berharap, ini dapat dibaca secara luas, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia,” katanya.

FAO kata Trenchard telah melihat komitmen Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia pada sektor kehutanan, upaya pemerintah untuk mendemokratisasi alokasi sumber daya hutan, mengelola hutan negara secara lestari, mencegah deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, memastikan keadilan lingkungan dan persamaan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Hukum Adat.

“Sebagian besar pekerjaan yang disoroti dalam laporan ini kuat dalam hal hasil dan dalam banyak kasus, sangat inovatif. Inilah mengapa ini menjadi bacaan yang penting, terutama bagi komunitas internasional,” kata Trenchard.

FAO menyatakan dukungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terlibat langsung di 4 dari 7 “agenda pembangunan” dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2020-2024. Trenchard juga menyebutkan apresiasi pihaknya pada penurunan tingkat deforestasi Indonesia di masa pemerintahan ini.

“Tingkat deforestasi telah turun hampir 90% sejak titik tertinggi pada awal abad ini. Kami melihat komitmen pemerintah untuk memerangi deforestasi. Ini sangat penting. FAO juga menyambut baik perhatian yang diberikan untuk kebakaran hutan. Kami memuji upaya yang telah digunakan untuk mengatasinya, mulai dari teknologi modifikasi cuaca sebelum puncak musim kemarau, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran,” jelasnya.

FAO juga memberikan apresiasi pada upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, konservasi dan restorasi pada 16 juta ha lahan gambut.

“Kementerian terutama Direktorat Jenderal KSDAE, telah melakukan pekerjaan dasar penting untuk mengelola tantangan ini secara efektif. Indonesia memiliki 554 kawasan konservasi dengan luas total 27,4 juta hektar. Ini mewakili kemajuan luar biasa,” katanya.

Tak lupa Trenchard juga mengapresiasi inovasi pemerintah melalui KLHK dalam memantau sumber daya hutan, dan komitmen memulihkan lebih dari 600 ribu mangrove hingga tahun 2024. Termasuk upaya berkelanjutan pemerintah untuk menangani mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta komitmen menyelesaikan konflik penguasaan lahan.

“Izinkan saya sekali lagi memuji Menteri  Siti dan Kementerian atas laporan yang luar biasa ini. FAO dan mitra lainnya di PBB, termasuk lembaga lain yang berbasis di Roma, IFAD dan WFP bersama dengan UNDP, UNEP, UNOPS, terus bekerja bahu membahu mendukung Kementerian dan bagian pemerintah lainnya, menghadirkan teknologi terbaru, pendekatan inovatif, kapasitas teknis untuk pekerjaan Kementerian yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa sumber daya hutan Indonesia dikelola secara lestari dan bahwa banyak tantangan penting yang masih tersisa dapat diatasi di masa depan,” tutupnya.

Sementara itu Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, tidak banyak negara mampu menyusun Status Hutan dan Kehutanan Nasional-nya. Terbitnya SoIFo 2020 ini menjadi janji pemerintah Indonesia,-meskipun non legally binding, dan akan terus diperbaharui pada masa mendatang.

”Kehadiran SoIFo 2020 ini menjadi penting, terutama bagi jajaran yang selalu diingatkan untuk selalu Write You Do, dan Do What You Write. Jangan mengarang-ngarang. Dengan prinsip sesederhana itu juga kita membangun nilai-nilai produktif bagi bangsa ini, disamping membangun energi positif yang sedang sangat-sangat dibutuhkan,” tegasnya.(*)

____
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK
Nunu Anugrah – 081281331247

Website:
www.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id

Youtube:
Kementerian LHK

Facebook:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Instagram:
kementerianlhk

Twitter:
@kementerianlhk

Jakarta – Memasuki penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menentukan pola pembelajaran baik secara tatap muka maupun jarak jauh.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang telah diumumkan pada tanggal 20 November 2020.

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

“Kami mengingatkan kembali agar kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/ Kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud, Jumeri, di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Untuk mendukung pendidikan jarak jauh (PJJ) serta sebagai alternatif pembelajaran di masa pandemi, Kemendikbud menyiapkan program Belajar Dari Rumah (BDR) yang ditayangkan di Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk jenjang pendidikan PAUD dan Sekolah Dasar (SD). Tayangan tersebut akan di mulai dari bulan Januari s.d. Maret 2021, Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 sampai 11.30 WIB.

Pada jenjang PAUD tayangan pembelajaran dimulai pukul 08.00 s.d. 08.30 WIB, dan jenjang SD kelas 1 pukul 08.30 s.d. 09.00 WIB, SD kelas 2 pukul 09.00 s.d. 09.30 WIB, SD kelas 3 pukul 09.30 s.d. 10.00 WIB, SD kelas 4 pukul 10.00 s.d. 10.30 WIB, SD kelas 5 pukul 10.30 s.d. 11.00 WIB, dan SD kelas 6 pukul 11.00 s.d. 11.30 WIB. “Tayangan untuk SD mengikuti modul pembelajaran sesuai kurikulum (darurat) dengan mengutamakan pemenuhan kompetensi literasi, numerasi, dan penguatan karakter,” terang Jumeri.

Selain pembelajaran melalui TVRI, Kemendikbud menyediakan kanal pembelajaran secara dalam jaringan (daring) yang dapat diakses melalui akun pembelajaran dengan domain belajar.id. Akun elektronik tersebut dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses layanan pembelajaran berbasis elektronik. Tayangan pembelajaran juga dapat disaksikan TV Edukasi dan Radio Edukasi. Televisi dibawah naungan Kemendikbud tersebut dapat diakses pada satelit Telkom-4 frekuensi 4125/V/5500. Informasi mengenai TV Edukasi dapat diakses di laman resmi https://tve.kemdikbud.go.id.

Sumber pembelajaran secara daring juga disediakan di aplikasi Rumah Belajar dan para pendidik juga dapat saling berbagi pola pembelajaran yang dapat diakses melalui laman Guru Berbagi. Selain itu, bahan bacaan, lembar aktifitas, panduan berkegiatan bersama anak-anak dan remaja juga tersedia pada laman bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id.

“Kami mengajak para pendidik, dan peserta didik serta orang tua untuk memanfaatkan kanal atau alternatif pembelajaran yang dihadirkan oleh Kemendikbud,” pesan Jumeri.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#merdekabelajar
bersamahadapikorona
#belajardarirumah
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 422 /Sipres/A6/XII/2020

Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan menyentuh 5,5 persen. Optimisme tersebut tidak lepas dari seluruh rangkaian strategi dan kebijakan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Dengan berbagai kombinasi kebijakan dan peluang yang kita manfaatkan secara optimal, maka diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di sekitaran atau kisaran 4,5 hingga 5,5 persen di tahun 2021,” katanya di Jakarta, Minggu (3/1).

Menperin menegaskan, tekad pemerintah mengejar laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada 2021, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional. Misalnya OECD yang memproyeksi ekonomi global pada 2021 tumbuh sebesar 4,0 persen. Sedangkan, ADB memperkirakan di angka 5,3 persen, dan IMF membidik 5,2 persen.

Selain itu, World Bank memprediksi ekonomi global pada tahun depan bakal berada di kisaran 4,4 persen, dan Bloomberg Median memasang target sekitar 5,6 persen. “Sementara untuk outlook APBN, yang sudah ditetapkan pertumbuhannya sebesar 5,0 persen,” jelas Agus.

Menteri AGK menyebutkan, beberapa langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan, antara lain melakukan pengadaan dan pemberiaan vaksin kepada masyarakat. “Game changer pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi adalah pelaksanaan vaksinasi itu sendiri,” ujarnya.

Selain vaksinasi, kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di 2021 juga meliputi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, penerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah digencarkan pada 2020.

“Selain itu, sejumlah strategi lainnya selalu kami siapkan, salah satunya dengan melanjutkan program-program yang ada di komite PEN atau penanganan Covid-19,” terangnya.

Sebagai langkah mempercepat pemulihan ekonomi, pemerintah juga akan melanjutkan dukungan kebijakan untuk pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Tak hanya itu, pemerintah akan melakukan penyusunan daftar prioritas investasi (DPI) serta pembentukan lembaga pengelola investasi atau LPI,” tutur Menperin.

Sedangkan untuk pengungkit pertumbuhan ekonomi lainnya, adalah program ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, mandatori B30, dan program padat Karya. “Tentu yang tidak kalah penting adalah program pengembangan ekonomi digital,” tandasnya.

Agus menyatakan, optimisme dalam memanfaatkan peluang-peluang pemulihan ekonomi tersebut, didasari dengan strategi pemulihan ekonomi melalui kebijakan dan program yang telah disusun oleh pemerintah. “Tentunya bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan adalah mutlak, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih cepat kembali bangkit pada tahun 2021 ini,” tegasnya.

Menperin menambahkan, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk memacu pemulihan ekonomi di tahun 2021. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan di tengah ancaman gelombang kedua Covid-19. “Modal yang cukup kuat yang dimiliki oleh Indonesia adalah terkait dengan upaya pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Pemulihan ekonomi sudah dapat dilihat misalnya dari aktivitas manufaktur di negara-negara maju dan berkembang, yang menunjukkan pada fase ekspansif. Geliat manufaktur juga terjadi di Indonesia yang terdorong dari peningkatan diferensiasi industri. “Hal ini mengindikasikan adanya optimisme pelaku sektor bisnis terhadap kondisi perekonomian ke depan,” paparnya.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan Aplikasi PeduliLindungi aman untuk digunakan. Bahkan, aplikasi yang berbasis website maupun Android dan iOS juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19.

“Aplikasi PeduliLindungi sendiri telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo No. 171 tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan tracing, tracking dan fencing melalui infrastruktur, sistem dan aplikasi telekomunikasi untuk mendukung surveilans kesehatan,” tegas Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi di Jakarta, Minggu (03/01/2021).

Jubir Kementerian Kominfo menyatakan isu yang beredar di masyarakat mengenai aplikasi PeduliLindungi rawan phising dan malware dan bisa mencuri data pribadi adalah tidak benar. 

Menurutnya, aplikasi itu dijamin aman dengan Keputusan Menteri Kominfo No 171 Tahun 2020 yang melengkapi keputusan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Kominfo No. 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dukungan Pos dan Informatika.

“Keputusan Menteri tersebut bersifat khusus dan juga untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi yang sesuai dengan perundang-undangan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengingatkan masyarakat agar tidak percaya dengan isu yang beredar dan mengajak untuk menginstal PeduliLindungi,” tandasnya menanggapi hoaks yang menyatakan aplikasi PeduliLindungi rawan phising dan malware.

Jubir Dedy Permadi menegaskan kembali informasi hoaks yang beredar tentang aplikasi PeduliLindungi tidak benar. Menurutnya aplikasi tersebut dapat diunduh secara resmi melalui App Store dan Play Store secara resmi.

“Aplikasi PeduliLindungi telah dimanfaatkan pemerintah sejak awal pandemi di Indonesia. Aplikasi itu telah disempurnakan fiturnya untuk mendukung memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” tuturnya.

Saat ini aplikasi PeduliLindungi digunakan Pemerintah untuk melaksanakan Program Vaksinasi COVID-19 yang tahap pertama berlangsung bulan Januari hingga April 2021 nanti.

“Untuk itu, Kominfo mengimbau masyarakat tidak ragu untuk menginstal PeduliLindungi, karena provider menggunakan sistem keamanan berlapis,” ujar Jubir Kementerian Kominfo.

Dalam beberapa waktu terakhir, beredar informasi melalui pesan berantai dalam aplikasi pesan instan WhatsApp yang menyatakan Aplikasi PeduliLindungi rawan phising dan malware. Padahal, Tim AIS Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi pesan berantai itu sebagai hoaks.

“Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendorong masyarakat untuk terus menggunakan aplikasi PeduliLindungi, khususnya dalam menyukseskan Program Vaksinasi COVID-19 sebagai upaya bersama mengakhiri pandemi,” tutur Jubir Dedy Permadi.

Sebelumnya, pada April 2020 juga pernah beredar pesan berantai yang menyebutkan aplikasi PeduliLindungi tidak aman, rawan phising dan malware, karena belum tersedia di layanan aplikasi resmi App Store dan Play Store.

Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo melakukan klarifikasi isu yang beredar dengan merilis Siaran Pers No. 57/HM/KOMINFO/04/2020. “Aplikasi PeduliLindungi saat ini sudah dapat diunduh melalui App Store dan Play Store untuk versi iOS dan Android dan tidak melalui APK, sehingga sangat secure dari phising dan malware,” demikian narasi keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Jum’at (17/04/2020).

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Menarik ketika Pak Presiden mengumumkan reshuffle kabinet dengan memasukkan Sandiaga Uno sebagai Menteri Parekraf dan M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.

Dua menteri baru dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju ini adalah para pentolan Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI), dimana Sandiaga Uno adalah Ketua Umum BPP HIPMI Periode 2005-2008 dan M. Lutfi adalah Ketua Umum BPP HIPMI Periode 2001-2005.
Melengkapi jajaran pentolan Hipmi di jajaran sebelumnya, yaitu Bahlil Lahadalia (Ketua Umum BPP Hipmi periode 2014-2019) sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Erick Thohir (Pengurus BPP Hipmi periode 2005-2008) sebagai Menteri BUMN.

Jaringan dan persahabatan yang sudah terbangun sejak lama, bisa menjadi modal utama untuk mensinergikan 4 kementerian yang digawangi, sebagai lokomotif untuk menggerakkan perekonomian, sesuai dengan gagasan besar yang dibangun oleh presiden.

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4-5% hanya bisa terbangun ketika kementerian-kementerian teknis bisa saling bekerja sama. Karena sementara ini, yang terlihat adalah egosektoral antarkementerian/lembaga.

Bahlil Lahadalia mempunyai tantangan mendatangkan investasi yang bisa menopang 30% PDB, Erick Thohir mempunyai tantangan untuk membangun BUMN yang lebih efektif, profesional dan menguntungkan. Mengkombinasikan fungsi BUMN sebagai alat penggerak perekonomian, tetapi sisi lain juga harus menjamin social welfare. M.Lutfi dengan segudang pengalamannya akan sangat berperan membangun ekosistem perdagangan yang lebih baik, mulai dari membuat regulasi, eksekusi dan supervisi perdagangan, serta juga membuat neraca keuangan negara lebih positif. Sandiaga Uno, darah muda yang sangat relevan untuk mendorong industri kreatif dan pariwisata sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.

Dengan sinergi yang terbangun di antara 4 tokoh senior Hipmi ini, diharapkan menjadi role model membangun sinergi yang positif antarkementerian/lembaga. Sehingga, visi presiden yang merupakan janji kepada rakyat, bisa tercapai dengan baik.

Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi)

Jakarta – Setelah melalui serangkaian seleksi dan uji kepatutan, pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2021-2024 telah ditetapkan. Pelantikan 7 pengurus terpilih dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (22/12/2020).

Tujuh pengurus LPJKN yang dilantik adalah Syarif Burhanuddin, dari unsur Asosiasi Profesi A2K4-Indonesia; Taufik Widjoyono, dari unsur Asosiasi Profesi HPJII; Agus Gendroyono, dari unsur Asosiasi Badan Usaha GAPENSI; Agus Taufik Mulyono, dari unsur Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada (UGM); Tri Widjajanto, dari unsur Asosiasi Badan Usaha GAPEKSINDO; Ludy Eqbal Almuhamadi, dari unsur Asosiasi Profesi ASTEKINDO; Manlian Ronald Adventus, dari unsur Pakar Kementerian PUPR.

Menteri Basuki dalam sambutannya menyampaikan LPJKN memiliki peran penting dalam perkembangan jasa konstruksi di Indonesia. Pengurus LPJK yang baru dilantik harus dapat melihat kebutuhan masyarakat jasa konstruksi, khususnya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Pemerintah. “Sekarang tuntutan kita adalah dengan Undang- Undang Cipta Kerja adalah memudahkan orang berusaha, dari sektor konstruksi khususnya. Bagaimana peran LPJK untuk bisa meningkatkan peran serta jasa kontruksi dalam perekonomian di Indonesia,” kata Menteri Basuki.

LPJK kedepan merupakan Lembaga Non Struktural di bawah Kementerian PUPR yang akan menjalankan sebagian tugas Pemerintah fokus pada penguatan pelaksanaan teknis jasa konstruksi, tidak hanya registrasi dan akreditasi, namun juga penetapan penilai ahli, penyetaraan tenaga kerja asing serta pengelolaan program keprofesian berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang menjadi titik tolak perubahan tata kelola lembaga yang nantinya akan bertanggungjawab penuh kepada Menteri PUPR.

”Kementerian PUPR siap bekerja sama dan saya mohon untuk bekerja secara profesional, karena saya mengganggap bapak-bapak pengurus LPJK merupakan pakarnya jasa konstruksi,” tutur Menteri Basuki.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengucapkan terima kasih kepada pengurus LPJK lama yang selama ini telah menjadi mitra Kementerian PUPR dalam mengembangkan jasa konstruksi nasional. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada DPR RI dan Panitia Seleksi yang telah melakukan penyaringan ketat dari 27 orang menjadi 14 orang dan akhirnya terpilih 7 orang sebagai Pengurus LPJK periode 2021 – 2024. Pembentukan pengurus LPJK periode 2021 – 2024 dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 489/KTPS/M/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus LPJK Periode 2021 – 2024, yang terdiri dari Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penilai Pengurus.

Hadir dalam pelantikan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR. (Tri)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, menyiapkan program bertajuk Book Now Travel Later sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

“Kami telah menyusun dan menyiapkan program Book Now Travel Later sebagai recovery plan bagi pelaku usaha pariwisata di Indonesia,” kata Wishnutama dalam keterangannya, Senin (21/12/2020).

Wishnutama menambahkan bahwa melalui program ini diharapkan pelaku industri pariwisata bisa mendapatkan bantuan pembiayaan yang akan membantu cashflow mereka di berbagai usaha pariwisata.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai merencanakan liburan dan wisatanya dengan tetap ketat berpedoman dan menerapkan protokol kesehatan.

Wishnutama, secara khusus menyadari bahwa pergerakan masyarakat diyakini akan meningkat signifikan selama libur Nataru. Baik untuk liburan ataupun arus mudik dan juga arus balik. Oleh karena itu, diperlukan kedisiplinan tinggi seluruh pihak dalam menjalankan protokol kesehatan dengan ketat agar masyarakat dapat beraktivitas namun tetap aman dari COVID-19.

“Walaupun hal tersebut berdampak baik terhadap sektor pariwisata dan mendatangkan multiplier effect, tetapi saya mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha wisata harus betul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan rasa kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi,” kata Wishnutama Kusubandio.

Wishnutama berharap wisatawan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Begitu juga dengan pelaku parekraf untuk menjalankan protokol CHSE dengan sungguh-sungguh.

“Untuk para pelaku usaha pariwisata, jalankan protokol kesehatan CHSE dengan sungguh-sungguh, demi mencegah risiko penyebaran COVID-19. Untuk yang akan berlibur lakukanlah perjalanan yang bertanggung jawab. Tes mandiri terlebih dahulu, baik melalui rapid antigen ataupun PCR SWAB, demi melindungi diri kita, dan juga orang lain,” ujar Wishnutama.

Sebelumnya, Gugus Tugas COVID-19 dalam surat edarannya meminta masyarakat untuk patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan selama libur natal dan tahun baru. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, ketentuan itu berdasar Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2020 yang berlaku sejak 19 Desember hingga 8 Januari 2021.

Dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 setidaknya tercatat tiga poin utama kewajiban bagi warga yang hendak bepergian selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Pertama, setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

Kedua, pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa penggunaan masker wajib secara benar menutupi hidung dan mulut dengan jenis masker kain 3 lapis atau masker medis. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat untuk keselamatan dan kesehatannya.

Ketiga, pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti sejumlah ketentuan seperti wisatawan yang pergi ke pulau Bali dengan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Agustini Rahayu
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk update informasi terkini terkait Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kunjungi
https://www.kemenparekraf.go.id/categories/berita-utama