Category Archives: Umum

Siaran pers umum

Umum

Kirim SMS Pemberitahuan, Pemerintah Jamin Keamanan Data Penerima Vaksin COVID-19

Jakarta – Pada 31 Desember 2020 lalu, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan pemberitahuan melalui pesan singkat (short messaging service/SMS) kepada kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. SMS pemberitahuan ini telah terhubung dengan aplikasi Pedulilindungi dan merupakan bagian dari tahap persiapan program vaksinasi yang akan dimulai pada Januari 2021.

Kelompok prioritas penerima vaksin yang dimaksud di sini adalah 1,3 juta tenaga kesehatan serta penunjang pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, petugas tracing kasus COVID-19, dan juga 17,4 juta petugas pelayan publik sebagai garda terdepan, seperti TNI, Polri, Satpol PP, petugas pelayan publik transportasi (petugas bandara, pelabuhan, kereta api, MRT, dll) termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia. Vaksinasi diberikan sebanyak 2 dosis dengan interval 14 hari.

Dalam keterangan pers di Istana Negara yang disiarkan secara langsung melalui Kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (4/10), Juru Bicara Pemerintah untuk Program Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid menjelaskan alur proses registrasi dan verifikasi yang harus ditempuh oleh peserta vaksinasi COVID-19.

Tahap pertama, sasaran penerima vaksinasi akan menerima notifikasi/pemberitahuan melalui SMS dengan ID pengirim: PEDULICOVID, tutur dr Nadia.

Kemudian pada tahap kedua, penerima SMS harus melakukan registrasi ulang untuk status kesehatan, memilih lokasi serta jadwal layanan vaksinasi.

Nadia menyebutkan tahap registrasi ulang sangatlah penting untuk memverifikasi data penerima vaksinasi COVID-19. Dalam proses verifikasi, peserta diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mengkonfirmasi domisili serta_screening_sederhana terhadap penyakit penyerta yang diderita. Namun demikian, bagi peserta yang terkendala oleh jaringan dan tidak melakukan registrasi ulang, maka proses registrasi dan verifikasi dapat dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 di kecamatan.

Melalui tahapan tersebut, dr. Nadia memastikan bahwa keamanan data calon penerima vaksin tetap terjamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir. Perlu ditegaskan bahwa keamanan data penerima vaksin dijamin oleh pemerintah dan pengelolaannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 253 Tahun 2020, ujar dr Nadia.

Peraturan tersebut mengatur 3 hal yakni perolehan data pribadi, termasuk data kependudukan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; data pribadi dilengkapi dengan sistem keamanan sebagaimana diamanatkan oleh Ketentuan Peraturan Perundang undangan; dan data pribadi tidak dapat digunakan untuk keperluan selain penanganan COVID-19.

Sembari menunggu dilaksanakannya proses vaksinasi, dr. Nadia mengimbau masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti disiplin 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Menghindari keramaian, Mencuci tangan).

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (MF/NI)

Umum

Menparekraf Koordinasi dengan Menhub Bahas Pengembangan Konektivitas di 5 DSP

Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membahas dukungan pengembangan konektivitas di Tanah Air khususnya di 5 destinasi super prioritas (DSP).
Menparekraf Sandiaga Uno saat berkunjung ke Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jl Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Senin (4/1/2021) menjelaskan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan sektor lain termasuk dari sisi transportasi atau konektivitas.
“Kita membicarakan arahan Presiden Jokowi terkait pengembangan di 5 DSP. Karena sektor parekraf dan perhubungan ini memiliki hubungan timbal balik. Tadi kita bicara secara jelas terkait Danau Toba, Borobudur, dan destinasi lainnya yang lebih luas lagi,” ujarnya.
Menparekraf juga menjelaskan saat ia meninjau langsung salah satu prasarana transportasi pelabuhan di Danau Toba yaitu Pelabuhan Ajibata yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wisatawan yang ingin ke Pulau Samosir dari Kabupaten Toba Samosir.
“Saya juga sudah melihat salah satu pelabuhan di Danau Toba yaitu Ajibata. Dengan terbangunnya infrastruktur tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan kedepannya berdampak kepada masyarakat dan ini yang terus kita koordinasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya telah membangung 13 pelabuhan di Danau Toba. Sehingga dengan terbangunnya infrastruktur pelabuhan tersebut dapat bermanfaat untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Apa yang kita bangun sesuai dengan pemanfaatannya dan jelas peruntukannya. Saya yakin kita bisa kolaborasikan antara apa yang kita bangun dan operasikan dapat dimanfaatkan untuk pariwisata,” ujarnya.
Sebagai regulator di bidang transportasi, Kemenhub bertugas menyiapkan prasarana dan sarana yang memadai agar mendukung mobilitas manusia, kelancaran arus barang, dan mewujudkan sistem transportasi yang efisien juga efektif.
“Kedatangan Menparekraf Sandiaga ini sangat tepat karena memiliki link yang kuat. demi mewujudkan konektivitas bagi wisatawan yang aman dan nyaman,” ujar Budi Karya Sumadi.
Agustini Rahayu
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Umum

Sampah Medis di Muara Sungai Menuju Teluk Jakarta Semasa Pandemi COVID-19 Meningkat

Peningkatan penggunaan plastik semasa pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan baru bagi komitmen Indonesia dalam mengurangi sampah plastik laut. Keberadaan limbah alat pelindung diri (APD) seperti masker medis di pantai menjadi topik hangat di sosial media pada tahun 2020, namun kajian komparatif terkait sampah medis sebelum dan semasa pandemi sangat minim.

Jakarta – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Oseanografi merilis hasil monitoring sampah APD semasa pandemi dalam jurnal Chemosphere berjudul “Unprecedented plastic-made personal protective equipment (PPE) debris in river outlets into Jakarta Bay during COVID-19 pandemic”.
Hasil riset kolaborasi peneliti LIPI M. Reza Cordova, Intan Suci Nurhati, Marindah Yulia Iswari dengan Prof. Etty Riani (IPB) dan Dr. Nurhasanah (UT) ini menyimpulkan sampah medis di muara sungai menuju Teluk Jakarta semasa pandemic COVID-19 mengalami peningkatan. Riset ini berhasil mengidentifikasi 7 tipe dan 19 kategori sampah menuju Teluk Jakarta melalui Sungai Marunda dan Cilincing di bulan Maret-April 2020.

Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, M. Reza Cordova menjelaskan, plastik mendominasi sampah di muara sungai sebanyak 46-57 persen dari total sampah yang ditemukan. “Jumlah sampah secara umum yang sedikit meningkat atau sebesar lima persen, namun mengalami penurunan berat sebesar 23-28 persen,” paparnya. Hal ini, menurutnya, menguatkan indikasi perubahan komposisi sampah semasa pandemi, yaitu meningkatnya sampah berbahan plastik yang relatif lebih ringan.

Lebih lanjut Reza menyebutkan, riset monitoring sampah di muara sungai ini mencatat kehadiran sampah APD, seperti masker medis, sarung tangan, pakaian hazmat, pelindung wajah, jas hujan, yang sangat mencolok dibandingkan dengan sebelum pandemi. “Sampah APD tersebut menyumbang 15-16% dari sampah di kedua muara sungai, yaitu sebanyak 780 item atau 0,13 ton per harinya,” terangnya.

Reza dan tim berharap, peningkatan sampah APD di lingkungan mendorong perbaikan pengelolaan sampah medis yang bersumber dari rumah tangga. “Sampah APD meningkatkan beban pencemaran. Tidak menutup kemungkinan sampah tersebut menjadi tempat ‘penempelan’ mikroorganisme patogen dan bahan berbahaya bagi ekosistem perairan, serta melepas bahan aditif lainnya” jelas Reza.

Melengkapi penjelasan Reza, Intan Suci Nurhati menjelaskan, mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, hasil riset ini bertujuan mengajak masyarakat turut berperan dalam menjaga kesehatan lingkungan. “Menjaga kesehatan lingkungan, diri, dan keluarga sangat baik untuk dijadikan salah satu resolusi kita di tahun 2021,” tandasnya.

Sivitas Terkait : Yani Ruhyani

Umum

Menparekraf Sandiaga Uno Berdialog dengan Mari Pangestu Bahas Kolaborasi Parekraf

Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, berdialog dengan Mantan Menparekraf yang kini menjabat sebagai World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships Mari Elka Pangestu membahas dan menjajaki kolaborasi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.
Dalam pertemuan virtual yang dilakukannya di rumah pada libur akhir pekan ini, Sabtu (2/1/2021), Sandi berdiskusi banyak tentang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, sekaligus peran serta world bank di dalamnya.
“Pagi ini, Alhamdulillah saya terhubung dengan Manajer Direktur World Bank, Ibu Mari Pangestu yang kebetulan juga menjadi Menteri Pariwsata dan Ekonomi Kreatif pada kabinet sebelumnya. Kita diskusi mengani fokus ke depan quality dan sustainable tourism,” jelas Sandi
Menparekraf Sandiaga Uno meyakini bahwa tahun 2021 sebagai ekonomi kreatif akan menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Indonesia. Pembahasan yang digarisbawahinya dalam pertemuan itu adalah perubahan fokus pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa depan, yakni dari semula kuantitas dan pariwisata massal ke arah peningkatan kualitas dengan pariwisata yang berkelanjutan.
Perubahan fokus tersebut katanya juga merujuk pernyataan Gubernur Bali, I Wayan Koster yang mengungkapkan key performance indicator (KPI) tidak hanya melulu bertumpu pada kuantitas, tetapi juga pendapatan dalam negeri dari sektor pariwisata.
Selain itu, dampak dari terbangunnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti penciptaan lapangan kerja yang menurutnya dapat dikembangkan lewat pendekatan berbasis data.
“Pengembangan bisa dilihat dari indikator kualitas lainnya, seperti spending, kunjungan yang tidak merusak lingkungan yang berbasis alam, dan tatanan sosial dan sebagainya. Juga pola pariwisata ke depan tentunya akan berubah di tempat yang tidak banyak orang, seperti eco tourism, sport tourism, bersifat hibrid (campuran), mungkin menggunakan teknologi, platfom vitrual,” jelas Sandi.
“Juga lebih berbasis lokasi yang harus kita tingkatkan kesiapannya, serta berbasis pengalaman-story telling dan destinasi-destinasi yang dikelola dengan baik, dan akhirnya yang tidak menimbulkan kerumunan yang tidak aman dan nyaman,” tambahnya.
Bersamaan dengan hal tersebut, Sandi juga mengungkapkan hal menarik dalam pertemuan tersebut. Satu di antaranya membicarakan stimulus fiskal atau insentif untuk memperbaiki kawasan hingga akses menuju destinasi pariwisata.
Penyempurnaan kawasan pariwisata tersebut katanya juga sudah dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mochamad Basuki Hadimuljono, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
Bersama ketiganya, Sandi mendapatkan komitmen untuk menyempurnakan infrastruktur, khususnya akses menuju kawasan pariwisata.
Akses tersebut katanya sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi para wisatawan.
“Dari segi kesehatan kami sepakat dengan Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) untuk menerbitkan SKB, agar sektor pariwisata ini bisa masuk kepada kualitas aman dan nyaman untuk pariwisata berbasis medis ataupun lainnya,” jelas Sandi.
“Dan juga sampai kepada hal-hal yang cukup detail seperti crew ship maupun yacht, juga akses jalan darat. Dan pariwisata yang berbasis berkelanjutan, aspek ekonomi digital, dan kreatifnya,” jelasnya.
Pengembangan pariwisata tersebut disebutkannya seperti pengembangan ecotourism di wilayah pesisir, seperti hutan mangrove atau terumbu karang. Restorasi kedua lokasi tersebut diyakininya dapat melahirkan objek wisata sekaligus menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal.
Dalam pengembangan objek wisata itu, pihaknya akan memberikan pelatihan mengenai standar pelayanan, seperti kebersihan, menjaga lingkungan hidup, pengelolaan sampah, hingga pengelolaan tur.
“Dan yang perlu kita garis bawahi adalah program cash transfer atau bantuan langsung tunai kepada para pekerja informal di sektor ini, karena kita tidak ingin mereka kehilangan penghasilan dan fokus untuk mereka bisa bertahan di tengah-tengah pandemi ini,” jelas Sandi.
“Ini adalah beberapa poin yang kita angkat yang mengutamakan sisi keselamatan dan kesehatan, tetapi juga dari sisi pendapatan serta pemasukan dari 30 juta lebih lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang harus kita selamatkan dengan program-program yang cepat inovatif, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat dari segi waktu,” tambahnya.
“Itu yang harus kita fokuskan ke depan,” kata Sandi bersemangat.
Agustini Rahayu
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Umum

Pengembangan Danau Toba Diarahkan pada Pariwisata Berbasis Budaya dan Alam

Tapanuli Utara – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan pembangunan dan pengembangan Danau Toba diarahkan pada pariwisata berbasis budaya dan alam. Hal itu menjadi salah satu target prioritas program Kemenparekraf pada 2021. 
Menparekraf Sandiaga Uno saat melakukan kunjungan kerja perdananya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Destinasi Super Prioritas Danau Toba, Sumatera Utara, Rabu (30/12/2020), mengatakan danau vulkanik itu menjadi destinasi arahan Presiden Joko Widodo untuk dikebut kesiapannya dalam menyambut kembali kunjungan wisatawan pascapandemi. 
“Ini kunjungan perdana saya ke salah satu dari 5 destinasi prioritas yaitu Danau Toba khususnya ke Geosite Hutaginjang. Arahan Presiden untuk bergerak cepat, gerak bersama, dan gaspol menjalankan arahan pada tahun depan. Kedatangan saya ke sini disambut dengan cuaca yang cerah sehingga ini menjadi berkah. Mudah-mudahan ini pertanda jika pariwisata Danau Toba bisa kembali bangkit lebih cepat pascapandemi,” kata Sandiaga. 
Menparekraf Sandiaga Uno mengaku kali pertama mengunjungi kawasan Geosite Hutaginjang yang berada di ketinggian 1550 m dpl. Ia mengatakan sangat terkesan dengan lanskap Danau Toba yang sempurna sehingga wajar jika destinasi itu setiap tahunnya menjadi lokasi event kejuaraan paralayang.
“Banyak kearifan lokal dan budaya di sini yang harus kita jaga dan kembangkan, tinggal kita membuat strategi apa yang tepat untuk dikembangkan, seperti calender of eventnya bisa dibuat sport tourism event, dari segi produk seperti ulosnya juga harus diseragamkan dan lainnya,” ujarnya.
Menparekraf Sandiaga mendorong kedisiplinan penerapan protokol kesehatan 4K Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan atau CHSE di daerah. Juga mengajak kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM parekraf, dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekonomi kreatif (ekraf).
Selain itu, Menparekraf juga bertemu dengan jajaran pemerintah daerah di sekitar kawasan Danau Toba serta menyambangi pelaku UMKM, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk berdiskusi dan mendapat masukan dan kendala-kendala yang dihadapi, agar dapat merumuskan strategi terbaik pengembangan ke depan. 
Menparekraf setibanya di Bandara Silangit, Tapanuli Utara (Taput) disuguhi kuliner daerah Toba yaitu ombus-ombus, kacang sihobuk, dan kopi lintong. Menurut Sandiaga, kuliner khas itu harus benar-benar dikemas dengan baik agar memiliki daya saing. Oleh karena itu, ke depan Sandiaga akan terus mendorong masyarakat untuk terus memberdayakan makanan tradisional.
“Itu sangat luar biasa, ombus-ombus dengan kopi lintong khas Danau Toba. Ini layak kalau kita kemas dengan baik dan ini merupakan kualitas ekspor yang berdaya saing. Jadi saya mendorong dari sisi ekonomi kreatif. Ombus-ombus dan kopi lintong tadi rasanya maknyus,” katanya.
Agustini Rahayu
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Umum

Menparekraf Dukung Pemprov Bali Tentukan Arah Kebijakan Pariwisata

Denpasar – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendukung sepenuhnya arah kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Bali.
Sandiaga Uno melakukan kunjungan kerja perdananya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Bali pada 27-28 Desember 2020. Kunjungan itu salah satunya untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di berbagai destinasi di momen libur Natal dan Tahun Baru 2020.
Selain itu, Menparekraf juga bertemu dengan jajaran pemerintah daerah di Bali serta industri dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk berdiskusi dan mendapat masukan dan kendala-kendala yang dihadapi, agar dapat merumuskan strategi terbaik ke depan.
“Pak Gubernur (I Wayan Koster-Gubernur Bali) sudah menyampaikan bahwa di Bali akan mengedepankan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta memperhatikan penerapan protokol kesehatan,” kata Sandiaga Uno kepada wartawan di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Senin (28/12/2020).
Artinya, kata Sandiaga, Kemenparekraf/Baparekraf mendukung sepenuhnya Pemerintah Provinsi Bali dalam menentukan kebijakan sebagai upaya membangkitkan kembali serta mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga dapat menyerap banyak lapangan kerja dan juga menjadi lokomotif ekonomi Indonesia untuk keluar dari dampak pandemi.
Termasuk soal pengembangan wisata halal dan wisata religi yang menjadi pesan dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
“Kita semua sepakat bahwa Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur serta Pak Kadis (Pariwisata) yang akan menentukan kebijakan yang ada di Bali. Dan kita akan mengikuti saja dan mensupport secara penuh. Jadi serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemerintah daerah,” kata Sandiaga.
Sebelumnya, usai dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 23 Desember 2020, Sandiaga mengatakan ia mendapat dua pesan dari Presiden Joko Widodo. Pertama, harus fokus pada 5 Destinasi Super Prioritas dan 5 Super Prioritas yang menyusul untuk dapat dipastikan seluruh aspek dari destinasi tersebut untuk dikemas dengan baik. Mulai dari tari-tarian, kuliner, fesyen, kriya, dan lainnya.
Kedua adalah menyiapkan kalender kegiatan (Calendar of Event) pada setiap destinasi terutama di 5 destinasi super prioritas agar sektor pariwisata bukan hanya bertahan dan pulih, tetapi juga bisa semakin maju dan menjadi lokomotif untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalan pesannya menambahkan pentingnya sektor ekonomi kreatif dalam membuka lapangan kerja. Termasuk mendorong wisata halal dan wisata religi, yang ke semuanya dapat tercapai jika seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dengan baik.
“Boleh dibilang ini saat yang sulit bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi kita harus tetap semangat dan kita harus pastikan memiliki komitmen yang kuat dalam membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Sandiaga Uno.
Agustini Rahayu
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Umum

Dukung Konektivitas antar Wilayah di Provinsi Jatim-Jateng, 3 Menteri Resmikan Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora

Bojonegoro – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora (TBB) yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Timur (Jatim) dengan Jawa Tengah (Jateng), Minggu (3/1/2021). Kehadiran jembatan tersebut menjadi elemen krusial bagi kelancaran konektivitas kawasan di 3 Kabupaten yakni Bojonegoro, Blora, dan Ngawi.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, dan Bupati Blora Djoko Nugroho yang disaksikan oleh Menteri PUPR, Mensesneg, dan Menhub.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan kehadiran Jembatan TBB yang menghubungan Desa Luwihaji di Kecamatan Ngraho, Bojonegoro dengan Desa Medalem, Kecamatan Kradenan, Blora diharapkan kegiatan ekonomi di daerah sekitar dapat terus tumbuh dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

“Kami merasa pengembangan wilayah tidak akan mungkin terjadi tanpa konektivitas. Hanya dengan konektivitas, Kami percaya kawasan ini bisa menjadi kawasan yang tidak terisolir, dan bisa maju dengan sendirinya, terlebih dengan adanya kepala daerah yang aktif,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyampaikan sangat mengapresiasi pembangunan Jembatan Terusan Bojonegoro-Blora yang dibangun atas prakarsa dua kabupaten, yakni Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora. “Saya kira inisiatif pemerintah daerah seperti ini merupakan hal yang sangat bagus sekali dan kami akan mendukung,” tutur Menteri Basuki.

Jembatan TBB dibangun dengan masa pelaksanaan sekitar 6 bulan sejak Juni dan telah selesai pada akhir Desember 2020. Pembangunannya merupakan prakarsa Pemerintah Daerah Blora dan Bojonegoro dengan nilai kontrak Rp 92 miliar.

Jembatan TBB telah melalui uji beban statik dan dinamik oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya dilakukan uji loading dan tes sesuai prosedur oleh Kementerian PUPR. Jembatan TBB memiliki bentang utama sepanjang 220 meter dan lebar lajur 7 meter dengan masing-masing sisi dilengkapi trotoar selebar 1 meter. Jembatan ini terdiri dari 5 bentang menggunakan rangka baja tipe A. Dari sisi produksi, keseluruhan proses produksi menggunakan produk dalam negeri, mulai dari struktur baja hingga tenaga kerja.

Mensesneg Pratikno mengatakan pembangunan Jembatan TBB merupakan salah satu bukti pentingnya pelayanan antar lintas wilayah, khususnya di Provinsi Jatim dan Jateng. Kehadiran jembatan yang melintasi Sungai Bengawan Solo tersebut sudah sangat ditunggu dan direspon positif oleh masyarakat Jatim dan Jateng, karena akan mempermudah pergerakan masyarakat dari bagian Barat Kabupaten Bojonegoro menuju bagian Timur Kabupaten Blora atau sebaliknya.

“Tadi sudah disampaikan oleh Menteri PUPR akan meningkatkan konektivitas antar kecamatan, antar kabupaten yang diharapkan berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi kawasan. Tadi juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan akan menghubungkan kawasan di sini dengan Bandara Ngloram,” ujar Mensesneg Pratikno.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Pembangunan Jembatan, Ditjen Bina Marga Yudha Handita Pandjiriawan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali Achmad Subki, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Muhammad Rizal, Kepala BBPJN VII Jateng-DIY Satrio Sugeng Prayitno, Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto, Kepala BBWS Pemali-Juana M. Adek Rizaldi, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jatim M. Reva Sastrodiningrat, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (Balai P2P) Jatim Suparman, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono. (Tri)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Umum

Bentuk Organisasi dan Tata Laksana yang Lincah, Kementerian ATR/BPN Lantik 5.461 Pejabat Struktural Menjadi Pejabat Fungsional

Jakarta – Sejalan dengan agenda penyederhanaan birokrasi, hingga akhir tahun 2020 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melakukan penyederhanan jabatan struktural. Tercatat 7.239 jabatan struktural yang berasal dari kantor kementerian, kantor wilayah hingga kantor pertanahan di seluruh Indonesia dipangkas.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi dimaksud, Kementerian ATR/BPN telah melantik pejabat struktural menjadi pejabat fungsional. “Telah dilantik 5.461 pejabat fungsional yang sebelumnya merupakan pejabat struktural yang terdampak penyederhanaan,” ujar Dalu Agung Darmawan di Jakarta, Senin (04/01/2021).
Lebih lanjut Dalu Agung Darmawan menyampaikan bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu program pemerintah Joko Widodo. “Ini merupakan upaya pemerintah bagi percepatan pembangunan SDM yang terampil dan kompeten, agar tercipta akselerasi pencapaian visi, misi pemerintah dalam mewujudkan lima prioritas kerja Kabinet Indonesia Maju,” tambahnya.
Menurut Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Heri Mulianto pada tahun 2020 Kementerian ATR/BPN juga berhasil menginisiasi 4 (empat) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) terkait jabatan fungsional khusus bagi Kementerian ATR/BPN. Peraturan Menteri dimaksud adalah Permen PAN-RB Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral, Permen PAN-RB Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional  Asisten Penata Kadastral, Permen PAN-RB Nomor 77 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dan Permen PAN-RB Nomor 78 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang.
“Dalam peraturan-peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai uraian tugas butir kegiatan, tata cara kenaikan pangkat, jenjang jabatan, penghitungan angka kredit, syarat jabatan dan standar kompetensi Jabatan Fungsional terkait,” ujar Heri Mulianto.
“Kementerian ATR/BPN juga menetapkan edaran tentang penunjukan koordinator substansi untuk menjamin keberlanjutan fungsi manajerial dari jabatan struktural yang terdampak penyederhanaan kepada para pejabat fungsional yang baru dilantik,” pungkasnya Heri Mulianto.
Pelantikan ke dalam Jabatan Fungsional mengharuskan adanya perubahan budaya kerja agar mampu merencanakan langkah strategi penyelesaian butir-butir kegiatan. Pola karir Jabatan Fungsional bergantung pada pemenuhan angka kredit dan akuntabilitas penyelesaian butir kegiatan. Kolaborasi sebagai tim serta pentingnya inovasi menjadi faktor pengungkit dalam mencapai kuantitas dan kualitas pekerjaan. Dengan demikian penyederhanaan birokrasi diharapkan mampu membentuk karakter ASN yang lebih siap melayani, profesional dan terpercaya.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
Umum

Disinformasi: Vaksin COVID-19 Buatan Sinovac hanya untuk Uji Klinik dan Mengandung Sel Vero

Jakarta – Juru Bicara Vaksin COVID-19 PT Bio Farma Bambang Herianto hari ini memberikan klarifikasi terkait informasi hoax yang beredar di masyarakat yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 yang akan digunakan adalah vaksin untuk uji klinik (only for clinical trial).

Kami konfirmasikan bahwa vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berada di Bio Farma, dan akan digunakan untuk program vaksinasi nantinya, akan menggunakan vaksin yang telah memperoleh izin penggunaan dari BPOM, sehingga kemasannya pun akan berbeda dengan vaksin yang digunakan untuk keperluan uji klinik, kata Bambang pada Konferensi Pers, Minggu (3/1).

Kemasan Corovac untuk uji klinik menggunakan kemasan pre-filled syringe, atau biasa disingkat PFS, dimana kemasan dan jarum suntik berada dalam satu kemasan. Sedangkan vaksin yang akan digunakan untuk program vaksinasi pemerintah dikemas dalam bentuk vial single dose dan tidak akan ada penandaan only for clinical trial karena telah memperoleh izin penggunaan.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga mengklarifikasi hoax terkait artikel vero cell yang beredar di masyarakat.

Bambang menjelaskan bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac tidak mengandung vero cell atau sel vero, karena sel vero hanya digunakan sebagai media kultur untuk media kembang dan tumbuh virus tersebut untuk proses perbanyakan virus sebagai bahan baku vaksin. Jika tidak mempergunakan media kultur, maka virus akan mati sehingga tidak dapat digunakan untuk pembuatan vaksin.

Setelah mendapatkan jumlah virus yang cukup, maka akan dipisahkan dari media pertumbuhan dan sel vero ini tidak akan ikut/terbawa dalam proses akhir pembuatan vaksin. Dengan demikian, pada produk akhir vaksin, sudah dapat dipastikan tidak akan lagi mengandung sel vero tersebut, jelas Bambang.

Vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang akan digunakan mengandung bahan antara lain virus yang sudah dimatikan (atau inactivated virus) dan tidak mengandung sama sekali virus hidup atau yang dilemahkan. Ini merupakan metode paling umum dalam pembuatan vaksin.

Bahan selanjutnya adalah Alumunium Hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Ada pula Larutan fosfat sebagai penstabil (Stabilizer), dan larutan garam Natrium Klorida untuk memberikan kenyamanan dalam penyuntikan.

Vaksin COVID-19 buatan Sinovac juga tidak mengandung bahan seperti boraks, formalin, merkuri, serta tidak mengandung pengawet. Vaksin yang akan digunakan di masyarakat telah melalui tahapan pengembangan dan serangkaian uji yang ketat, sehingga terjamin kualitas, keamanan dan efektifitasnya di bawah pengawasan BPOM serta memenuhi standar internasional.

Vaksin COVID-19 tahap 2 dari Sinovac sebanyak 1,8 juta dosis dalam bentuk produk jadi kemasan vial dosis tunggal telah tiba di Indonesia pada Kamis tanggal 31 Desember 2020, dan telah diterima di Bio Farma pada hari yang sama. Dengan demikian, jumlah vaksin COVID-19 dari Sinovac yang sudah diterima oleh Indonesia sebanyak 3 juta dosis.

Saat ini seluruh vaksin tersebut, disimpan di tempat penyimpanan khusus di fasilitas penyimpanan Bio Farma, dengan suhu yang tetap terjaga antara 2- 8 derajat Celcius. Selain itu, serangkaian pengujian mutu, baik yang dilakukan oleh Bio Farma sendiri, maupun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) juga telah dilakukan.

Pengujian ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas dan keamanan produk vaksin agar terjamin dari mulai diproduksi sampai didistribusikan.

Vaksin hanya akan digunakan untuk program vaksinasi setelah ada persetujuan penggunaan darurat yang dikeluarkan Badan POM dan bukan sebagai vaksin untuk uji klinik.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (D2)

Umum

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Membutuhkan Waktu 15 Bulan

Jakarta – Juru Bicara Vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi hari ini mengatakan hingga saat ini, Indonesia masih menunggu izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 dari BPOM. Jika izin tersebut sudah keluar, vaksinasi dapat segera dilaksanakan secara bertahap di 34 provinsi.

Secara total, kita membutuhkan waktu 15 bulan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2022, untuk menuntaskan program vaksinasi COVID-19 di 34 provinsi dan mencapai total populasi sebesar 181,5 juta orang, katanya pada Konferensi Pers secara daring, Minggu (3/1).

Pelaksanaan vaksinasi selama 15 bulan akan berlangsung dalam 2 periode, yakni Periode 1 berlangsung dari Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi.

Periode 2 berlangsung selama 11 bulan, yaitu dari April 2021 hingga Maret 2022 untuk menjangkau jumlah masyarakat hingga 181,5 juta orang.

Hal ini sekaligus mengklarifikasi pemberitaan yang muncul sebelumnya bahwa dibutuhkan waktu 3,5 tahun untuk merampungkan vaksinasi di Indonesia, ucapnya.

Ia menjelaskan yang dimaksud 3,5 tahun itu adalah proyeksi penyelesaian vaksinasi untuk seluruh dunia, bukan untuk Indonesia. Sebelum dan saat proses vaksinasi berlangsung, pemerintah tetap mendorong seluruh masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.

Vaksin bersama, penerapan disiplin 3M (Memakai Masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan) dan penguatan 3T (Tracing, Testing, Treatment) merupakan upaya lengkap dalam menekan penyebaran COVID-19 secara efektif.

Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi tenaga kesehatan dan petugas publik dan memprioritaskan mereka untuk menjadi kelompok pertama bersama pemerintah yang akan menerima vaksinasi, ucap dr. Nadia.

Vaksin sangat penting bukan hanya untuk melindungi tenaga kesehatan dan pelayan publik sebagai individu, namun juga melindungi keluarga mereka, keluarga pasien, serta masyarakat secara luas.

Kita sangat berharap dengan adanya vaksin, maka tenaga kesehatan, khususnya, dapat segera pulang dan bertemu dengan keluarga mereka, tambahnya.

Karena pentingnya proses vaksinasi, maka pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk menghadirkan vaksin yang aman dan efektif sesuai saran dari ITAGI, WHO, dan para ahli, untuk seluruh masyarakat Indonesia secara cuma-cuma.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.

Semua regulasi terkait vaksinasi, materi edukasi, dan hasil kajian juga dapat diakses di www.covid19.go.id.