Dalam diskusi tadi malam, (16/12) tepatnya pukul 20:00 WIB, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dan Direktur International Monetary Fund (IMF) Georgieva mengajak masyarakat sipil untuk dilibatkan dalam memastikan alokasi anggaran Covid menjadi akuntable.

“Peringatan terpenting yang dapat kami sampaikan tentang apa yang hilang dalam pandemic Covid-19 adalah dengan menghadirkan dunia yang lebih inklusif dan lebih adil di mana setiap suara harus diperhitungkan”, kata Georgieva dalam menekankan pentingnya mengajak masyarakat sipil dalam memonitoring dan menginformasikan respon pemerintah dalam mengatasi krisis Covid-19.

Dalam diskusi yang diselenggarakan atas kerjasama International Budget Partnership dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini, Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa terdapat kenaikan 300% alokasi anggaran untuk jaminan sosial tapi di sisi yang lain pemerintah mengalami tantangan untuk memastikan ketersediaan data agar jaminan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang betul-betul layak mendapatkan. Beliau juga menekankan pentingnya transparansi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik dalam penggelolaan anggaran respon Covid-19. “Kondisi saat ini adalah kondisi emergency/darurat….. namun bukan berarti pemerintah tidak melakukan konsultasi publik, tidak transparan, dan tidak akuntable”, demikian ungkap Ibu Sri Mulyani dalam diskusi tadi malam (16/12).

Seluruh pembicara, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pengawas Umum Keuangan Amerika, Gene Dodaro, menekankan bagaimana dalam situasi krisis seperti sekarang ini, technology dapat memfasilitasi masyarakat sipil dapat memberikan masukan dan tindak lanjut anggota legislatif.  “media sosial memungkinkan pemerintah untuk secara langsung melibatkan publik sekaligus merespon pertanyaan dan masukan dari masyarakat”, kata Ibu Menteri Sri Mulyani. “teknologi membantu meningkatkan transparansi dan komunikasi. Masyarakat harus bisa mendownload informasi anggaran ke dalam HP mereka”.

Eksekutif direktur International Budget Partnership (IBP), Warren Krafchik menekankan keuntungan mengikutsertakan masyarakat dalam proses penganggaran sehingga pemerintah dapat memutuskan dengan lebih baik/pintar dalam merespon Covid-19. “Ketika masyarakat berbicara, pemerintah akan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih lebih baik tentang bagaimana alokasi anggaran ditingkatkan, kemana anggaran dikeluarkan, siapa yang membelanjakan, dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan. “Kami melihat keuntungan dari praktek  ini setiap hari dalam kerja-kerja mitra IBP di seluruh dunia, khususnya dalam merespon Covid-19”.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi https://www.internationalbudget.org/ dan contact info@internationalbudget.org.

Beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki masalah sanitasi seperti kematian anak karena diare, tidak tersedianya air bersih, hingga kesadaran masyarakat yang rendah tentang pentingnya sanitasi yang baik. Membahas hal ini, Loka Penelitian Teknologi Bersih Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LPTB LIPI) bekerja sama dengan Research Institute for Humanity and Nature Japan (RIHN) akan menggelar Online International Symposium on Sanitation Value Chain 2020 pada 9-10 Desember 2020 pukul 13.00 WIB melalui webinar Zoom dengan mendaftar terlebih dahulu pada tautan berikut: http://situs.opi.lipi.go.id/svc2020/ .

Sivitas Terkait : Dr. Ajeng Arum Sari

Jakarta – Dirut Perum BULOG Budi Waseso menegaskan, penugasan dari pemerintah selama tahun 2020, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan beras bagi masyarakat terdampak Pandemi Covid-19, berhasil terlaksana dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan ketentuan tata kelola perusahaan (good corporate governance) sebagaimana mestinya.

“Sejak awal pemerintah memberikan penugasan, Perum BULOG dan seluruh jajarannya melaksanakannya dengan sepenuh hati untuk menolong rakyat yang kesusahan. Penyediaan beras Program Bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial untuk keluarga terdampak di Jabodetabek dan penyediaan beras Program Bansos kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) berhasil kami laksanakan dengan baik dan benar,” kata Budi Waseso di Jakarta, Selasa (8/12).

Mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri itu juga menyampaikan bahwa kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial tersebut tidak terlepas dari seluruh pihak terkait yang secara aktif dan terus menerus bekerja siang dan malam guna memastikan bantuan sosial sampai kepada pihak penerima dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas.

“Secara umum penyaluran program yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum BULOG. Sekali lagi, yang dilaksanakan Perum BULOG selama tahun 2020 berjalan dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan juga tidak ada komplain,” kata Budi Waseso.

Sejak awal munculnya pandemi, BULOG telah menyalurkan program bantuan sosial Presiden kepada 3.2 juta keluarga terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek dalam dua tahapan, yaitu pada bulan Mei sebanyak 1,4 juta keluarga, dan tahap keduan bulan Juni sebanyak 1,8 juta keluarga. Kedua tahapan tersebut berhasil dituntaskan penyalurannya oleh Perum BULOG dengan tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas dan bahkan lebih cepat dari target waktu yang ditentukan.

Setelah itu, penugasan dari Kementerian Sosial melalui Program Bantuan Sosial Beras (BSB) tahun 2020 untuk meringankan beban pengeluaran bagi 10 juta KPM-PKH dengan memberikan 15 kg perbulan selama 3 bulan (alokasi Agustus – Oktober 2020) juga berjalan dengan baik. Total penyediaan beras untuk alokasi Agustus – Oktober 2020 adalah 450.000 ton dengan kualitas medium yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum BULOG di seluruh gudang-gudang BULOG di Indonesia.

“Untuk memastikan proses penyaluran Bansos Beras berjalan lancar, saya sendiri ikut langsung mengawasi, bahkan khusus membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang memantau dan mengawasi langsung seluruh proses pekerjaan, baik dalam pengelolaan waktu, kepastian kualitas beras dan juga proses penyalurannya kepada keluarga penerima manfaat. Alhamdulillah terlaksana dengan lancar dan sesuai ketentuan, karena amanah yang kita kerjakan ini untuk kepentingan rakyat banyak,” kata Budi Waseso.

Selain manfaatnya dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat, Program Bantuan Sosial Beras ini juga menguntungkan bagi para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19, karena beras yang dibeli BULOG berasal dari petani tersebut saat panen raya sesuai amanah Inpres nomor 05 tahun 2015.

Perum BULOG terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu mensukseskan program pemerintah selama masa penangan penyebaran pandemi Covid-19 dan selanjutnya BULOG juga sangat siap menjalankan penugasan penyaluran bantuan sosial selanjutnya dari pemerintah.

Humas Perum BULOG
Contact person :
Awaludin Iqbal (Sekretaris Perusahaan)
Tomi Wijaya (0812.8889.3993) Kabag Humas dan Kelembagaan

Facebook : Perum BULOG
Instagram : perum.bulog
Twitter : @perumbulog
Youtube : Perum BULOG

Dunia usaha memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah untuk mengendalikan dan mematikan penyebaran virus covid 19 dari bumi Indonesia. Hampir 9 bulan ekonomi kita terpuruk dan stagnan yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun derastis,pengusaha terpaksa melakukan PHK bahkan banyak UMKM yang bertumbangan. Resesi ekonomi sesuatu yang tidak bisa dihindari akibat dari anjloknya pertumbuhan ekonomi kita dimana dalam dua kuartral II dan III-2020 mengalami kontraksi minus. Ditengah kegelisahan dan kekawatiran pelaku usaha ada secercah harapan dimana tadi malam vaksin covid 19 telah tiba ditanah air sebanyak 1,2juta dosis dari Tiongkok buatan Sinovac dan akan menyusul 15 juta vaksin. Dengan adanya vaksin ini pemerintah akan mempersiapkan program vaksinasi secara nasional bertahap setelah melalui tahapan dan prosedur BPOM. Dengan tibanya vaksin covid 19 pengusaha merasa lega dan optimis akan percepatan pemuilihan ekonomi nasional. Akhir akhir ini psikologi pelaklu usaha sudah sangat terganggu melihat jumlah yang terkapar semakin tinggi,namun dengan datangnya vaksin covid 19 ditanah air ada keyakinan dan kepercayaan bahwa tahun depan ekonomi kita perlahan akan mulai menggeliat dan tumbuh positif. Psikologi masyarakat akan pulih kembali tidak merasa ketakutan keluar rumah dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya serta kelas menengah kita yang selama ini menyimpan uangnya akan mulai berinvestasi dan berbelanja yang akan meningkatkan daya beli atau konsumsi rumah tangga.

Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan vaksinasi covid 19 untuk keselamatan dan kesehatan kita semua serta masa depan ekonomi kita. Dengan suksesnya Vaksinasi ini tentu akan meningkatkan kepercayaan pasar dan investor untuk segera masuk menanamkan modalnya di Indonesia.Sehingga para karyawan yang terkena PHK dan dirumahkan dapat bekerja kembali dan yang menganggur juga memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan. Juga kepada para pengusaha yang memiliki kemampuan agar dapat mensukses program vaksinasi secara mandiri,bahkan melalui program CSR dapat membantu masyarakat disekitarnya untuk vaksin covid secara mandiri sehingga program pemerintah ini dapat lebih cepat dan merata.

SARMAN SIMANJORANG
Ketua Umum DPD HIPPI Prov.DKI Jakarta
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta

Kementerian Perindustrian terus memacu produktivitas dan daya saing industri keramik di tanah air. Sebab, sektor ini mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk dikembangkan di dalam negeri seiring dengan ketersediaan sumber daya alam yang dijadikan bahan baku, tersebar di sejumlah daerah.

“Secara kapasitas dan kemampuan, industri keramik kita telah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Namun demikian, kami juga mendorong pemanfaatan teknologi guna menciptakan produk yang inovatif dan kompetitif,” kata Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam, Adie Rochmanto Pandiangan di Jakarta, Minggu (6/12).

Adie menyebutkan, sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan pemerintah dalam rangka mendongkrak daya saing industri keramik nasional terhadap ancaman produk impor, antara lain adalah penerapan safeguard atau pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengaman (BMTP) terhadap impor produk ubin keramik. Selain itu, pemberlakuan harga gas bumi untuk sektor industri sebesar USD6 per MMBTU.

“Upaya pemerintah yang telah dilakukan tersebut, sangat mendongkrak pemulihan kinerja industri keramik  nasional dan dirasakan juga manfaatnya dengan adanya peningkatan permintaan pasar dalam negeri maupun ekspor,” paparnya.

Saat ini, utilisasi produksi nasional dari sektor industri keramik mulai melonjak hingga 65% pada November 2020. “Diharapkan akan terus meningkat  sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 70%  dari sebelumnya hanya utilisasi hanya berkisar 45%-50% karena pandemi Covid-19,” jelas Adie.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam optimistis pada kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan industri di tengah masa pandemi saat ini. “Kami mengapresiasi kepada sektor industri manufaktur dalam negeri, termasuk industri keramik yang telah menunjukkan keuletan dan mampu memanfaatkan peluang rebound dengan dukungan pemerintah,” tuturnya.

Khayam menegaskan, pihaknya akan terus berupaya melaksanakan langkah-langkah  kebijakan strategis yang merupakan program kementerian, di antaranya melalui program substitusi impor 35% pada tahun 2022 untuk mendukung pemulihan industri nasional, serta mewujudkan sektor industri yang maju dan berdaya saing.

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mengemukakan, pemulihan industri keramik di tanah air terlihat dari hasil kinerja ekspornya. Sepanjang Januari-September 2020, pengapalan produk keramik nasional mencapai USD49,8 juta atau meningkat 24%, dan secara volume menembus angka 12,8 juta m2 atau melonjak 29%.

“Kinerja ekspor selama sembilan bulan di tahun ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2016,” kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto. Peningkatan nilai ekspor tersebut, menurutnya, karena membaik dan meningkatnya daya saing industri keramik dengan harga gas baru dan mulai dibukanya lockdown di negara-negara tujuan ekspor.

Adapun lima negara tujuan ekspor utama untuk produk keramik nasional, yaitu ke Filipina, Malaysia, Taiwan, Thailand dan Amerika Serikat. “Lonjakan ekspor terjadi dengan tujuan negara Amerika Serikat mencapai 130%, Filpina sekitar 60% dan Taiwan 40%,” sebut Edy. Peningkatan ekspor di luar lima negara tujuan utama tersebut, juga terjadi di Australia dengan mencapai 50%.

“Permintaan ekspor ke Amerika Serikat meningkat tajam untuk produk-produk keramik segmen premium, di mana beberapa anggota Asaki telah mengadopsi teknologi terkini dan tercanggih saat ini untuk memproduksi keramik big slab (ukuran jumbo) beserta produk-produk olahan lainnya yang memberikan nilai tambah,” papar Edy.

Capaian ini juga membuktikan bahwa secara skill SDM industri maupun kualitas bahan baku lokal mampu bersaing dengan produk keramik sejenis dari negara Eropa.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Pemerintah mempersiapkan vaksinasi Covid-19 dengan cepat. Setelah kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi, rencana detail pelaksanaan vaksinasi tengah difinalisasi dan akan segera diumumkan.

Guna mendukung vaksinasi Covid-19, Menteri Komunikasi dan Informatika  Johnny G. Plate memperkenalkan lima juru bicara pemerintah untuk vaksinasi Covid-19.

“Pemerintah telah menunjuk 5 juru bicara vaksinasi Covid-19 di tingkat pusat. dari 4 instansi yang merupakan leading sectors. Baik dalam pengadaan vaksin Covid-19, maupun pelaksanaan vaksinasi Covid-19,” jelasnya dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 di Ruang Serbaguna Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (07/12/2020).

Juru bicara pertama dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Prof. Drh, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, M.Sc.,Ph.D. yang juga merupakan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19; akan menyampaikan aspek ilmiah terkait vaksin Covid-19 dan korelasinya dengan pengendalian Covid-19.

“Prof Wiku juga akan menyampaikan pesan menyeluruh dari semua aspek terkait secara umum (umbrella message) mengenai vaksin dan vaksinasi Covid-19 di Indonesia,” ujar Menteri Kominfo.

Adapun kedua, Menteri Johnny menyebut Juru Bicara dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dr. Reisa Broto Asmoro. “Yang juga merupakan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Tugasnya menyampaikan informasi terkait perilaku hidup sehat yang berbasis pencegahan, termasuk imunisasi/vaksinasi,” jelasnya.

Juru Bicara ketiga dari Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, yang juga merupakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  Menular Langsung, Kementerian Kesehatan RI.

“Akan menyampaikan informasi terkait kebijakan, program vaksinasi, serta hubungan vaksin Covid- 19 dengan kesehatan masyarakat. Selain itu, dr. Nadia juga akan memberikan tanggapan untuk isu terkait vaksin dan vaksinasi,” jelas Menteri Kominfo.

Keempat, Juru Bicara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Dr. dra. Lucia Rizka Andalusia, M.Pharm, Apt., yang juga menjabat sebagai Direktur Registrasi Obat BPOM RI.

“Tugasnya menyampaikan informasi terkait aspek legalitas dan perizinan vaksin Covid-19, serta kebijakan Badan POM. Selain itu, Ibu Rizka juga akan memberikan tanggapan untuk isu terkait perizinan, keamanan, khasiat, serta mutu vaksin,” ujar Menteri Johnny.

Kelima, Menteri Kominfo menyebutkan  Juru Bicara dari PT Bio Farma, Bambang Heriyanto, S.Si., Apt. MM, yang juga menjabat sebagai Corporate Secretary PT Bio Farma.

“Akan menerangkan sisi logistik dan pendistribusian vaksin yang merata ke seluruh Indonesia. Di samping itu, Bapak Bambang akan memberikan tanggapan untuk isu terkait produk dan distribusi vaksin,” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, penunjukan juru bicara dari leading sectors, disertai dengan pembagian lingkup informasi spesifik untuk masing-masing juru bicara ditujukan agar diseminasi informasi dan komunikasi publik dapat dilakukan secara lebih akurat, cermat, dan cepat tanggap.

“Dengan demikian, diharapkan pelaporan perkembangan vaksin dan vaksinasi Covid-19 yang hadir di tengah-tengah masyarakat dapat semakin merefleksikan dinamika aktual yang terjadi di lapangan,” tegasnya.

Menteri Kominfo menyatakan pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan besar bagi  semua elemen masyarakat. “Namun, kita percaya bahwa pandemi ini bukanlah titik henti, melainkan suatu titik uji, titik lompat, dan titik ungkit,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah menurut Menteri Johnny berupaya konsisten  untuk melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Namun demikian, dibutuhkan kedisiplinan masyarakat dalam melakukan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).

“Dukungan dan semangat optimis dari segenap bangsa Indonesia, mari bersama kita kawal dan sukseskan seluruh proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia demi kesehatan pulih dan ekonomi bangkit.  Lindungi diri, lindungi negeri, akhiri pandemi!” tegasnya.

Narahubung dan nomor sentral untuk para juru bicara melalui nomor ponsel 081284519595 dengan alamat surel: media-kpcpen@covid19.go.id.

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Fax : 021-3504024
Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Jakarta – Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu satu program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres K.H. Ma’ruf Amin untuk lima tahun ke depan. Infrastruktur merupakan modal utama untuk dapat maju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Untuk itu diperlukan akselerasi pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi dengan arsitek agar bangunan menjadi satu kesatuan yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki unsur estetika.

“Dalam melakukan pembangunan infrastruktur misalnya jembatan atau bendungan, saya pasti minta untuk melibatkan arsitek. Tanpa peran arsitek, bangunan hanya menjadi beton dan besi dipasang, tidak ada estetikanya. Bendungan hanya untuk mengatur air, tanpa bisa memberikan nilai estetika,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimujono saat pengukuhan anggota Dewan Arsitek Indonesia (DAI) di Pendopo Kementerian PUPR, Kamis (3/12/2020).

Menteri Basuki menambahkan Kementerian PUPR berkolaborasi secara intens dengan arsitek sejak lima tahun lalu saat mulai melakukan renovasi venues Gelora Bung Karno untuk Asian Games ke-18. Kolaborasi ini terus dilanjutkan tidak hanya dengan arsitek secara perorangan tetapi dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebagai wadah organisasi profesi.

“Saat menyusun konsep desain Ibu Kota Negara (IKN) baru, kami libatkan IAI secara langsung untuk bisa membantu penyelenggaraan Sayembara. Kami juga baru menyelesaikan renovasi Masjid Istiqlal dengan bantuan IAI. Ke depan, kita akan merehabilitasi kota-kota lama dan dibantu oleh IAI, misalnya Kota Lasem yang akan menjadi kota budaya simbol kebhinekaan di Indonesia. Desainnya sudah selesai, pemugaran akan kita mulai pada 2021,” ucap Menteri Basuki.

Dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan memiliki nilai estetika, diperlukan peningkatan profesionalisme arsitek. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan ekonomi nasional melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menuntut profesionalisme penyedia jasa, termasuk profesi arsitek.

Bertepatan dengan Hari Bakti PUPR ke-75, Menteri Basuki mengukuhkan sembilan anggota Dewan Arsitek Indonesia (DAI) yang sudah melewati seleksi ketat sejak September 2019. Anggota DAI yang merupakan perwakilan dari unsur anggota organisasi profesi, pengguna jasa arsitek serta perguruan tinggi. Kesembilan anggota tersebut yakni, Aswin Indraprastha, Bambang Eryudawan, Didi Haryadi, Gunawan Tjahjono, Karnaya, Lana Winayanti, Sonny Sutanto, Stevanus J. Manahampi dan Yuswadi Saliya.

“Saya harap IAI dan DAI akan menjadi wadah untuk dapat meningkatkan profesionalisme para arsitek, sehingga bertanggung jawab terhadap keselamatan bangunan bagi masyarakat. Saya ucapkan selamat bekerja pada anggota DAI yang terpilih mengingat harapan besar masyarakat Indonesia kepada DAI demi kemajuan arsitek di Indonesia,” tutur Menteri Basuki.

Proses pembentukan DAI dilakukan oleh IAI dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan profesi arsitek di tanah air, termasuk di dalamnya menetapkan kebijakan pengembangan profesi arsitek dan praktik arsitek, melakukan pemberdayaan arsitek dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan. Dengan demikian kehadiran DAI akan memberikan perlindungan kepada profesi arsitek dan publik sebagai pengguna jasa arsitek, yang dapat berakibat kepada tumbuhnya kepercayaan kepada arsitek Indonesia.

Enam tahap seleksi yang dilakukan yakni pertama seleksi informasi terbuka, kedua permintaan pernyataan minat, ketiga biodata dan makalah terpadu kemudian uji biodata dan makalah terpadu, keempat asesmen kompetensi dan integritas oleh biro konsultan, kelima wawancara oleh tim panel ahli dan keenam rapat paripurna tim panel ahli untuk menentukan sembilan anggota DAI terpilih. (Mes)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR

Facebook : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Twitter : @kemenpu
Instagram : kemenpupr
Youtube : kemenpu

#SigapMembangunNegeri

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadi kota pertama di Indonesia yang meraih penilaian “Sangat Baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara ASN (KASN).

Penilaian “Sangat Baik” berkat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN Pemkot Bandung yang masuk pada kategori IV dengan nilai 332,5. Atas hasil tersebut, Ketua KASN Republik Indonesia, Agus Pramusinto memberikan sertifikat kepada Wali Kota Bandung, Oded M. Danial pada acara Gala Dinner Akhir Tahun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, di Hotel Pullman, Selasa (1 Desember 2020) malam.

Agus mengungkapkan, berdasarkan Keputusan KASN nomor 24/Kep.KASN/C/IV/2020 tetang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Lingkungan Kota Bandung tanggal 30 September 2020, ditetapkan Pemkot Bandung memperoleh nilai 332,5.

“Telah ditetapkan penerapan sistem merit dalam menyusun ASN di lingkungan ASN Pemkot Bandung adalah kategori sangat baik,” tutur Agus.

Menurut Agus, sistem merit hanya sebuah instrumen. Namun hal yang terpenting adalahm capaian yang ditunjukan.

“Harus dirasakan peningkatan kualitas pelayanan publiknya. Ke depan, harus dipertahankan dan betul-betul dijalankan. Bukan sekedar dokumen sertifikat, tetapi bagaimana implementasinya. Dokumen sangat baik itu diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Kendati demikian, lanjut Agus, masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan agar nilai tersebut menjadi lebih baik. “Perbaikan kedepan, aspek perencanaan kebutuhan diharapkan adanya penyempurnaan terhadap kebutuhan ASN. Seperti aspek jenjang karier dan penyempurnaan standar kompetensi manajemen struktural,” tuturnya.

“Tak hanya itu, standar profil untuk analisis pegawai. Lalu, promosi dan mutasi agar optimalisasi kebijakan internal manajemen karir secara konsisten,” lanjut Agus.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengucapkan rasa syukur atas raihan yang dicapai. Menurutnya, penerapan sistem merit dalam birokrasi pemerintah sangat penting guna mencetak ASN yang handal dan profesional.

“Sistem ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yakni mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani,” katanya.

Ia mengungkapkan, dalam satu dekade ini Pemkot Bandung terus mengembangkan sistem merit bagi pegawai yang berprinsip pada nilai-nilai objektivitas, transparansi, keadilan, dan inovasi.

“Penerapan sistem merit pada birokrasi Pemkot Bandung harus terjaga konsistennya. Ini prestasi membanggakan sekaligus tantangan. Disebut prestasi karena hasil kerja ASN dengan manajemen kepegawaian inovatif mendapatkan presiasi dari Komisi ASN,” katanya.

Di kesemapatn yang sama, Kepala BKPP Kota Bandung, Yayan A. Brillyana mengucapkan hal yang sama. Ia bersyukur atas raihan yang telah dicapai oleh Pemkot Bandung.

“Kami mendapatkan prestasi. Kota Bandung ini mendapatkan sertifikat pertama kabupaten kota dengan predikat sangat baik,” ucapnya.

Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung

Sony Teguh Prasatya

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Limnologi – LIPI telah melakukan perhitungan jumlah danau di Indonesia dan hasilnya diterbitkan dalam bentuk buku secara berseri. Untuk memahami permasalahan fundamental, koordinasi, serta solusi terkait permasalahan tersebut, sekaligus peluncuran bukunya, LIPI menyelenggarakan Webinar Nasional “Database Danau Indonesia dan Peluncuran Buku Identifikasi Danau Indonesia: Peranan Strategis dari Ketersediaan Data Dasar Danau-danau di Indonesia”, pada Kamis, 3 Desember 2020.

Sivitas Terkait : Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa M.Sc