Category Archives: Umum

Siaran pers umum

BSI Ambil Peran Penting Dalam Optimalisasi ZiISWAF di Indonesia

Jakarta, 29 April 2021 –  Optimalisasi pengumpulan serta penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) terus dilakukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI). Dukungan diberikan karena selama ini potensi besar ZISWAF di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), per 2020 lalu total dana ZISWAF yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp12,5 triliun, tumbuh dari jumlah per 2019 yang ada di posisi Rp10,6 triliun. Tahun ini, jumlahnya diestimasi bisa naik hingga Rp19,77 triliun. Meski pengumpulannya terus meningkat setiap tahun, namun jumlah ZISWAF yang terakumulasi itu belum seberapa dibanding potensinya yang mencapai Rp327,6 triliun.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan potensi ZISWAF yang ada di Indonesia diperkirakan lebih dari Rp300 triliun dan apabila bisa dimobilisasi dengan baik maka dapat menjadi salah satu sumber dana pembiayaan umat sekaligus untuk pembangunan, baik dari sisi menyalurkan beasiswa pendidikan, membangun community development, dana CSR serta lainnya.

“Potensi yang luar biasa besar ini harus bisa digarap. Sebagai bagian dari ekosistem zakat, BSI memainkan peran penting dalam pengelolaan ZISWAF yang reliable dan transparan. BSI akan berkolaborasi dengan Baznas untuk mengumpulkan zakat dan menyebarkannya,” ujar Hery Gunardi dalam acara Silaturahmi Bank Syariah Indonesia dengan Pemimpin Redaksi, Kamis (29/4).

Dengan kerjasama BSI dan Baznas, menurut Hery, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan pengumpulan dan penyaluran ZISWAF nasional. Melalui kerjasama dengan organisasi pengelola zakat, pemerintah, dan sejumlah asosiasi, BSI memposisikan diri sebagai mitra transaksi dan pemberdayaan masyarakat yang bisa diandalkan untuk pengumpulan ZISWAF.

BSI dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menyalurkan ZISWAF secara instan melalui layanan pada platform BSI Mobile. Per Maret lalu, ada sekitar Rp3,26 miliar dana ZISWAF yang terkumpul melalui aplikasi BSI Mobile. Jumlah sumbangan ini berasal dari 99 ribu donatur, yang total transaksinya mencapai 303 ribu pada periode tersebut.

Selain mengandalkan layanan pengumpulan ZISWAF melalui platform mobile, BSI juga saat ini telah bekerjasama dengan Baznas untuk pengembangan pengelolaan ZISWAF. Kerjasama yang telah berjalan sejauh ini adalah penggunaan kartu Co-Brand Tap Cash IB Hasanah, pembinaan manajemen mitra penghimpunan Baznas, dan terciptanya kemudahan akses informasi data zakat antara kedua institusi.

Kedepannya, lanjut Hery, BSI berencana memperkuat kerjasama dengan memberi layanan counter untuk Baznas di seluruh daerah, kolaborasi pengadaan fitur smart donation dan promosi lainnya, kerjasama dalam publikasi dan literasi layanan ZISWAF.

Hadir secara virtual dalam kesempatan tersebut, Ketua Baznas RI Prof. Dr. KH Noor Achmad, menegaskan tingkat literasi zakat di Indonesia masih tergolong menengah-rendah. Hal ini yang menyebabkan belum optimalnya realisasi ZISWAF selama ini. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang terbiasa mengumpulkan ZISWAF melalui pihak lain non-lembaga pengumpul resmi. Jumlah ZISWAF yang dikumpulkan di luar lembaga resmi tersebut diestimasi mencapai Rp61,3 triliun.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, saat ini Baznas tengah gencar melakukan kampanye Gerakan Cinta Zakat yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini. Kampanye ini dibuat untuk mendorong pengumpulan ZISWAF, dan memastikan penyalurannya tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan.

“Untuk Gerakan Cinta Zakat, Baznas telah banyak didukung oleh BSI.  Gerakan ini tujuannya lebih ke arah meningkatkan zakat ke masyarakat, dalam konteks ini kita ingin ada satu penyadaran bahwa ada harta muzakki, ada harta Ilahiyah (ketuhanan). Kita harapkan gerakan ini tolong menolong, saling membantu antar manusia yang didasari adanya harta ketuhanan tersebut,” ungkap Noor Achmad.

Menurutnya, pengumpulan ZISWAF saat ini masih jauh dari harapan, dari potensi yang sebenarnya. Realisasi pengumpulan ZISWAF lebih dari Rp12 triliun pada tahun lalu diperoleh dari Baznas RI, Baznas provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) seluruh Indonesia.

“Kami masih menghadapi problem pengelolaan, ini yang kita tata terlebih dulu yakni melalui penguatan kelembagaan. Persoalan lainnya masih adanya kesan bahwa manakala zakat ini dilaksanakan dengan masif, ada kekhawatiran apakah ini merupakan syariah-isasi negara, sama sekali tidak ada hubungannya,” tegas Noor Achmad.

Dia meyakini, kerjasama dan sinergi Baznas dan BSI yang semakin erat akan mendorong terwujudnya optimalisasi pengumpulan dan penyaluran ZISWAF.

“Kami berharap dukungan dari media untuk bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa potensi zakat adalah potensi untuk harmoni ekonomi, penyeimbang orang miskin dan kaya. Melalui kerjasama dengan BSI, tentu kita bisa lebih dekat dengan masyarakat hingga ke pelosok daerah,” tutup Noor Achmad.

Tentang PT Bank Syariah Indonesia Tbk

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“Bank Syariah Indonesia”) adalah bank hasil penggabungan dari tiga bank Syariah  milik BUMN yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk. yang mulai  beroperasi pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini menyatukan kekuatan ketiga bank syariah tersebut dan  bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia yang besar.

Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian  BUMN, Bank Syariah Indonesia memiliki visi untuk menjadi salah satu dari 10 bank Syariah terbesar di dunia dari  sisi kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan.

Bank Syariah Indonesia berstatus sebagai perusahaan terbuka yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek  Indonesia (ticker code: BRIS). Pasca merger, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Per  Desember 2020, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset mencapai sekitar Rp240 triliun, modal inti lebih dari Rp22,60 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 210 triliun, serta total pembiayaan Rp157 triliun. Selain itu  laba terkonsolidasi Bank Syariah Indonesia per Desember 2020 mencapai Rp2,19 triliun.

Dengan kinerja finansial tersebut, Bank Syariah Indonesia masuk dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia  dari sisi aset. Dari sisi jaringan, Bank Syariah Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 kantor cabang, lebih dari 2.400  jaringan ATM, serta didukung lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Nusantara.

Seluruh aset dan kekuatan ini akan dioptimalkan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan layanan dan produk  finansial syariah yang lengkap dalam satu atap untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan nasabah dari  berbagai segmen, mulai dari UMKM, ritel, komersial, wholesale, dan korporasi baik dalam maupun luar negeri.

Dewan Pengawas Syariah: Ketua: Dr. H. Mohamad Hidayat; Anggota: Dr. H. Oni Sahroni, MA; Anggota: Dr. Hasanudin, M.Ag; Anggota: Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc.

Dewan Komisaris: Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen: Mulya E. Siregar; Komisaris: Suyanto; Komisaris: Masduki Baidlowi;  Komisaris: Imam Budi Sarjito; Komisaris: Sutanto; Komisaris Independen: Bangun Sarwito Kusmuljono; Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan; Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat; Komisaris Independen: Eko Suwardi.

Direksi: Direktur Utama: Hery Gunardi; Wakil Direktur Utama 1: Ngatari; Wakil Direktur Utama 2: Abdullah Firman Wibowo; Direktur Wholesale Transaction Banking: Kusman Yandi; Direktur Retail Banking: Kokok Alun Akbar; Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna; Direktur Information Technology: Achmad Syafii; Direktur Risk Management: Tiwul Widyastuti; Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi; Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho.

KICKRATE : RILIS SOFT LAUNCH

Pada 19 April 2021, Kickrate.com hadir sebagai startup yang bergerak pada bidang ekspor/impor di Indonesia. Kickrate.com menyediakan jasa logistik ekspor/impor khususnya bagi perusahaan internasional yang ingin memperbesar pasarnya ke Indonesia, atau yang biasa disebut Importer of Record (IoR).

Kickrate juga dapat membantu UMKM di Indonesia yang ingin mengembangkan pasarnya ke kancah Internasional dengan program ekspornya atau yang juga disebut sebagai  Exporter of Record (EoR).

Kickrate dapat membantu mempermudah birokrasi proses investasi di Indonesia, terutama di bagian proses logistik, bea cukai (Customs Clearance), legalitas, dan juga supply chain yang sering terjadi dikarenakan proses yang masih konvensional.

Kickrate mendapatkan pendanaan seed investment dari investor yang berada dibawah naungan PT Singa Biru Investama sebesar Rp 2.000.000.000 yang diharapkan mampu menyerap pasar ekspor/impor untuk dapat memperlancar perekonomian Indonesia di kancah internasional

Visi Kickrate sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh direktur PT. Singa Biru Investama, “Menurunkan Hambatan Masuk di Setiap Pasar Berkembang” ujar Marlissa Lahi.

Untuk tahap pertama, Kickrate akan memfokuskan pasar pada region Southeast Asia yang diisampaikan oleh CEO Kickrate, Muhammad Yulianto, bahwa Kickrate akan terus mengembangkan bisnis ke pasar Asia dan Eropa nantinya.

Sementara itu, berbicara soal pengembangan, Kickrate saat ini sudah memiliki platform export/import yang dapat diakses penuh melalui www.kickrate.com

Kickrate berharap dengan adanya platform ini pengerjaan kepabean dan perpajakan yang biasanya membutuhkan waktu dan usaha besar dapat menjadi sebuah proses yang lebih mudah.

 

Keren, Pegadaian Bakal Punya Tower Baru!

Jakarta, 22 April 2021 – Mimpi Insan Pegadaian untuk memiliki gedung sendiri akhirnya menjadi kenyataan. PT Pegadaian (Persero) akan membangun gedung bertingkat bernama Pegadaian Tower, dengan 22 lantai dan 2 basement, di area kantor pusat Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat.

Seremonial Groundbreaking gedung tersebut dilakukan pada Kamis (22/04/2021) oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, didampingi Komisaris Utama Pegadaian Loto Srinaita Ginting, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk. Novel Arsyad dan Direktur Umum Pegadaian Gunawan Sulistyo.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto menyampaikan rasa syukurnya, karena di usia ke-120 tahun, Pegadaian mendapatkan kado terindah, yaitu gedung Pegadaian Tower yang diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri, kebanggaan, dan semangat Insan Pegadaian untuk bekerja lebih baik untuk masyarakat dan juga meningkatkan roda perekonomian bangsa.

“Dengan dibangunnya Pegadaian Tower, tidak hanya mempercantik kawasan Kramat saja. Tetapi tower ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan, rasa bangga, juga meningkatkan rasa percaya diri seluruh Insan Pegadaian untuk bekerja lebih baik lagi kedepannya dalam melayani masyarakat khusunya nasabah Pegadaian,” ujar Kuswiyoto.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo berharap, Pegadaian Tower bisa menjadi simbol transformasi perusahaan yang mampu bertahan di berbagai zaman, mulai dari era kolonial sampai dengan era digital.

“Saya berharap Pegadaian menjadi acuan, untuk meningkatkan inklusi keuangan, serta menjadi ujung tombak dalam memberikan solusi keuangan bagi masyarakat dengan cepat, dan nyaman bagi para nasabah khususnya pelaku UMKM yang mengalami kesulitan memperoleh pendanaan,” ucap Wamen yang akrab dipanggil Tiko ini.

Pegadaian didukung penuh oleh PT PP (Persero) Tbk. sebagai pemenang tender untuk membangun Pegadaian Tower. Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk, Novel Arsyad mengatakan, perusahaan menargetkan pembangunan tower ini akan memakan waktu kurang-ebih dua tahun atau rampung pada tahun 2023 mendatang.

“Gedung Pegadaian Tower yang ikonik ini akan mengusung tema gold and diamond. Sejalan dengan tagline Pegadaian Mengatasi Masalah Tanpa Masalah, PT PP akan bekerja semaksimal mungkin agar pembangunan ini juga sejalan dengan tagline perusahaan, yaitu Menyelesaikan Proyek Tanpa Masalah,” kata Novel.

Di akhir sambutan, Novel menutup sambutan dengan pantun:

Pegadaian P-nya satu, PT PP huruf P-nya dua

Pegadaian-PP Bersatu, Disinergikan Wamen dua

45 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia dan UEA

Jakarta, 19 April 2021. Kedutaan Besar Uni Emirat Arab (UEA) di Jakarta bersama Dewan Investor Internasional UEA baru saja memulai kampanye komunikasi pemasaran untuk mempromosikan hubungan ekonomi dan investasi bilateral antara UEA dan Republik Indonesia.

Kampanye komunikasi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Ulang Tahun Hubungan Diplomatik Bilateral Ke-45. Beberapa menteri dan pejabat dari UEA dan Indonesia ikut berpartisipasi dalam kampanye komunikasi ini. Dari UEA adalah Yang Mulia Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Y.M. Suhail Mohamed Al Mazrouei, Menteri Energi dan Infrastruktur; Y.M. Sultan Ahmed Al Jaber, Menteri Perindustrian dan Teknologi Maju, Y.M. Ahmed bin Ali Al Sayegh, Menteri Negara, Kementrian Luar Negeri, Y.M. Abdullah bin Mohammed Belhaif Al Nuaimi, Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan dan sejumlah pejabat lainnya dari Uni Emirat Arab.

Adapun menteri dari Republik Indonesia yang ikut serta dalam kampanye ini, antara lain: Y.M. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Y.M. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Y.M. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, Y.M. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Y.M. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Y.M. Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sunber Daya Mineral, Y.M. Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan, Y.M. Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama, dan Y.M. Budi G. Sadikin, Menteri Kesehatan serta sejumlah pejabat tinggi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Y.M. Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia mengatakan bahwa tujuan dasar dari kampanye ini adalah untuk menampilkan pencapaian dan kemajuan besar yang telah dilakukan selama 45 tahun hubungan persahabatan bilateral antara UEA dan Indonesia, dimana kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1976.

Duta Besar UEA menambahkan, “Hubungan bilateral UEA-Indonesia saat ini terus meningkat ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya, dimana hal itu mencakup politik, diplomasi, ekonomi, perdagangan, dan budaya.”

UEA adalah mitra investasi strategis bagi Indonesia yang menjadi investor utama terbesar dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) hingga saat ini, setelah diumumkannya rencana investasi sebesar 10 miliar USD sesuai dengan arahan Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi. Investasi UEA rencananya akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, termasuk jalan dan pelabuhan, pariwisata, pertanian, dan sektor strategis lainnya.

Saring Informasi Sebelum Disebar untuk Tangkal Hoaks COVID-19

Jakarta, 7 April 2021 – Tercatat hingga Selasa (6/4) lalu ada 154 informasi salah yang beredar di masyarakat terkait vaksin COVID-19. Adapun sejumlah hoaks yang beredar mulai dari penularan COVID-19, obat COVID-19, serta chip yang ada di dalam vaksin COVID-19 juga sempat meresahkan masyarakat. Penyebaran hoaks di masa pandemi ini sangat merugikan karena menimbulkan rasa tidak percaya pada otoritas pemerintah dan juga program vaksinasi. COVID-19 yang saat ini tengah berjalan.
drg. Widyawati, MKM., Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian
Kesehatan menyampaikan pihaknya menyadari isu terkait kesehatan merupakan isu yang
spesifik, dan dibutuhkan keahlian khusus untuk mengidentifikasi apakah sebuah informasi yang
beredar itu nyata atau hoaks. “Maka dari itu, kami selalu mengimbau masyarakat untuk
melakukan saring sebelum sebar (3S),” terangnya dalam Dialog Produktif bertema Melawan
Hoaks dan Misinformasi Vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan KPCPEN dan
ditayangkan pada FMB9ID_IKP, Rabu (7/4).
“Hoaks belakangan memang banyak terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), atau
yang terkait dengan vaksinasi COVID-19. Hoaks itu nantinya akan kita telusuri dan olah bersama.
Karena isu kesehatan perlu ahli untuk klarifikasi. Apabila informasi tersebut salah maka kami
luruskan dengan mengadakan konferensi pers dan menyebarkannya di kanal-kanal kami,” terang
drg. Widyawati lebih lanjut.

Rizky Ika Syafitri, Communication for Development Specialist UNICEF, menyampaikan
WHO atau organisasi Kesehatan dunia sendiri menempatkan hoaks atau misinformasi sebagai
salah satu ancaman global untuk kesehatan masyarakat. “KPCPEN, Satgas Penanganan
COVID-19, dan Kementerian Kesehatan sampai membuat task force sendiri untuk menangani
hoaks. Sedikitnya ada 5 hoaks baru yang tersebar setiap hari, sementara untuk
mengklarifikasinya perlu proses,” katanya.
“Kalau dilihat secara umum, hoaks vaksinasi sebenarnya berulang. Misalnya tentang KIPI, di
tahun 2017-2018 saat Kemenkes melakukan kampanye besar vaksinasi campak rubella, dengan
target vaksinasi kepada 77 juta anak Indonesia. Salah satu kenapa cakupannya tidak mencapai
95% karena hoaks yang beredar,” terang Rizky Ika Safitri menceritakan dampak hoaks yang
sangat mempengaruhi kampanye imunisasi.
Rizky Ika safitri berpendapat, masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital, untuk
memahami bahwa tidak semua informasi yang bersumber dari internet itu benar.
Strategi lain yang menurut Rizky Ika Safitri perlu dilakukan dalam mencegah penyebaran hoaks
terkait pandemi dan vaksinasi COVID-19 ini adalah, masyarakat perlu diberi tahu dan
dipersiapkan terlebih dahulu mengenai informasi bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin bangsa
ini keluar dari pandemi. “Sehingga saat masyarakat menerima hoaks mereka sudah tahu jenisjenis dan tidak terpengaruh dengan hoaks tersebut,” ungkap Rizky Ika Safitri.
Kemenkes, bekerja sama dengan UNICEF dan KPCPEN juga telah melatih 92 ribu vaksinator
yang dipersiapkan untuk berhadapan langsung dengan masyarakat. Mereka dibekali
kemampuan berkomunikasi interpersonal yang efektif, karena survei UNICEF menunjukkan
bahwa masyarakat yang tidak mengakses media sosial juga mengetahui soal hoaks terkait
vaksinasi COVID-19 sehingga perlu pendekatan khusus, terutama dari dokter dan tenaga
Kesehatan yang masih dipercaya masyarakat.
Untuk mendapatkan informasi yang valid dan terbaru terkait pandemi COVID-19 dan program
vaksinasi nasional, masyarakat diimbau untuk dapat menjadikan kanal resmi Kementerian
Kesehatan sebagai rujukan utama seperti pada laman website sehatnegeriku.kemkes.go.id,
Facebook Kementerian Kesehatan RI, Twitter @KemenkesRI, Instagram @kemenkes_ri, dan
YouTube @Kementerian Kesehatan RI.
***
Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) –
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam
rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi
ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan
rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja,
mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh,
mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN
dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan
Transformasi Ekonomi Nasional.
Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Narahubung: Lalu Hamdani
No HP : 081284519595
Drg. Widyawati menambahkan, “perlu diingat, edukasi ini tidak bisa singkat, karena terkait
dengan mengubah perilaku individu, karena apabila dia percaya informasi yang benar maka dia
akan melakukan hal tersebut,” tambahnya.

Jajal Fitur Produk Baru Pegadaian, Yuni Shara Cicil Perhiasan di Distro Galeri 24 Bandung

Bandung, 08 April 2021 – Yuni Shara mengunjungi Distro Galeri 24, anak perusahaan Pegadaian bergerak dalam bisnis jual beli emas di Jalan Banda, Bandung, hari ini (8/4) untuk melakukan transaksi fitur baru dari Pegadaian yaitu Cicil Perhiasan. Fitur ini memfasilitasi nasabah yang ingin memiliki perhiasan emas dengan sistem cicilan menggunakan saldo Tabungan Emas sebagai jaminannya.

Yuni Shara terlihat memilih perhiasan emas, kemudian mengajukan cicilan di aplikasi Pegadaian Digital. Dengan ponselnya, pelantun lagu Kucari Jalan Terbaik ini melakukan pemindaian QR Code menggunakan aplikasi Pegadaian Digital untuk bertransaksi. Saldo Tabungan Emasnya dijadikan jaminan Cicil Perhiasan dan perhiasan pilihannya pun langsung dibawa pulang.

Kegiatan Yuni Shara ini merupakan bagian dari rangkaian acara peluncuran fitur baru Cicil Perhiasan di Merchant melalui aplikasi Pegadaian Digital. Hal ini sejalan dengan rangkaian launching produk dan fitur baru Pegadaian antara lain Gadai Harian, Gadai Efek, dan Cicil Perhiasan di Aplikasi Pegadaian Digital di Hari Ulang Tahun ke-120 Pegadaian pada tanggal 1 April 2021 yang lalu.

Setelah Yuni Shara transaksi fitur Cicil Perhiasan, acara peluncuran dilanjutkan di Hotel Crown Plaza, Bandung. Acara dihadiri oleh Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto; Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Harianto Widodo; Direktur Utama PT Pegadaian Galeri 24, Arifmon,; dan Pimpinan Wilayah Bandung Udin Salahudin serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kuswiyoto mengungkapkan harapannya agar fitur ini semakin memudahkan transaksi investasi emas, “Fitur ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat yang punya rencana investasi sekaligus mempercantik diri dengan berbagai jenis emas, baik emas perhiasan maupun batangan”.

Fitur Cicil Perhiasan di Merchant ini memiliki beberapa keunggulan yaitu pilihan jenis model emas terbaru yang beragam, jaminan karatase yang didukung dengan surat atau sertifikat, serta emas bisa langsung dibawa pulang dan selanjutnya dapat dicicil dengan sewa modal terjangkau mulai dari 0,90% per bulan.

Pada tahap awal, Pegadaian bekerja sama dengan Galeri 24 sebagai merchant pembelian perhiasan emas. Saat ini produk Cicil Perhiasan sudah bisa ditransaksikan di 36 titik merchant Galeri24 yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Rencananya, pilihan merchant akan dikembangkan lebih luas di seluruh Galeri 24 di Indonesia dan akan berkolaborasi dengan berbagai toko emas ternama. Diharapkan hal ini menjadi sinergi yang saling menguntungkan sekaligus untuk memperluas ekosistem emas di Pegadaian.

LUNCURKAN DOKUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM

JAKARTA – Sebagai pedoman penanganan perubahan iklim, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) agar tercipta ketahanan iklim nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, PBI telah menjadi salah satu Prioritas Nasional (PN) 6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. “Dalam RPJMN 2020-2024, peningkatan ketahanan iklim ditargetkan dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim sebesar 1,15 persen PDB pada 2024. Kebijakan pembangunan berketahanan iklim merupakan implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Low Carbon and Climate Resilience Strategy, Sendai Framework, dan pemenuhan target Paris Agreement,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melalui virtual pada Kamis (1/4).

 

PBI secara paralel juga akan mendukung tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam TPB/SDGs, khususnya Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim yang diharapkan dapat tercapai secara komprehensif di 2030. Ketahanan iklim menjadi sangat penting karena Indonesia terletak pada garis ekuator dan diapit dua samudera sehingga tercipta pola iklim dinamis, yaitu yang berlangsung cepat (rapid onset) dan dalam kurun waktu yang relatif panjang (slow onset). Selain kerugian fisik dan material, masyarakat juga berpeluang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak negatif dari pola iklim tersebut. Berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas di 2019, kerugian ekonomi untuk empat sektor prioritas RPJMN 2020-2024 diperkirakan sebesar Rp 102,3 triliun di 2020 dan Rp 115,4 triliun pada 2024 atau meningkat sebesar 12,76 persen selama lima tahun. Nilai tersebut belum mempertimbangkan konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah sebagai variabel antara yang menghubungkan antara perubahan iklim dengan kondisi makroekonomi, baik di level nasional maupun provinsi.

 

“Melalui Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim dan Penguatan Ketahanan Bencana, kita berupaya untuk tetap mempertahankan sektor produksi, baik dari kelautan dan pesisir, pertanian, maupun aktivitas perekonomian terkait lainnya yang terdampak,” imbuh Menteri Suharso. Dokumen PBI yang diluncurkan Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas enam serial buku, yakni (1) Lokasi Prioritas dan Daftar Aksi Ketahanan Iklim; (2) Kelembagaan Pusat dan Daerah; (3) Peran Lembaga Non Pemerintah dalam Ketahanan Iklim; (4) Sumber-sumber Pendanaan untuk Mendukung Rencana dan Aksi Ketahanan Iklim; (5) Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan (6) Buku Ringkasan Eksekutif PBI.

 

Serial buku PBI ditujukan sebagai rujukan bagi para pihak dalam melaksanakan PN 6 dalam RPJMN 2020-2024 dan kerangka perencanaan pembangunan nasional berikutnya, terutama untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan ketahanan iklim, panduan pembagian kewenangan bagi kementerian/lembaga untuk menghindari duplikasi terkait upaya ketahanan iklim pada sektor prioritas, referensi bagi pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi kementerian/lembaga dalam menilai kontribusi capaian ketahanan iklim terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMN, serta panduan penandaan kegiatan ketahanan iklim pada sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Pencapaian upaya ketahanan iklim di pusat dan daerah dimonitor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. “Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim bukan sekadar kegiatan adaptasi perubahan iklim, melainkan sebuah terobosan kebijakan dalam upaya reformasi bencana serta upaya menurunkan kerugian ekonomi akibat bahaya iklim. Kolaborasi aktif dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk memberikan hasil yang bermakna dan dirasakan masyarakat,” pungkas Menteri Suharso.

 

Jakarta, 1 April 2021

 

Parulian Silalahi                                                                        Untuk informasi lebih lanjut:

Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan                    Kementerian PPN/Bappenas

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310

Telepon: (021) 31934283; Faks.: (021) 31901154

e-mail: humas@bappenas.go.id

Kopi Celup Bangflo, Inovasi Baru Ngopi dan Cinta Lingkungan

Pecinta kopi kini bisa merasakan sensasi baru ngopi dengan cara yang berbeda lewat Kopi Celup edible pack dari rumput laut.

Kopi celup alias Kecup edible pack dari rumput laut ini diluncurkan Kedai Kopi Bangflo (Banggain Flores).

Owner Kopi Bangflo Handrianus Yovin Karwayu mengatakan inovasi ini dibuat kedainya sebagai bentuk bukti cinta lingkungan yang mana produk ini dibuat untuk mengurangi sampah plastik kemasan kopi.

Berbeda dengan teh celup, Kecup ini langsung larut saat diseduh dengan air panas sehingga tidak meninggal sampah celupan bekas pakai.

“Kecup Bangflo ini adalah produk kopi celup dengan kemasan ramah lingkungan dari rumput laut sehingga sekarang minum kopi gak perlu nyampah lagi. Kami ingin ikut bersama mengurangi sampah plastik,” ujar pria asal Maumere, Flores NTT tersebut.

Jenis kopinya juga berbeda dengan kopi kemasan lainnya loh. Kecup Bangflo ini diproduksi dalam dua varian yaitu Kopi Single Origin Flores dan 3in1 mix Kopi, Susu, dan Gula Lontar dari Kupang.

Kopi celup ini adalah hasil kerja sama Kedai Kopi Bangflo dengan Dosen Peneliti Unika Atma Jaya Jakarta Dr.Noryawati pada 2018.

Hasil penelitian tersebut membuktikan kemasan murni dari rumput laut aman untuk dikonsumsi dan mudah larut dalam air panas. Cukup 3 menit mengaduk, Kopi Celup Bangflo siap dinikmati.

Inovasi Kopi Celup Bangflo ini sudah mendunia. Terbukti Kecup Bangflo menjadi salah satu produk cinderamata pada kegiatan Indonesia Coffee Event di Tashkent, Uzbekistan dan Afrika Big 7 pada 2019 di Johannesburg Afrika Selatan.

Yovin berencana memproduksi Kecup Bangflo ini dalam jumlah besar setelah melihat antusiasme para penikmat kopi di dua negara tersebut.

Dia menargetkan pasar Kecup Bangflo ke hotel-hotel tanah air, industri wisata, dan diekspor ke mancanegara.

“Tantangan yang sekarang dihadapi adalah pengadaan mesin produksi instan kopi. Supply bahan baku kami sangat cukup, pasar pun sangat besar,” tambah Yovin.

Rasa unik Kecup Bangflo perpaduan rumput laut dan kopi Flores ini tentu membuat penasaran para pecinta kopi.

Bagi yang ingin mencoba bisa langsung datang mengunjungi Kedai kopi Bangflo di Erlangga, kawasan Senopati Jaksel, Bangflo Ranch Market Pesanggrahan, Bangflo Grebe Lippo Mall Puri dan Bangflo Atma Jaya Semanggi.

Pemesanan bisa juga melalui marketplace di Tokopedia dan Shopee.

“Kami sudah menjual Kecup Bangflo secara online dan orderan khusus dari komunitas, pemerintah dan kampus secara berkala,” pungkas Yovin.

Dukung Wisata Premium Labuan Bajo,  Pertamina – Pelindo III  Sinergi Bangun Infrastruktur BBM

Jakarta, 26 Maret 2021  – Dukungan terhadap pengembangan pariwisata premium Labuan Bajo serta Proyek Strategis Nasional Pemerintah, diwujudkan PT Pertamina (Persero) bersinergi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III melalui pembangunan infrastruktur energi di Indonesia Timur. Pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) berkapasitas 1.500 KL akan meningkatkan kehandalan suplai BBM dan Avtur serta memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Kolaborasi Pertamina dengan Pelindo III dalam pengembangan infrastruktur energi TBBM di Labuan Bajo mencakup juga pembangunan infrastruktur laut termasuk dermaga dan berbagai fasilitas pendukung. Proyek ini akan dikembangkan di Terminal Multipurpose Wae Kelambu Labuan Bajo milik Pelindo III.

Pembangunan TBBM Labuan Bajo ini ditandai dengan Groundbreaking yang dilakukan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (RI) Budi Karya Sumadi, dan disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Arifin Tasrif, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto serta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi pada Jumat, 26 Maret 2021.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengapresiasi Pertamina, meskipun di tengah pandemi Covid-19 tetap semangat dalam memenuhi kebutuhan BBM untuk masyarakat.

“Pembangunan TBBM adalah salah satu usaha untuk mewujudkan ketahanan energi. Saat ini Pertamina telah memiliki infrastruktur yang cukup memadai dan akan terus dilengkapi, ” ujar Arifin.

Menurut Arifin, kehadiran TBBM Labuan Bajo diharapkan dapat meningkatkan ketahanan stock BBM serta sekaligus dapat memotong rantai distribusi penyaluran BBM yang sebelumnya disuplai dari TBBM di luar wilayah Manggarai Barat.

“Labuan Bajo telah ditetapkan menjadi salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas. Kita berharap pelaksanaan pembangunan TBBM dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan dapat diselesaikan sesuai target dan mulai beroperasi pada tahun 2023 sehingga peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar dapat terwujud,” imbuh Arifin.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan apresiasi  atas kolaborasi dan sinergi BUMN yang luar biasa,  sehingga di tengah Pandemi tetap semangat membangun  infrastruktur energi.

“Begitu indahnya Labuan Bajo, jadi kita orang Indonesia harus bangga. Dengan adanya TBBM ini pasti memberikan dukungan energi secara langsung di Labuan Bajo,” ujar Budi.

Budi menambahkan, pelabuhan ini akan menyumbang kontribusi yang positif, ditambah dengan terminal yang nanti menjadi terminal international  sehingga harus dipastikan keandalan dari avturnya dengan jarak tidak sampai 10 km.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati  mengatakan proyek infrastruktur BBM Labuan Bajo  merupakan milestone penting bagi Indonesia,  sejalan dengan program pemerintah dalam menjadikan Labuan Bajo sebagai wilayah pariwisata yang premium.

“Dengan hadirnya TBBM ini, maka ketahanan stok akan meningkat menjadi sekitar 17 hari sekaligus meningkatkan penggunaan BBM berkualitas tinggi yang ramah lingkungan,” ucap Nicke.

Nicke menambahkan,  pasokan saat ini di supply dari 4 TBBM, dimana terdekat berjarak 200 Km, apalagi Avtur di supply dari TBBM yang berjarak 400 Km dengan waktu tempuh 10 jam.

“Dengan pembangunan TBBM Labuan Bajo ini akan menambah kualitas layanan Pertamina, khususnya untuk mendukung switching konsumen ke BBK, sehingga sejalan dengan program pemerintah NTT dalam menginisiasi clean energy,” imbuh Nicke.

Menurut Nicke, komitmen Pertamina ini akan terus berlanjut untuk terus mendukung destinasi wisata dan pengembangan daerah lain seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain-lain.

Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto mengatakan keberadaan terminal BBM di Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo merupakan bagian dari konsep pelabuhan sebagai pendukung ketahanan energi. Menurutnya fasilitas pelabuhan yang memadai untuk lalu lintas barang dan energi dibutuhkan untuk mendukung kemajuan ekonomi suatu daerah. Keberadaan Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo sekaligus untuk mengantisipasi peningkatan arus logistik pasca Labuan Bajo ditetapkan sebagai tujuan wisata super premium.

“Secara keseluruhan pelabuhan ini memiliki luas area 6 Ha dan dipergunakan untuk kegiatan petikemas, general cargo, dan curah cair (BBM),” katanya.

Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo akan didukung dengan dermaga sepanjang 120 meter, lapangan penumpukan sisi laut seluas 3 Ha dengan kapasitas petikemas mencapai 75.000 TEUs per tahun. Area darat seluas 3 Ha diperuntukkan untuk area kantor dan fasilitas penunjang kegiatan operasional serta Terminal BBM.

“Pembangunan secara fisik saat ini sudah mencapai 97 persen dengan target selesai pada akhir April 2021,” pungkasnya.

Media Contact
Agus Suprijanto
SVP Corporate Communication and Investor Relation
PT Pertamina (Persero)
M. : +62 811-8003-157
E. : agus.suprijanto@pertamina.com

Dukung Pemerintah, GAPKI Bentuk Satgas Percepatan PSR

JAKARTA – Mendukung program pemerintah guna mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR), GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) membentuk satgas percepatan PSR. Satgas ini bertugas membantu dan mendukung persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan PSR pada perkebunan sawit rakyat yang menjadi mitra (plasma) perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPKI.

Pembentukan Satgas Percepatan PSR oleh GAPKI ini menyusul penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) PSR tahun 2021 oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan BPDP-KS.

Penandatangan MoU ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat program PSR dalam mengembangkan potensi petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 18 Koperasi juga Kelompok Tani dan 7 perusahaan anggota GAPKI. Nota kesepahaman ini menghimpun setidaknya 18,214 Ha perkebunan kelapa sawit yang akan diremajakan atau 10% dari target tahunan.

“Industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia, namun minyak sawit Indonesia juga menjadi penyokong dalam ketahanan pangan dunia. Setidaknya 33% minyak nabati dunia berasal dari Indonesia,” kata Musdhalifah M. Deputi II Kemenko Perekonomian.

Subsektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih memiliki banyak tantangan dalam pengembangannya. Salah satunya adalah produktivitas yang masih sebesar 3,6 ton CPO/ha per tahun padahal potensi produktivitas mampu mencapai 6-8 ton CPO/ha per tahun.

“Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya minimnya penggunaan bibit unggul, kurangnya pengetahuan mengenai Good Agricultural Practices (GAP), lemahnya kelembagaan, serta keterbatasan akses modal,” ujar Musdhalifah.

Berdasarkan Kepmentan No.833 tahun 2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta Ha. Luas tutupan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 41%. Karenanya, Musdhalifah meyakini peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

“Perkebunan rakyat harus diperkuat, salah satunya melalui program Peremjaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting sebagai upaya peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan PSR membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak,” tegasnya.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mendukung kolaborasi untuk akselerasi PSR tersebut. Menurutnya, sinergi berbagai pihak merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR yang telah ditentukan oleh Presiden yaitu 180.000 ha/tahun.

“Kerjasama ini diyakini sebagai program strategis nasional. Tidak saja untuk meningkatkan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia,” tuturnya.

Ia melanjutkan pola kemitraan PSR mulai terjalin sejak tahun 2016. Joko Supriyono mengungkapkan GAPKI sepenuhnya mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui kerjasama namun juga terus berkontribusi dan mencari model pola kemitraan terbaik. Saat ini, GAPKI sedang mengembangkan pilot pola kemitraan di Sumatera Utara agar mencari pola paling efektif untuk membangun sinergi perusahaan dan petani melalui kerjasama kemitraan dalam memfasilitasi petani-petani untuk mewujudkan percepatan PSR.

Selanjutnya, GAPKI dengan dukungan Kemenko bidang perekonomian juga membentuk Forum PSR yang akan memonitor, mengevaluasi serta mengimprove proses di lapangan yang lebih efektif. Joko Supriyono menutup sambutannya dengan appresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang keberlanjutan melalui program percepatan PSR ini. (*)