Category Archives: Industri

Hasil Bumi, Lembaga

Harus Prioritaskan Kepentingan Rakyat, Ketua PB NU Serukan Tata Ulang Permenperin 03/2021

JAKARTA, 30 April 2021 – Polemik terkait Permenperin 03/2021 dinilai merugikan kepentingan rakyat, terutama UKM dan industri makanan minum (mamin) di Jawa Timur yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengatakan, polemik tersebut berakar dari peraturan menteri yang tidak sesuai dengan kenyataan di Jawa Timur. Peraturan tersebut merugikan semua pihak karena bahan baku gula rafinasi yang menjadi jantung produksi UKM dan industri mamin di Jawa Timur harus diambil dari luar Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela kunjungan Ketua Asosiasi Entrepreneur Indonesia (APEI) Muhammad Zakki dan Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIPGR) Dwiatmoko Setiono di Kantor PB NU di Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat Jawa Timur, khususnya UKM dan IKM yang berbasis pesantren serta industri mamin di Jawa Timur. Penyampaian aspirasi ini dilakukan karena UKM dan industri mamin tidak dapat beroperasi secara efisien akibat  bahan baku gula rafinasi yang mahal, diperoleh dari luar Jawa Timur dengan kualitas yang lebih rendah.

“Peraturan menteri itu harus ditata ulang, harus objektif, dan tidak merugikan semua pihak. Gula rafinasinya ada, tetapi harus diambil di Banten, Makassar, Cilacap, Lampung. Peraturan ini belum matching dengan kenyataan yang ada,” ujar dia.

Said Aqil menambahkan, importir gula harus melihat kepentingan rakyat, terutama di Jawa Timur. Pengusaha wajar untuk mencari keuntungan, namun jangan sampai merugikan rakyat. “Kartel adalah monopoli yang merugikan rakyat. Boleh ada keuntungan tetapi jangan sampai mencekik rakyat, jadi harus ditata ulang supaya tidak terjadi hal seperti ini,” tegas dia.

Dwiatmoko mengatakan, pemerintah seharusnya berpihak pada masyarakat dan industri berbasis gula rafinasi dengan menyediakan bahan baku yang berkualitas tinggi standard internasional, berkelanjutan,  konsisten, dengan harga yang bersaing. Sebagaimana diketahui, industri mamin salah satu kontributor penyumbang PDB terbesar di Indonesia.

Permenperin 03/2021 membuat industri mamin, khususnya di Jawa Timur harus menanggung biaya yang lebih besar dan menurunkan daya saing secara signifikan. Menjadi tidak masuk akal, karena sebagian besar pabrik gula rafinasi berada di Banten, sementara banyak UKM dan industri mamin berada di Jawa Timur. Kondisi ini secara langsung berdampak mematikan UKM dan industri mamin di Jawa Timur.

“Harus dipikirkan lamanya perjalanan dari Banten ke Jawa Timur, kepadatan lalu lintasnya bagaimana, ongkos angkutnya berapa. Selama ini UKM dan industri mamin di Jawa Timur sudah mendapat pasokan gula rafinasi yang konsisten dengan kualitas berstandar internasional dan harga kompetitif dari pabrik gula di Jawa Timur. Permenperin ini malah melarang dan meniadakan kesempatan industri mamin dan UKM untuk maju dan berkompetisi dalam perkancahan global, hal ini yang tidak masuk akal,” katanya.

Dwiatmoko menambahkan, argumentasi spesialisasi gula kristal rafinasi (GKR) dan gula kristal putih  (GKP) tidak dapat diterima karena justru mengancam swasembada gula. Kebijakan ini akan semakin menjauhkan produsen gula dari petani tebu karena gula rafinasi dikondisikan untuk selalu diimpor. Harusnya dengan inovasi teknologi, produsen gula diwajibkan menyerap gula mentah dan gula tebu untuk kebutuhan gula rafinasi dan gula konsumsi sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Dalam kondisi saat ini, panen hanya terjadi 1 periode, sekitar 3 – 4 bulan, sehingga untuk membuat industri pengolahan gula menjadi efisien dan efektif, pabrik tersebut harus dapat memadukan bahan baku yang berasal dari tebu dan gula mentah.

Muhammad Zakki menegaskan, UKM pesantren dan industri mamin di Jawa Timur saat ini sebagian tutup operasi. Pasalnya, UKM dan industri mamin Jawa Timur bergantung dari pasokan gula rafinasi terdekat. Jika harus mengambil dari luar Jawa Timur, pabrik mamin tidak akan efisien dan merugi. Pihaknya menyayangkan beleid tersebut terbit prematur, tidak melibatkan semua stakeholder hulu dan hilir, tidak ada sosialisasi, dan kajian khusus.

“Jangan lagi ada peraturan yang keberpihakannya tidak pro UKM dan industri yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Jangan ada ada praktek oligopoli yang dilegalisasi oleh Permenperin 03/2021. Presiden Jokowi minta kepada kami sebagai pelaku UMKM untuk naik kelas. Seharusnya kami mendapatkan dukungan pemerintah khususnya ketersediaan bahan baku yang berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Kami berharap aturan ini bisa direvisi segera mungkin demi menjaga kebaikan bersama,” tegas dia.

UKM dan Industri Mamin Jawa Timur Keluhkan Dampak Permenperin 03/2021 – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj (kanan) mendengarkan aspirasi Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI) Muhammad Zakki (tengah) dan Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi (FLAIPGR) Dwiatmoko Setiono (kiri) terkait dampak Permenperin 03/2021 yang mematikan UKM dan industri mamin Jawa Timur di Kantor PB NU, Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Hasil Bumi, Lembaga, Umum

Arteria Dahlan: Permenperin 03/2021 Adalah Permufakatan Jahat

SURABAYA, 27 April 2021 – Gaduh soal pasokan gula rafinasi di Jawa Timur bersumber dari pemberlakuan Permenperin 03/2021. Kebijakan tersebut mengindikasikan adanya permufakatan jahat yang merugikan industri gula, perusahaan makan minum (mamin), dan petani tebu di Jawa Timur. Padahal, industri mamin di Jawa Timur tergolong produsen terbesar kedua secara nasional.

Temuan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan Arteria Dahlan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kantor Kejaksaan dan Polda Jawa Timur, pada Selasa (27/4/2021) kemarin.

Arteria mengungkapkan, pemerintah seharusnya mengambil langkah strategis untuk memproteksi industri lokal untuk tetap bertumbuh dan menjadi lebih besar. Namun, kebijakan Permenperin 03/2021 kontraproduktif karena memberi hak eksklusif secara tidak rasional hanya kepada 11 pabrik gula didasarkan pada izin pendirian pabrik tersebut sebelum 25 Mei 2010.

Permenperin tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa UKM dan industri mamin di Jawa Timur harus membeli gula rafinasi dari Jawa barat. UKM dan industri mamin Jawa Timur harus membayar lebih mahal, tidak efisien, dan dengan kualitas produk yang lebih rendah. Pasalnya, 11 pabrik yang mendapat hak eksklusif tersebut berada di luar Jawa Timur, di antaranya di Cilegon, Cilacap, Lampung, Bekasi, dan Makasar.

“Jangan-jangan kebijakan ini merupakan permufakatan jahat, yang ada uangnya. Apakah kebijakan ini hanya untuk melindungi 11 pabrik gula tersebut dan melegalisasi kartel dengan memanfaatkan kewenangan negara. Kami akan menggalang dukungan ke penegak hukum, baik kepolisian, KPPU, dan KPK. Kebijakan ini sudah jelas memperkaya diri sendiri dan orang lain, menguntungkan beberapa kelompok, pemain pabrik yang takut akan kompetisi yang sehat,” ujar dia.

Arteria menambah, Permenperin 03/2021 juga bertentangan dengan semangat nasionalisme, karena 11 pabrik gula tersebut nyatanya tidak ingin dan tidak mampu mengolah gula dari tebu petani. Logika dari kebijakan ini adalah jika terjadi kekurangan gula, prioritas utama adalah dengan melakukan impor dan tidak mengambil dari kebun petani gula.

Sementara itu, pabrik gula dengan usia lebih muda di atas 25 Mei 2010 telah melakukan investasi pada mesin produksi menjadi lebih berdaya saing dan menghasilkan produk gula rafinasi dengan kualitas tinggi.  Pabrik gula tersebut juga mampu menyerap gula tebu petani dan gula mentah, serta memasok kebutuhan gula rafinasi kepada industri mamin di Jawa Timur secara lebih efisien.

“Kebijakan seperti ini jelas bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang mengedepankan kemudahan berusaha, terbuka pada investasi baru, dan berdaya saing. Juga membuka liberalisasi gula, menihilkan potensi sumber daya daerah, dan mematikan ekonomi Jawa Timur. Kok kita konsisten mempertahankan perusahaan yang tidak efisien dan ketinggalan zaman, sementara yang lebih maju dan efisien dibunuh,” tegas dia.

Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI) Muhammad Zakki menjelaskan, akibat Permenperin 03/2021 tersebut UKM dan industri mamin di Jawa Timur saat ini tidak beroperasi. Dengan kebijakan tersebut, biaya produksi menjadi lebih tinggi dan tidak menguntungkan. Kondisi ini semakin menekan karena UKM dan industri mamin Jawa Timur kehilangan momentum masa puasa dan lebaran saat ini.

“Pasokan gula rafinasi selama ini datangnya dari pabrik gula di Jawa Timur. Karena Permenperin 03/2021, kami tidak lagi mendapat pasokan gula rafinasi. Kalau kami paksa produksi dengan membeli gula dari luar Jawa Timur dengan biaya transportasi naik menjadi Rp350 – 400 per kilo, biaya produksinya akan sangat mahal. Lebih baik tidak beroperasi sama sekali, daripada akhirnya menderita kerugian,” katanya.

Zakki menambahkan, kehadiran pabrik gula di Jawa Timur yang dapat menyerap gula tebu dan gula mentah sangat menguntungkan petani tebu, UKM, dan industi mamin di Jawa Timur. Dengan sistem pembelian yang lebih baik dan pembayaran yang lebih cepat, pabrik gula tersebut sangat membantu petani tebu. Di lain pihak, UKM dan industri mamin Jawa Timur mendapat pasokan gula rafinasi dengan biaya transport yang lebih murah, kualitas produk tinggi, serta hubungan kemitraan yang telah terjalin saling menguntungkan selama ini.

“Kami minta supaya Permenperin 03/2021 ini dicabut. Penguatan lokal, UKM, dan menjaga pertumbuhan ekonomi lokal sangat penting di saat pandemi ini. Kartel yang dilegalisasi ini merugikan industri mamin di Jawa Timur,” tegas dia.

 

UKM dan Industri Mamin Jatim Tutup Operasi – Gaduh soal gula rafinasi di Jawa Timur ditanggapi oleh Anggota Komisi III DPR RI dari PDI Perjuangan Arteria Dahlan (Kanan). Di sela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Arteria Dahlan bertemu dengan Ketua Asosiasi Pesantren Entrepreneur Indonesia (APEI) Muhammad Zakki dan siap membantu memperjuangkan nasib UKM dan industri mamin Jawa Timur yang terdampak pemberlakuan Permenperin 03/2021.

 

Keuangan, Lembaga, Teknologi, Telekomunikasi, Umum

Amartha Mendapatkan Pendanaan Baru Senilai USD 28 Juta Dipimpin oleh Women’s World Banking

Jakarta, 3 Mei 2021 – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) merayakan ulang tahun ke-11 dengan kado istimewa, Amartha mendapatkan pendanaan baru senilai USD 28 Juta atau setara dengan Rp 405 Miliar yang dipimpin oleh Women’s World Banking Capital Partners II (WWB) bersama dengan MDI Ventures, dan didukung oleh investor lama seperti: Mandiri Capital Indonesia, UOB Venture Management.

Amartha merupakan pionir teknologi finansial peer to peer lending (p2p lending) di Indonesia yang memberdayakan perempuan pengusaha ultra mikro di daerah pedesaan dengan memberikan pinjaman modal usaha berbasis kelompok, mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 10 juta yang disertai dengan pendidikan literasi keuangan dan pelatihan kewirausahaan.

Dengan sistem penilaian yang dikembangkan secara khusus oleh internal Amartha untuk menilai kelayakan kredit dari segmen masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan, Amartha memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan permodalan usaha, bahkan tanpa riwayat kredit atau jejak transaksi digital sebelumnya.

Amartha membuka peluang baru bagi populasi perempuan yang tidak terlayani sebelumnya untuk dapat memberikan tambahan penghasilan keluarga dari rumah dan di saat mereka harus mengurus anak.

Andi Taufan Garuda Putra, Founder & CEO Amartha mengatakan, “Terima kasih kepada seluruh Investor, Pendana, Mitra dan Tim Amartha atas dukungan dan kepercayaannya. Apa yang kita lakukan bersama memberikan dampak pada kesejahteraan perempuan di desa dan perekonomian bangsa.

Pendanaan baru ini akan memperkuat bisnis Amartha yang berbasis group lending (grameen model), mempercepat inovasi produk, dan meluncurkan layanan tambahan bagi peminjam dan pendana, seperti: digitalisasi desa, belanja borongan, pinjaman warung, crowdfunding, produk pendanaan baru, serta penyaluran pendanaan ke peminjam secara langsung”.

Amartha telah mengembangkan solusi teknologi keuangan untuk 3 segmen pengguna yang berbeda: (1) Amartha untuk Pendana, memberikan layanan penyaluran pendanaan melalui platform p2p lending, (2) Amartha untuk Business Partner, sebutan untuk Tim Amartha di lapangan yang berinteraksi langsung dengan para Peminjam, memberikan layanan untuk memproses pinjaman  modal usaha secara menyeluruh dari pengajuan, pengambilan data, penyaluran hingga pengembalian dana, (3) Amartha untuk Mitra (Peminjam), memberikan layanan keuangan lebih dari sekedar penyaluran permodalan.

Hadi Wenas, Chief of Commercial Officer Amartha menambahkan, “Pandemi Covid-19 di 2020 memberikan tantangan bagi semua orang, termasuk kami. Dengan ketekunan, kolaborasi, dan visi bersama ‘Kesejahteraan Merata untuk Indonesia’ kami pulih dengan baik dan memulai perjalanan dengan kenormalan yang baru, dan membangun beragam produk dan layanan untuk sektor usaha mikro.

Melalui kemitraan dengan WWB, kami akan mampu mengadopsi praktik terbaik dunia dimana perempuan dapat memperoleh manfaat dari teknologi untuk memberdayakan diri mereka sendiri dan keluarga, untuk semakin sejahtera.

Amartha bangga menjadi tujuan investasi pertama yang dilakukan WWB di Asia Tenggara. WWB Capital Partners II adalah dana investasi lensa gender kedua yang didirikan oleh Women’s World Banking, sebuah organisasi nirlaba global yang telah menangani inklusi keuangan wanita selama 40 tahun terakhir.

Investasi ini berupaya untuk menutup kesenjangan gender dalam inklusi keuangan dengan berinvestasi pada penyedia layanan keuangan dengan kinerja terbaik untuk melayani segmen perempuan berpenghasilan rendah, memperluas keragaman gender dalam staf dan tim manajemen mereka, dan memanfaatkan solusi inovatif untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan masyarakat.

Yrenilsa Lopez, Women World’s Banking menegaskan “Kami sangat bangga dapat bermitra dengan Amartha karena terus mengembangkan bisnisnya di pedesaan Indonesia. WWB berdedikasi untuk menutup kesenjangan gender dalam layanan keuangan digital dan kami sangat senang bekerja sama dengan Amartha dalam perjalanan penting ini. ”

MDI Venture turut berpartisipasi mendukung pendanaan ini dengan bersinergi bersama portfolio lain untuk mendukung upaya digitalisasi dan inklusi finansial di wilayah yang tidak terlayani perbankan di pedesaan. CEO MDI Ventures, Donald Wihardja, menambahkan “MDI melihat adanya potensi yang menjanjikan untuk meningkatkan inklusivitas keuangan.

Dengan mengimplementasikan model pembiayaan Grameen Bank yang terbukti sukses, Amartha telah membuktikan bahwa pembiayaan terjangkau bagi masyarakat pedesaan dapat dicapai dengan resiko minimum meskipun dalam kondisi pandemi.

MDI harap dengan pendanaan ini, Amartha dapat melanjutkan transformasi bisnisnya untuk melayani masyarakat piramida bawah di Indonesia.” Melalui investasi ini, Amartha akan membuka peluang bersinergi dengan Telkom Group untuk mendigitalisasi dan meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan Indonesia.

Selama pandemi, Amartha terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Total saldo pinjaman dan penyaluran modal usaha telah melampaui level sebelum adanya pandemi Covid-19, ini menjadi tanda tonggak pemulihan yang mencapai 100%.  Amartha meningkatkan kualitas skor kredit dan berhasil mempertahankan tingkat kredit bermasalah (NPL) di 0,07% untuk semua pendanaan setelah Juni 2020.

Amartha juga memperkuat kerjasama dengan beberapa mitra institusi keuangan baru, salah satunya adalah Bank Jatim. Sejak kemitraan dimulai, dukungan telah tumbuh secara eksponensial dan juga meluas ke bisnis lain. Kedepan, Amartha terbuka untuk kolaborasi dengan pihak manapun yang ingin mewujudkan kesejahteraan merata melalui pemberdayaan perempuan.

Hingga saat ini, Amartha telah menyalurkan lebih dari Rp 3,55 Triliun pinjaman kepada lebih dari 661.369 perempuan pengusaha ultra mikro di lebih dari 18.900 desa di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Tentang Amartha

Didirikan pada tahun 2010 sebagai lembaga keuangan mikro, Amartha bertransformasi menjadi perusahaan Fintech P2P Lending pada tahun 2016. Misi Amartha adalah mewujudkan kesejahteraan merata bagi Indonesia. Amartha memberikan akses kepada perempuan pengusaha mikro di daerah pedesaan yang membutuhkan modal kerja dan menghubungkan mereka dengan pemberi pinjaman yang tertarik untuk melakukan investasi yang menguntungkan dan berdampak sosial melalui amartha.com.

Tentang WWB

Women’s World Banking merancang dan berinvestasi pada produk solusi keuangan, lembaga dan kebijakan publik di berbagai negara berkembang untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kemakmuran yang lebih bagi perempuan, keluarga dan komunitas mereka.

Tentang MDI Venture

MDI merupakan perusahaan modal ventura yang diinisiasi oleh Telkom Indonesia, berbasis di Jakarta dan beroperasi di Singapura dan Silicon Valley. MDI menggabungkan model modal ventura dengan layanan untuk memberikan akses bantuan operasional kepada perusahaan Telkom Group dan pertumbuhan perusahaan startup.

Lembaga, Retail, Umum

Ekonomi Nasional, SRC Hadirkan Kampanye Dekat Berdampak

Jakarta, 3 Mei 2021 – Toko kelontong menyimpan banyak cerita di masyarakat, bahkan menjadi saksi perubahan yang dinamis dan silih berganti. Sebagai bagian dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), keberadaan toko kelontong telah memberikan banyak pelajaran dan dampak positif, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Berbasis segmentasi pasar yakni masyarakat dari lingkungan sekitar, memampukan toko kelontong menjadi penyelamat perekonomian bahkan di tengah krisis.

Melihat rekam jejak dan pengalaman panjang toko kelontong dalam menggerakkan ekonomi baik di daerah maupun nasional, SRC komunitas toko kelontong masa kini berinisiatif menghadirkan kampanye #DekatBerdampak. Kampanye ini merupakan lanjutan dari program SRC sebelumnya, untuk memperkuat semangat pelaku UMKM dalam menghadapi situasi ketidakpastian.

Komisaris PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS), M. Arsjad Rasjid P.M menjelaskan toko kelontong menjadi warisan budaya yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu, termasuk toko kelontong SRC. Selama itu pula toko kelontong SRC hadir dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya sekadar transaksi jual beli, toko kelontong juga menyimpan kisah dan memori yang terus terekam lewat kehadirannya di sekitar tempat tinggal.

“Atas dasar itulah kami menghadirkan kampanye #DekatBerdampak. Filosofi ini diambil karena toko kelontong SRC hadir ditengah kita dan menciptakan multiplier effect secara luas bagi masyarakat sekitarnya. Dampaknya nyata bagi masyarakat dari zaman ke zaman khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Ini membuktikan toko kelontong SRC turut membangun kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi para pedagang kelontong untuk meningkatkan penghasilan dan berperan serta dalam menggerakkan ekonomi daerah yang pada akhirnya berkontribusi pada perekonomian nasional,” jelas Arsjad di Jakarta (3/5).

Melalui kampanye #DekatBerdampak, SRC ingin menularkan semangat gotong royong dan mengajak masyarakat untuk turut mendukung keberadaan toko kelontong salah satunya selalu berbelanja ke toko kelontong terdekat. Apalagi dalam perjalanannya, toko kelontong membuktikan bahwa bisnis kecil ini terus berinovasi agar tetap bertahan dan bertumbuh di tengah persaingan.

Salah satu wujud inovasi yang akan dilakukan yakni menyiapkan kompilasi video yang menggambarkan SRC dari masa ke masa. Inisiatif ini sekaligus proses edukasi kepada masyarakat terhadap keberadaan toko kelontong yang terus naik kelas dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang dinamis.

“Banyak cerita dan kisah bagaimana toko kelontong menjadi tumpuan bagi keluarga. Walaupun kecil, toko kelontong telah menjadi sandaran bagi 6 juta keluarga di Indonesia dan membawa dampak kepada setiap rumah,” kata Arsjad.

Adapun, selama 12 tahun SRC sebagai bagian dari pelaku UMKM di Indonesia juga turut serta mengoptimalkan kehadiran dan peran toko kelontong bagi kehidupan masyarakat. Toko kelontong SRC juga tetap setia menemani kehidupan masyarakat dengan tetap melakukan berbagai penyesuaian dan perubahan agar tetap eksis dan berdampak.

Direktur PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) Rima Tanago menjelaskan dalam paparan hasil survei kerjasama SRC dengan lembaga survey di tahun 2020, omzet toko SRC berkontribusi sebesar Rp 69,3 trilyun per tahun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ritel nasional.

Hasil survei menunjukkan perubahan positif yang dirasakan oleh pemilik toko SRC terhadap kenaikan transaksi penjualan hingga 58% dan omzet yang meningkat hingga 54% setelah bergabung dengan SRC. Bahkan, tercatat sebanyak 84% pemilik toko SRC mendapatkan sumber penghasilan utamanya dari SRC.

“Kami SRC menyaksikan perkembangan toko kelontong di Indonesia, bagaimana mereka ingin terus berperan aktif dalam membangkitkan ekonomi,” jelas Rima.

Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan rancangan peta jalan pengembangan koperasi dan UMKM masa depan di 2021-2024. Harapannya, peta jalan ini akan dijadikan acuan bagi seluruh koperasi dan UMKM, termasuk toko kelontong untuk bangkit, naik kelas dan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat luas.

Rima menegaskan rangkaian kampanye #DekatBerdampak merupakan penegasan kontribusi SRC untuk mendukung Pemerintah dalam memajukan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat saat pandemi Covid – 19, sektor UMKM terkena imbas secara signifikan.

“Kami bersyukur SRC memiliki ketahanan menghadapi krisis dan terus menjalankan aktivitasnya didukung penjualan secara digital yang memampukan jangkauan dan akses masyarakat lebih terbuka dan luas terhadap SRC. Kami siap menjadi bagian dari program Pemerintah yakni pemulihan ekonomi nasional melalui toko kelontong.”

Mencapai hal itu menurut Rima, diperlukan kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk membangkitkan UMKM lewat berbagai gerakan seperti UMKM Go Digital dan bantuan langsung, yang diharapkan dapat mendongkrak sektor ini.

Itulah sebabnya SRC Indonesia juga turut berpartisipasi dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung toko kelontong sebagai elemen penting yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Toko kelontong SRC akan terus bergerak produktif, terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang dekat dan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegas Rima.

Tentang SRC

SRC adalah Toko Kelontong Masa Kini yang tergabung dalam program pembinaan kemitraan PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS), dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing para pemilik Toko Kelontong melalui pendampingan usaha yang berkelanjutan. Toko yang tergabung dalam SRC menggambarkan Toko Kelontong Masa. Kini dengan tampilan yang mudah dikenali, toko yang tertata lebih rapi, bersih, terang, dan memberi rasa nyaman bagi pelanggan nya dibandingkan toko kelontong pada umumnya.

Program SRC yang sudah dimulai sejak tahun 2008, saat ini memiliki jaringan SRC mencapai lebih dari 130.000 toko dan menyebar di seluruh wilayah di Indonesia. Persebaran SRC adalah di 408 kabupaten/kota di 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Keuangan, Lembaga, Teknologi, Umum

Kantongi Izin OJK, Modal Rakyat Perkuat Sinergi dengan Fazz Financial Group

PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat) sebagai perusahaan teknologi finansial yang bergerak di bidang peer-to-peer lending resmi memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat keputusan KEP-27/D.05/2021 tanggal 21 April 2021. Total penyaluran Modal Rakyat hingga kini telah mencapai lebih dari Rp1.2 Triliun kepada lebih dari 25.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 34 provinsi.

Hendoko Kwik selaku Direktur Utama Modal Rakyat juga menyampaikan antusiasmenya, “Perizinan ini menjadi salah satu langkah strategis kami untuk semakin masif menjangkau semua daerah dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, termasuk dari sisi teknologi kami dapat terus mengupayakan pengembangan produk. Modal Rakyat berharap bisa merangkul semakin banyak mitra strategis, baik perusahaan keuangan, startup, maupun entitas lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, Modal Rakyat secara resmi juga telah memperoleh dana investasi dari Fazz Financial Group (FFG). FFG merupakan entitas hasil dari investasi strategis PAYFAZZ sebesar US $30 juta terhadap Xfers (Perusahaan financial technology berbasis di Singapura). FFG hadir sebagai bagian untuk mengawasi misi gabungan dalam menyediakan akses dan inklusi keuangan melalui layanannya di seluruh Asia Tenggara.

Sinergi antara dua entitas ini menjadi salah satu langkah strategis bagi Modal Rakyat. Sejak 2018 Modal Rakyat telah bekerja sama dengan PAYFAZZ untuk menyediakan produk pinjaman sektor mikro (modal mikro) bagi seluruh warung dan pedagang pulsa yang berada dalam ekosistem PAYFAZZ.

Modal Mikro merupakan penyaluran pembiayaan kepada warung-warung dan pedagang pulsa di seluruh Indonesia. Dalam pengembangan produk ini, Modal Rakyat telah bekerja sama langsung dengan PAYFAZZ sejak 2018. Per 30 April 2021, tercatat 32,399 aplikasi pinjaman mikro di Modal Rakyat dengan total penyaluran lebih dari Rp29 Miliar. Sebanyak 67.54% penyaluran di pulau Jawa dan 32.46% di luar Pulau Jawa.

Modal Rakyat berharap dapat semakin mendukung pembangunan inklusi keuangan di Indonesia, terutama dalam menjangkau pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro di daerah hingga desa-desa yang tersebar di 34 provinsi bersama PAYFAZZ.

PAYFAZZ sendiri merupakan perusahaan teknologi finansial yang menyediakan aplikasi keuangan berbasis keagenan yang dapat mempermudah transaksi dan pembayaran secara digital. Melalui aplikasi ini, agen dapat melakukan transaksi keuangan dan pembayaran digital dengan mudah, nyaman, dimanapun dan kapanpun hanya dengan satu aplikasi. Hingga kini Payfazz telah memiliki lebih dari 250 ribu agen aktif yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Dengan bergabungnya Modal Rakyat dalam Fazz Financial Group, kami berharap bisa lebih memperkuat sinergi dengan seluruh produk-produk yang ada di bawah naungan Fazz Financial dan mendukung dalam penyediaan layanan keuangan inklusif khususnya bagi pelaku usaha yang berada di seluruh Indonesia hingga ke daerah pedesaan.” ungkap Hendra Kwik selaku Direktur Utama Fazz Financial Group dan CEO PAYFAZZ.

Melalui Modal Mikro, Modal Rakyat bekerja sama dengan Payfazz untuk bisa menyalurkan pinjaman mulai dari Rp500 ribu hingga Rp2 juta dengan durasi pinjaman 14 hari. Pinjaman berbasis agen ini merupakan salah satu langkah strategis Modal Rakyat untuk bisa menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, khususnya yang belum terjangkau oleh perbankan dan institusi keuangan lainnya. Credit scoring dilakukan berdasarkan analisis terhadap data transaksi para agen di aplikasi Payfazz, sehingga mitigasi risiko dapat diterapkan dengan baik.

“Misi Modal Rakyat dalam mewujudkan inklusi keuangan tentu membutuhkan sinergi bersama banyak pihak. Tidak hanya pemerintah dan sesama entitas keuangan, tetapi masyarakat juga kami ajak untuk terus berkontribusi dengan mendanai di Modal Rakyat,” imbuh Hendoko

Hingga kini jumlah Pendana aktif di Modal Rakyat mencapai 12.000 yang terdiri dari 71.24 % pendana laki-laki dan 28.76 % pendana perempuan. Dari sisi persebaran, sebanyak 75.22% pendana berasal dari Pulau Jawa dan 24.78 % dari luar pulau Jawa. Adapun masyarakat yang dapat melakukan pendanaan di Modal Rakyat harus terdaftar dan terverifikasi di www.modalrakyat.id serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tentang MODAL RAKYAT

PT Modal Rakyat Indonesia (Modal Rakyat) adalah sebuah platform peer-to-peer lending yang mempertemukan Pendana dengan Peminjam (UMKM). Masyarakat dapat melakukan pendanaan langsung kepada UMKM dengan risiko terukur, jumlah pendanaan minimal, dan tingkat pengembalian yang menarik.

Berdiri sejak Juni 2018, Modal Rakyat telah mengantongi perijinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sertifikasi ISO 27001 untuk membuktikan komitmen besar dari Modal Rakyat dalam hal teknologi operasional dan perlindungan data konsumen. Stanislaus MC Tandelilin (CoFounder & President), Hendoko (CoFounder & CEO), dan Christian Hanggra (CTO) berharap hadirnya Modal Rakyat di Indonesia dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi dalam membangun inklusi keuangan di Indonesia dengan cara menyalurkan pendanaan kepada UMKM

Keuangan, Perbankan, Teknologi

Citibank N.A., Indonesia Membukukan Laba Bersih Sebesar Rp 2,6 Triliun di Tahun 2020  

Jakarta, 3 Mei 2021? Citibank N.A., Indonesia (Citi Indonesia) membukukan Laba Bersih sebesar Rp 2,6 Triliun di tahun 2020, ditengah pertumbuhan ekonomi yang melambat karena pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi global.

Kendati demikian, Citi Indonesia tetap melaporkan rasio kinerja yang memuaskan yaitu Return on Equity (ROE) dan Return on Assets (ROA) sebesar masing-masing sebesar 15% and 4%.

Kondisi likuiditas Citi Indonesia sangat baik dengan Lending to Deposit Ratio (LDR) sebesar 65,8%, hal ini didukung oleh simpanan yang tumbuh sebesar 8%. Dengan menerapkan asas kehati-hatian dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, Citi Indonesia berhasil memperbaiki rasio Gross NPL menjadi 1,6% dari 2,4% di tahun sebelumnya.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Citi Indonesia per 31 Desember 2020 adalah 28.3%, meningkat dari 26,7% untuk periode yang sama tahun sebelumnya.

CEO Citibank N.A., Indonesia Batara Sianturi mengatakan, “Di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, kami berkomitmen untuk terus menjaga tingkat likuiditas dan meningkatkan kecukupan modal. Neraca kami memiliki kapasitas untuk terus melayani kebutuhan nasabah kami. Dengan penekanan yang kuat pada manajemen resiko, kami akan terus melayani dengan tetap pruden di masa-masa penuh tantangan ini.”

Dari lini Retail Banking, Citi Indonesia telah meluncurkan distribusi sejumlah varian produk – produk Reksa Dana dan Obligasi baru, melengkapi lini produk yang komprehensif untuk berbagai kebutuhan investasi nasabah. Salah satu produk inovatif hasil kerja sama Citi Indonesia dengan salah satu rekan Manajer Investasi memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat melalui dana hibah untuk mendukung pemberdayaan wanita dan membantu penanggulangan COVID19.

Dari Digital Banking, kami fokus untuk terus memperbaiki kinerja Citi Mobile App, baik dari segi fitur maupun pengalaman nasabah. Di tahun 2020, kami menghadirkan tampilan baru untuk mobile app kami dan meningkatkan fitur-fitur serta berbagai layanan mobile yang dapat meningkatkan keamanan serta menjawab kebutuhan nasabah, seperti menyediakan layanan peningkatan batas kredit limit sementara secara real-time melalui mobile dan menyediakan layanan Authorization Corner untuk memberikan nasabah kemudahan dalam bertransaksi.

Berbagai peningkatan fitur yang disertai berbagai tawaran menarik dan upaya untuk senantiasa mengedukasi para nasabah menghasilkan pertumbuhan pengguna Citi Mobile App sebesar 72% pada tahun 2020.

Dari unit Treasury and Trade Solution (TTS), Citi Indonesia melihat pertumbuhan yang pesat dalam hal jumlah klien di platform perbankan korporat berbasis web, CitiDirect. Pengguna platform ini mengalami peningkatan sebesar 12%, pertumbuhan pengguna seluler / tablet sebesar 53%, dan juga peningkatan penggunaan dokumen elektronik sebesar 66% secara yearon-year (dari Q4 2019 hingga Q4 2020). Sejalan dengan ini, transaksi ke cabang atau non-digital juga mengalami penurunan sebesar 95%.

Penjualan Bisnis Consumer Bank di Indonesia

Citi Indonesia meyakinkan semua nasabahnya di Indonesia bahwa kegiatan operasional bisnis perbankan consumer serta seluruh kantornya akan terus berjalan seperti biasa, untuk melayani dan membantu nasabah.

Seperti yang telah disampaikan Citi Indonesia melalui siaran pers sebelumnya, Citi Indonesia tengah memulai proses penjualan bisnis consumer bank sebagai kelanjutan pengumuman dari kantor pusat yang menyebutkan bahwa Citi akan keluar dari bisnis consumer di 13 negara, termasuk Indonesia.

Menanggapi perkembangan penjualan bisnis Consumer Bank di Indonesia, Batara mengatakan, “Keputusan untuk keluar dari bisnis consumer bank di Indonesia baru saja ditentukan. Di Indonesia, saat ini sudah terdapat banyak pihak yang berminat untuk membeli bisnis consumer bank kami.

Proses transaksi seperti ini pada umumnya akan membutuhkan waktu yang lama dan akan membutuhkan interaksi dengan sejumlah calon pembeli yang berminat.”

Batara juga menambahkan bahwa, “Kriteria pemilihan pembeli untuk bisnis consumer bank perlu mempertimbangkan sejumlah faktor kuantitatif dan kualitatif. Di antaranya, kami akan berupaya untuk memastikan keberlanjutan layanan dengan tingkat yang sama seperti yang biasa diterima oleh nasabah kami, serta kepentingan dan prospek masa depan karyawan kami, pada saat kami melakukan penilaian terhadap kualitas dan kesesuaian calon pembeli.”

Dengan demikian, Batara kembali mengingatkan bahwa seluruh nasabah Citi Indonesia dapat terus melakukan transaksi atau mendapatkan layanan perbankan melalui Citibank Mobile App, Citibank Online, CitiPhone maupun kantor cabang. Seluruh layanan Citi Indonesia akan tetap berjalan sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Citi Indonesia di masa mendatang.

Kegiatan bisnis consumer banking Citi di Indonesia meliputi kartu kredit, kredit tanpa agunan, kantor cabang retail, layanan pengelolaan kekayaan (wealth management), layanan nasabah perbankan individual yang terdiri dari Citigold, Citi Priority dan Citi Banking, layanan perbankan digital, bancassurance, dan layanan perbankan melalui telepon / CitiPhone, operasional consumer.

Citi telah hadir di Indonesia sejak tahun 1968 dan Citi Indonesia menegaskan kembali komitmen jangka panjangnya untuk berkembang di Indonesia melalui melalui segmen bisnis korporasi Institutional Clients Group (ICG), yang antara lain terdiri dari TTS (Treasury and Trade Solutions), MSS (Markets and Securities Services / Custodian), BCMA (Banking Capital Market Advisory) untuk nasabah-nasabah institusional yang terdiri dari perusahaan lokal, pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara, lembaga keuangan dan perusahaan multinasional, CCB (Citi Commercial Bank), dan layanan pasar modal melalui PT. CSI (Citigroup Sekuritas Indonesia).

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada nasabah kami atas dukungannya selama ini dan kami berharap untuk dapat senantiasa melayani mereka,” tutup Batara.

Keuangan

Beri Kepastian Berusaha, Kemenperin Rancang Aturan Pedoman Wasdal

Pemerintah bertekad untuk melakukan penyederhanaan peraturan di semua sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini salah satunya diwujudkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“UU Cipta Kerja ini diyakini akan mampu memangkas peliknya birokrasi dan berbelitnya peraturan di negara kita, yang menjadi tembok penghalang bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A Cahyanto di Jakarta, Jumat (30/4).

Sejalan dengan upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum, dan penciptakan iklim usaha yang memberi rasa aman dan kondusif untuk melakukan kegiatan usaha. “Kunci untuk melakukan hal tersebut justru ada di pengawasan dan pengendalian,” ungkap Dirjen KPAII.

Menurut Eko, hal ini bukan merupakan langkah kontradiktif dari upaya pemerintah mendorong investasi. Pasalnya, para investor yang sedang dibidik adalah perusahan multinasional besar. Mereka paham bahwa kepastian berusaha dan kepastian hukum adalah hal penting karena untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi investasinya. “Pengawasan itu sendiri adalah suatu keniscayaan bagi kegiatan usaha,” imbuhnya.

Untuk itu, Kemenperin tengah menyusun aturan tentang pengawasan dan pengendalian (Wasdal) yang dapat mendukung investasi masuk dan menjaga keberlangsungan usaha, khususnya sektor industri. Hasil dari wasdal adalah bahan analisa untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan.

“Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri sehingga pemerintah dapat menstimulus kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” jelas Eko.

Bahkan, Wasdal ini akan mengeliminasi calon investor yang beritikad buruk dengan mencari keuntungan besar sesaat dan merusak iklim investasi. “Jadi, kami sangat welcome kepada calon investor yang memang nyata-nyata berkeinginan menumbuhkan ekonomi dengan menjalin hubungan baik dengan Indonesia untuk memperoleh keuntungan berkesinambungan selama mungkin,” paparnya.

Guna mencapai sasaran tersebut, Kemenperin saat ini sedang merancang Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri. “Kepastian output adalah profil industri yang menjadi salah satu data untuk menyusun kebijakan dan pemberian fasilitasi,” ujar Eko.

Di samping itu, juga dibutuhkan kepastian kriteria dan parameter. Sehingga, instansi yang melakukan wasdal serta perusahaan dapat mengetahui secara jelas objek pengawasan. “Kami menekankan bahwa kepastian adalah kata kunci dalam berusaha,” pungkasnya.

 

 

Keuangan, Perbankan

Pendaftaran Beasiswa BCA Kembali Dibuka Secara Online, BCA Siap Serap Talenta Muda Indonesia

Jakarta, 02 Mei 2021 – Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali membuka program Beasiswa BCA untuk tahun ajaran 2022. Perusahaan menawarkan Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan (PPBP) dan Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) bagi lulusan SMA/SMK di seluruh Indonesia. PPBP adalah program beasiswa yang sebelumnya dikenal dengan nama Program Pendidikan Akuntansi (PPA).

Di masa Pandemi, seluruh proses seleksi penerimaan beasiswa dilakukan secara virtual online. Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui website: https://karir.bca.co.id/beasiswa-bca mulai Senin, 3 Mei 2021. Seluruh pendaftar cukup mengisi data diri, memasukkan nilai rapor, dan mengunggah foto melalui formulir yang tersedia di website, sehingga tidak perlu mengumpulkan berkas fisik saat pendaftaran.

Persyaratan untuk mendapatkan Beasiswa BCA program PPBP dan PPTI adalah lulusan SMA/SMK dengan usia maksimal 19 tahun, memiliki nilai rata-rata rapor minimal 7,50 dan nilai Matematika per semester (SMA) atau nilai Produktif (SMK) minimal 7,50; memiliki keinginan untuk terus belajar dan berprestasi, mudah beradaptasi terhadap hal baru, dan menyukai tantangan.

“Beasiswa PPBP dan PPTI merupakan jembatan bagi BCA untuk terhubung dengan talenta muda Indonesia. Setiap tahun, kami tidak pernah absen memberikan kesempatan beasiswa kepada lulusan terbaik SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap generasi memiliki potensi dan keunikan, sehingga BCA terus dapat memastikan untuk turut berkontribusi dalam mengembangkan potensi dan kemampuan mereka,” kata Lianawaty Suwono, Direktur BCA.

Apabila lulus rangkaian seleksi, para penerima beasiswa akan mengikuti masa pendidikan selama 30 bulan di BCA Learning Institute, Sentul, Bogor. Para peserta PPBP akan mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan operasional bisnis dalam dunia perbankan, sedangkan peserta PPTI akan mendapatkan pendidikan yang berkaitan dengan teknologi dalam perbankan. Setelah lulus pendidikan, para peserta mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan karir di BCA.
Untuk mendukung proses pendidikan, peserta juga akan mendapatkan buku, laptop (khusus untuk PPTI), makan siang, dormitory, hingga uang saku setiap bulannya. Tak hanya belajar di kelas, peserta juga berkesempatan untuk mengembangkan diri, antara lain melalui beragam ekstrakurikuler, hingga outing yang mengembangkan nilai-nilai juga soft skill para peserta.

BCA mendorong talenta muda Indonesia agar dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk turut membangun bangsa melalui industri perbankan. Dengan program pendidikan yang menerapkan standar penilaian yang ketat, BCA berharap lulusan PPBP dan PPTI adalah lulusan yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi besar untuk industri kedepannya

“Melalui pendidikan peserta beasiswa di BCA Learning Institute, kami ingin mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas dari sisi intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan sosial. Hal ini juga menjadi kontribusi BCA dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas dan siap melangkah di dunia kerja dengan hardskill dan softskill yang mumpuni,” lanjut Lianawaty Suwono.

Komitmen BCA dalam membantu penyediaan pendidikan yang berkualitas melalui program Beasiswa PPBP-PPTI ini selaras dengan percepatan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia.

Tentang PT Bank Central Asia Tbk (per 31 Maret 2021)

BCA merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia yang fokus pada bisnis perbankan transaksi serta menyediakan fasilitas kredit dan solusi keuangan bagi segmen korporasi, komersial, UKM, dan konsumer. Pada akhir Maret 2021, BCA melayani lebih dari 25 juta rekening nasabah dan memproses sekitar 41 juta transaksi setiap harinya, didukung oleh 1.244 kantor cabang, 17.634 ATM, serta layanan internet & mobile banking dan contact center Halo BCA yang dapat diakses 24 jam.

Kehadiran BCA didukung oleh sejumlah entitas anak yang berfokus pada pembiayaan kendaraan, perbankan Syariah, sekuritas, asuransi umum dan jiwa, perbankan digital, pengiriman uang, dan pemodal ventura. BCA berkomitmen untuk membangun relasi jangka panjang dengan nasabah, mengutamakan kepentingan bersama, dan menciptakan dampak positif pada masyarakat luas. Dengan lebih dari 24.000 karyawan, visi BCA adalah untuk menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.

Konstruksi, Umum

Sucofindo Raih Penghargaan K3 Tahun 2021 dari Kemenaker

Jakarta – PT SUCOFINDO (Persero) meraih penghargaan K3 Tahun 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah. Penghargaan ini secara simbolis diberikan kepada perwakilan dari masing-masing kategori penghargaan secara langsung dan juga secara daring oleh seluruh penerima penghargaan.

Sebanyak 8 Lokasi Kerja SUCOFINDO meraih penghargaan pada kategori Zero Accident, pada kategori Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) terdapat 5 Lokasi Kerja SUCOFINDO yang meraih penghargaan tersebut, dan 5 Lokasi Kerja di SUCOFINDO yang meraih kategori Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dan pada program ini SUCOFINDO Kantor Pusat mendapatkan penghargaan kategori Platinum.

Pada acara tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menyampaikan bahwa, “Kegiatan hari ini adalah untuk terus mengkampanyekan K3 yaitu dengan memberikan pada pihak-pihak yang berhasil menerapkan K3 baik kecelakaan nihil, sistem manajemen K3, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, serta berhasil mencegah penanggulangan Covid-19,” kata Ida.

Lebih lanjut Ida menyampaikan bahwa, “Upaya ini adalah bentuk apresiasi terhadap keberhasilan dalam pengawasan K3 melalui langkah-langkah pencegahan, pemberian saran dan pembinaan, deteksi dini serta penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan K3.”

Di tengah wabah pandemi Covid-19, PT SUCOFINDO (Persero) berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya dalam menangani pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.  Direktur Utama SUCOFINDO, Bachder Djohan Buddin menuturkan bahwa, “Berbagai program dan aksi cepat tanggap dalam menangani Covid-19 ini telah dilakukan dan terus ditingkatkan, salah satunya dengan pembentukan tim ERT (Emergency Response Team), menunjuk agen Covid Ranger untuk terus meningkatkan awareness juga menjadi pengingat akan peraturan Protokol Kesehatan salah satunya dengan menggaungkan 5 Golden Rules,” tutur Bachder.  

Selanjutnya, Bachder menyampaikan bahwa di tengah masa pandemi Covid-19 ini peran edukasi kepada pegawai menjadi sangat penting mengingat perkembangan informasi terhadap Covid-19 yang sangat cepat. “Komunikasi internal merupakan kunci dari terjaganya informasi serta meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan mengenai kondisi terkini dari Covid-19 yang selalu ter-update baik melalui kegiatan webinar maupun melalui channel komunikasi internal, termasuk kepada keluarga pegawai.”  

Bachder mengatakan bahwa, “SUCOFINDO terus berupaya dalam menjaga kesehatan dan keselamatan Kerja di lingkungan PT SUCOFINDO (Persero), dengan menyesuaikan proses kerja dengan kebiasaan baru. Salah satunya dengan dengan menggunakan sistem informasi dengan digitalisasi berbagai proses bisnis, dengan e-office, e-invoice, e-procurement dan proses absensi dan pelaporan kinerja via online  dan penerapan bekerja dari rumah secara bergilir.”

Di masa pandemi ini, PT SUCOFINDO (Persero) juga berinovasi dalam jasa yang ditawarkan kepada pelanggan, dengan mampu memberikan pelayanan Audit secara online atau Remote Audit, serta layanan pelatihan secara online.

Dalam mendukung pelaku usaha di masa pandemi, PT SUCOFINDO (Persero) juga mampu melayani dengan jasa disinfectant spraying.  Selain itu, PT SUCOFINDO (Persero) menyediakan jasa Pengujian Kualitas Udara dan jasa Disinfection Monitoring. Jasa ini memonitor bagaimana perusahaan menerapkan protokol kesehatan serta melakukan cek atas keefektifan proses disinfektasi di lingkungan usaha, terutama di bagian yang sering terpapar public. Selain itu juga Jasa Sertifikasi ARISE, yaitu sertifikasi untuk kesesuaian dengan protokol COVID19, Jasa Audit SMK3, dan Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.

Tentang SUCOFINDO

PT SUCOFINDO (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia dan didirikan pada tanggal 22 Oktober 1956. Sebagai BUMN, Pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham utama dengan kepemilikan 95 persen.

Bisnis SUCOFINDO bermula dari jasa pemeriksaan dan pengawasan di bidang perdagangan membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara. Kemudian SUCOFINDO melakukan diversifikasi jasa di bidang, laboratorium analitis, keteknikan, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya di bidang pertanian, kehutanan, migas, pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, kelautan, perikanan, transportasi, energi baru dan  terbarukan, dan teknologi informasi.

SUCOFINDO memiliki 60 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, dikelola secara terpadu dan didukung oleh para ahli di berbagai bidang. Jaringan laboratorium yang luas menyediakan layanan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia.

Kesehatan, Konstruksi

WEGE Kontraktor Pertama di Indonesia Kantongi Sertifikat BIM ISO 19650-1 Kitemark dan 19650-2 Kitemark

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) berhasil menjadi yang pertama dan satu-satunya yang meraih Sertifikasi 19650-1:2018 BSI Kitemark dan ISO 19650-2:2018 BSI Kitemark dari PT BSI (British Standards Institute) Group Indonesia di bidang pengaplikasian Building Information Modelling (BIM).

Direktur QSHE WEGE Djaka Nugraha secara langsung menerima Sertifikat BSI Kitemark™dari Commercial Director BSI Group Indonesia Nolia Natalia di Gedung WIKA Tower 1 Jakarta, Jumat (30/4)

“Sertifikasi ini merupakan standar internasional untuk penerapan implementasi BIM, WEGE menjadi yang terdepan dari kontraktor lain dan menjadi perusahaan kontraktor pertama dan satu-satunya saat ini di Indonesia yang berhasil menyandang predikat BIM ISO 19650 BSI Kitemark dari BSI yang berpusat di Britania Raya,” ujar Djaka di sela sela acara.

Sertifikat BSI Kitemark merupakan level tertinggi di bidang BIM. Sertifikat ini diberikan oleh satu-satunya lembaga sertifikasi internasional pemerintah Britania Raya yaitu BSI Group.

Setelah melalui proses asesmen dengan skema audit yang dilaksanakan pada 24 – 26 Februari 2021 dengan hasil 0 NCRs yang bermakna sempurna tidak memiliki temuan yang cukup berarti sehingga WEGE direkomendasikan memperoleh Kitemark Certificate.

“WEGE dinilai telah berhasil mengimplemtasikan metode BIM secara komperhensif,  dimulai dari tahapan sejak masa tender dimulai hingga pelaksanaan dengan konsep lean construction,” jelas  Djaka. Selain itu, capaian ini menunjukkan komitmen WEGE terhadap kepuasan pelangan dengan selalu men-deliver produk yang berkualitas mengacu ISO 19650-2:2018

Komitmen WEGE dalam pengimplementasian metode Building Information Modelling (BIM) terlihat pada proyek-proyeknya. Tercatat sebanyak 18 proyek WEGE yang telah mengimplementasikan metode BIM ini, beberapa di antaranya adalah; Jakarta International Stadium, Grha Pertamina Jakarta, Pelindo Office Surabaya, Pasar Rakyat Pariaman, UGM Paket 3, Bank Indonesia Palangkaraya, Hotel Domestik Terminal 3 Bandara International Soekarno Hatta dan Gedung SGLC & ERIC Kampus UGM.