Category Archives: Industri

Keuangan

Kebijakan Restrukturisasi Kredit Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi terjaga berkat sejumlah kebijakan yang telah dilakukan termasuk pemberian restrukturisasi kredit perbankan, sehingga diputuskan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama setahun terhitung dari Maret 2021 menjadi Maret 2022.

“Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan OJK sejak Maret tahun ini terbukti bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi Covid–19. Sehingga untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi kita perpanjang lagi sampai Maret 2022,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Selain relaksasi restrukturisasi kredit, OJK juga tengah menyiapkan perpanjangan beberapa stimulus lanjutan seperti pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Hingga 5 Oktober 2020 realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan sebesar Rp914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur yang terdiri dari 5,88 juta debitur UMKM senilai Rp361,98 triliun dan 1,65 juta debitur non UMKM senilai Rp552,69 triliun.

Sementara untuk restrukturisasi pembiayaan perusahaan pembiayaan hingga 27 Oktober sudah mencapai Rp177,66 triliun dari 4,79 juta kontrak. Sedangkan restrukturisasi pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro dan Bank Wakaf Mikro hingga 31 Agustus masing-masing mencapai Rp26,44 miliar untuk 32 LKM dan Rp4,52 miliar untuk 13 BWM.

Di masa pandemi Covid–19 ini, OJK memfokuskan upaya percepatan pemulihan ekonomi pada lima hal:

  1. Melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan restrukturisasi dalam POJK 11 sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi akibat kondisi pandemi. Tentunya, perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard.
  2. Mempercepat gerak roda ekonomi di daerah-daerah guna menopang ekonomi nasional yang diantaranya dilakukan dengan menfasilitasi percepatan serapan government spending.
  3. Mengoptimalkan peran industri keuangan secara berkelanjutan melalui dukungan pembiayaan kepada usaha padat karya dan atau konsumsi yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap ekonomi.
  4. Mempercepat terbangunnya ekosistem digital ekonomi dan keuangan yang terintegrasi, serta melanjutkan reformasi IKNB dan pasar modal sehingga sektor-sektor tersebut memiliki daya tahan yang kuat dan berdaya saing.
  5. Penguatan pengawasan terintegrasi didukung dengan percepatan reformasi IKNB dan Pasar Modal.

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga

OJK mencatat bahwa berdasarkan data sektor keuangan hingga September 2020, kinerja intermediasi masih tumbuh positif dan tingkat prudensial juga tetap terjaga pada level yang terkendali.

Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 12,88% yoy. Sementara itu, setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada bulan April sampai Juni 2020, kredit perbankan masih mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 0,12% yoy.

Meskipun kredit tumbuh melambat di bulan September ini, namun mulai menunjukkan pertumbuhan positif secara month-in-month (mom) yaitu 0,16% yang ditopang oleh kredit Bank Milik Pemerintah.

Kredit Modal Kerja dan kredit konsumtif mulai menunjukkan pertumbuhan positif secara mtm sejak pandemi Covid–19 yang terutama berasal dari kredit rumah tangga (peralatan rumah tangga dan multiguna) yang tumbuh 2,05% (mtm).

Berbagai kebijakan stimulus yang diberikan OJK dan Pemerintah telah memberikan dampak positif pada segmen UMKM, tercermin dari kenaikan pertumbuhan yang positif secara mtm di dua bulan terakhir yakni di bulan Agustus tumbuh positif 0,18% mtm dan September tumbuh 0,78%.

Sementara itu, piutang Perusahaan Pembiayaan tercatat terkontraksi sebesar 14,4% yoy seiring belum pulihnya pasar kendaraan bermotor yang merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembiayaan.

Industri asuransi dapat menghimpun pertambahan premi sebesar Rp17,8 triliun (Asuransi Jiwa: Rp11,6 triliun; Asuransi Umum dan Reasuransi: Rp6,2 triliun).

Sampai dengan 26 Oktober 2020, di pasar modal jumlah penawaran umum yang dilakukan emiten mencapai 141, dengan total nilai penghimpunan dana mencapai Rp93,4 triliun. Dari jumlah penawaran umum tersebut, 45 di antaranya dilakukan oleh emiten baru. Dalam pipeline saat ini terdapat 49 emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan total indikasi penawaran sebesar Rp20,75 triliun.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada September 2020 juga masih terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,15% (NPL net: 1,07%) dan Rasio NPF sebesar 4,9%.

Di tengah penguatan nilai tukar Rupiah, risiko nilai tukar perbankan dapat dijaga pada level yang rendah terlihat dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 1,60%, jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%.

Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per 21 Oktober 2020 terpantau pada level 154,14% dan 32,94%, di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan lembaga jasa keuangan sampai saat ini relatif terjaga pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio perbankan tercatat sebesar 23,39% serta Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 506% dan 330%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%.

OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. OJK berkomitmen kuat untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

***

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo

Telp. 021.29600000  Email: humas@ojk.go.id

Mineral dan Tambang

PLN Terbitkan Dokumen “Pernyataan Kehendak PLN atas Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan”

Jakarta – Sejalan dengan satu aspirasi utama dalam transformasi PLN yaitu “Green”, PLN menerbitkan dokumen “Pernyataan Kehendak PLN atas Kerangka Kerja Pembiayaan Berkelanjutan” sebagai salah satu strategi perseroan untuk mewujudkan Green Financing.

Pernyataan kehendak PLN atas Kerangka kerja Pembiayaan dilakukan dalam rangkaian peringatan hari listrik nasional ke 75, dalam acara ini juga dilakukan peluncuran Buku Risk Talk, yang memuat terkait komitmen PLN dalam mengembangkan GCG dan memperkuat pengelolaan manajemen resiko, menumbuhkan risk culture untuk mencapai risk maturity 4.0. sehingga tercipta check and balance melalui implementasi Four Eyes Principle untuk memastikan Return & Risk dapat optimal.

“PLN adalah BUMN dengan aset terbesar di Indonesia mencapai lebih dari Rp 1.600 trilyun, serta belanja operasi dan investasi sekitar Rp 400 trilyun per tahun dengan multiplier effect lebih dari 2,5x. Tentu dalam menjalankan usahanya, PLN menghadapi berbagai risiko yang harus dikelola dengan baik, itu sebabnya dibutuhkan pengelolaan manajemen resiko yang sesuai GCG dengan baik,” ungkap Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Sementara itu, terkait Pilar “Green” yang dituangkan dalam Dokumen Pernyataan Kehendak ini merupakan bukti nyata komitmen PLN untuk semakin meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon.

Tidak hanya aspek lingkungan, namun PLN juga berkomitmen untuk selalu berupaya agar listrik dapat dinikmati semua pihak dan berkontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Zulkifli Zaini mengatakan bahwa Dokumen Pernyataan Kehendak ini hanyalah tahapan awal PLN dalam berpartisipasi pada green and sustainability financing. Pihaknya menilai, masih banyak tindakan dan langkah yang perlu dilakukan PLN untuk menjadi perusahaan listrik yang “Green dan Sustain” di Indonesia.

“Kami berusaha untuk berubah, dan kami sadar perjalanan masih panjang. Namun, kami siap untuk bertransformasi. Kami menantikan tantangan ini dan kami siap untuk memberikan pasokan listrik yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan kepada masyarakat Indonesia” katanya.

PLN telah membuat kemajuan yang mengesankan dalam meningkatkan tujuan keberlanjutan. Pada 2019, terdapat tambahan 463 megawatt (MW) pembangkit terbarukan, 60 persen lebih besar dari target yang ditetapkan.

PLN juga telah memasang lebih dari 160 PLTS Komunal kepada masyarakat di NTT dan Papua untuk memasok listrik di daerah terpencil. Program yang mendukung kelistrikan daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T) juga terus dilakukan, termasuk Program Listrik Desa (Lisa) untuk elektrifikasi pedesaan, dan penyediaan sambungan listrik gratis ke lebih dari 48.000 rumah tangga.

Selain itu, melalui program PLN Peduli, PLN juga menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan mencapai Rp 275 miliar sepanjang tahun lalu.

Selama pandemi Covid-19, PLN juga menjalankan keputusan pemerintah untuk menyediakan listrik gratis dan potongan harga untuk kelompok termiskin dan paling rentan di lingkungan masyarakat untuk membantu melindungi mereka di masa-masa sulit seperti saat ini.

Asian Development Bank (ADB) mendukung penuh langkah PLN untuk memetakan rencana kerja. Selain itu, kerangka kerja ini membantu PLN dapat melihat potensi yang dalam tubuh perusahaan membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara, Ramesh Subramaniam menjelaskan bahwa penerbitan dokumen kerangka kerja pembiayaan berkelanjutan menjadi langkah penting di tengah komitmen dan upaya PLN untuk menyediakan energi yang bersih dan berkelanjutan.

ADB dengan senang hati mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan bersama ini. “Kami menantikan kolaborasi berkelanjutan dalam menghadirkan infrastruktur kelistrikan berkualitas tinggi dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ucap Ramesh.

Dalam pengembangan EBT, khususnya terkait pendanaan proyek EBT, PLN juga bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero). SMI mengimplementasikan platform SDG Indonesia One, yang mencakup 4 (empat) jenis pilar, yaitu: (i) Fasilitas Pengembangan, (ii) Fasilitas De-Risking, (iii) Fasilitas Pembiayaan, dan (iv) Dana Ekuitas, yang karakteristik skemanya sesuai untuk kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia.

Selama ini, hal tersebut menemui beberapa kendala, antara lain tingginya risiko ekplorasi dan pengembangan, bankability proyek, skema tarif dan skema pembiayaan proyek. Oleh karenanya, sinergi PLN dan SMI sangat tepat dilakukan sebagai bagian dari manajemen resiko dalam pengembangan EBT guna mendorong tercapainya target Pemerintah untuk SDG energi yang terjangkau dan bersih.

Terlepas dari semua program yang telah dilakukan PLN, lahirnya Dokumen Pernyataan Kehendak juga menjadi momen perdana perseroan menjelaskan kepada publik dalam upaya memenuhi persyaratan terbaik untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan.

Pembiayaan berkelanjutan ini memberikan manfaat lebih besar daripada sekadar memberikan dana baru. Untuk memastikan investasi dan operasi dan memenuhi persyaratan berkelanjutan bergulir, PLN akan mengimplementasikannya ke dalam pekerjaan sehari-hari yang juga akan mengubah proses di sisi internal dan juga pandangan perusahaan.

Kontak:

Agung Murdifi
Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

Keuangan

Tingkatkan Mutu Pelayanan, Pegadaian Lakukan Standarisasi Outlet

Jakarta – PT Pegadaian Persero melakukan standarisasi terhadap 220 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia pada tahun ini. Perubahan dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan memberikan kenyamanan bagi nasabah, saat bertransaksi di outlet Pegadaian.
Pencanangan wajah baru outlet Pegadaian dengan tema “Wajah Baru Untuk Indonesia” sekaligus ditandai dengan diresmikannya outlet Pegadaian cabang Kediri hari Rabu, 28 Oktober 2020.
Direktur Utama PT Pegadaian Persero, Kuswiyoto mengatakan standarisasi outlet akan lebih mengedepankan kemudahan akses, interaksi, desain dan fungsi ruang yang lebih nyaman serta fleksibel. Perubahan outlet dilakukan untuk meningkatkan brand image outlet pegadaian menjadi lebih modern dan menjaring segmentasi calon nasabah baru melalui tampilan gedung yang elegan dan modern.


“Standarisasi outlet bisa memberikan atmosfer dan semangat bekerja yang baru untuk meningkatkan kualitas, mutu layanan, dan memberikan pengalaman baru kepada nasabah yang datang ke Pegadaian. Dengan begitu, nasabah bisa merasa nyaman saat bertransaksi di Pegadaian” Kata Kuswiyoto dalam sambutannya saat acara peresmian standarisasi outlet yang dilakukan di Kediri, Jawa Timur.

Perbedaan pada standarisasi outlet yang baru dengan yang lama akan terletak pada desain yang lebih modern dan elegan, mengakomodir ruang/space untuk fungsi penjualan relationship officer, dan jika luas memadai, akan dilakukan penambahan ruang layanan khusus bagi nasabah prioritas. Selain itu perbedaan juga akan terletak pada perubahan desain dan spesifikasi material yang lebih baik dari sebelumnya, dan adanya penyesuaian dengan adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam pelayanan ke nasabah dengan menerapkan penggunaan penyekat berbahan acrylic pada counter & meja transaksi, tempat duduk terpisah yang dapat disesuaikan jaraknya, fasilitas tempat cuci tangan serta hand sanitizer.
Kuswiyoto menambahkan standarisasi outlet baru ini tidak hanya memberikan kenyamanan pada nasabah, tetapi juga bagi karyawan Pegadaian. Tidak hanya itu, melalui standarisasi ini karyawan juga diharapkan dapat bekerja lebih semangat, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah.

“Dengan suasana outlet baru yang jauh lebih nyaman dan modern dari tampilan outlet sebelumnya, bisa membuat para karyawan nyaman dan bisa bekerja lebih semangat dalam melayani nasabah” Ucap kuswiyoto.

Sementara Direktur Pesona Indonesi Jaya (PIJ), Sri Suryani, yang sekaligus sebagai penanggung jawab dalam proses pembangunan standarisasi outlet Pegadaian mengatakan bahwa saat ini Pegadaian mengambil sejarah baru setelah sebelumnya telah melakukan transformasi produk, sistem hingga budaya kerja.

Memasuki akhir Oktober 2020, progres pembangunan telah mencapai 76,4% dari total target 220 outlet yang akan dilakukan standarisasi hingga Desember 2020. Saat ini pembangunan masih terus dilakukan, dimana 78 outlet dalam proses pengerjaan dan 52 outlet lainnya masih dalam tahap desain.

“Pada pertengahan Juli 2020, kami ditarget harus menyelesaikan 220 outlet yang telah di standarisasi hingga akhir Desember 2020, sehingga bagi kami proyek ini merupakan pekerjaan besar. Proses pembangunan standarisasi outlet hanya berfokus pada tiga titik lokasi, yaitu tampilan muka, ruang publik, dan back office”

Tidak hanya itu, proses standarisasi outlet juga akan dilakukan penambahan sekitar 200 kantor cabang pada tahun 2021. Kedepannya, standarisasi outlet akan diimplementasikan secara bertahap pada semua outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut silakan hubungi :
Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero):
R. SWASONO AMOENG WIDODO (0812-8068-1955)
Email : amoeng.widodo@pegadaian.co.id

Konstruksi

Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Hutama Karya Persiapkan Seluruh Jalan Tol Yang Dikelola

Jakarta –  PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) selaku salah satu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Indonesia memprediksi bahwa libur panjang cuti bersama yang jatuh pada tanggal 28 – 30 Oktober 2020 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut akan berdampak pada peningkatan trafik kendaraan yang melintas di seluruh ruas jalan tol yang dikelola oleh perusahaan, khususnya pada Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Direktur Operasi I Hutama Karya, Suroto mengatakan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol, Hutama Karya sudah mulai melakukan berbagai persiapan di seluruh ruas jalan tol yang dikelolanya. “Kami memperkirakan trafik kendaraan yang melintas khususnya di JTTS pada saat libur panjang cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pada saat libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1441H lalu. Terlebih tahun ini kami sudah mulai mengoperasikan dua ruas tol baru yakni tol Pekanbaru – Dumai sepanjang 131 km dan tol Sigli – Banda Aceh Seksi 4 sepanjang 14 km. Sehingga agar pengguna jalan dapat terlayani dengan baik dan mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di gerbang tol, kami telah melakukan antisipasi dan persiapan dari jauh-jauh hari,” terang Suroto.

Lebih lanjut, Suroto menerangkan bahwa Hutama Karya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mempersiapkan libur panjang cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW ini. “Seperti momen libur panjang sebelumnya, kami akan siapkan beberapa pos check point dimana pengguna jalan tidak hanya akan di cek suhu tubuhnya tetapi juga bisa mendapatkan cek kesehatan gratis untuk memastikan pengguna jalan dalam keadaan prima. Pos check point ini kami tempatkan pada ruas jalan tol yang paling banyak dilintasi pengguna jalan pada saat momen liburan yakni Ruas Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (Terpeka), Ruas Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) dan Ruas Tol Pekanbaru – Dumai,” imbuh Suroto.

Secara teknis, mulai dari tanggal 27 Oktober hingga 1 November 2020, pos check point tersebut akan disediakan di berbagai titik pada setiap ruas tol di JTTS. Pada ruas tol Bakauheni – Terbanggi Besar, pos check point berada di KM 87 Jalur A dan KM 20 Jalur B, sedangkan pada ruas tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang Kayu Agung berada di Rest Area KM 234 Jalur A dan Rest Area KM 215 Jalur B dengan melibatkan Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatra Selatan serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatra Selatan. Sementara itu, untuk di ruas tol Pekanbaru – Dumai juga akan disiapkan check point yang berada di Rest Area KM 45 Jalur A dan Rest Area KM 82 Jalur B” pungkas Suroto kemudian.

Selain itu, Hutama Karya juga memastikan optimalisasi fasilitas layanan pada jalan tol yang dikelola khususnya di JTTS mulai dari suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di setiap SPBU tersedia dengan cukup, menyiapkan layanan bengkel di Rest Area, serta meningkatkan pelayanan transaksi dengan menyediakan kartu Uang Elektronik, mengaktifkan kembali layanan Mobile Reader (MR), dan menambah petugas layanan transaksi di setiap gerbang tol guna terjadinya penumpukan  kendaraan di gerbang tol.

Meskipun saat ini pengoperasian jalan tol sudah memasuki era Adaptasi Kebiasan Baru (AKB), Hutama Karya tetap mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah khususnya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di ruas tol dan rest area. “Kami mewajibkan seluruh petugas tol menggunakan masker, faceshield, sarung tangan, dan manset dalam bekerja serta melayani pengguna jalan. Kami juga melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin baik di gerbang tol, gedung kantor hingga di rest area. Sehingga selain mendapatkan pelayanan yang optimal, pengguna jalan juga tidak perlu khawatir akan aspek protokol kesehatan yang ketat.” tutup Suroto, Direktur Operasi I Hutama Karya.

Hutama Karya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap dapat mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol, serta memastikan kecukupan saldo Uang Elektronik (UE) sebelum melintas di jalan tol dan apabila pengguna jalan lupa untuk mengisi saldo UE, dapat menggunakan aplikasi HK Toll Apps yang dimiliki oleh Hutama Karya dimana didalamnya terdapat fitur Cek Saldo UE dan melakukan Top up saldo UE. Serta mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan membatasi diri untuk keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak.

Mineral dan Tambang

Proyek Gasifikasi Batu Bara PTBA Mampu Menghemat Devisa Negara

Sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk percepatan peningkatan nilai tambah batu bara, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus membuktikan dan menjalankan komitmennya sebagai pionir pengembangan usaha hilirisasi batu bara di Indonesia.

Komitmen PTBA tercermin dari keseriusan PTBA mengembangkan hilirisasi batu bara antara lain dengan rencana pembangunan pabrik pemrosesan batu bara menjadi dymethil eter (DME) yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

Pabrik hilirisasi batu bara tersebut akan mengolah sebanyak 6 juta ton batu bara per tahun dan diproses menjadi 1,4 juta ton DME yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG.

Hadirnya DME sebagai bahan bakar alternatif bisa membantu menekan impor LPG dan menghemat devisa negara. Berdasar hitungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, potensi penghematan negara bisa mencapai Rp 8,7 triliun.

Persiapan konstruksi proyek hilirisasi direncanakan dimulai pada pertengahan 2021 dan target operasi di 2025. Proyek hilirisasi ini ini juga telah disetujui Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari Program Strategis Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Untuk Informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Apollonius Andwie C Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk www.ptba.co.id

Keuangan

BEI Fokus terhadap Pendalaman Pasar Modal, Peningkatan Efisiensi, dan Transparansi pada 2021

Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku salah satu Self-Regulatory Organization (SRO) terus berupaya untuk fokus pada pendalaman Pasar Modal Indonesia, serta membangun kepercayaan pasar dalam hal kehandalan dan kredibilitas. Selain itu, BEI juga fokus pada inovasi untuk meluncurkan produk, layanan, dan instrumen pasar yang baru.

Hal tersebut sejalan dengan tema pengembangan yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 hingga 2021, yaitu “Melakukan Pendalaman Pasar Modal, Meningkatkan Efisiensi, dan Transparansi”. Selain disusun berdasarkan Master Plan BEI 2021 – 2025, serangkaian inisiatif yang akan dijalankan oleh BEI tentunya turut mempertimbangkan pula beberapa asumsi makroekonomi yang disampaikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021, dan telah disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

BEI telah melakukan finalisasi Master Plan 2021 – 2025 yang disusun sejak akhir tahun 2019 berdasarkan hasil diskusi dengan para stakeholders, dan menetapkan visi dan misi yang dibuat untuk mencapai aspirasi BEI. Visi dan misi BEI tersebut adalah “Menjadi Bursa Kredibel yang Menggerakkan Pendalaman Keuangan dan Memberdayakan Indonesia menjadi Ekonomi Terbesar ke-5 pada tahun 2045”. Dalam upaya mewujudkan aspirasi BEI tersebut, sejumlah inisiatif telah ditetapkan dalam 4 Pilar Utama Pengembangan, yaitu:

  • Pilar I: Meningkatkan efisiensi sebagai Bursa Efek dalam penggalangan dana dan aktivitas perdagangan untuk menarik partisipasi yang lebih besar. Hal ini dapat meliputi serangkaian inisiatif yang ditujukan untuk mengoptimalkan core function Bursa, baik dari sisi Supply dan Demand.
  • Pilar II: Mengembangkan area pertumbuhan baru, termasuk Pasar Modal Syariah. Hal ini terkait dengan inisiatif Bursa dalam pengembangan produk baru meliputi Derivatif, ETF, serta layanan di bidang Pasar Modal Syariah.
  • Pilar III: Memperluas cakupan layanan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar. Pilar ini berkaitan dengan inisiatif yang ditujukan untuk pengembangan di luar core utama Bursa dan mengikuti tren Bursa saham global. Hal ini dapat terkait pula dengan inisiatif pengembangan indeks baru, optimalisasi layanan data, serta pengembangan sistem perdagangan untuk Pasar Obligasi, Pasar Uang, dan Pasar Valas.
  • Pilar IV: Menjaga pasar yang teratur melalui tata kelola dan pengawasan berteknologi tinggi. Pilar ini merupakan pilar yang sangat penting, yaitu bagaimana Bursa mengedepankan pasar yang teratur melalui tata kelola dan pengawasan berteknologi tinggi untuk mendukung pengembangan pasar ke depan.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah 2 pondasi utama untuk mendukung keempat pilar tersebut, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi tinggi dan kapabilitas infrastruktur IT yang andal dalam memenuhi pengembangan 5 tahun ke depan.

Pengembangan yang akan dilakukan BEI, serta penetapan penggunaan asumsi dalam penyusunan RKAT 2021, masih mempertimbangkan perkembangan penanganan COVID-19 sampai dengan tahun 2021 di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BEI menargetkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) pada tahun 2021 mencapai Rp8,5 triliun dengan total jumlah hari bursa sebanyak 241 hari.

BEI juga menargetkan jumlah Pencatatan Efek Baru pada tahun 2021 menjadi 30 Pencatatan Efek Baru yang terdiri dari pencatatan efek saham, obligasi korporasi baru, dan pencatatan efek lainnya meliputi Exchange Traded Fund (ETF), Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Efek Beragun Aset (EBA). Target tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk Perusahaan Tercatat dan Calon Perusahaan Tercatat yang saat ini dilakukan melalui kombinasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, one-on-one meeting, serta workshop yang dilakukan secara online maupun offline. Sementara itu, BEI juga secara berkesinambungan memberikan dukungan pengembangan, serta kepatuhan Anggota Bursa (AB) dan Partisipan, yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi, pertemuan rutin, dukungan jasa informasi, serta dukungan teknis dalam pengembangan sistem dan layanan kebursaan. Tidak hanya itu, BEI juga terus berupaya melakukan pengembangan pasar untuk meningkatkan jumlah dan aktivitas investor Pasar Modal di masa pandemi COVID -19. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan literasi, inklusi, dan aktivasi yang diarahkan melalui media online.

Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi menyampaikan, “Rencana pengembangan bursa yang akan kita lakukan, telah melalui serangkaian koordinasi dan masukan dari seluruh stakeholders Pasar Modal, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pemerintah, Anggota Bursa, SRO, dan tentunya juga dari kalangan asosiasi. Tentunya, semua upaya ini kami lakukan untuk terus membangun BEI menjadi penyelenggara perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta terus memberikan nilai tambah bagi industri jasa keuangan secara keseluruhan”.

Memperhatikan seluruh target dan rencana kegiatan BEI pada tahun 2021, proyeksi Total Pendapatan yang akan diperoleh BEI adalah sebesar Rp1,12 triliun atau meningkat 17,36% dibandingkan Total Pendapatan RKAT 2020-Revisi senilai Rp957,54 miliar. Proyeksi atas Biaya Usaha BEI untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp960,91 miliar sehingga Laba Sebelum Pajak menjadi Rp162,87 miliar. Setelah dikurangi Estimasi Beban Pajak sebesar Rp43,15 miliar maka perkiraan perolehan Laba Bersih BEI pada tahun 2021 adalah sebesar Rp119,72 miliar.

Total Aset BEI pada tahun 2021 diproyeksikan akan sebesar Rp3,16 triliun atau naik 7,07% dari RKAT 2020-Revisi yang berjumlah Rp2,95 triliun. Adapun Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (termasuk investasi jangka pendek) pada tahun 2021 diproyeksikan mencapai Rp1,63 triliun.

RUPSLB BEI hari ini dihadiri oleh 91 pemegang saham dari 96 Anggota Bursa aktif atau sebanyak 94,79% dari jumlah pemegang saham yang memiliki hak suara. Selain telah disetujuinya RKAT 2021, pemegang saham juga secara aklamasi menyetujui agenda RUPSLB BEI.

Demikian untuk diketahui publik.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT BURSA EFEK INDONESIA
YULIANTO AJI SADONO
TELP: 021- 5150515
TOLL FREE: 0800-100-9000 (National)
FAX: 021- 5150330
EMAIL: callcenter@idx.co.id
WEBSITE: www.idx.co.id

Retail

Hari Pangan Sedunia 2020: Frisian Flag Indonesia Tekankan Pentingnya Kolaborasi Bersama dalam Meningkatkan Peranan Peternak Sapi Perah untuk Jaga Ketahanan dan Keamanan Pangan

Jakarta – Dalam rangka Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober, hari ini perusahaan produk susu bernutrisi PT Frisian Flag Indonesia (FFI) menggelar webinar bersama Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dan para pakar peternakan. Kegiatan webinar ini ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan peternak sapi perah Indonesia dalam mencapai tujuan bersama yaitu  menjaga ketahanan dan keamanan pangan terutama di masa pandemi. Selaras dengan tema ‘Food Safety, Everyone’s Business’ yang diusung Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada peringatan Hari Pangan Sedunia 2020, FFI dan GKSI mengangkat peran peternak sapi perah dalam memastikan keamanan pangan untuk Indonesia. FFI dan GKSI juga meyakini bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama dan setiap pihak memiliki peran untuk memastikan makanan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi kriteria-kriteria keamanan dan kesehatan.

Webinar „Peranan Peternak Sapi Perah Indonesia dalam Menjaga Ketahanan dan Keamanan Pangan, Terutama di Masa Pandemi’ yang digelar mulai pukul 09.00 WIB menghadirkan pembicara para pakar peternakan dari Kementerian Pertanian, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Gadjah Mada. Diskusi berlangsung menekankan pentingnya kerjasama dengan mitra koperasi untuk meningkatkan pemberdayaan peternak sapi perah lokal dan pengetahuan tentang peternakan berkelanjutan untuk kemajuan industri susu sapi segar di Indonesia.

Dalam sambutan pembuka webinar hari ini, Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia Andrew

  1. Saputro menyampaikan harapannya atas kerjasama dengan koperasi peternak sapi perah, “Kesadaran masyarakat untuk minum susu setiap hari menunjukkan tren positif dan kini menjadi bagian dari komitmen masyarakat menjalankan gaya hidup sehat terutama untuk mendukung sistem imunitas keluarga. Kebutuhan akan pasokan protein hewani atau susu sapi segar terus meningkat dan ini menjadi peluang kita bersama untuk memajukan potensi peternak sapi perah Indonesia. PT Frisian Flag Indonesia telah hadir di Indonesia lebih dari 98 tahun dan kami membuka diri untuk berbagi keahlian peternak Belanda dengan para peternak sapi perah Indonesia. Sejak tahun 1996, melalui program Dairy Development Program (DDP) kami telah berbagi pengalaman tentang peternakan berkelanjutan yang mengutamakan keamanan dan kesehatan pangan, yang dapat kita gunakan untuk memastikan ketahanan dan keamanan pangan khususnya susu segar terutama di masa pandemi seperti saat ini.” Andrew juga menyampaikan apresiasi perusahaan atas dukungan Kementerian Pertanian, GKSI, mitra koperasi dan peternak dalam keberhasilan program pemberdayaan peternak sapi perah Indonesia. “Keahlian peternak Belanda memberikan pengalaman hampir 150 tahun mengelola peternakan sapi perah yang berkelanjutan. Kunci utama keberhasilan adalah kolaborasi yang kuat dan konsisten, semoga bersama – sama kita dapat terus memberikan manfaat kebaikan susu bagi seluruh keluarga Indonesia.,” Andrew menambahkan.

Senada dengan Andrew, Ketua Gabungan Susu Indonesia (GKSI) Dedi Setiadi juga menyampaikan harapannya terhadap kerjasama peternak dengan swasta, “Kerjasama antara berbagai koperasi susu dan PT Frisian Flag Indonesia telah banyak membantu kami mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi susu

segar di Indonesia. Pemberdayaan peternak sapi perah lokal yang disampaikan FFI telah meningkatkan kualitas peternakan dan berdampak positif terhadap produktivitas dan pengembangan usaha. Kami dapat berbagi tentang tantangan mengelola ternak sapi perah dan mendapat banyak pembelajaran untuk mengatasinya. Semangat kemitraan ini sangat positif dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan anggota koperasi kami. Tidak hanya peningkatan produktivitas dan kualitas susu segar, kemitraan ini juga meningkatkan kualitas sumber daya para peternak.”

Kerjasama yang baik antara perusahaan dan peternak juga mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian dan dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan industri susu segar di tanah air. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc., mengungkapkan pentingnya kerjasama untuk menjaga ketahanan dan keamanan pangan di Indonesia, khususnya di tengah pandemi. “Kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan susu segar secara mandiri akan sangat dibutuhkan terutama di masa pandemi. Pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan ini dan setiap anggota masyarakat punya perannya masing-masing, peran yang berbeda namun sama pentingnya. Program kemitraan antara FFI dan koperasi adalah contoh yang baik dalam menggalang kerjasama untuk kebaikan Indonesia. Bersama kita wujudkan keamanan dan ketahanan pangan dan menjamin ketersediaan pangan yang aman, sehat dan bergizi untuk masyarakat Indonesia.”

Kalangan akademisi juga menanggapi kerjasama ini dengan positif seperti yang disampaikan Kepala Divisi Teknologi Hasil Ternak, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, IPB, Dr. Epi Taufik, S.Pt., MVPH., MSi., “Manajemen peternakan sapi perah Indonesia terutama dalam memenuhi ketahanan pangan harus terus ditingkatkan agar tidak kalah dengan negara – negara lain. Edukasi, inovasi, dan kerjasama antara pemerintah-akademisi-peternak-perusahaan dalam mewujudkan peternakan sapi perah yang modern, berkualitas, dan berkelanjutan, harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas. IPB terus berinovasi di bidang peternakan dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk berikan solusi peternakan yang maju dan berkelanjutan.”

Sementara itu, Pakar Pakan Ruminansia sekaligus Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., IPU., ASEAN.Eng, menekankan pentingnya pengelolaan pakan dan kesehatan ternak sebagai kunci keamanan pangan. “Peternakan yang mengutamakan prinsip keamanan dan kesehatan menjadi sumber pangan berkualitas yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Kesadaran menyediakan pangan aman harus dimulai dari hulu dan seyogyanya menjadi sebuah standar operasi dalam mengelola peternakan, dan dimulai dari pakan. Pakan tidak hanya aspek jumlahnya tetapi juga mutu dan keamanannya bagi kesehatan ternak dan produk hasil ternak seperti susu segar dan hasil olahannya, yang nantinya aman di konsumsi oleh masyarakat.”

“Peternak Indonesia harus terus bersemangat dalam berusaha menjaga kualitas pakan dan menerapkan manajemen kandang yang sesuai standar. Bersama kita harus bisa mendukung peternak untuk terus menyediakan sumber gizi yang dibutuhkan masyarakat, dan membangun industri susu segar yang siap menjawab kebutuhan konsumen, yang semakin hari mereka semakin demanding dan care atas kualitas dan keamanan produk pangan,” tambah Ali.

Webinar „Peranan Peternak Sapi Perah Indonesia dalam Menjaga Ketahanan dan Keamanan Pangan, Terutama di Masa Pandemi’ berlangsung hingga pukul 11.45 WIB diikuti 300 orang peserta, terdiri dari akademisi, mahasiswa, pelajar mitra peternak sapi perah lokal dan koperasi daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

 

– selesai –

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi: 

Andrew F. Saputro Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia

Andrew.saputro@frieslandcampina.com

+62 8118300449

 Sisi Suhardjo Public Relations Iris Jakarta

Sisi.suhardjo@id.iris-worldwide.com

+62818754229

 Tentang Frisian Flag Indonesia

PT Frisian Flag Indonesia (FFI) adalah salah perusahaan susu terdepan di Indonesia yang menyediakan produk bernutrisi untuk anak-anak dan keluarga dengan merek FRISIAN FLAG®, FRISO®, SUSU BENDERA®, dan OMELA®. FRISIAN FLAG® telah menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga Indonesia sejak 1922.

Sebagai bagian dari FrieslandCampina, salah satu koperasi peternak sapi perah terbesar dunia yang berpusat di Belanda, FFI mengacu pada pengalaman global dan kemitraan jangka panjang dengan peternak sapi perah lokal, agar dapat menghadirkan sumber gizi terbaik yang diperoleh dari susu.

FFI mengoperasikan fasilitas produksi di Pasar Rebo dan Ciracas, Jakarta Timur, dengan berbagai portofolio produk seperti susu cair, susu bubuk, dan susu kental manis. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frisianflag.com

Tentang FrieslandCampina

Setiap harinya, FrieslandCampina menyediakan pangan kaya gizi kepada jutaan konsumen di seluruh dunia. Dengan jumlah pendapatan tahunan sebesar 11.5 miliar euro, menjadikan FrieslandCampina salah satu produsen susu terbesar di dunia. FrieslandCampina menyediakan produk bagi konsumen maupun profesional, memasok bahan baku bagi produsen produk gizi bayi & balita, maupun industri makanan dan sektor farmasi di seluruh dunia.

FrieslandCampina memiliki kantor cabang di 34 negara dengan 114 fasilitas produksi dengan 23.769 karyawan, serta produk yang tersedia di lebih dari 100 negara. Perusahaan ini dimiliki secara penuh oleh Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A, beranggotakan 18.261 peternak sapi perah yang tersebar di Belanda, Jerman dan Belgia, menjadikannya salah satu koperasi peternak sapi perah terbesar di dunia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frieslandcampina.com

Perbankan

Kinerja Kuartal 3-2020 BNI, Memperkuat Fundamental, Tumbuh Dengan Sehat, dan Berkelanjutan

Jakarta – Di tengah kondisi perekonomian nasional yang penuh tantangan, perseroan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melakukan penguatan fundamental dengan tetap menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, dengan pertumbuhan yang selektif dan terukur. Hingga akhir September 2020, Total Aset tumbuh 12,5% year on year (yoy) terutama dikontribusi oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 21,4% yoy dari Rp 580,9 triliun pada Kuartal 3 – 2019 menjadi Rp 705,1 triliun pada Kuartal 3 – 2020.

Upaya menghimpun DPK dilakukan dengan menjadikan dana murah (CASA) sebagai prioritas utama yang dimaksudkan untuk dapat terus menekan cost of fund.  Saat ini CASA BNI berada pada level 65,4% dengan cost of fund 2,86%, atau membaik 30 bps dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebesar 3,24%. DPK tersebut menopang penyaluran kredit BNI yang tumbuh 4,2% yoy, dari Rp 558,7 triliun pada Kuartal 3 tahun 2019 menjadi Rp 582,4 triliun pada Kuartal 3 tahun 2020.

Namun dalam hal ini, Manajemen lebih berfokus pada perbaikan kualitas aset, salah satunya dengan cara melakukan assessment secara komprehensif dan intens untuk memantau debitur-debitur, mengingat kondisi ekonomi yang menantang di tengah pandemi ini.

Perseroan mencatat Pendapatan Bunga Bersih pada Kuartal 3 tahun 2020 tumbuh negatif yaitu -0,8% yoy. Namun penurunan tersebut dapat diimbangi dengan upaya penurunan beban bunga yang signifikan sebesar -8,0% yoy sehingga NIM pada Kuartal 3 tahun 2020 mencapai 4,3%.

Sementara itu, dari sisi pendapatan non bunga (Fee Based Income), BNI mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,2% yoy, membaik dibandingkan kuartal kedua yang lalu yang tumbuh 3,2%. Adapun laba bersih hingga Kuartal 3 tahun 2020 dibuku sebesar Rp 4,32 triliun atau turun -63,9% yoy. Penurunan ini merupakan bagian dari upaya BNI untuk memperkuat fundamental keuangan bank dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang, yaitu dengan melakukan pembentukan pencadangan yang lebih konservatif sehingga rasio kecukupan pencadangan atau coverage ratio hingga Kuartal 3 tahun 2020 berada pada level 206,9% lebih besar dibandingkan Kuartal 3 tahun 2019 yang sebesar 159,2%.

Optimalisasi Layanan Digital

Kebutuhan layanan perbankan digital semakin meningkat selama masa pandemi ini, antara lain BNI Mobile Banking yang menjadi salah satu preferensi utama bagi nasabah untuk bertransaksi. Hingga September 2020, volume transaksi melalui BNI Mobile Banking tumbuh 80,4% yoy. Adapun jumlah transaksi meningkat dari 142 juta pada Kuartal 3 tahun 2019 menjadi 211 juta transaksi pada Kuartal 3 tahun 2020 atau meningkat 48,1%.

Kedepannya layanan perbankan digital akan semakin menjadi ujung tombak. Pengembangan Digital Banking akan dilakukan tidak hanya untuk menghasilkan produk dan layanan keuangan digital yang mendukung inklusi keuangan dan meningkatkan customer engagement, namun juga digitalisasi pada proses bisnis internal yang melahirkan produktivitas dan efisiensi.

Partisipasi Aktif dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam menghadapi dampak pandemi, BNI secara aktif melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang berkinerja baik namun bisnisnya terdampak Covid-19. Dalam perkembangannya, hingga akhir September 2020, BNI telah memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp 122,0 triliun atau 22,2% dari total pinjaman yang diberikan, kepada 170,591 debitur, yang mayoritas adalah debitur sektor perdagangan, restoran, dan hotel, sektor jasa usaha, serta manufaktur.

Selain itu, BNI juga mendukung upaya pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui optimalisasi penempatan dana dari pemerintah dalam bentuk penyaluran pinjaman modal kerja pada pelaku usaha yang berorientasi ekspor, padat karya, dan ketahanan pangan. Pada tahap pertama, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 5 triliun, kemudian pada tanggal 24 September 2020, pemerintah kembali memberikan tambahan penempatan sebesar Rp 2,5 triliun. Tujuan dari penempatan dana ini diharapkan akan menambah daya ungkit penyaluran kredit oleh perseroan hingga 3 kali. Hingga 20 Oktober 2020, BNI telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 21,1 triliun, yang mayoritas (70%) disalurkan pada segmen kecil terutama melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hingga akhir September 2020, BNI telah menyalurkan KUR senilai Rp 15,05 triliun dan disalurkan untuk 170.569 debitur. KUR BNI ini tersalurkan pada berbagai sektor ekonomi, antara lain ke sektor pertanian sebesar Rp 3,95 triliun; sektor perdagangan Rp 7,37 triliun; sektor jasa usaha Rp 2,44 triliun; serta untuk sektor industri pengolahan senilai Rp 1,08 triliun.

Pemberian restrukturisasi kredit dan tambahan modal kerja ini kami harapkan dapat meningkatkan ketahanan bisnis debitur ditengah krisis akibat pandemi covid-19. Harapannya, saat Covid-19 dapat ditanggulangi, bisnis debitur dapat kembali ke arah yang lebih baik.

Tumbuh Dengan Sehat & Hati-Hati

Manajemen telah menelaah seluruh situasi terkini yang penuh tantangan dan menetapkan hal-hal yang menjadi prioritas bagi perusahaan dalam melangkah ke depan. Pertama, melanjutkan pengawasan dan Analisa terhadap kualitas kredit, serta menyiapkan pencadangan yang sesuai. Kedua, memperkuat manajemen risiko melalui transformasi proses perkreditan dan peningkatan budaya risiko. Ketiga, pertumbuhan bisnis yang tidak hanya fokus pada segmen korporasi, namun juga pada segmen kecil dan konsumer. Keempat, mempertajam kemampuan layanan digital sebagai ujung tombak dalam meningkatkan bisnis.

Implementasi dan paduan kebijakan ini akan dapat membantu perseroan untuk menghadapi tantangan bisnis kedepan. Manajemen akan terus mencermati perkembangan dari pandemi covid-19 ini serta memastikan perbaikan fundamental dapat tercapai sebagai basis pertumbuhan yang kuat untuk perseroan di masa mendatang.

Mineral dan Tambang

Dukung Kemandirian & Ketahanan Energi Nasional, PLN Luncurkan Gerakan Satu Juta Kompor Induksi

Jakarta – Guna mendukung kemandirian dan ketahanan energi nasional, PLN meluncurkan Gerakan Konversi Satu Juta Kompor Elpiji ke Kompor Induksi. Peluncuran secara simbolis dilakukan langsung secara daring oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, dalam rangkaian Hari Listrik Nasional ke-75, Selasa (27/10).

Konversi dari kompor elpiji ke kompor induksi juga akan menghemat anggaran subsidi elpiji yang telah dianggarkan sebesar Rp 50,6 Triliun pada APBN 2020. Selain itu konversi ini juga meningkatkan ketahanan energi nasional karena mengubah penggunaan energi berbasis impor menjadi energi berbasis lokal.

“Seperti kita ketahui, untuk elpiji yang kita konsumsi sebagian besar masih impor, sementara listrik adalah energi berbasis lokal. Kami targetkan subsidi elpiji dalam lima tahun akan turun sekitar Rp 4,8 triliun,” tutur Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.

Dengan melakukan konversi ke kompor induksi juga akan meningkatkan konsumsi energi listrik dan energi bersih. Pada tahun 2019, penggunaan listrik per kapita baru mencapai 1.084 kilo Watt hour (kWh) per kapita, PLN menargetkan konsumsi listrik per kapita meningkat menjadi 1.142 kWh.

Penggunaan kompor induksi juga dinilai lebih efisien. Hasil kajian teknis laboratorium Institut Teknologi PLN menunjukkan, untuk memasak 1 liter air dengan menggunakan kompor induksi 1.200 watt sebesar Rp 158,-, sementara menggunakan kompor elpiji tabung 12 kg (api maksimal) sekitar Rp 176,-.

“Kami sudah lakukan ujicoba, penggunaan kompor induksi memang lebih efisien. Selain itu, kompor induksi juga lebih ramah lingkungan, aman dan nyaman,” ucap Zulkifli.

Untuk mendorong penggunaan kompor induksi, PLN akan menyiapkan program promo layanan PLN bagi pengguna kompor induksi, seperti tambah daya ataupun penyambungan baru. PLN juga telah bekerjasama dengan penyedia kompor induksi dan gerai-gerai penjualan untuk mendorong ketersediaan produk kompor induksi yang terjangkau di pasar.

Kontak:

Agung Murdifi
Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

Keuangan

Pegadaian Gandeng Shopee, Perluas Akses Layanan Digital

Jakarta – Untuk memperluas akses produk tabungan emas, dan mempermudah masyarakat dalam investasi emas, Pegadaian berkolaborasi dengan Shopee, salah satu e-commerce terbesar dan terkemuka di Indonesia, dengan meluncurkan Tabungan Emas Pegadaian yang hadir di aplikasi belanja Shopee.

Direktur Teknologi Informasi & Digital PT Pegadaian (Persero), Teguh Wahyono mengatakan, channeling tabungan emas Pegadaian dengan Shopee adalah langkah kolaborasi strategis antara start up teknologi tingkat global dengan produk BUMN unggulan. Kerjasama ini semakin memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan produk dan layanan Pegadaian secara online.

“Kini seluruh masyarakat bisa menabung emas dengan mudah dan cepat, hanya menggunakan applikasi Shopee” ujar Teguh

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan beli dan titip emas yang memudahkan investasi emas secara aman, mudah, murah, dan terpercaya. Produk ini dapat diakses secara konvensional maupun digital, salah satunya dengan aplikasi belanja online Shopee.

Hanya dengan investasi mulai dari Rp 500, selanjutnya, nasabah bisa membeli emas mulai dari Rp 5.000; melakukan transfer emas ke sesama pengguna Shopee minimal 0,01 gram dan maksimal 100 gram; wajib memiliki saldo yang tidak bisa ditarik (mengendap) minimal 0,05 gram dan mendapat buku setelah nasabah ke cabang Pegadaian yang didaftarkan.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Harianto Widodo mengatakan bahwa transaksi jual-beli emas melalui aplikasi Shopee dapat dilakukan dengan nilai yang sangat terjangkau. Hal tersebut dilakukan guna membuat kebiasaan dalam masyarakat untuk memiliki perilaku yang gemar menabung.

“Pertimbangannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat berinvestasi emas dengan mudah dan nyaman, Selain itu tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak bisa menabung” kata Harianto Widodo.

Bagi nasabah baru yang hendak membuka Tabungan Emas di Shopee caranya sangat mudah. Cukup Kunjungi halaman Tabungan Emas pada aplikasi Shopee, lalu tentukan ​jumlah emas yang akan dibeli dalam bentuk satuan gram atau rupiah​. Pengguna aplikasi wajib melengkapi data agar verifikasi KTP dapat dilakukan. Pada tahap akhir nasabah diminta untuk melakukan proses pembayaran. Jika proses pembayaran sukses, maka secara otomatis emas yang dibeli akan tercatat di fitur Tabungan Emas pada akun pengguna Shopee.

Selanjutnya, nasabah diberi waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal pembukaan rekening Tabungan Emas untuk melakukan registrasi ke Cabang Pegadaian. Pada tahun pertama, nasabah dibebaskan dari biaya penyimpanan, selanjutnya Pegadaian akan mengenakan biaya sebesar Rp 30.000 per tahun.

Direktur Shopee Indonesia, Christin Djuarto, mengatakan kerjasama ini sebagai bentuk komitmen Shopee untuk terus berinovasi dalam menghadirkan kebutuhan pengguna yang selaras dengan perkembangan zaman. Selain itu kolaborasi ini diharapkan dapat membantu menjadi perpanjangan tangan dari Pegadaian dalam menghadirkan akses mudah bagi masyarakat untuk membangun budaya menabung dan berinvestasi, khususnya dalam bentuk tabungan emas.

“Shopee berharap kolaborasi ini dapat menghadirkan solusi praktis dalam bertransaksi dengan aman dan terpercaya, serta mendukung perluasan jangkauan produk dan layanan produk investasi melalui platform e-commerce untuk seluruh lapisan masyarakat.” Ucap Christin Djuarto.

Sebelumnya, Pegadaian juga telah menggandeng Tokopedia sebagai channeling dalam memasarkan emas secara digital melalui tabungan emas. Kerjasama tersebut dilakukan untuk terus meningkatan inklusi keuangan di masyarakat.

 

 

Informasi lebih lanjut silakan hubungi :

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero):

R. SWASONO AMOENG WIDODO (0812-8068-1955)
Email : amoeng.widodo@pegadaian.co.id