Memperhatikan perkembangan dari pemberitaan atas penangkapan dan penahanan Abdurrahman Yusuf dkk dalam kapasitasnya sebagai top leader sekaligus sebagai bagian dari manajemen investasi yang dikenal dengan Brand “EDCCash”, yang mana semakin hari belakangan ini, pemberitaan tersebut nyata-nyata juga diiringi dengan begitu banyaknya peredaran informasi negatif di kalangan nasabah atau mitra atau member EDCCash yang justru menyudutkan para pelapor, sehingga baik langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan para pelapor -yang klien kami termasuk di dalamnya-, telah menerima tekanan-tekanan baik secara mental maupun fisik.

Adapun setelah kami mempelajari informasi yang beredar di masyarakat luas, sementara ini dapat kami simpulkan bahwasanya para nasabah EDCCash yang tidak menjadi pelapor, saat ini justru merasa dirugikan dengan adanya Laporan Polisi tersebut, dan hal itu kami anggap semata-mata karena mereka tidak mengetahui dan tidak memahami fakta-fakta hukum mengenai keanehan-keanehan dalam tata cara berinvestasi kripto currency yang lazim terjadi yang dialami oleh Para Pelapor dan kemudian dijadikan dasar untuk membuat laporan polisi dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menanggapi pemberitaan-pemberitaan miring tersebut, kantor kami rasanya perlu memberikan klarifikasi kepada khalayak ramai agar dapat mengetahui secara gamblang mengenai fakta dan kesimpulan yang ditemukan setelah kantor kami mengadakan due diligence terhadap legalitas, tata cara, aturan-aturan dan sistem managerial yang diterapkan oleh manajemen EDCCash, serta tidak luput juga kami melakukan research terbatas mengenai latar belakang para praktisi yang terlibat dalam manajemen EDCCash tersebut;

Perlu kiranya digarisbawahi, penelusuran yang dilakukan oleh kantor kami pada dasarnya adalah terbatas terhadap peristiwa hukum yang sudah terjadi dan bukan terhadap apa yang akan dilakukan oleh manajemen EDCCash dikemudian hari, peristiwa hukum mana dianggap telah merugikan dan berpotensi akan lebih merugikan lagi apabila tidak segera dilaporkan. Adapun secara garis besar terdapat beberapa alasan mendasar yang meyakinkan kami mengenai adanya ketidakberesan manajemen EDCCash yaitu;

1. Terkait dengan izin-izin atau legalitas usaha EDCCASH , yang mana ditemukan bahwasanya:
2. EDCCash tidak terdaftar di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
3. Perbuatan EDCCash dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
4. EDCCash telah masuk dalam Daftar Investasi Illegal yang dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi-Otoritas Jasa Keuangan sejak Bulan Oktober 2020;
5. Ditemukan fakta bahwasanya:
6. Koin yang diproduksi EDCCash tidak termasuk dalam 229 Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto;
7. EDCCash hanya memproduksi koin untuk diperdagangkan diantara anggotanya sendiri dengan skema piramida, yang seharusnya dapat diperdagangakan secara massif dan umum;
8. Koin Produksi EDCCash tidak memenuhi syarat sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto karena :

• Tidak berbasis “Distributed Ledger Technology”;
• Tidak berupa aset kripto utilitas (utility crypto) atau aset kripto yang beragun aset (crypto backed asset);
• Nilai kapitalisasi pasar (market cap) koin EDCCash tidak masuk ke dalam peringkat 500 besar kapitalisasi Pasar Aset Kripto (coinmarketcap); serta
• Terhadap Koin EDCCash tidak pernah dilakukan penilaian terhadap risiko proses jual belinya;

Bahwa perlu diketahui, kejadian seperti ini sebenarnya telah berulangkali terjadi dan tentu saja yang dirugikan adalah MASYARAKAT UMUM, oleh karena itu tentu saja harus dicari siapa yang paling bertanggungjawab atas berulangnya kejadian-kejadian tersebut, sepengetahuan kami pemerintah  Indonesia telah memiliki regulasi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian serupa, dimana seluruh regulasi tersebut selalu dijadikan pijakan bagi Penyidik POLRI untuk bertindak dan menentukan siapa yang bersalah dalam rangka menata rangkaian panjang bisnis berbasis crypto currency yang aman dan nyaman bagi Warga Negara Indonesia;

Bahwa berbekal pada hasil temuan-temuan tersebut serta berbekal regulasi yang ada tentunya Para Pelapor sangat mungkin untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap sangat bertanggungjawab dalam menyebarkan seluruh berita-berita yang tidak benar apalagi dapat menyudutkan para pelapor, apabila hal tersebut berpotensi merusak reputasi pribadi mereka di mata masyarakat;

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ke depannya press release ini dapat mengimbangi penyebaran informasi negatif mengenai Laporan Polisi atas tindakan yang telah dilakukan oleh majamen EDCCash. Terima kasih

Abdul Malik & Parnter.

Pemerintah bertekad untuk melakukan penyederhanaan peraturan di semua sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini salah satunya diwujudkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“UU Cipta Kerja ini diyakini akan mampu memangkas peliknya birokrasi dan berbelitnya peraturan di negara kita, yang menjadi tembok penghalang bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A Cahyanto di Jakarta, Jumat (30/4).

Sejalan dengan upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum, dan penciptakan iklim usaha yang memberi rasa aman dan kondusif untuk melakukan kegiatan usaha. “Kunci untuk melakukan hal tersebut justru ada di pengawasan dan pengendalian,” ungkap Dirjen KPAII.

Menurut Eko, hal ini bukan merupakan langkah kontradiktif dari upaya pemerintah mendorong investasi. Pasalnya, para investor yang sedang dibidik adalah perusahan multinasional besar. Mereka paham bahwa kepastian berusaha dan kepastian hukum adalah hal penting karena untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi investasinya. “Pengawasan itu sendiri adalah suatu keniscayaan bagi kegiatan usaha,” imbuhnya.

Untuk itu, Kemenperin tengah menyusun aturan tentang pengawasan dan pengendalian (Wasdal) yang dapat mendukung investasi masuk dan menjaga keberlangsungan usaha, khususnya sektor industri. Hasil dari wasdal adalah bahan analisa untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan.

“Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri sehingga pemerintah dapat menstimulus kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” jelas Eko.

Bahkan, Wasdal ini akan mengeliminasi calon investor yang beritikad buruk dengan mencari keuntungan besar sesaat dan merusak iklim investasi. “Jadi, kami sangat welcome kepada calon investor yang memang nyata-nyata berkeinginan menumbuhkan ekonomi dengan menjalin hubungan baik dengan Indonesia untuk memperoleh keuntungan berkesinambungan selama mungkin,” paparnya.

Guna mencapai sasaran tersebut, Kemenperin saat ini sedang merancang Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri. “Kepastian output adalah profil industri yang menjadi salah satu data untuk menyusun kebijakan dan pemberian fasilitasi,” ujar Eko.

Di samping itu, juga dibutuhkan kepastian kriteria dan parameter. Sehingga, instansi yang melakukan wasdal serta perusahaan dapat mengetahui secara jelas objek pengawasan. “Kami menekankan bahwa kepastian adalah kata kunci dalam berusaha,” pungkasnya.