Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

POJK perpanjangan kebijakan stimulus Covid-19 di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya mengoptimalkan kinerja lembaga jasa  keuangan  non-bank,  menjaga stabilitas  sistem  keuangan,  serta  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  pada masa pandemi Covid-19.

Sebelumnya, OJK pada April 2020 telah menerbitkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-bank yang berlaku selama setahun. Dengan terbitnya POJK 58/POJK.05/2020 maka kebijakan stimulus ini akan diperpanjang hingga 17 April 2022.

Peraturan baru ini juga berisi perpanjangan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan, yang hingga 15 Desember 2020, total restrukturisasi pembiayaan sudah mencapai Rp188,32 triliun dari 4,94 juta kontrak.

Pokok-pokok pengaturan dalam kebijakan ini, antara lain:

1. Penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan;
2. Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
3. Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti; dan
4. Pelaksanaan ketentuan life cycle fund bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

Dalam POJK Nomor 58/POJK.05/2020 ini terdapat penyempurnaan dan penyesuaian substansi pengaturan baik subjek pengaturan (LJKNB) maupun objek pengaturan yang diberikan relaksasi selama masa pandemi Covid-19, antara lain mencakup:

a. Penambahan subjek lembaga keuangan mikro (LKM) dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech lending).

b. Jenis relaksasi yang ditambah dalam POJK dimaksud mencakup:

• Mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian yaitu pelaksanaan rapat dewan komisaris perusahaan perasuransian dapat dilakukan melalui tatap muka langsung secara fisik atau melalui media video conference;
• Mekanisme teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, yang dilakukan dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik. Selain itu tanda tangan basah pemegang polis/tertanggung/peserta dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik;
• Alokasi biaya pengembangan dan pelatihan pegawai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat kurang dari batasan minimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari anggaran sumber daya manusia;
• Kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak sebesar Rp10 miliar;
  2. memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat (tidak berlaku untuk pembiayaan < Rp25 juta);
  3. dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; dan
  4. dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.
• Relaksasi penerbitan surat berharga berupa efek bersifat utang yang tidak melalu penawaran umum oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah harus memenuhi ketentuan, antara lain:
  1. melaporkan kepada OJK paling lambat 2 bulan sebelum penerbitan;
  2. memiliki ekuitas >Rp100 miliar; dan
  3. melakukan pemeringkatan atas surat berharga untuk penerbitan dengan nilai ≤Rp 100 miliar.
• Relaksasi ketentuan pemenuhan batasan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran Covid-19.
• Penyampaian laporan berkala bagi LJKNB disesuaikan menjadi:
  1. lima hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan; dan
  2. 10 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala yang disampaikan secara empat bulanan.
• LJKNB menyampaikan laporan pembiayaan yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran berdasarkan posisi akhir bulan secara dalam jaringan kepada OJK untuk posisi:
  1. bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk LJKNB selain lembaga keuangan mikro; dan
  2. bulan April, Agustus dan Desember untuk lembaga keuangan mikro.

c. Jangka waktu berlaku POJK ini ialah sampai dengan tanggal 17 April 2022, kecuali:

• kebijakan yang terkait batas waktu penyampaian laporan berkala;
• pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
• mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian;
• mekanisme teknis pelaksanaan pemasaran PAYDI bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, yang berlaku selama jangka waktu darurat Covid-19.

***

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo

Telp. 021.29600000 Email: humas@ojk.go.id

Jakarta – Kementerian Keuangan RI menganugerahkan kepada Bareksa, marketplace investasi terbesar di Indonesia, penghargaan sebagai Mitra Distribusi Surat Berharga Negara Terbaik (Midis SBN) dan Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (Midis SBSN) Terbaik Kategori Fintech 2020, disandingkan dengan bank-bank besar seperti PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan perusahaan efek PT Mandiri Sekuritas. Penghargaan kategori Midis SBSN yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini merupakan yang kedua kali berturut-turut diterima oleh Bareksa.

Co-founder dan CEO Bareksa, Karaniya Dharmasaputra, menyatakan, “Penghargaan ini kembali menjadi bukti bahwa pemanfaatan fintech memiliki peran yang semakin penting untuk mendemokratisasi dunia keuangan nasional. Di tengah pandemi Covid-19 dan era New Normal, kita justru melihat akselerasi penjualan di segmen retail melalui teknologi digital dan terus meluasnya demokratisasi obligasi negara yang sebelumnya merupakan wilayah yang elitis, yang jauh dari jangkauan masyarakat luas.”

“Penghargaan ini juga merupakan bukti bahwa dorongan dan dukungan Kementerian Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia, dalam pemanfaatan tekfin merupakan langkah yang tepat. Kami sangat berterima kasih atas berbagai kebijakan progresif pemerintahan Presiden Jokowi dan Kemenkeu yang terus mendorong perkembangan ekonomi-digital dan tekfin di Indonesia,” Karaniya menambahkan, usai menerima penghargaan secara virtual dalam acara Investor Gathering 2017, 17 Desember 2020.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerbitan SBN menjadi salah satu penopang pembiayaan negara yang difokuskan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. “Kita menghadapi tantangan luar biasa dari sisi strategi pembiayaan tahun ini. Kami mengapresiasi kerja sama berbagai pihak yang telah mendukung pembiayaan dan pengelolaan negara untuk mengatasi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya dalam sambutan di Investor Gathering 2020.

Sepanjang 2020, Bareksa sebagai midis telah membantu penjualan untuk 6 seri SBN ritel. Yang menarik ada pada penjualan ORI 017 dan SR 013 di mana penjualan di Bareksa menyentuh rekor tertinggi di penjualan konvensional dan syariah. Di tengah situasi sulit akibat COVID-19, nilai penjualan ORI 017 melesat 608% dibanding ORI 016. Sementara penjualan SR013 naik 238% dari SR 012.

Jumlah investor per Nov 2020 juga meningkat 153% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada produk yang lebih aman melalui platform digital. SBN yang dijamin pemerintah 100% menjadi pilihan investasi yang aman dalam situasi tersebut.

Keritelan Terbaik dan Jangkauan Terluas
Menurut hasil penilaian Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan tentang Kinerja Midis SUN Ritel 2019 dari sisi keritelan, Bareksa dinobatkan sebagai salah satu mitra distribusi terbaik, sejajar dengan empat bank besar skala nasional.

Dari sisi jangkauan, Bareksa ada di posisi nomor satu karena berhasil menjangkau investor SBN hingga 34 provinsi di Indonesia. Dari sisi jumlah investor, Bareksa bersaing dengan empat bank besar tersebut dan berada di posisi teratas di antara mitra distribusi non-bank lainnya. Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada Bareksa sebagai mitra distribusi SBN Syariah (SBSN) terbaik 2019 kategori non-bank.

Sebelumnya, Bareksa juga dinobatkan sebagai platform terbaik untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) secara online berdasarkan survei yang dilakukan oleh Big Data Telkom dan Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kemenkeu RI, pada Desember 2019.

Transaksi pembelian SBN kini sudah dapat dilakukan di aplikasi Bareksa (Android maupun iOS), sehingga investor dengan mudah memantau semua portofolio investasi mulai dari reksadana hingga SBN dalam satu aplikasi.

Jakarta – PT Pegadaian (Persero) terus mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan meluncurkan produk Pinjaman Modal Produktif. Melalui produk ini, masyarakat pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha khususnya di tengah pandemi saat ini, dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp 10 Juta hingga Rp 2 Millar dengan agunan surat penagihan hutang (invoice).

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero), R. Swasono Amoeng Widodo menjelaskan, untuk bisa menggunakan produk ini, nasabah melampirkan copy invoice sebagai agunan tanpa perlu menjaminkan aset secara fisik. Prosesnya pun mudah dan cepat karena dilakukan secara online melalui https://digilend.pegadaian.co.id.

“Calon nasabah dapat langsung melakukan registrasi, kemudian menggugah dokumen yang diperlukan secara lengkap, seperti dokumen identitas, keterangan usaha, copy invoice,  dokumen keuangan, serta berbagai dokumen yang dibutuhkan lainnya. Setelah seluruh dokumen-dokumen tersebut diunggah, calon nasabah akan langsung dihubungi oleh team Pegadaian. Di samping itu, sebelum mengajukan pinjaman, calon nasabah dapat melakukan simulasi dengan mengisi nilai invoice, jangka waktu peminjaman, dan memasukan tanggal jatuh tempo invoice yang dimiliki”, ujar Amoeng.

Adapun syarat utama yang wajib dipenuhi oleh peminjam diantaranya harus Warga Negara Indonesia, memiliki badan usaha yang berbentuk PT, CV, atau Perum yang terdaftar di Indonesia, dan telah berdiri minimal selama dua tahun.

Sementara itu, untuk proses peminjaman dengan nilai dibawah Rp 1 Milyar, membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja dan 7 (tujuh) hari kerja untuk pinjaman lebih dari Rp 1 Miliar, setelah seluruh dokumen dilengkapi. Tarif sewa modal relatif terjangkau sebesar 0,04% per hari dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 15 hari sampai 6 bulan.

“Saya berharap produk Pinjaman Modal Produktif ini dapat membantu masyarakat khususnya para pelaku usaha yang tengah kesulitan mendapatkan tambahan modal usaha, untuk bisa bertahan, dan kembali mengembangkan usahanya seperti sebelum pandemi melanda”, tambah Amoeng.

Guna memperkenalkan produk Pinjaman Modal Produktif ke masyarakat, Pegadaian melakukan literasi melalui Webinar berjudul “Sukses Ngegas Bisnis Offline ke Online”. Dengan menghadirkan Desi Bachir, CMO Samara Media & Entertainment, Braintrust IDEAFEST serta Kepala Departemen Digital Lending PT Pegadaian Persero, Indri Wijayanti pada Jumat 11 Desember 2020. Melalui Webinar ini pegadaian ingin mengajak masyarakat agar mampu mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi, dengan tetap kreatif dan mampu berinovasi.

Hingga saat ini, 52% atau sekitar 54 juta pengusaha belum terlayani oleh Lembaga keuangan formal untuk membantu pinjaman modal usahanya. Bahkan tak sedikit, pelaku usaha yang terjebak oleh pelepas uang ilegal (rentenir) yang membebankan bunga tinggi kepada peminjam. Oleh karena itu, Pegadaian terus konsisten untuk hadir sebagai salah satu BUMN yang memberikan solusi pemenuhan dana secara cepat, mudah, dan aman.

Jakarta – Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara resmi mengumumkan program restrukturisasi kepada seluruh pemegang polis.

Program yang merupakan hasil keputusan antara Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini diambil dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya, dibanding mengambil opsi likuidasi perusahaan.

“Kami berterima kasih atas kesabaran pemegang polis yang telah menunggu upaya dan perjuangan Kami selama dua tahun terakhir. Izinkan saya sebagai Ketua Tim Koordinator Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya mengumumkan program restrukturisasi Polis Jiwasraya pada Jumat 11 Desember 2020,” kata Ketua Koordinasi Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko dalam acara Pengumuman Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya, Jumat (11/12/2020).

Dalam sesi pengumuman restrukturisasi tersbut, Hexana menjelaskan, terdapat tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya.

Dimana tujuan utama Program Restrukturisasi Polis ialah menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya dan melanjutkan keberlangsungan manfaat polis dengan entitas baru yakni IFG Life.

Selain menyampaikan tujuan restrukturisasi, Hexana juga menyampaikan rasa terimakasih kepada nasabah yang telah bersabar dan memberi dukungan kepada manajemen baru Jiwasraya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Tujuan utama restrukturisasi ini adalah penyelamatan polis dengan menjaga keberlangsungan manfaat polis,” tutur Hexana.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwasraya, Farid A. Nasution mengungkapkan hingga November 2020, liabilitas Jiwasraya sudah mencapai Rp 54,4 triliun. Adapun aset Jiwasraya pada periode yang sama sebesar Rp15,8 triliun.

Dengan begitu ekuitas Jiwasraya saat ini berada pada posisi minus Rp38,5 triliun.

“Kami menyadari bahwa dengan angka PMN untuk IFG dan dividen tidak akan cukup untuk memenuhi kewajiban kepada seluruh pemegang polis. Oleh karena itu melalui momentum ini Kami selaku Tim Percepatan akan melaksanakan Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya,” cetus Farid.

Jakarta, 10 Desember 2020 – PT Pegadaian (Persero) meraih penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2020, kategori Multifinance sector, pada ajang Markplus Conference 2021 atas pencapaian kinerja operasional yang tetap tumbuh di masa pandemi Covid-19.

Penurunan kinerja sulit dihindari oleh banyak perusahaan di sektor multifinance di tahun ini, namun PT Pegadaian (Persero) berhasil menunjukkan kinerja yang tetap tumbuh disegala situasi. Direktur utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto mengatakan Pegadaian mampu memperluas pasar dan mengembangkan saluran transasksi.

“Kami berhasil mempertahankan kinerja positif di tengah pandemi tahun ini yang dibuktikan dengan adanya peningkatan nasabah maupun omset. Kami juga melakukan kolaborasi dan Kerjasama dengan berbagai institusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan” ujar Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto.

Hingga September 2020, Pegadaian telah melayani 15,65 juta nasabah atau naik 28,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, perusahan juga berhasil meraih omset sebesar Rp124,16 Triliun atau naik 17,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada tahun ini secara kelembagaan Perusahaan telah menjalin sinergi dan kolaborasi dengan 843 lembaga dan institusi seluruh daerah di Indonesia. Adapun bentuk kerjasamanya mulai dari sinergi bisnis, keagenan hingga edukasi.

Pada kesempatan yang sama, Kuswiyoto menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang telah diberikan. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perseroan dan seluruh insan Pegadaian untuk selalu melakukan sinergi dan berkolaborasi dengan Perusahaan BUMN, Swasta, Koperasi, Asosiasi, Komunitas maupun kelompok Masyarakat lain untuk menjangkau segmen yang lebih luas.

Pegadaian juga mengembangkan kerja sama bisnis dengan sejumlah perusahaan fintech hingga e-commerce di Indonesia, yang berfokus pada pengembangan bisnis perusahaan. Selain itu, Perseroan juga terus mengembangkan aplikasi Pegadaian Digital untuk menjangkau kalangan millennial agar dapat bertransaksi dengan mudah, cepat dan akurat tanpa harus datang ke outlet.

“Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat luas. Kami mau kehadiran Pegadaian sebagai perusahaan yang peduli terhadap masyarakat, khususnya ditengah pandemi.” Ujar Kuswiyoto dalam acara The 15^th Annual Markplus Conference 2021, Rabu 9 Desember 2020