Ankara – Terletak di ibu kota Turki, gedung konser canggih ini akan menjadi pusat budaya baru bagi pecinta musik dan seni rupa. Peluncuran gedung pusat budaya dan musik yang sangat ditunggu-tunggu ini akan dimulai dengan acara gala akbar pada tanggal 29 dan 30 Oktober, bertepatan dengan Hari Republik Turki – hari perayaan nasional.

Gedung konser yang menarik terletak di jantung kota Ankara, antara Benteng Ankara dan monumen bersejarah, Anıtkabir. Situs mutakhir ini dibuat dengan biaya sekitar 83 juta Euro dan sekarang akan dikenang dengan nama Orkestra Simfoni Kepresidenan yang bergengsi, salah satu orkestra tertua di dunia.

Gedung Orkestra Simfoni Kepresidenan akan mendatangkan artis dan musisi papan atas. Gedung baru itu akan menyambut sopran terkenal di dunia, Angela Gheorghiu dan salah satu duo piano paling terkenal di dunia, saudara kembar Güher dan Süher Pekinel. Simfoni akan dipimpin oleh Cemi Can Deliorman yang sangat terkenal, salah satu konduktor paling dicari oleh generasi muda.

Pusat budaya dan musik ini akan menjadi tuan rumah musik live spektakuler di ‘Great Hall’, yang memiliki lebih dari 2.000 kursi, ‘Blue Hall’ dengan 500 kursi, dan ‘Historical CSO Hall’ dengan 600 kursi. Tempat ini juga akan menjadi rumah bagi sejumlah restoran, museum, dan area terbuka sehingga akan menjadi tempat pertemuan yang sempurna untuk pecinta seni dan musik.

Menghormati tradisi dan budaya sambil menatap masa depan

Orkestra Simfoni Kepresidenan adalah salah satu orkestra pertama di dunia dan masih menjadi salah satu yang terbaik. Tenggelam dalam sejarah, orkestra andalan Turki itu didirikan hampir dua ratus tahun yang lalu pada tahun 1826 dan telah beroperasi dengan beberapa talenta musik terkemuka dunia.

Direktur artistik dan konduktor Orkestra Simfoni Presiden, Cemi Can Deliorman mengatakan gedung itu luar biasa, dengan akustik yang luar biasa. “Di rumah baru kami, Orkestra Simfoni Kepresidenan dapat bersaing dengan orkestra terkemuka dunia dan kami menantikan banyak pertunjukan luar biasa di sini.”

Dunia belum pernah melihat gedung orkestra kontemporer dibuka sejak pembukaan Hamburg Elbphilharmonie pada 2017 sehingga peluncuran gedung konser ini sangat dinantikan. Bangunan mutakhir dengan fokus pada budaya dan komunitas, akan menjadi aset bagi dunia musik global.

Arsitektur unik bangunan ini kontemporer, namun klasik. Desainnya yang mencolok, dengan dua kubah kaca yang mencolok di antara atrium kaca modern, dirancang agar terlihat segar dan menarik untuk tahun-tahun mendatang.

Dibangun dengan indah dan sesuai fungsi, akustik bangunan dirancang oleh pemimpin akustik dunia, Profesor W. Fasold dan Institut Fraunhofer untuk Fisika Bangunan.

Jakarta – Pemerintah Indonesia dinilai belum berhasil mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia. Peneliti dari Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, Renny Nurhasana, mengatakan hal itu disebabkan karena kenaikan cukai setiap tahun masih membuat harga rokok terjangkau. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh PKJS UI pada bulan Mei 2018 menunjukkan, sebanyak 74% perokok mengaku baru akan berhenti merokok apabila harga rokok naik sampai Rp70.000.

Menurut Renny, harga rokok yang terjangkau memiliki sejumlah dampak yakni meningkatnya jumlah perokok anak, melanggengkan stunting anak Indonesia, tingginya angka kemiskinan, terganggunya program pemerintah, ancaman keberlanjutan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan risiko tinggi terjangkit Covid-19 bagi perokok. Pengajar di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia ini mendorong pemerintah Indonesia menaikkan harga rokok dengan cara menaikkan cukai hasil tembakau setinggi-tingginya di tahun mendatang. “Kenaikan cukai di Indonesia harus dilakukan dengan konsisten,” ujar Renny saat menyampaikan paparannya dalam diskusi daring “Teka-teki cukai rokok di masa pandemi,” yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dengan dukungan WHO, Jumat, 16 Oktober 2020. “Ini melibatkan keberanian pemerintah, berani atau tidak,” ujar Renny.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan Departemen Promosi Kesehatan Dunia WHO, Jeremias N. Paul Jr. mengatakan bahwa jika Indonesia serius ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah Indonesia harus memprioritaskan upaya penurunan prevalensi perokok anak. Menurutnya, hal ini merupakan langkah yang bisa diambil hari ini untuk keuntungan yang bisa dinikmati di masa depan.

“Kesehatan merupakan hal yang fundamental dalam pembangunan manusia,” ujar pria yang akrab disapa JP ini dalam diskusi yang sama.

Dalam presentasinya yang berjudul “Menaikkan Cukai dan Harga tembakau untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera”, Jeremias menjelaskan konsumsi rokok yang tinggi tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga pada pertumbuhan ekonomi. Pertama, meningkatnya beban perawatan penyakit tidak menular yang menyebabkan tekanan fiskal untuk kesehatan bertambah besar. Kedua, penyakit dan kematian prematur akibat penggunaan tembakau berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja.

“Konsumsi produk tembakau meningkatkan risiko penyakit tidak menular di masa akan datang. Ini lingkaran setan,” kata Jeremias.

Untuk menangani epidemi tembakau di Indonesia, pemerintah diminta membuat kebijakan tegas. WHO merekomendasikan pemerintah Indonesia menaikkan cukai minimal 25 persen setiap tahunnya. Selain itu melakukan simplifikasi struktur cukai hasil tembakau.

“Ketika naik menjadi 25 persen maka jumlah para perokok akan turun berlipat ganda bahkan kematian akibat penyakit yang disebabkan rokok juga akan turun,” ujarnya.

Lanjut Jeremias, pengendalian tembakau di Indonesia juga dirasa belum menggunakan standar yang terbaik. Baginya, peningkatan cukai saja tidak cukup, perlu ada upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengendalikan tembakau. Langkah-langkah nonfiskal menjadi langkah efektif, seperti penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok 100%, larangan iklan, promosi, sponsor rokok, dan memberikan informasi peringatan bergambar yang berukuran besar untuk mengubah perilaku masyarakat terkait dengan rokok.

“Kalau melihat Indonesia implikasi kebijakan sangat minimal,” ujarnya.

Menanggapi permintaan PKJS UI serta rekomendasi WHO, analis kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Sarno, menjelaskan bahwa hingga saat ini pembahasan mengenai kenaikan cukai untuk tahun 2021 masih dalam proses penggodokan. Menurutnya, ada beberapa kementerian yang masih tidak satu suara dengan tarif cukai yang hendak diputuskan. Meski kenaikan cukai merupakan upaya Kementerian Keuangan untuk menjalankan amanah Undang-undang 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Sarno mengaku pihaknya tetap harus mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak yang akan terimplikasi kenaikan cukai tersebut.

“Kami berusaha untuk menurunkan prevalensi,” ujar Sarno.

Kendati demikian, Sarno mengaku pemerintah akan tetap menaikkan cukai hasil tembakau. Nilainya berapa, ia tidak dapat menjelaskan dengan detail karena masih dalam tahap pembahasan di kementerian. “Tahun depan berapa belum bisa kita sampaikan, masih dalam pembahasan,” ujarnya.

Sebagai organisasi profesi jurnalis yang menaruh perhatian pada isu kesehatan masyarakat, AJI Jakarta mendorong pemerintah untuk mengedepankan pertimbangan sektor kesehatan masyarakat, di atas kepentingan lainnya. “Jika masyarakat sehat karena bebas rokok, sumber daya manusia yang dibutuhkan industri juga lebih berkualitas,” ujar Sekretaris AJI Jakarta, Afwan Purwanto dalam diskusi tersebut.

Narahubung:
AJI Jakarta

Bersamaan dengan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, pada 12 Oktober 2020, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan perekaman data pribadi pengunjung pusat perbelanjaan. Pendataan ini dimaksudkan untuk memudahkan penelusuran penelusuran kontak suspek pasien COVID-19 jika terjadi transmisi. Kendati dilakukan dengan alasan kesehatan publik, kebijakan ini akan menambah daftar panjang potensi dan risiko penyalahgunaan data pribadi. Situasi itu menjadi makin rentan dengan belum adanya hukum pelindungan data pribadi yang mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas atas setiap pemrosesan data pribadi.

Teknologi memang menjadi salah satu tumpuan utama dalam penanganan COVID-19, mulai dari pembuatan aplikasi penelusuran, aplikasi karantina rumah yang memantau pergerakan suspek atau pasien positif COVID-19, hingga penerapan kategorisasi berdasarkan warna untuk menentukan apakah seseorang harus melakukan karantina atau tidak. Hal serupa juga dikembangkan pemerintah Indonesia, dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, juga pembatasan pengunjung melalui pendaftaran dan perekaman data pribadi dengan sistem QR code scanning di berbagai gedung dan pusat perbelanjaan. Bahkan sejumlah pemerintah juga mengembangkan aplikasi serupa dengan PeduliLindungi.

Problemnya, kebijakan yang baru dirilis oleh Pemerintah DKI, mengharuskan perekaman enam digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon seluler pengunjung sarana dan prasarana publik. Kebijakan ini juga mencatat waktu kedatangan dan kepulangan pengunjung, dengan tujuan untuk mempermudah penelusuran kontak suspek COVID-19 terhadap pasien yang telah dinyatakan positif. Sementara NIK adalah elemen data pribadi yang saat ini menjadi instrumen utama untuk mengidentifikasi seseorang. Ketika seseorang ingin mendapatkan akses layanan publik, NIK menjadi persyaratan utama untuk memperoleh layanan itu. Belum lagi kombinasi NIK dan nomor telepon seluler, yang serupa dengan proses registrasi SIM Card, akan kian memudahkan dalam identifikasi seseorang.

Selain itu tidak adanya rujukan hukum perlindungan data pribadi yang memadai, juga menjadikan ketidakjelasan kewajiban dari penyedia sarana dan prasarana publik, dalam pemrosesan data pribadi. Mereka dalam kapasitas sebagai pengendali atau prosesor data? Bagaimana mereka dalam melakukan pemrosesan data pribadi? Data-data pribadi tersebut disimpan di mana, apakah server pemerintah atau server penyedia layanan? Berapa lama mereka boleh menyimpan data-data pribadi pengunjung? Apakah mereka boleh melakukan pemrosesan data pribadi lanjutan? Lalu siapa yang boleh mengakses data-data pribadi tersebut, apakah instansi pemerintah atau mereka–penyedia layanan juga? Ketidakjelasan dalam perlindungan tersebut berdampak pada kian rentannya hak atas privasi warga.

Lebih jauh, pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti prinsip tujuan yang spesifik (purposive limitation), artinya semata-mata tujuannya untuk contact tracing. Kemudian prinsip minimisasi data (data minimization), idealnya ketika tujuannya hanya untuk contact tracing, pengumpulan nomor telepon saja sudah cukup, sehingga pengumpulan NIK seharusnya tidak diperlukan. Berikutnya adalah prinsip batasan penyimpanan (storage limitation), ini terkait erat dengan pembatasan masa retensi data dan memastikan ketika data pribadi yang dikumpulkan tidak lagi dibutuhkan, data pribadi tersebut harus segera dimusnahkan. Selain itu, belajar dari penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan kebijakan Scan Barcode di pusat perbelanjaan, juga belum pernah ada hasil evaluasi dan laporan transparansi efektivitasnya dalam pencegahan COVID-19, yang dapat diakses oleh publik. Tegasnya, jika kebijakan itu tetap dipaksakan penerapannya, justru berpotensi akan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.

Merespon hal itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memandang pentingnya menempatkan hak asasi manusia sebagai koridor pengambilan kebijakan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 guna meminimalisir potensi pelanggaran. Kerangka tersebut harus diformulasikan dalam bentuk instrumen hukum sebagai jaminan perlindungan termasuk implementasi di tingkat teknis dalam tata kelola data pribadi. Berangkat dari permasalahan dan beberapa pertimbangan di atas, ELSAM merekomendasikan:

1. Perlu meninjau ulang kebijakan perekaman data pengunjung sarana dan prasarana publik, untuk disesuaikan dengan prinsip dan instrumen hukum pelindungan data pribadi. Contact tracing memang diperlukan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, tetapi mekanisme tidak boleh berseberangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak atas privasi.
2. Jika perekaman data pengunjung tetap dilakukan, maka pemerintah harus segera melengkapinya dengan instrumen hukum untuk melindungi data-data pribadi yang diproses, guna memastikan nihilnya penyalahgunaan data-data pribadi tersebut.
3. Instrumen perlindungan tersebut harus memastikan terimplementasinya prinsip transparansi, keterbatasan tujuan, minimisasi data, batasan penyimpanan, akuntabel, dan sistem keamanan yang kuat, dalam pemrosesan data pribadi
4. Selain itu pemerintah juga perlu memastikan tersedianya infrastruktur kesehatan penunjang, seperti tes PCR atau Swab yang aksesibel. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dari contact tracing yang dilakukan sebelumnya.
5. Perlunya memastikan hadirnya UU Pelindungan Data Pribadi yang saat ini tengah dibahas di DPR, agar Indonesia segera memiliki jaminan pelindungan data pribadi yang komprehensif.