All posts by beritapers

Umum

Presiden: Pacu dan Wujudkan Hilirisasi Industri Batu Bara

Pengembangan industri turunan nantinya akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas batu bara hingga berkali-kali lipat.

Paradigma dan strategi baru industri pertambangan nasional yang bergeser dari pengekspor bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi (hilirisasi industri) harus konsisten dijalankan. Untuk itu, pengembangan industri turunan dari bahan-bahan mentah tersebut, khususnya batu bara, di Tanah Air harus menjadi prioritas dan segera dilaksanakan.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan peningkatan nilai tambah batu bara melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 23 Oktober 2020.

“Kita harus bergerak untuk pengembangan industri turunan dari batu bara. Mulai dari industri peningkatan mutu, pembuatan briket batu bara, pencairan batu bara, gasifikasi batu bara, sampai dengan campuran batu bara air,” ujarnya.

Pengembangan industri turunan sebagaimana dimaksud Presiden tersebut nantinya akan mampu meningkatkan nilai tambah dari komoditas batu bara hingga berkali-kali lipat. Hal itu juga sekaligus akan mengurangi impor bahan baku yang dibutuhkan beberapa industri dalam negeri seperti industri baja, petrokimia, dan lainnya.

“Yang tidak kalah pentingnya, tentu kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya (melalui industri turunan),” imbuh Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kepala Negara meminta peta jalan optimalisasi pemanfaatan batu bara dari dalam negeri dengan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk dipercepat. Dari peta jalan tersebut, dapat ditentukan strategi dan arah pengembangan industri hilir yang ke depannya akan dikembangkan.

Presiden juga meminta pemetaan terkait wilayah yang memiliki cadangan sumber batu bara. Dengan demikian, kebutuhan batu bara dalam proses hilirisasi ini akan terjamin pasokannya.

Sebagai langkah awal, menurut Presiden, ada beberapa prioritas yang dapat segera dimulai. Misalnya program gasifikasi batu bara. Proses tersebut akan menghasilkan dimethyl ether atau DME yang dapat menjadi bahan bakar alternatif pengganti elpiji (liquefied petroleum gas).

“Kita tahu elpiji kita ini masih impor sehingga (gasifikasi) bisa mengurangi impor elpiji kita,” tuturnya.

Kepala Negara mendapati adanya laporan bahwa pengembangan industri turunan ini masih menghadapi kendala dari urusan yang berkaitan dengan keekonomian serta teknologi pendukung. Terhadap kendala tersebut, Presiden berpendapat bahwa hal itu dapat dicarikan jalan keluarnya apabila BUMN mencari rekan kerja yang dapat membantu pengembangan itu.

“Saya ingin agar dicarikan solusi untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batu bara ini karena kita sudah lama sekali mengekspor batu bara mentah. Saya kira memang harus segera diakhiri bila nanti akan ada beberapa perpanjangan dengan kewajiban untuk memulai ini,” tandasnya.

(BPMI Setpres)
Otomotif

Festival Kewirausahaan Astra Dorong Semangat Wirausahawan Muda

Jakarta – Siapa sangka berawal dari sebuah apresiasi bernama Semangat Astra Terpadu Untuk Indonesia (SATU Indonesia) Awards tahun 2019 dari Astra, hasil karya dari Nurman Farieka Ramdhany berupa sepatu dari kulit ceker ayam kini menembus pasar dunia.

Sebagai salah satu wirausahawan muda, Nurman berbagi pengalamannya pada webinar sebagai rangkaian Festival Kewirausahaan Astra dengan tema How to Build an Impactful Business yang diadakan secara virtual pada hari ini (21/10). Webinar juga diisi oleh Ketua Pengurus Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Sigit Kumala dan wirausahawan sekaligus content creator Arief Muhammad.

Festival ini merupakan salah satu bentuk nyata dari empat pilar kontribusi sosial berkelanjutan Astra yaitu kewirausahaan. Hingga saat ini, Grup Astra membina sekitar 12.873 UMKM binaan.

Turut hadir untuk memberikan keynote speech Menteri Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah RI Teten Masduki, sekaligus untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) antara Astra dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah RI. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama terkait pengembangan Desa Sejahtera Astra klaster kopi dan pengembangan digitalisasi koperasi.

“Selamat kepada para peserta pelatihan yang sudah mengikuti pembinaan oleh Astra. Saya kira ini sangat penting di masa pandemi COVID-19 ini, pembangunan SDM adalah kunci kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. SDM unggul tentunya memiliki korelasi erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan pasar,” ujar Menteri Teten.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata usaha Astra dalam melakukan pembinaan kewirausahaan bagi UMKM yang ada di Indonesia. Tentunya hal ini sesuai dengan butir pertama filosofi Astra Catur Dharma, yakni Menjadi Aset yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

Berbagai lomba dan kegiatan juga diadakan dalam rangka festival ini. Seperti pameran produk UMKM virtual, lomba inovasi bisnis sederhana dan disabilitas, lomba foto barang UMKM, workshop digital marketing dan foto produk, pengumuman Astra Startup Challenge (ASC) serta peluncuran Koperasi AKU BISA dan Komunitas Insan Madani. Finalis ASC terpilih akan mendapatkan pendanaan dari Astra Ventura.

Menembus Pasar Global
Setelah Nurman menerima apresiasi tersebut untuk bidang kewirausahaan, semangat Nurman dalam merintis sepatu dari kulit ceker ayam menarik minat berbagai media lokal dan internasional.

Berbagai media luar negeri seperti New York Post, Business Insider dan Reuters mengulas cerita tentang Nurman. Dampaknya, hasil karya Nurman di bawah bendera Hirka berhasil menembus pasar global seperti Amerika Serikat, Brazil, Hong Kong, Inggris, Jepang, Malaysia dan Singapura.

“Hadiah dari Astra tahun lalu kami fokuskan ke branding, dari followers Instagram @hirka.official tadinya 1.000, sekarang alhamdulillah diamanahi followers 11.000. Wawancara dari media luar negeri juga berdampak luar biasa. Keuntungan penjualan ke luar negeri sampai saat ini kira-kira Rp60 juta,” ungkap Nurman.

Nurman juga pernah berkesempatan mengikuti sebuah pameran internasional di Turki. Dalam satu hari pameran, ia berhasil menjual 15 pasang sepatu. Angka tertinggi penjualan Hirka dalam sehari.

Kini, di tengah pandemi COVID-19, Hirka juga merasakan dampak yang menantang. “Dengan berat hati kami terpaksa mengurangi tenaga dan kapasitas produksi. Karena penjualan juga berkurang dari biasanya 100 pasang sepatu menjadi 30-40 pasang per bulannya,” tambah Nurman.

Meski situasi sedang berat, Hirka tetap berinovasi. Salah satu caranya dengan berkolaborasi bersama berbagai komunitas maupun brand lokal lain. Tidak melulu tentang produk, Nurman mengajak pemilik brand lain untuk mengedukasi masyarakat. Temanya variatif, mulai dari dampak limbah pakaian, alternatif penggunaan kardus, konservasi lingkungan dan banyak lagi.

“Tujuan Hirka untuk mengangkat brand lokal lain agar mendapat exposure yang besar juga. Mudahnya begini, kalau Hirka saja bisa 11.000 followers-nya, brand lain juga harus bisa. Syukur-syukur kalau lebih banyak,” ujar Nurman.

Semangat Festival Kewirausahaan Astra dan Nurman dalam mengembangkan Hirka sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

Boy Kelana Soebroto
Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk
Telp. 021-508-43-888

Tentang PT Astra International Tbk:
PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk, dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASII.

Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada tujuh segmen usaha, terdiri dari: 1) Otomotif, 2) Jasa Keuangan, 3) Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi & Energi, 4) Agribisnis, 5) Infrastruktur dan Logistik, 6) Teknologi Informasi dan 7) Properti.

Kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 236 anak perusahaan, ventura bersama serta entitas asosiasi, didukung oleh 190.087 karyawan, berdasarkan data September 2020.

Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan memerhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Astra senantiasa beraspirasi untuk menjadi perusahaan kebanggaan bangsa yang berperan serta dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kesehatan

SUCOFINDO Dipercaya KEMENKES untuk Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

Jakarta, 22/10 – PT SUCOFINDO (Persero) mendapat kepercayaan dari Kementerian Kesehatan RI untuk Pengujian dan Kalibrasi Fasilitas dan peralatan Kesehatan. Penunjukkan ini diumumkan secara resmi bersamaan dengan Hari Jadi PT SUCOFINDO (Persero) ke-64 tahun dan hal ini berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/344/2020 tentang Izin Operasional Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan RI karena telah memberikan kepercayaan kepada SUCOFINDO untuk melakukan Pengujian dan Kalibrasi fasilitas Kesehatan. Hal ini merupakan amanah yang akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Bachder Djohan Buddin.

Bachder menambahkan bahwa dalam menjalankan Izin Operasi Kemenkes RI, PT SUCOFINDO (Persero) didukung fasilitas lengkap dengan peralatan canggih, serta Sumber Daya Manusia yang Kompeten. “Laboratorium Sucofindo siap memberikan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pengujian produsen, distributor alat – alat kesehatan di seluruh Indonesia,” tambah Bachder.

Selain itu, PT SUCOFINDO (Persero) juga dilengkapi dengan Laboratorium Alat Kesehatan. Laboratorium ini telah didirikan secara resmi sebagai bentuk dukungan dalam merespon Undang – Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, PP 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Permenkes 1190/VIII/2010 tentang ijin Edar alat kesehatan dan Peralatan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Permenkes 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan serta Undang Undang No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Bachder berharap untuk kedepannya dapat terus mendukung Kementerian Kesehatan RI. “Tak hanya berhenti dalam dukungan Uji dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan, kedepannya kami siap merespon kebutuhan Kementerian Kesehatan melalui jasa yang kami miliki,” ujar Bachder.

Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,  Abdul Kadir mengatakan dengan diamanahkannya PT SUCOFINDO (Persero) sebagai BUMN dalam untuk melakukan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, dapat mendukung peran Kementerian Kesehatan RI. “Semoga dengan adanya keputusan ini mampu memberikan implementasi pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi masyarakat, khususnya untuk pembangunan Kesehatan,” kata Abdul Kadir.

Abdul Kadir pun menghimbau diperlukan kerja sama dalam melaksanakan program kesehatan sesuai dengan Undang – Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes 54 tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. “Dengan sinergi serta implementasi secara tepat dapat memberikan peningkatan kualitas pelayananan kesehatan, aman, amanah dan terjangkau bagi masyarakat. Keberhasilan ini sangat bergantung dari berbagai pihak termasuk sinkronisasi dan harmonisasi berbagai kebiijakan,” ujar Abdul Kadir.

Selanjutnya, Abdul Kadir dalam sambutannya menyatakan keyakinan atas peran PT SUCOFINDO (Persero) dalam pengujian dan kalibrasi fasilitas kesehatan “Di mana laboratorium SUCOFINDO memiliki fasilitas yang lengkap dan SDM yang kompeten, serta dilengkapi operasional alat kesehatan, kedepannya kami yakin pada pelaksanaan program ini dapat dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh,” tambah Abdul Kadir.

Saat ini, Laboratorium di PT SUCOFINDO (Persero) dilengkapi dengan Jasa Pengujian Analisa Lingkungan, Minyak dan Gas, Analisa Kimia Umum, Kalibrasi dan Pengujian Teknik serta Pengujian & Kalibrasi Alat Kesehatan. Selain itu, layanan Laboratorium SUCOFINDO tersebar di 57 unit di seluruh Indonesia.

Di dalam upaya Cegah COVID-19, bahwa banyak peralatan kesehatan, bahan disinfektan, obat-obatan, vaksin dan sebagainya saat ini sangat dibutuhkan Dalam mendukung Industri Kesehatan, Sucofindo siap mendukung Kementerian Kesehatan dalam upaya CEGAH COVID19 tersebut, sesuai dengan peran kami di bidang Inspeksi, Pengujian dan Sertifikasi, misalnya melalui sertifikasi sistem manajemen mutu untuk fasilitas kesehatan.

Hal lain adalah pemastian produk pendukung kesehatan yang berkualitas melalui jasa pengujian dan sertifikasi produk, misalnya untuk pengujian disinfektan, handsanitizer dan sertifikasi SNI untuk deterjen cuci cair, deterjen serbuk, Inkubator, kursi pasien, tempat tidur, sarung tangan karet steril, alat kontasepsi, infusion pump, obgyn electric dan lainnya.

PT SUCOFINDO (Persero) dalam melakukan upaya cegah COVID-19, juga menyediakan jasa layanan Penyemprotan Disinfektan. Layanan ini meliputi Indoor Cold Fogging yaitu Penyemprotan Disinfektan di dalam ruangan (kantor, gudang, ruang produksi) dengan menggunakan mesin ULV Cold Fogger dan Outdoor Mist Blowing yaitu penyemprotan area sebelah luar di sekeliling bangunan kantor atau pabrik yang berjarak 1 (satu) sampai 2 (dua) meter dari dinding bangunan dengan menggunakan mesin Mist Blower.

Selain itu, PT SUCOFINDO (Persero) melayani jasa Pengujian Kualitas Udara dan jasa Disinfection Monitoring. Jasa ini memonitor bagaimana perusahaan menerapkan protokol kesehatan serta melakukan cek atas keefektifan proses disinfektasi di lingkungan usaha, terutama di bagian yang sering terpapar publik.

Sebagai dukungan terhadap pelaku usaha di Indonesia menghadapi masa pandemi ini, PT SUCOFINDO (Persero) juga memiliki jasa baru Sertifikasi ARISE, yaitu pedoman para pelaku usaha menjalankan bisnisnya yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan protokol kesehatan dan tata aturan New Normal.

Sertifikasi ARISE secara umum memiliki skema dalam memantau sumber bahaya dari paparan covid-19, antara lain dengan cara tidak menerima tamu dari daerah atau negara zona merah dan kuning.

Persyaratan lainnya terkait Engineering control, menciptakan pembatas berupa kaca atau plastik transparan di petugas front office, meningkatkan nilai tukar udara ruangan untuk meminimalkan terjadinya resirkulasi udara dalam ruangan tempat berkumpul sehingga menimimalkan penularan melalui droplet yang ada di udara.

Kemudian melalui administrative control pengaturan menjaga jarak dengan tamu, tidak bersalaman, pemeriksaan suhu tubuh; serta PPE/APD dalam kelengkapan dan penggunaan masker dan hand sanitizer.

 

Tentang SUCOFINDO

PT SUCOFINDO (Persero) adalah perusahaan inspeksi pertama di Indonesia dan didirikan pada tanggal 22 Oktober 1956. Sebagai BUMN, Pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham utama dengan kepemilikan 95 persen.

Bisnis SUCOFINDO bermula dari jasa pemeriksaan dan pengawasan di bidang perdagangan membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara. Kemudian SUCOFINDO melakukan diversifikasi jasa di bidang, laboratorium analitis, keteknikan, audit, assessment, konsultansi, pelatihan dan berbagai kegiatan penunjang terkait, diantaranya di bidang pertanian, kehutanan, migas, pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, kelautan, perikanan, transportasi, energi baru dan  terbarukan, dan teknologi informasi.

SUCOFINDO memiliki 60 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, dikelola secara terpadu dan didukung oleh para ahli di berbagai bidang. Jaringan laboratorium yang luas menyediakan layanan dekat dengan pelanggan di seluruh Indonesia.

                                                                                                     —–

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

PT SUCOFINDO (Persero)

Eka Abdullah

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Telepon              : +62 21 798 3666

Faksimili            : +62 21 798 3888

Email                  : ekaa@sucofindo.co.id

Mobile                : +62.81285971751

Informasi ini tersedia di www.SUCOFINDO.co.id

Umum

Kemendikbud Salurkan 35,7 Juta Bantuan Kuota dan Tambah Aplikasi Laman Kuota Belajar Hingga 2.690

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyalurkan bantuan kuota data internet tahap 1 dan 2 September 2020 kepada 28,5 juta nomor telepon selular (ponsel) guru, siswa, mahasiswa, dan dosen di seluruh Indonesia.

Bulan ini Kemendikbud menyalurkan kembali bantuan kuota data internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Pada hari ini (22/10) sebanyak 7,2 juta paket kuota internet tambahan. “Bantuan yang dikirimkan hari ini dan esok hari merupakan bantuan kuota data tahap 1 di bulan Oktober, sedangkan bantuan kuota data tahap 2 akan dikirimkan pada 28 – 30 Oktober 2020,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, Hasan Chabibie di Jakarta (22/10).

Rincian dari bantuan tersebut terdiri dari 946 ribu untuk jenjang PAUD, 5,3 juta jenjang SD; 2,5 juta jenjang SMP; 1,6 jenjang SMA; 1,3 juta jenjang SMK, 35 ribu SLB, dan 27 ribu untuk kesetaraan. Selain itu guru berjumlah 957 ribu, mahasiswa 915 ribu dan dosen 65 ribu.

Untuk jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbud melakukan mekanisme yang berbeda, di mana universitas diperlukan membuat SPTJM ulang di setiap bulannya. Hingga saat ini baru terdapat 912 ribu mahasiswa dan 65 ribu dosen yang akan menerima bantuan ini tahap 1 bulan ini sehingga total 977 ribu penerima bantuan di jenjang dikti.

“Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, baik dari pemerhati pendidikan, warga satuan pendidikan, maupun masyarakat umum, maka Kemendikbud menambah daftar aplikasi dan situs yang dapat diakses menggunakan kuota belajar,” tutur Hasan.

Daftar aplikasi dan situs telah ditambah hingga mencapai 2.690 aplikasi dan situs, yang terdiri atas 61 aplikasi pembelajaran, 5 aplikasi konferensi video, dan 2.624 laman kampus dan sekolah. “Daftar ini masih akan terus bertambah seiring dengan masukan dari masyarakat,” tutup Hasan. Daftar laman ini dapat diakses melalui kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#bersamahadapikorona
#belajardarirumah
#berprestasidarirumah
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 310/Sipres/A6/X/2020

Umum

Negara G20 Soroti Potensi Peningkatan Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengikuti pertemuan G20 Anti-Corruption Ministers Meeting akan dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 22 Oktober 2020 malam. Pertemuan ini merupakan pertemuan setingkat menteri atau pimpinan lembaga yang diselenggarakan untuk merayakan 10 tahun G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG).

Pertemuan ini akan mengesahkan pernyataan komitmen bersama berupa deklarasi tingkat Menteri (Ministerial Communique) serta 11 dokumen kesepakatan G20 ACWG. Dokumen kesepakatan ini disusun melalui rangkaian diskusi dan negosiasi G20 ACWG yang dilakukan sepanjang tahun 2020, di bawah kepemimpinan bersama Saudi Arabia dan Italia.

Salah satu dokumen yang disepakati dalam pertemuan malam tadi adalah G20 Anti-Corruption Ministerial Communiqué. Dokumen tersebut menyepakati untuk memperkuat komitmen anti korupsi negara – negara anggota G20. Deklarasi ini memuat highlight hasil-hasil yang telah dicapai oleh ACWG 2010 sampai 2020 dan prioritas ACWG di masa yang akan datang.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu yang paling disorot dalam pertemuan tersebut. Pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, merapuhkan kondisi sosial dan ekonomi global. Seluruh negara yang hadir menekankan kerapuhan ini menimbulkan peningkatan ancaman dan dampak serius korupsi dalam  pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, investasi dan inovasi yang berkualitas, serta kepercayaan antara pemerintah dan warga negara.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi pada masa pandemi.

“Kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa semua lembaga penegak hukum menggiatkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sebagai peranserta untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19,” kata dia.

Semua delegasi menyepakati harus ada tindakan darurat pada saat krisis ekonomi dan pemulihan. Namun di sisi lain, tindakan darurat ini dapat menimbulkan risiko penyelewengan, penipuan, dan bentuk korupsi lainnya. Maka, seluruh negara anggota G20 ACWG berkomitmen untuk memperkuat perjanjian dalam peberantasan korupsi.

Untuk tujuan ini, yang terpenting adalah kesepakatan multilateral dalam pemberantasan korupsi. Terutama melalui penerapan dan pemantauan komitmen dan norma internasional. Khususnya dalam pertukaran informasi. Namun harus tetap dicapai tanpa mengurangi kedaulatan sebuah negara, hukum domestik, dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Dokumen lain yang disepakati adalah  Annex A: G20 Call to Action on Corruption and COVID-19. Dokumen ini menmuat prioritas negara-negara G20 dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan anti korupsi di masa pandemi.

Prioritas yang tercantum dalam dokumen tersebut terbagi dalam tiga komitmen besar. Pertama, mengutamakan transparansi dalam menanggulangi virus Covid-19. Dalam komitmen ini, transparansi harus dilakukan dalam segala aspek, mulai dari pencegahan korupsi dengan mendeklarasikan harta pejabat negara secara berkala, hingga data-data penerima manfaat guna memaksimalkan jangkauan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

Kedua, mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pengawasan. Dua hal ini harus dilakukan baik di sektor publik maupun swasta.

Terakhir adalah terus menjaga integritas untuk proses pemulihan jangka panjang di segala sektor. Sistem dan lembaga pemberantasan korupsi harus terus diperkuat. Sebab, dalam pemulihan ekonomi dalam jangka panjang diperlukan pengawasan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan bersama oleh semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

 

Biro Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav.4
Jakarta Selatan
Call Center 198

www.kpk.go.id

Mineral dan Tambang

LIKE PLN 2020, Banjir Inovasi Karya Anak Negeri

Jakarta – PLN kembali menggelar acara Learning, Innovation, Knowledge, and Exhibition (LIKE) 2020. Berbeda dari tahun sebelumnya, karena pandemi Covid-19, acara kali ini berlangsung secara daring. Digelar selama tiga hari mulai tanggal 20 – 22 Oktober 2020, kegiatan yang dilaksanakan meliputi seleksi karya inovasi pegawai, knowledge sharing, dan pameran karya inovasi pegawai.

LIKE merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-75 yang bertujuan untuk mendorong lahirnya produk-produk inovasi yang akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Pada seleksi karya inovasi pegawai tahun ini, terpilih 34 dari 308 karya inovasi yang akan dipresentasikan dan akan dinilai oleh dewan juri tingkat nasional. Karya-karya inovasi ini telah melalui tahapan seleksi sebelumnya yang dimulai sejak bulan Maret 2020. Karya inovasi di lingkungan PLN terbagi menjadi lima kategori yaitu Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Technical Supporting, dan Proses Bisnis Manajemen, serta bidang strategis yang diikuti oleh senior leader.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif apresiasi LIKE 2020 yang tetap di gelar di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, kegiatan ini menjadi energi optimisme dalam rangka mendorong semangat inovasi dan meningkatkan kinerja pegawai.

“Semangat ini menjadi upaya PLN mewujudkan bisnis ketenagalistrikan yang lebih sehat dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat bangsa dan negara,” ucap Arifin.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan bahwa pembangkit EBT dan electricity storage menjadi peluang, tantangan dan menjadi agenda riset strategis yang harus dijawab oleh lembaga penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan.

Di era new normal, PLN diharapkan dapat terus berinovasi untuk menjawab ekspektasi pelanggan untuk menjadi cepat dan responsif dengan menggunakan teknologi baru dan transformasi digital.

“Kemenristek/BRIN mendukung PLN untuk terus berinovasi guna mencapai transformasi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi berbasis Inovasi,” tutur Bambang.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini menjelaskan bahwa saat ini PLN telah mencanangkan transformasi baru yaitu Green, Lean, Innovative dan Customer Focused.

“Melalui acara LIKE PLN ini, kita dapat terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaik PLN dalam menjawab tantangan industri 4.0,” tutur Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.

Seleksi tahun ini merupakan penyelenggaraan seleksi tahun ke 23 sejak pertama kali diadakan pada tahun 2009. Sampai saat ini sudah dihasilkan sebanyak 2256 karya inovasi dari seluruh unit PLN dan anak perusahaan.

Untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual karya inovasi, saat ini tercatat ada 7 karya inovasi yang sudah memperoleh paten, tiga memperoleh hak cipta dan 78 karya inovasi sedang dalam proses sertifikasi paten. Karya inovasi yang sudah berupa prototipe dan siap diproduksi massal berjumlah 77 karya inovasi. Sejumlah karya inovasi juga memperoleh penghargaan eksternal mulai dari Satya Lencana Presiden RI, Menteri ESDM, Museum MURI, HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan ASIAN Power Awards.

Untuk penyelenggaraan Knowledge Sharing dilakukan dalam bentuk Talkshow, dengan narasumber Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Alex Denni dan Juara 1 seleksi inovasi bidang strategis tahun 2020 yaitu dari PT Pembangkitan Jawa Bali. Melalui Knowledge Sharing ini diharapkan memberikan PLN berbagai pandangan sehingga dapat mempersiapkan infrastruktur pendukung yang terbaik berbasis teknologi 4.0 untuk diaplikasikan di Indonesia.

Sementara untuk, pada hari ketiga PLN juga menggelar Pameran (Exhibition) Karya Inovasi Terbaik Unit- unit PLN.

“Ini dilakukan untuk lebih memperkaya keilmuan praktis kita bersama dan juga sebagai bukti bahwa PLN tidak pernah berhenti berinovasi untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah,” ucap General Manager PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan, Iswan Prahastono.

Tahun ini, PLN mendapatkan penghargaan juara 1 kategori Technology Breakthrough di ajang millenial innovation submit yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN. Dengan adanya prestasi tersebut, diharapkan insan-insan PLN dapat menambah daftar prestasi PLN di ajang inovasi, baik yang dilaksanakan secara nasional maupun internasional.

Kontak:

Agung Murdifi
Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN
Tlp. 021 7261122
Facs. 021 7227059

Perbankan

Presiden Tegaskan Lima Hal Penting dalam Pengendalian Inflasi

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan lima hal penting terkait upaya pengendalian inflasi. Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM. Kedua, Pemerintah Daerah diharapkan memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM. Ketiga, penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM. Keempat, ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antardaerah. Kelima, Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi COVID-19 di pusat dan daerah. Hal tersebut disampaikan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, yang dilakukan secara virtual pada 22 Oktober 2020 di Jakarta.

Upaya menjaga stabilitas harga tersebut juga menjadi elemen penting dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Inflasi 2020 diprakirakan tetap terkendali, meskipun lebih rendah dari batas bawah target inflasi sejalan permintaan domestik yang belum kuat, di tengah pasokan barang dan jasa yang tetap memadai dan diprakirakan kembali ke dalam sasarannya 3,0% ± 1% pada 2021. Hal ini disampaikan pada kesempatan yang sama oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang juga secara khusus menyampaikan apresiasi atas sinergi berbagai pemangku kebijakan sehingga inflasi tetap terkendali sesuai dengan perkembangan perekonomian di era pandemi COVID-19 pada 2020. Inflasi yang terkendali menjadi momentum untuk meningkatkan peran UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal (local supply chain) dengan mengoptimalkan pesatnya digitalisasi. Peningkatan peran UMKM dapat terus dilakukan melalui pengembangan korporatisasi, peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Ke depan, Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah terus berkomitmen melakukan sinergi untuk mengembangkan ekosistem digital UMKM secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga dapat mempercepat transformasi UMKM.

Rakornas Pengendalian Inflasi kali ini mengambil tema “Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga menuju Indonesia Maju”.Turut memberikan sambutan dalam kegiatan dimaksud Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Rakornas juga dihadiri oleh 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Pada Rakornas tersebut, penghargaan TPID diberikan kepada beberapa daerah dengan kinerja terbaik dan berprestasi di tahun 2019, rincian sebagaimana terlampir.

Kepala Departemen Komunikasi
Onny Widjanarko
Direktur Eksekutif

Informasi tentang Bank Indonesia
Telp. 021-131, Email : bicara@bi.go.id

Umum

BPKH Tunjuk Bank Syariah Mandiri Sebagai Pemberi Layanan Kustodian Senilai Rp5,5 Triliun

Jakarta – PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) mendapatkan kepercayaan dan penunjukkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)  sebagai Bank Umum Syariah penyedia layanan Kustodian untuk mengadministrasikan efek syariah senilai Rp5,5, Triliun milik BPKH.

Penunjukkan tersebut disahkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama pengadministrasian Layanan Bank Kustodian atas Investasi Efek Syariah oleh Mandiri Syariah kepada BPKH.

Seremonial penandatanganan dilakukan secara virtual oleh Kepala Badan Pelaksana Dr. Anggito Abimanyu, MSc dan Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari disaksikan Komisaris Utama Mandiri Syariah Mulya E Siregar, Anggota Badan Pelaksana BPKH Dr. Beny Witjaksono, S.P, MM, Direktur Finance, Strategy and Treasury Mandiri Syariah Ade Cahyo Nugroho dan Direktur Distribution and Sales Mandiri Syariah Anton Sukarna di Jakarta, Senin (19/10).

Dalam sambutannya Toni EB Subari mengungkapkan apresiasi atas kepercayaan dan amanah BPKH kepada Mandiri Syariah untuk mengadministrasikan portfolio investasi efek syariah yang dikelolah oleh BPKH, “sebagai lembaga negara pengelola dana calon Jemaah Haji seluruh Indonesia, tugas dan amanah BPKH menginspirasi kami untuk turut serta mendukung kegiatan BPKH dalam melakukan pengelolaan dana calon Jemaah Haji Indonesia, antara lain melalui pemberian layanan Kustodian atas investasi efek syariah BPKH,” kata Toni.

Lebih lanjut Toni menambahkan kerjasama ini merupakan bentuk nyata dukungan BPKH kepada bank syariah dan layanan investasi pasar modal syariah di Indonesia.

Sementara itu Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menyatakan dalam mengelola investasi syariah, BPKH berupaya kaffah menggunakan layanan berbasis syariah termasuk Kustodian Bank Umum Syariah. “BPKH mendukung pengembangan industri keuangan syariah termasuk jasa-jasa pelayanannya, dan berharap langkah BPKH tersebut diikuti oleh investor lain,” ungkap Anggito.

Selain itu menurut Anggito langkah BPKH menunjuk Mandiri Syariah sebagai pemberi layanan Kustodian untuk mengadministrasikan efek syariah merupakan salah satu bentuk dukungan rencana merger 3 Bank Syariah BUMN oleh pemerintah dan mewujudkan mimpi Road Map Indonesia sebagai Hub-Bank Syariah terbesar di dunia. Hal tersebut juga ujungnya berdampak pada peningkatan pelayanan kepada jamaah haji di Indonesia secara tidak langsung. BPKH berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai manfaat dana kelolaan haji bedasarkan prinsip syariah, aman, akuntabel dan transparan.

Hingga saat ini, Mandiri Syariah merupakan Bank Umum Syariah pertama yang memiliki layanan Kustodian yang terdiri dari Core Custody (Safekeeping) serta Fund Administration (Pengadministrasian reksadana), serta layanan Wali Amanat (agen pemantau, agen jaminan, Agen pembayaran).

Sejak diluncurkan pertengahan tahun 2019, Kustodian Mandiri Syariah sudah mendapatkan kepercayaan dari nasabah perbankan, perusahaan asuransi dan manajer investasi dan korporasi, serta lebih dari 2.000 nasabah retail dengan total Asset Under Custody sebesar 3,8 Triliun.

Adapun secara umum, perkembangan produk pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk korporasi, reksa dana Syariah, dan sukuk negara mengalami pertumbuhan yang positif dalam 5 tahun terakhir.

Pertumbuhan ini dapat dilihat dari jumlah produk, nilai kapitalisasi, nilai outstanding, maupun nilai aktiva bersih. Kustodian merupakan bentuk komitmen Mandiri Syariah untuk melengkapi layanan sebagai bank umum syariah terbesar di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan ekosistem pasar modal syariah Indonesia.

Mandiri Syariah optimis, potensi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia masih sangat besar. Seperti halnya BPKH yang memaknai secara kaffah pengelolaan investasinya, Mandiri Syariah melihat stakeholders lainnya dari sektor perbankan, asuransi, manajer investasi dan korporasi, lembaga pemerintah, hingga nasabah ritel yang berinvestasi pada efek syariah, memiliki kebutuhan untuk menyimpan efek syariahnya di Kustodian bank umum syariah.

Untuk itu, Mandiri Syariah berkomitmen akan terus mendukung perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, “semoga ke depannya akan semakin banyak Lembaga Keuangan Syariah yang akan menggunakan layanan Kustodian Mandiri Syariah,” katanya.

“Kami juga berharap BPKH sebagai investor besar di pasar modal syariah Indonesia akan terus meningkatkan portfolio efek syariahnya. Semoga kerjasama Kustodian ini dapat menjadi syi’ar bersama dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia serta  turut  memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat,” pungkas Toni.

Contact:

Divisi Komunikasi dan Humas BPKH

HP: 081316165885

Email: humas@bpkh.go.id 

Instagram: @Bpkhri

Umum

Jaga Keluarga Kita, Terapkan Protokol Kesehatan Keluarga

Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK) mengajak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif Protokol Kesehatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tingginya penyebaran Covid-19 pada klaster keluarga. Berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan Kementerian Kesehatan, jumlah klaster sudah mencapai lebih dari 1.100 klaster dan sebagian adalah klaster keluarga. Anggota keluarga diketahui saling menularkan Covid-19 ke anggota keluarga lainnya.

“Protokol Kesehatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 penting untuk dikampanyekan dan disosialisasikan secara masif. Sebab munculnya klaster keluarga akibat adanya anggota keluarga yang beraktivitas di luar rumah dan terpapar Covid-19, kemudian saat kembali ke rumah menularkan kepada anggota keluarga lainnya, terlebih jika di dalamnya terdapat kelompok rentan dan memiliki riwayat komorbid (penyakit penyerta). Selama ini, kebanyakan masyarakat sebenarnya disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M (menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Namun, berbeda ketika berada di luar rumah, ketika berada di dalam rumah bersama keluarga mereka justru merasa bebas beraktivitas seperti tidak ada Covid-19. Hal ini sangatlah disayangkan,” tutur Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu pada Sosialisasi Protokol Kesehatan Keluarga pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Rapat Koordinasi BERJARAK ke VI yang diselenggarakan secara virtual.

Gerakan BERJARAK merupakan inisiasi Kemen PPPA dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak agar terhindar dari Covid-19 melalui 10 (sepuluh) aksi yang mencakup pencegahan dan penanganan Covid-19. Gerakan ini secara berkelanjutan dilakukan di 32 provinsi dan 458 kabupaten/kota dengan tujuan untuk memastikan 10 Aksi Gerakan BERJARAK dilakukan hingga tingkat desa/kelurahan.

Senada dengan Pribudiarta, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA sekaligus Ketua Pokja Daerah BERJARAK, Lenny N Rosalin menjelaskan bahwa anak rentan terpapar Covid-19 karena adanya anggota keluarga atau orangtua yang bekerja di luar rumah. Lenny mengajak seluruh anggota Pokja Daerah BERJARAK yang terdiri dari Kepala Dinas PPPA provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melakukan kampanye dan sosialisasi masif terkait Protokol Kesehatan Keluarga dengan merangkul berbagai pihak.

“Dalam melakukan kampanye dan sosialisasi ini, Dinas PPPA dapat merangkul berbagai mitra Kemen PPPA, diantaranya Forum Anak (FA). Kami meminta agar Dinas PPPA ikut mendampingi FA di wilayahnya masing-masing dalam melakukan serangkaian tindak lanjut sosialisasi Protokol Kesehatan Keluarga. Hal ini diharapkan agar anak-anak tidak hanya menerapkan protokol kesehatan bagi dirinya sendiri, namun juga keluarganya. Selain itu, Dinas PPPA dapat juga merangkul Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang memiliki target binaan keluarga di wilayahnya, Sekolah Ramah Anak (SRA), gereja dan masjid ramah anak, kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), organisasi perempuan, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa,” jelas Lenny.

Beberapa kegiatan inisiasi telah dilakukan oleh Dinas PPPA di beberapa daerah, diantaranya Prov. Sumatera Utara, yaitu melalui sinergi dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan dunia usaha untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pembagian masker, handsanitizer, hingga penyediaan Wi-Fi gratis bagi anak-anak yang belajar dari rumah. Mereka juga mengimbau para orangtua agar mengawasi anak-anaknya selama belajar di rumah.

Juru Bicara Kemen PPPA, Ratna Susianawati menjelaskan bahwa Kemen PPPA telah membuat desain Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Protokol Kesehatan Keluarga agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ratna juga berharap agar Dinas PPPA mampu menyesuaikan materi KIE Protokol Kesehatan Keluarga dengan pendekatan sesuai karakteristik masyarakat dan kearifan lokal di wilayahnya masing-masing.

“Kami berharap Gerakan BERJARAK dengan seluruh pemangku kepentingan dan infrastruktur yang sudah terbangun dapat menjadi tulang punggung dalam melaksanakan kampanye dan sosialisasi masif terkait Protokol Kesehatan Keluarga kepada keluarga, termasuk perempuan dan anak. Kita bersama-sama harus mampu menciptakan strategi dan materi-materi yang kreatif dan inovatif dengan pendekatan kearifan lokal,” tutup Lenny.

 

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : publikasi@kemenpppa.go.id                                                  www.kemenpppa.go.id

Transportasi

Truk Semen Tabrak Kereta, KAI Tuntut Pemilik dan Pengemudi Truk

PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menuntut pengemudi dan pemilik truk semen yang menabrak rangkaian kereta api angkutan batu bara di perlintasan sebidang KM 6+9 Blokpos GR Jalan Ki Agus Anang, Garuntang, Bandar Lampung, Sabtu (17/10).

“Atas kejadian tersebut, kami atas nama manajemen KAI akan menuntut ganti rugi karena kejadian tersebut telah merugikan perusahaan,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Selain mengakibatkan perjalanan kereta api terhambat, KAI juga mengalami kerugian fisik atas insiden tersebut. Terdapat 5 gerbong barang yang keluar jalur dan mengalami kerusakan sehingga belum dapat digunakan untuk sementara waktu.

Joni mengatakan untuk menghindari terulangnya kecelakaan serupa diperlukan peningkatan keselamatan dengan pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang oleh pemerintah.

Pengelolaan dan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang tersebut dilakukan oleh penanggung jawab jalan sesuai klasifikasinya seperti Menteri untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa. Hal ini sesuai dengan PM Perhubungan No 94 Tahun 2018 pasal 2 dan 37.

Joni juga menegaskan bahwa perlintasan sebidang kereta api seharusnya dibuat tidak sebidang yaitu menjadi flyover dan underpass.

Selain itu, KAI akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penutupan perlintasan sebidang liar atau tidak dijaga. Hal ini untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan.

Diperlukan juga kewaspadaan, kepatuhan, dan kedisiplinan setiap pengendara kendaraan bermotor saat menghadapi perlintasan sebidang. Pastikan pula kendaraan dalam kondisi yang andal saat akan digunakan.

“Keselamatan di perlintasan sebidang dapat terwujud jika seluruh unsur masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama peduli. Diharapkan kepedulian seluruh stakeholder termasuk para pengguna jalan, mampu menciptakan keselamatan di perlintasan sebidang, karena pada hakikatnya keselamatan di perlintasan sebidang adalah tanggung jawab kita bersama ” tutup Joni. (Public Relations KAI)