Tag Archives: Kemnaker

Industri, Lembaga, Retail, Teknologi

Kemnaker Akan Sinergikan Program TKM dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)

Batang–Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja telah menyiapkan berbagai kebijakan guna mendukung program perluasan kesempatan kerja melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang nantinya akan disiapkan untuk kebutuhan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa pada acara TKM Expo Batang, Jawa Tengah, Sabtu (10/12/2022).
Caswiyono mengatakan seiring peningkatan investasi yang masuk di Indonesia saat ini masih didominasi oleh investasi pada sektor formal yakni industri padat modal dan padat teknologi. Hal ini yang menjadikan tantangan masih minimnya penyerapan angkatan kerja lokal dengan kebutuhan kawasan industri mengingat keterbatasan keterampilan dan sertifikasi yang dimiliki.
Untuk itu Ia menyampaikan Kemnaker akan menyiapkan dua kebijakan penting terkait hal ini, diantaranya pertama dalam konteks perluasan kesempatan kerja dalam hubungan kerja, Kemnaker akan dorong investasi industri pada sektor padat karya yang masuk ke kawasan KITB.
Kedua, memperluas kesempatan kerja diluar hubungan kerja, yakni dengan mencetak seluas-luasnya wirausaha muda, yang dapat menyerap tenaga kerja. Salah satunya melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ini. Hal ini mengingat kedepan kawasan KITB ini akan diisi oleh tenaga kerja pendatang yang jumlahnya sangat banyak, nantinya banyak potensi usaha yang dapat dimaksimalkan mengingat kebutuhan yang meningkat, seperti usaha makanan/minuman, konveksi, handycraft, industri kreatif lainnya hingga digital marketing.
“Terkait program TKM ini perlunya terobosan untuk memastikan efektifitas program ini diantaranya, pertama, pentingnya penguatan pendampingan teknis kepada kelompok TKM pemula, kedua mengoptimalkan peran tenaga kerja mandiri lanjutan untuk mengapresiasi bagi para pelaku TKM terbaik yang usahanya telah berkembang dan produktif, yang nantinya mereka akan diberikan insentif yang lebih dan akan dihubungan langsung dengan pasar, kita hubungkan dengan investor,” jelas Caswiyono.
Sementara itu, Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, I Nyoman Darmanta menyampaikan pada Tahun 2021 jumlah kelompok Penerima Bantuan TKM Pemula (baik Mikro dan Ultra Mikro) untuk Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1135 kelompok, dan Kab. Batang sejumlah 63 kelompok. Pada Tahun 2022, jumlah keseluruhan kelompok Penerima Bantuan TKM Pemula untuk Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1740 kelompok, dan Kab. Batang sejumlah 60 kelompok.
Pada kesempatan yang sama , PJ Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas terselenggaranya bantuan TKM yang ada di Kabupaten Batang yang sudah berjalan dua tahun terakhir ini. Menurutnya, program TKM ini sangat bermanfaat sekali mengingat banyak sekali potensi pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Batang untuk dapat bisa lebih berkembang, produktif, dengan tidak hanya diberikan bantuan saja, tetapi diberikannya pendampingan secara teknis.
” Kami melihat hasilnya nyata, mulai dari aktivitas produksi sampai kemudian dapat dipasarkan yang hasilnya dapat langsung dirasakan dengan meningkatnya perluasan kesempatan kerja serta kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Batang,” tutup Lani.
Industri, Lembaga, Retail, Teknologi

Menaker Pertemukan Sending Organization Indonesia dan Supervising Organization di Jepang

Osaka-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jepang, dalam rangka peningkatan peran Sending Organization dan Supervising Organization untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan pemagangan ke Jepang.
Tujuan kunker ke negeri matahari terbit ini, untuk mempertemukan Sending Organization dari Indonesia dengan Supervising Organization di Jepang untuk memperluas kesempatan penyelenggaraan pemagangan di Jepang.
“Keterlibatan peran Sending Organization dan Supervising Organization sangat berpengaruh dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas program pemagangan, ”  kata Ida Fauziyah saat berdialog dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Osaka, Jepang, Diana Emilla Sari Sutikno, Minggu (27/11/2022).
Ida Fauziyah mengungkapkan penyelenggaraan pemagangan bagi peserta Warga Negera Indonesia di Jepang telah berlangsung selama sekitar 30 tahun, dengan total peserta magang 100 ribu orang.
“Melalui kegiatan ini diharapkan, peran Supervising Organization dapat lebih optimal sehingga kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemagangan di Jepang menjadi lebih baik ke depannya, ” katanya.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Ida Fauziyah meminta dukungan KJRI di Osaka, untuk mengkomunikasikan dengan Pemerintah Jepang dalam mendorong diimplementasikannya skema P-to-P dan perluasan lokasi test keterampilan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada program penempatan dibawah skema Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja berketerampilan spesifik agar lebih optimal, khususnya pada sektor building cleaning dan caregiver.
“Kami juga memohon dukungan Ibu Konjen untuk perluasan sektor pada penempatan tenaga kerja di bawah skema Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA), ” ujarnya seraya mengucapkan terima kasih kepada KJRI, yang telah meluangkan waktu untuk dapat berkunjung ke Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS).
Melalui kunker ke Osaka ini, Id Fauziyah berharap dapat memperkuat diplomasi di bidang ketenagakerjaan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang. “Saya yakin, dengan dukungan Ibu Konjen, diplomasi antara Indonesia dan Jepang di bidang ketenagakerjaan dapat semakin baik dan berkembang, ” katanya.
Setelah kunker di Osaka, Ida Fauziyah direncanakan akan bertolak menuju Tokoyo, untuk mengikuti acara Business Matching di Tokyo Metropolitan Industry and Trade Center Taito Kan, pada Rabu (3/12/2022).
Industri, Keuangan, Lembaga, Retail, Teknologi

Kemnaker Fasilitasi Pertemuan Pelaku Usaha di Kuwait dan Indonesia

Jakarta–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan KBRI Kuwait City memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha di Kuwait dengan pelaku usaha Indonesia di kota Kuwait, Kuwait, Selasa (22/11/2022). Pertemuan digelar dalam rangka memperoleh informasi kebutuhan peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau calon pencari kerja yang akan bekerja di Kuwait.
Usai pertemuan, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono menjelaskan secara ekonomi Kuwait merupakan negara makmur sehingga dapat dimaklumi banyak PMI yang berminat untuk bekerja di negara petro dolar tersebut.
Peluang kerja profesional bagi pekerja asing yang terbuka di Kuwait yakni sektor kesehatan (perawat, physiotherapist dan teknisi laboratorium). Peluang kerja lainnya yakni, di sektor transportasi (supir bis), sektor perminyakan konstruksi IT &komunikasi dan industri manufaktur (Technician, Engineer dan Programmer) serta sektor hospitality (waiter, chef, receptionist, housekeeping, bellboy, therapist).
“Saya berharap kedua mitra usaha dapat saling bertukar informasi terkait peluang kerja di sektor lainnya yang dapat memberikan kesempatan kepada PMI untuk ikut berkontribusi dalam perekonomian di Kuwait, ”  kata Suhartono melalui Siaran Pers Biro Humas di Jakarta, Selasa (22/11/2022).
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia saat ini masih menutup penempatan PMI sektor domestik ke Kuwait sebagai bagian dari kehadiran negara untuk memberikan pelindungan bagi PMI. Langkah tersebut dilakukan mengingat sektor domestik cukup rentan dalam hal pemenuhan hak asasi-nya. Sehingga pemerintah Indonesia secara terus menerus mendukung segala upaya untuk penempatan tenaga kerja sektor formal.
“Melalui pertemuan yang diinisiasi oleh Perwakilan RI di Kuwait, saya berharap terdapat informasi peluang kerja yang bisa dimasuki oleh calon pencaker atau calon PMI. Selain itu, perlu adanya komitmen dari para pelaku usaha untuk melaksanakan proses penempatan secara aman, terarah dan teratur sebagaimana diamanatkan dalam Global Compact Migration, ”  ujarnya.
Sementara Dubes RI di Kuwait, Lena Maryana Mukti mengungkapkan saat ini, ada lebih dari 6300 WNI tinggal di Kuwait dan mayoritas merupakan pekerja terampil di sektor perhotelan, kesehatan, dan minyak. Ribuan WNI tersebut beranggapan Kuwait merupakan rumah kedua karena Kuwait telah memberikan kesempatan, perlindungan, dan pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Saya berharap pertemuan pelaku bisnis kedua negara semakin meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan pelaku bisnis Indonesia dan Kuwait, ”  katanya.
Umum

Menaker: Inspektorat Jenderal Jadi Garda Terdepan sebagai Mitra Konsultasi di Kemnaker 

Bandung–Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan menjadi garda terdepan sebagai consulting partner bagi unit-unit di Kemnaker dalam merespons dan menjawab berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan.

Tantangan ketenagakerjaan yang dimaksud, seperti resesi global, bonus demografi, peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja; stimulus bagi pekerja sektor formal dan informal; dan perlindungan pekerja migran.

“Jadi kalo unit-unit lain mereka mendesain sebuah program, mengantisipasi segala bentuk tantangan itu, maka yang tidak kalah pentingnnya seperti yang disampaikan Bu Irjen tadi, adalah Inspektorat Jenderal harus menjadi consulting partner bagi seluruh program yang disiapkan untuk menjawab seluruh tantangan ketenagakerjaan,” kata Menaker saat menutup Rapat Kerja Inspektorat Jenderal Kemnaker 2022 di Bandung, Sabtu (12/11/2022).

“Itu menunjukan betapa Inspektorat Jenderal menjadi garda terdepan karena menjadi consulting partner bagi unit-unit lain yang bertugas membuat desain dan program dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Menaker mengatakan, peran Inspektorat Jenderal dalam pengawasan internal juga sangat dibutuhkan untuk memastikan semua program kerja di Kemnaker berjalan dengan baik dan terukur.

Ia mencontohkan bagaimana pada tahun 2020, Kemnaker memiliki program Tenaga Kerja Mandiri yang bertujuan untuk memitigasi pandemi Covid-19. Program tersebut saat itu sangat dibutuhkan mengingat pada 2021 jumlah pengangguran melejit.

Menurutnya, kasus tersebut penting untuk dievaluasi bagaimana agar ke depan Kemnaker kembali sukses merespons kondisi ketenagakerjaan yang serba sulit, seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari campur tangan Inspektorat Jenderal.

“Dan saya bilang dalam menghadapi kondisi yang dinamis ini kita dihadapkan pada program yang tidak biasa-biasa saja seperti lazimnya kegiatan kta sehari-hari,” ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemnaker, Estiarty Haryani mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik di pusat maupun di daerah agar mengawal secara serius dan konsisten terhadap program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kemnaker.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Menteri untuk Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. []

Keuangan, Lembaga

Kemnaker Terus Tanggulangi Tuberkulosis di Tempat Kerja

Jakarta–Kementerian Ketenagakerjaan telah dan terus terlibat aktif dalam menanggulangi Tuberkulosis (TB) sebagai upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam mencegah dan mengendalikan timbulnya tuberkolosis di tempat kerja.

Keterlibatan Kemnaker juga sebagai bentuk dukungan terhadap program penanggulangan TB nasional, yaitu eliminasi TB pada 2030 dan Indonesia bebas TB tahun 2050.

Demikian disampaikan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang secara virtual, Kamis (10/11/2022) pada acara High Level Meeting Tuberculosis 2022.

Dirjen Haiyani mengatakan, dalam menanggulangi TB di tempat kerja, Kemnaker telah melakukan identifikasi risiko tinggi tuberkulosis di tempat kerja dengan menggunakan formulir skrining tuberkolosis di 6 wilayah.

Identifikasi di 6 wilayah tersebut yaitu Jawa Tengah terhadap 1.050 pekerja di 3 perusahaan, Jawa Barat terhadap 2.719 pekerja di 5 perusahaan, DKI Jakarta terhadap 100 pekerja di 2 perusahaan, Jawa Timur terhadap 327 di 3 perusahaan, Sumatera Utara terhadap 150 pekerja di 3 perusahaan, dan Banten terhadap 409 pekerja di 1 perusahaan.

“Jadi kalau di total, identifikasi dengan skrining tuberkulosis telah dilakukan kepada 4.755 pekerja di 17 perusahaan,” kata Dirjen Haiyani.

Selain identifikasi, Kemnaker juga telah melakukan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kasus TB serta strategi DOTS di tempat kerja kepada pekerja di tiga wilayah, yaitu Banten terhadap 35 pekerja di 1 perusahaan, Nusa Tenggara Barat terhadap 70 pekerja di 53 perusahaan, dan DKI Jakarta terhadap 15 pekerja di perusahaan.

“Ibu Menteri Ketenagakerjaan bersama-sama dengan ibu-ibu OASE sudah menghadiri sekaligus mendampingi Ibu Negara pada kegiatan ini, dan mendapat respons yang cukup tinggi dari perusahaan,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi penanggulangan TB di tempat kerja ini akan dilanjutkan pada tahun 2023 di 5 wilayah dengan sasaran ribuan pekerja.

Keuangan, Lembaga

Sidang GB ILO ke-346, ASEAN Dorong Kurangi Ketidaksetaraan di Dunia Kerja

Jenewa–Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan menghadiri Governing Body International Labour Organization (GB ILO) ke-346 di Jenewa, Swiss. Indonesia merupakan anggota reguler GB ILO periode 2021-2024.
Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkapkan adanya ketimpangan sangat kompleks di hampir semua negara, maupun ‘ketidaksetaraan horizontal’, atau perbedaan pendapatan antarkelompok dan lain sebagainya.
“Tingkat ketimpangan yang tinggi mengandung risiko yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, melemahkan mobilitas sosial dan meningkatkan risiko sosial dan ketidakstabilan politik, ” ujar Anwar Sanusi melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Menurut Anwar Sanusi, dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 dan krisis yang sedang berlangsung seperti terganggunya rantai pasokan, inflasi yang tinggi, ketegangan geopolitik, dan bencana akibat perubahan iklim, membuat ketidaksetaraan semakin buruk.
“Berbicara atas nama negara Anggota ASEAN mengungkapkan pentingnya mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja, sebagai sarana untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan aman untuk semua, ” katanya.
Ditambahkan Sekjen Anwar, ASEAN memandang perlunya ILO untuk melibatkan organisasi regional seperti ASEAN dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat implementasi strategi ILO. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi dan mencegah ketidaksetaraan di dunia kerja periode 2022-2027, serta mencerminkan semangat kesetaraan, keragaman, dan inklusivitas.
“ASEAN menantikan elaborasi lebih lanjut tentang strategi dan peta jalan dari ILO untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan nyata untuk mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan aman bagi pekerja kita, ” ujarnya.
Anwar Sanusi menegaskan negara-negara ASEAN telah berkomitmen mengatasi dampak ketimpangan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan serta program dan proyek untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan ketimpangan horizontal. “Seperti ketimpangan upah, gender, dan akses terhadap perlindungan sosial, ekonomi dan kesempatan kerja yang layak, ” ujarnya.
Anwar Sanusi mengungkapkan ASEAN juga telah mengesahkan Pernyataan Bersama Menteri Tenaga Kerja ASEAN untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya dengan mengurangi ketimpangan tenaga kerja dan pekerja migran yang terkena dampak pandemi pada tahun 2020.
“ASEAN juga akan terus bekerja sama dalam meningkatkan portabilitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja migran melalui pertukaran informasi dan data serta koordinasi yang lebih erat antar lembaga jaminan sosial. Komitmen ini telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja ASEAN dan akan disahkan oleh Pemimpin ASEAN November ini, ” katanya.
Keuangan

Komisi IX DPR RI Apresiasi Kebijakan Kemnaker dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global

Jakarta–Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

 Apresiasi disampaikan saat Rapat Kerja Menteri Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2022).

 Anggota Komisi IX, Haruna misalnya mengapresiasi Menaker yang berhasil menurunkan tingkat pengangguran paska pandemi Covid-19.

 “Saya kira ini formulasinya kalau perlu dicetak, Bu. Formulasi penurunan ini sangat luar biasa. Kita apresiasi Bu Menteri,” kata Haruna.

  Apresiasi juga datang dari anggota Komisi IX yang lain, Saniatul Lativa terkait berbagai kebijakan yang diambil Kementerian Ketenagakerjaan dalam menghadapi ancaman resesi global dan dampaknya bagi ketenagakerjaan.

 “Saya mengapresiasi dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Kemnaker mengenai strategi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan,” kata Saniatul Lativa.

 Sementara anggota Komisi IX yang lain, Ade Rezki Pratama menyampaikan apresiasinya atas kebijakan Menaker yang berupaya agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing baik dalam kondisi normal maupun tidak normal seperti saat pandemi COVID-19.

 “Saya ingin memberikan apresiasi yang penuh kepada Bu Menteri dan seluruh jajarannya ketika selama ini sudah membuat konsep bahwa bagaimana nantinya tenaga kerja kita mampu bersaing di saat stabil maupun di saat badai yang luar biasa,” ucapnya.

 Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Kemnaker telah menyiapkan beberapa kebijakan dalam menghadapi ancaman resesi global tahun 2023 dan dampaknya dari sisi ketenagakerjaan. Beberapa kebijakan Kemnaker ini bersifat adaptif, resilien, dan inklusif yang meliputi 5 pilar.

Pertama, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kedua, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja. Ketiga, perluasan kesempatan kerja. Keempat, jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif. Kelima, hubungan industrial yang harmonis.

Keuangan, Lembaga

Kemnaker : Ciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan

Bekasi–Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor meminta industri/perusahaan agar dapat terus menciptakan hubungan  industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Untuk mencapai hubungan industrial yang ideal, salah satunya dengan membuka ruang komunikasi atau keterlibatan pekerja dengan pengusaha melalui dialog-dialog sosial atau forum komunikasi.
“Saya berharap industri/perusahaan dapat terus menyelenggarakan kegiatan seperti ini sebagai aksi nyata peran aktif dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, ”  kata Afriansyah Noor usai mengikuti Labor Management Workshop on Building Constructive Industrial Relations in Japanese Companies Operating in Indonesia di Cikarang, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/10/2022).
Afriansyah menyebut untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, diperlukan empat sarana hubungan industrial yang menjadi tumpuan strategis. Pertama, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). Sarana ini menentukan pencapaian tujuan hubungan industrial dan memiliki posisi strategis dalam mencapai hubungan industrial yang harmonis.
Kedua, Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit, yang merupakan wadah komunikasi yang intensif antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan manajemen. Ketiga, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sebagai bentuk nyata komitmen antara pekerja/buruh atau SP/SB dengan manajemen untuk melaksanakan kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing.
Keempat, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sarana ini mencerminkan pentingnya dialog dalam mencari titik temu diantara dua kepentingan yang berbeda yaitu antara pengusaha dan pekerja.
“Dari empat sarana hubungan industrial tersebut, dapat kita simpulkan betapa pentingnya komunikasi antara pengusaha dan pekerja/buruh atau SP/SB yang dijalin melalui dialog sosial, ”  ujarnya.
Afriansyah Noor menambahkan hubungan industrial dapat disebut berhasil apabila semua pihak dapat bersinergi demi keberlangsungan usaha, kelangsungan bekerja dan kesejahteraan para pihak di dalamnya. Konstruktif adalah sebuah kata yang memiliki banyak arti, yaitu “membina, memperbaiki dan membangun”.
“Hubungan industrial yang konstruktif dapat diartikan menjadi hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang wajib terus diperbaiki. Apabila ada kekurangan, dilakukan pembinaan oleh pemerintah selaku regulator, semata-mata untuk membangun iklim industri yang berkelanjutan dengan diikuti kesejahteraan pekerja/buruh di Indonesia, ”  ujarnya.
Umum

Kemnaker: Transformasi BLK untuk Tingkatkan Kompetensi SDM Berdaya Saing Internasional

Samarinda–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mengimplementasikan 9 Lompatan Besar Kemnaker guna merespons tantangan dan kondisi ketenagakerjaan.

Salah satu lompatan tersebut berupa Transformasi Balai Latihan Kerja yang bertujuan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang memiliki daya saing di tingkat Nasional dan Internasional.

“Jadi program Transformasi BLK ini untuk memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia,” kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi.

Sekjen Anwar menyampaikan hal tersebut saat memberikan Kuliah Umum bertema “Peluang dan Tantangan Permasalahan Ketenagakerjaan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Mendukung IKN” di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (19/10/2022).

Sekjen Anwar mengatakan, dalam mentransformasi BLK, Kemnaker melakukan 6 hal atau yang dikenal dengan strategi 6R, yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding, dan revitalisasi.

Menurutnya, poses Transformasi BLK harus memenuhi semua komponen 6R tersebut, sehingga dapat terwujud link and match antara sisi penyiapan SDM dengan kebutuhan SDM oleh industri.

“Untuk itu dalam link and match ini harus dalam sekali tarikan nafas, yaitu lembaga pelatihan harus bisa melatih, memberi sertifikat, dan penempatan,” ucapnya.

Retail

Kemnaker Tingkatkan Pemahaman akan Pentingnya K3

Jakarta–Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani Rumondang, menyatakan, dalam meningkatkan pemahaman pekerja akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diperlukan pembinaan terhadap K3 tersebut secara berkelanjutan.

“Tentunya pemahaman akan K3 tersebut dapat terwujud apabila kita dapat memenuhi komitmen untuk mematuhi semua peraturan yang ada,” kata Dirjen Haiyani Rumondang ketika membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3, di Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Haiyani mengungkapkan, kebutuhan terhadap K3 tidak akan pernah surut di tengah makin masifnya industrialisasi. Selain adanya kesadaran dari masyarakat industri baik pengusaha maupun pekerja, diperlukan ahli K3 yang mumpuni secara ilmu maupun mental agar dapat memastikan pelaksanaan K3 berjalan sesuai yang diharapkan.

Ia menambahkan, selama pandemi COVID-19, telah banyak metode pembinaan K3 yang dikembangkan, yakni dengan metode pembinaan secara campuran antara daring maupun luring yang tentunya disesuaikan dengan jenis-jenis pembinaan.

“Pembinaan ahli K3 dan auditor Sistem Manajemen K3 (SMK3) memang dapat dilaksanakan secara daring, namun untuk bidang mekanik, dibutuhkan praktek dalam pemeriksaan maupun pengujian dan praktek mengoperasikan peralatannya tetap dilaksanakan secara luring,” ungkapnya.

Haiyani berpesan para ahli K3 untuk terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan di daerah maupun pihak terkait lainnya.