Tag Archives: Energi

Transportasi

Transisi Ke Kendaraan Listrik Berpotensi Tekan Emisi 6,9 juta ton CO2

Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pembangunan kendaraan listrik sebagai langkah menuju era Net Zero Emission (NZE) 2060. Kepala Staf Kepresidenen, Moeldoko, menyampaikan transisi ke kendaraan listrik dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara signifikan, sekaligus mengakselerasi ekosistem secara keseluruhan.

“Jika dapat melakukan transisi 6 juta sepeda motor, Indonesia bisa menekan 3,45 juta ton CO2 equivalent pada 2025. Pada 2030 bisa menuju 9 juta motor, kita bisa menekan 5,275 juta ton CO2. Sementara di 2035 kalau bisa 12 juta motor, 6,9 juta ton CO2,” ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema ‘Ekosistem Menuju Energi Bersih’.

Moeldoko mengatakan transisi ke kendaraan listrik berdampak pada efisiensi APBN karena mengurangi subsidi impor bahan bakar minyak. Oleh karena itu, pemerintah mendorong investasi di sektor kendaraan listrik agar dapat menjadi menjadi pemicu sekaligus pemacu pertumbuhan industri dan ekosistem kendaraan listrik serta energi bersih.

“Karena investasi ini memberikan harapan dan jaminan bagi pengembang kendaraan listrik, sehingga menarik minat investor. Selain itu, sebagai pemacu bagi konsumen yang sudah melihat kesiapan ekosistem di lapangan,” ujar Moeldoko.

Menurut dia, dalam upaya mencapai target transisi energi, terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

Pemerintah saat ini berupaya memperbanyak infrastruktur kendaraan listrik. Sehingga transisi ini dapat menciptakan ekosistem yang baik, termasuk dalam berbagai aspek terkait, seperti pendanaan dan pengelolaan baterai bekas.

Moeldoko menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing. Pemerintah daerah juga harus berperan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung transisi ini.

Terlebih lagi, transisi ke kendaraan listrik juga mendapatkan dukungan dari tingkat internasional. Pertemuan KTT ASEAN juga memberikan arah yang jelas dan konkret mengenai perlunya membangun ekosistem kendaraan listrik melalui energi bersih dan menuju era net zero emission.

“Masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah terkait dengan pendanaan, di mana perbankan yang masih belum memberikan dukungan yang masif dalam penyediaan layanan leasing kendaraan listrik,” imbuhnya.

Moeldoko menekankan bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk mengatasi masalah ini, termasuk dalam mengatur standar keamanan, ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik yang harus diatasi dengan cepat, dalam hal ini perkembangan teknologi juga turut berperan penting.

“Selain itu, ketersediaan kendaraan listrik juga bergantung pada dukungan yang kuat dari sektor swasta, di mana peran perbankan sangat diperlukan,” papar dia.

Dari sisi sosialisasi, pemerintah saat ini juga terus berusaha untuk dapat menjawab isu-isu terkait dengan kendaraan listrik dengan baik. Mulai dari jarak tempuh dan kecepatan pengisian baterai yang efisien, hingga keamanan penggunaan kendaraan listrik.

Dia pun menekankan pentingnya peran asosiasi dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kendaraan listrik kepada masyarakat. Pameran kendaraan listrik jangan hanya dijadikan sebagai wadah transaksi dan promosi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Diharapkan dengan semakin pahamnya masyarakat mengenai kendaraan listrik, transisi ini dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Di forum yang sama, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanthi menyebutkan bahwa dalam konteks kebutuhan energi yang harus dipenuhi, ekosistem kendaraan listrik menjadi sebuah bonus. Dalam Nationally Determined Contribution (NDC), percepatan penggunaan kendaraan listrik adalah upaya tambahan dari skenario yang telah dirancang.

“Jika ada ekosistem baru yang terbentuk, maka kita akan mencapai tujuan tersebut lebih cepat,” sebutnya.

Menurutnya, upaya ini sangat penting dalam menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) dan menjaga ekosistem yang mendukung kehidupan. Terlebih, data ilmiah pada 2018 menunjukkan bahwa jika tidak ada tindakan yang dilakukan, kenaikan suhu rata-rata di akhir abad ini dapat melebihi 2 derajat Celsius.

Dampak dari kenaikan suhu tersebut akan berdampak negatif terhadap ekosistem yang mendukung kehidupan. Banyak spesies yang sensitif terhadap perubahan iklim berisiko punah.

“Kita harus meningkatkan ketahanan iklim sebagai salah satu langkah yang harus diambil,” ujar dia.

Laksmi pun melihat saat ini upaya penurunan GRK sudah mengikuti rencana yang ditetapkan. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bidang Perencanaan Strategis, Yudo Dwinanda, menilai dalam upaya transisi energi, sektor transportasi juga menjadi fokus penting.

“Penggunaan kendaraan listrik akan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi emisi GRK. Namun, untuk mewujudkannya, infrastruktur yang memadai perlu dibangun,” tegas dia.

Untuk menjalankan rencana ini, Indonesia telah mengeluarkan regulasi dan saat ini terdapat 842 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang sudah beroperasi.

Yudo menekankan pentingnya efisiensi energi sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Terlebih, potensi penghematan energi di Indonesia sangat besar, bahkan mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.

“Salah satu tahapan yang paling penting dalam proses transisi energi ini adalah meningkatkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Panel surya, energi hidro, dan energi geotermal akan menjadi fokus utama dalam diversifikasi sumber energi di Indonesia,” paparnya. []

Mineral dan Tambang

Genjot Hilirisasi, Ini Alasan Pemerintah

Jakarta – Industri pertambangan di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui proses hilirisasi. Sehingga terbentuklah ekosistem industri yang menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dengan produk yang lebih kompetitif.

Hal tersebut dikemukakan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), Septian Hario Seto.

Menurutnya, proses hilirisasi yang telah dilakukan dalam dua tahun terakhir, menunjukkan pertambangan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Peningkatan ekspor dari hasil hilirisasi ini telah membantu menciptakan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang berdampak positif pada stabilitas nilai tukar rupiah dan indikator ekonomi makro.

“Selain itu, penciptaan lapangan kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di daerah Weda Bay, Obi, Morowali, dan Konawe, dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai puluhan ribu dan rata-rata gaji di atas upah minimum regional,” papar septa dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah’.

Dari sisi industri dalam negeri, hilirisasi industri pertambangan juga memberikan dampak yang cukup besar. Investasi baru dalam sektor besi baja telah tumbuh pesat, meskipun mayoritas investor berasal dari luar negeri.

“Hilirisasi nikel sampai dengan saat ini sudah mencapai lebih dari US$30 miliar yang masuk ke Indonesia,” tutur Septian.

Target selanjutnya dari pemerintah adalah mengintegrasikan hilirisasi ke tahap yang lebih lanjut untuk dapat menarik investasi lebih besar.

Namun, proses hilirisasi ini tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah besarnya investasi yang dibutuhkan.

“Rata-rata, proyek hilirisasi dalam industri pertambangan memiliki biaya yang cukup besar, di atas US$1 miliar. Oleh karena itu, selain modal ekuitas, juga dibutuhkan pinjaman dari bank,” ujarnya.

Septian mengungkapkan, lembaga keuangan internasional, terutama dari Tiongkok, memberikan dukungan pendanaan yang signifikan untuk proyek hilirisasi di Indonesia. Tidak hanya itu, bank-bank dalam negeri juga ikut aktif dalam pembiayaan tersebut, dengan rata-rata 30 persen modal ekuitas dan sisanya berasal dari pinjaman bank.

Menurutnya, edukasi kepada sektor perbankan perlu terus dilakukan agar tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai hilirisasi.

Kendati demikian, tantangan paling krusial yang dihadapi adalah hambatan perdagangan (trade barrier) yang diciptakan oleh negara-negara lain. Produk hasil pertambangan, seperti nikel, sering kali dikenakan tindakan anti-dumping dan anti-subsidi oleh Uni Eropa.

“Negara lain seperti India dan Korea juga telah memulai investigasi terhadap produk tersebut. Jika produk hilir dari industri pertambangan juga terkena hambatan serupa, hal ini dapat menjadi masalah besar karena akan mengurangi daya saing Indonesia di pasar internasional,” tegas Septian.

Selain itu,  tantangan lainnya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai elemen industri dalam menciptakan ekosistem yang kompetitif. Septian pun memberikan contoh industri mobil listrik yang dapat membentuk ekosistem agar lebih menarik bagi investor.

Masih dalam forum yang sama, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif, menambahkan salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat dalam hilirisasi adalah nikel. Lebih dari 100 smelter nikel telah dibangun, yang berkontribusi pada pengembangan industri besi baja di Indonesia.

Di samping itu, terdapat perkembangan di sektor bauksit yang mengarah ke produksi alumunium, dengan empat perusahaan yang terlibat dalam kegiatan hilirisasi ini. Ada juga perkembangan dalam sektor tembaga, di mana dua grup besar, yaitu Freeport Indonesia dan Amman Mineral Internasional, sedang membangun smelter di berbagai lokasi.

“Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam hilirisasi industri pertambangan,” sebutnya.

Pertama, masalah pendanaan menjadi tantangan utama. Selain itu, pasokan energi listrik, pembebasan lahan, dan perizinan juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses hilirisasi.

Pemerintah telah melakukan pertemuan komprehensif dengan industri, lembaga keuangan, dan PLN untuk mencari solusi yang memudahkan akses bagi mereka yang sedang membangun smelter.

“Kerja sama yang erat diperlukan antara departemen terkait, pemerintah daerah, dan industri untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Perindustrian juga sangat penting,” tegas Irwandy.

Terkait dengan adanya trade barrier yang diciptakan oleh negara lain, dirinya juga meyakinkan bahwa pemerintah terus bekerja untuk mengatasi masalah ini dan memperjuangkan kepentingan industri hilirisasi Indonesia di tingkat internasional.

 

Larangan Ekspor

Dalam hal larangan ekspor bauksit, Irwandy menilai seharusnya industri sudah mempersiapkan, karena pemerintah telah memberikan peringatan tiga tahun sebelumnya.

“Dari 12 smelter yang direncanakan, hanya 4 yang telah mencapai progres pembangunan yang signifikan. Sementara 8 smelter lainnya ketika kami kirim tim untuk mengecek masih berupa tanah lapang,” sebutnya.

Dia menambahkan, pemerintah pun terus memantau dan mendorong perkembangan smelter tersebut.

Di samping itu, Irwandy juga menekankan pentingnya pengembangan industri hilirisasi yang ramah lingkungan. Beberapa smelter nikel telah beralih dari sumber energi konvensional ke energi terbarukan, seperti PLTU ke EBT.

Namun, proses hilirisasi tidak boleh berhenti hanya pada satu tahap. Diperlukan ekosistem yang lengkap, seperti dalam kasus hilirisasi nikel menuju produksi baterai.

Untuk mendukung hilirisasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti perpanjangan izin tambang dan insentif fiskal bagi pelaku hilirisasi.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Daymas Arangga, menekankan perlunya kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa mineral lain juga dapat diserap dengan baik dalam proses hilirisasi.

“Setiap mineral memiliki karakteristik yang berbeda, dan penyesuaian harus dilakukan dalam hal pasokan dan permintaan pasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance /ESG),” ucap dia.

Menurutnya, Indonesia dapat dianggap sebagai ‘success story’ dalam hal hilirisasi industri pertambangan. Dalam pengamatannya, negara lain seperti Kongo dalam kasus kobalt belum berhasil menjalankan strategi ini.

Namun, Daymas juga mengingatkan bahwa proses hilirisasi ini sebenarnya terlambat dilakukan. Selama puluhan tahun, Indonesia telah mengekspor mineral mentah tanpa memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan.

“Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengusaha untuk bekerja sama dalam mengintegrasikan langkah-langkah hilirisasi dan menciptakan pasar yang mendukung nilai tambah,” imbuhnya.

Dia juga menyoroti pentingnya transisi energi dalam hilirisasi industri pertambangan. Pemerintah perlu menyediakan energi bersih dengan melibatkan tidak hanya PLN, tetapi juga melibatkan investasi di bidang energi terbarukan untuk mendukung pembangunan smelter.

“Dalam proses hilirisasi, penting untuk meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan,” kata Daymas. []

Teknologi

PLN Buat Sampah PLTU Jadi Berguna

Semarang – Pemerintah lewat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) mendukung PT PLN (Persero) untuk meningkatkan pemanfaatan abu sisa pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau biasa disebut Fly Ash Bottom Ash (FABA). Tak tergolong dalam bahan berbahaya, saat ini FABA PLN bahkan sudah dimanfaatkan oleh 88 institusi untuk bahan baku konstruksi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Rosa Vivien Ratnawati menilai PLN melakukan perjalanan panjang dalam mengelola FABA ini. Mengingat, sebelum tahun 2021 pengelolaan FABA tidak bisa dilakukan secara komersial. Namun KLHK melihat, dengan berbagai kajian dan uji coba yang telah dilakukan, FABA aman dan justru mampu bermanfaat dalam mendorong sirkular ekonomi.

“Kami paham betul bahwa operasional PLTU menghasilkan FABA yang besar. Namun, dengan pengelolaan yang baik justru kami berharap PLN dapat membuka peluang pemanfaatan FABA lebih luas dan mampu meningkatkan kegiatan sirkular ekonomi di Indonesia,” ujar Vivin dalam Seminar Nasional Value Creation of FABA untuk mendukung infrastruktur pertanian dan pembangunan berkelanjutan, di Semarang, Jawa Tengah.

Executive Vice President Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan PLN Komang Parmita menjelaskan sepanjang tahun 2021, PLN masif berkolaborasi mengajak segala pihak untuk bisa memanfaatkan FABA ini. Hingga tahun 2022, sebanyak 88 kerja sama telah dikantongi oleh PLN untuk pemanfaatan FABA ini.

“Kami melakukan kolaborasi, dengan berbagai asosiasi, pemerintah untuk bisa memanfaatkan FABA ini. Kerja sama ini diperkuat dari dukungan KLHK yang memberikan kepastian hukum dengan menerbitkan regulasi yang mampu mengakselerasi pengelolaan FABA,” ujar Komang.

Sebanyak 88 kerja sama yang telah dikantongi PLN dalam pengelolaan FABA menyasar industri semen, industri bahan baku konstruksi, bahkan hingga Polri dan TNI. Tak hanya itu, masyarakat di sekitar pembangkit justru bisa memanfaatkan FABA ini menjadi ceruk bisnis baru sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ia juga menjelaskan setiap tahunnya PLN mampu menghasilkan FABA hingga 3 juta ton per tahun. Pemanfaatanya dari tahun ke tahun juga semakin tumbuh. Pada 2019, penyerapan FABA hanya sebesar 584 ribu ton (19 persen dari total produksi FABA), meningkat menjadi 2,2 juta ton (74 persen dari total produksi FABA) pada tahun 2022. Bahkan pada tahun 2023, hingga bulan April, penyerapan FABA telah mencapai 887 ribu ton atau 93 persen dari total produksi FABA sebesar 950 ribu ton.

“FABA dapat menjadi resource yang dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastuktur, perlindungan degradasi sumber daya alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (ekonomi sirkular),” ujar Komang.

Tak hanya untuk bahan baku konstruksi saja, FABA dapat mendukung dalam upaya menanggulangi permasalahan kebencanaan, penyediaan jalan-jalan desa serta pemulihan lingkungan seperti penutupan lubang bekas tambang, penetralan air asam tambang maupun perbaikan kualitas tanah (pembenah tanah).

“FABA dapat menjadi sumber daya alternatif di berbagai sektor tidak hanya pada sektor infrastuktur, tapi juga pertanian maupun pertambangan. Pengalaman ini juga mendorong adanya inovasi dalam pengelolaan limbah menjadi bahan baku bernilai ekonomi,” pungkas Komang. []

Transportasi

PLN Dukung Industri Baterai Motor Listrik

Jakarta – PT PLN (Persero) mendukung upaya pemerintah dalam standardisasi infrastruktur pendukung kendaraan listrik yang tergabung dalam sistem Battery Asset Management Services (BAMS) untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Penyeragaman ini ditandai dengan kerja sama yang diteken antara Indonesia Baterai Corporation (IBC) dengan 5 produsen motor listrik dan 2 Bengkel Konversi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

BAMS sendiri merupakan manajemen sistem yang mengintegrasikan antara infrastruktur fisik berupa baterai dan stasiun penukaran baterai dengan digital system menjadi suatu standar yang sama dari sebuah ekosistem kendaraan listrik.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan langkah kerja sama antara BUMN dan pihak swasta ini mewujudkan kolaborasi yang baik untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ia menilai kematangan infrastruktur kendaraan listrik menjadi faktor utama untuk percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“Saat berbicara tentang kendaraan listrik, kita tidak hanya berbicara tentang kendaraannya saja, tetapi seluruh ekosistem pendukungnya, mulai dari baterai, hingga infrastruktur pendukung seperti Stasiun Penukaran Baterai (Swap Station) dan Stasiun Pengisian Listrik (Charging Station),” ujar Luhut.

Oleh karena itu, Luhut menyambut baik kerja sama antara IBC dengan produsen motor listrik seperti Gesits, Volta, ALVA, VIAR dan United juga Bengkel Konversi Bintang Racing Team dan Spora EV untuk melakukan penyeragaman standardisasi baterai dan infrastruktur pendukung lainnya. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan keinginan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

“Standardisasi menjadi kunci dari ekosistem yang akan dikembangkan oleh IBC ke depan. Adopsi dari standardisasi akan memerlukan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kerja sama ini mampu mempercepat pencapaian target Indonesia dalam pengurangan emisi karbon dan ketergantungan atas bahan bakar fosil,” tegas Luhut.

Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menjelaskan BUMN memegang peran penting dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik. Lewat IBC, BUMN melakukan lompatan yang luar biasa sehingga mampu memudahkan masyarakat mengakses kendaraan listrik.

“IBC melakukan lompatan yang luar biasa, IBC sebagai bagian dari BUMN mengembangkan platform ekosistem baterai dan infrastruktur yang disebut sebagai Battery Asset Management Services atau BAMS untuk berbagai merek motor listrik termasuk motor konversi,” ujar Rabin.

PT PLN (Persero) sebagai salah satu pemegang saham dari Indonesia Baterai Corporation (IBC) mendukung penuh adanya standardisasi baterai dan infrastruktur pendukung untuk kendaraan listrik. Dengan adanya penyeragaman ini akan memudahkan para pemilik kendaraan listrik melakukan pengisian daya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan semua merek baterai memiliki spesifikasi tersendiri. Lewat kerja sama ini maka infrastruktur yang tadinya terfragmentasi menjadi terkonsolidasi. PLN mendukung penuh kerja sama ini, sehingga tercipta kesepakatan satu standar baru yang tentunya memudahkan masyarakat.

“Ini kesepakatan bersama sehingga bisa menjadi mempermudah masyarakat untuk tak perlu ragu memiliki motor listrik. Masyarakat lebih mudah mengadaptasi era baru kendaraan listrik ini. PLN mendukung adanya platform bersama ini sehingga bisa melancarkan ekosistem kendaraan listrik,” ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan PLN sejak 2019 telah banyak melakukan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik mulai dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) hingga platform digital seperti Electric Vehicle Digital System (EVDS) yang hadir untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan kendaraan listriknya.

“Guna mendorong ekosistem EV, kami tidak hanya menyiapkan pasokan listrik yang andal dan mencukupi. PLN terus berkolaborasi bersama berbagai pihak. Mulai dari pabrikan, distributor, penyedia jasa transportasi, sektor perbankan, dan tentunya dengan IBC,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan hari ini terdapat lebih dari 1.000 unit SPBKLU, 6.700 unit SPLU dan 616 unit SPKLU yang tersebar di seluruh tanah air. Ke depan PLN akan terus menambah infrastruktur pengisian dan penukaran baterai dengan menggandeng mitra melalui skema franchise.

Sementara itu Direktur Utama IBC Toto Nugroho menjelaskan tantangan dalam akselerasi adopsi motor listrik di Indonesia saat ini adalah platform baterai yang berbeda setiap merek. Lewat Battery Asset Management Services (BAMS), IBC menghadirkan satu platform yang sama sehingga mampu memudahkan masyarakat.

“Di sinilah BAMS hadir sehingga pengguna berbagai merek motor listrik dan konversi di Indonesia dapat menggunakan ekosistem yang sama,” pungkas Toto. []

Mineral dan Tambang

Industri Hulu Migas Di Mata Stafsus Milenial Presiden

Sorong – Pemerintah memberikan apresiasi progres Industri Migas karena memiliki komitmen mendorong terjadinya akselerasi program dan memiliki dampak berganda dari sektor produksi sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua dan Maluku.

Hal tersebut disampaikan Stafsus Presiden Jokowi, usai menghadiri dan menjadi pembicara Forum Kapasitas nasional di Sorong, Papua Barat Daya.

Menurut Billy, dirinya mengikuti perkembangan industri hulu migas di tanah Papua – Maluku dan progres Industri Hulumigas telah dilaporkan ke Presiden Jokowi dan hal tersebut sejalan dengan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

Selain sejalan dengan program hilirisasi. Hal tersebut juga seiring dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang mengamanatkan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. (Kini berkembang dengan lahirnya 4 propinsi baru, yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan-red)

“Hilirasi sektor migas memiliki dampak berganda dari sektor produksi migas, seperti perputaran uang di daerah dengan cara menghidupkan vendor lokal dan UMKM, Khususnya tanah papua,” Ujar Billy yang merupakan kelahiran Kabupaten Yapen.

Billy berharap Industri hulumigas menjadi incubator atau pendorong bergeraknya talenta-talenta muda untuk membangkitkan  ekonomi kreatif,

“Anak-anak papua bisa  menjadi anak-anak kreatif dan industri hulu migas atau KKKS menjadi pendorong, dan menjadi pusat inkubasi bisnis,”ungkapnya

Billy melanjutkan selama ini, peran Industri hulumigas di tanah Papua untuk pekerja-pekerja asli anak-anak papua sudah cukup terakomodir, “IndustrI migas di wilayah Papua dan Maluku berkomitmen merekrut orang lokal, BP Tangguh (perusahaan migas di papua-red) mengejar 85 persen pekerja lokal,”ungkap Billy.

Menanggapi permintaan Stafsus Presiden Jokowo, Billy Mambrasar, Samuk, Tangguh Papuan Affair Manager BP Tanguh, mengatakan BP Tangguh  memberikan opportunity atau peluang bagi talenta-talenta baru dan anak-anak Papua. “Kita sama-sama saling support dan menjadi inkubator yang bisa membantu mereka, “ kata samuk, yang juga anak Papua.

Sejauh ini, menurut Samuk, BP Tangguh telah bekerjasama dengan perusahaan atau vendor lokal  dibidang catering, konveksi, taksi laut  dan konsultan.

Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko mengatakan SKK Migas dan KKKS memiliki komitmen untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak muda Papua, seperti dalam bidang pendidikan, Vendor lokal dan  UMKM.

“Kami sampaikan Industri migas, bukanlah industri yang eksklusif, kami sangat peduli dengan masyarakat segala strata,” kata Rudi. []

Mineral dan Tambang

Sumur Minyak Ilegal Menjamur? Ini Solusi SKK Migas

Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan sektor hulu migas yang menerapkan standar kesehatan, keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan (health, safety, and environment) atau HSE yang memadai. Dengan demikian, sektor hulu migas mampu memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan negara.

Salah satu persoalan sektor hulu migas di Indonesia yang mendesak untuk segera dituntaskan adalah keberadaan pengeboran minyak secara ilegal (illegal drilling) dan pencurian minyak dari jalur pipa resmi (illegal tapping). Keberadaan sumur ilegal yang tidak memenuhi standar HSE telah memunculkan persoalan kecelakaan dan gangguan lingkungan. Dalam jangka panjang, sumur ilegal juga melahirkan persepsi yang buruk terhadap upaya peningkatan investasi hulu migas di Indonesia.

Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo menjelaskan keberadaan sumur ilegal di Indonesia harus segera ditertibkan. “Namun demikian, mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPR bahwa sumur ilegal yang sudah beroperasi dibutuhkan sebagai mata pencaharian maka direkomendasikan membuat payung hukum yang jelas tentang tata kelolanya,” kata Wahju dalam keterangan resminya di Jakarta.

Selama ini tugas dan kewenangan penanganan sumur ilegal berada di Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, dan Aparat Penegak Hukum. SKK Migas hanya perlu melaporkan ketika mengetahui kejadian dan akan bergerak bila ada permintaan dari Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah dan atau Aparat Penegak Hukum, kecuali jika terdapat penugasan dan atau ada rencana pembinaan ke arah pembuatan Payung Kontrak Kerja Sama.

Wahju menambahkan “Tidak hanya dukungan kepada instansi, kami juga memberikan bantuan menghentikan kebakaran dan menutup sumur illegal ketika terjadi insiden”.

Inisiatif dan tindakan yang dilakukan SKK Migas dan KKKS ketika ada kecelakaan di sumur ilegal adalah upaya agar kejadian tersebut tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat sekitar, “Kami turut menjaga agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah, serta menjaga agar potensi migas tidak terbuang dan terbakar secara percuma”, imbuh Wahju.

Namun demikian, sebagai bentuk komitmen mendorong pengelolaan sektor hulu migas yang baik, SKK Migas telah mengusulkan dua regulasi dan menyusun tim kajian terkait regulasi tata kelola sumur minyak oleh masyarakat. Kedua peraturan yang direkomendasikan terkait tata kelola sumur ilegal adalah pertama, Peraturan Presiden (PerPres) yang berisi larangan kegiatan sumur ilegal baru ke depan. Kedua, revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua yang nantinya akan menjadi dasar masyarakat mengelola sumur ilegal yang sudah telanjur beroperasi menjadi sumur legal yang memenuhi berbagai standar dan perizinan yang ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2021 tercatat kurang lebih 8.000 sumur ilegal di Indonesia dengan taksiran menghasilkan minyak sebesar 2.500 – 10.000 barel minyak per hari (barrel oil per day/bopd).  Sepanjang Januari 2023 hingga saat ini, setidaknya sudah terjadi 7 (tujuh) kecelakaan sumur ilegal yang semuanya berada di Sumatera Selatan dengan rincian 6 kejadian di Musi Banyuasin dan 1 kejadian di Muara Enim.

“Mengacu Undang Undang Minyak dan Gas Tahun 2001, kegiatan penambangan yang diperbolehkan hanya melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ketentuan ini menegaskan bahwa aktivitas penambangan sumur yang dilakukan selain KKKS harus ditindak tegas secara hukum agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban jiwa,” kata Wahju.

SKK Migas merekomendasikan kedua regulasi bagi Kementerian ESDM untuk menunjukkan bahwa pembukaan sumur minyak ilegal adalah kejahatan serius karena mengambil sumber daya alam strategis yang sepenuhnya dikuasai oleh negara. Selain menimbulkan korban jiwa, negara juga kehilangan potensi pendapatan akibat aktivitas ilegal tersebut sehingga kehadiran regulasi baru menjadi sangat krusial.

Sebagai upaya pencegahan untuk menekan sumur ilegal, SKK Migas telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Tentara Nasional Indonesia. SKK Migas juga melakukan prosedur koordinasi apabila terjadi kegiatan sumur ilegal di wilayah kerja KKKS hingga sosialisasi kerja sama sumur tua sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi.

SKK Migas juga aktif menjalankan Forum Group Discussion bersama Kementerian ESDM dengan melibatkan KKKS untuk menyampaikan kepada masyarakat sekitar Wilayah Kerja mengenai bahaya sumur ilegal serta berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wahjuberharap, dengan menjalankan semua upaya tersebut, semua pemangku kepentingan memberikan komitmen untuk menghentikan kegiatan illegal ini.

“SKK Migas akan selalu berkoordinasi secara aktif dengan seluruh pemangku kepentingan agar industri migas nasional tetap kondusif. Kami optimistis berkurangnya sumur ilegal dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, negara, lingkungan, serta memberikan kenyamanan bagi KKKS dalam menjalankan aktivitas di Wilayah Kerja,” tutup Wahju. []

Umum

Cek Meteran Listrik Akurat? Ini Caranya

Jakarta – Inovasi layanan kelistrikan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam bentuk smart meter Advanced Metering Infrastructure (AMI) terbukti membawa manfaat yang besar. Warga langsung merasakan keuntungan lewat monitoring tagihan listrik yang lebih akurat, sistem yang lebih aman dan pelayanan yang lebih cepat.

Imam, Ketua RT 06, Gudang Peluru Kelurahan Kebon Baru Jakarta Selatan, mengapresiasi upaya PLN dalam penggunaan sistem baru ini. Menurutnya, sistem AMI lebih akurat dan tidak menyita waktu saat menunggu petugas PLN menghitung meteran di rumah.

“Dulu petugas harus keliling tiap awal bulan, terkadang tidak bertemu dengan pemilik rumah, dengan sistem yang baru ini, kan lebih akurat dan tidak menyita waktu,” ujar Imam.

Hal senada juga diungkapkan oleh Maman warga Kota Bandung, Jawa Barat. Dirinya mengatakan penerapan meteran AMI membuat lebih mudah dalam pengontrolan penggunaan listrik maupun dalam hal perbaikan ketika ada kendala listrik.

“Petugas (PLN) tidak perlu lagi datang ke rumah untuk catat meter, lebih nyaman, penanganan gangguan juga lebih cepat. Saya juga dapat mengontrol pemakaian listrik dengan mudah,” ungkap Maman.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan Advanced Metering Infrastructure (AMI) sendiri merupakan
alat pengukur penggunaan listrik yang dilengkapi dengan fitur komunikasi dua arah untuk penyediaan informasi yang komprehensif.

Dengan AMI, baik PLN maupun pelanggan dapat melakukan monitoring dan kontrol secara real-time. AMI sendiri, tambah Darmawan, merupakan pengembangan dari AMR (Automatic Meter Reading), pembacaan meter otomatis dengan tambahan kemampuan penerapan tarif secara dinamis dan interkoneksi.

“Penerapan smart meter berbasis AMI ini membawa banyak manfaat, seperti pembacaan data meter secara real-time dan dilakukan dari jarak jauh sehingga tidak diperlukan lagi pembacaan meter ke lokasi,” jelas Darmawan.

Selanjutnya, dengan sistem ini para pelanggan bisa mengetahui profil penggunaan energi listrik sekaligus tagihan listrik berjalan. Pelanggan juga bisa menghitung energi listrik secara mandiri melalui aplikasi PLN Mobile.

Tidak hanya membawa manfaat dari sisi pelanggan, Darmawan menambahkan penerapan AMI telah terbukti mampu menghemat penggunaan energi, dan menekan biaya operasional perusahaan untuk pengecekan meter secara langsung.

“Di Austria misalnya, penerapan AMI tercatat mampu menghemat energi hingga 55 persen dan menghemat biaya operasional hingga 19 persen. Sementara di Belanda mampu menghemat 15 persen energi, dan menekan biaya operasional hingga 15 persen”, pungkas Darmawan. []

Mineral dan Tambang

Pertamina NRE Ajak Gen Z Peduli Energi Hijau

Jakarta – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai lokomotif transisi energi di Pertamina telah berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan “PNRE University Outreach & Engagement” di 5 universitas di Indonesia. Acara ini bertujuan untuk mendekatkan isu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) kepada mahasiswa sekaligus berbagi tentang pengembangan karir di sektor EBT.

Program “PNRE University Outreach & Engagement” dimulai sejak bulan Februari di Institut Teknologi Bandung, secara simultan berlanjut ke Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan ditutup di akhir bulan Mei di Institut Teknologi Sepuluh November. Dihadiri lebih dari 1.000 orang mahasiswa, rangkaian acara ini menampilkan sesi menarik seperti sharing session dengan jajaran Direksi dan Generasi Muda Pertamina NRE serta career influencer, dan diskusi panel interaktif bertajuk “Green Career Talks”.

“Pertamina NRE merupakan ujung tombak Pertamina dalam melakukan transisi energi. Kami ingin mendekatkan generasi muda dengan sektor energi baru dan terbarukan. Kami berharap generasi muda secara aktif berpartisipasi dalam transisi energi di Indonesia. Kami berharap melalui acara ini dapat memberikan inspirasi dan mencetak para anak muda yang siap berkarir di industri energi masa depan yang ramah lingkungan ini,” ujar Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis Pertamina NRE Said Reza Pahlevy.

Green Career Talks yang merupakan sesi inti dari acara ini menghadirkan para pemimpin dari Pertamina NRE untuk berbagi pengalaman mereka dan memberikan wawasan tentang tren terkini di industri energi bersih. Bukan itu saja, di sesi ini juga hadir career expert atau influencer muda yang membagikan kiat-kiat mengembangkan karir di dunia kerja, seperti Vina Muliana, Anelies Praramadhani, dan Apri Rokhyadi. Moderator yang membawakan sesi ini juga tidak kalah menarik, yaitu Dian Mirza, Senandung Nacita, dan Gadies Fetrianto.

Dalam acara tersebut juga terdapat mini booth di mana mahasiswa dapat melakukan resume submission kepada Pertamina NRE secara daring. Di mini booth tersebut pengunjung juga bisa mendapatkan informasi tentang Pertamina NRE beserta bisnisnya secara lengkap.

“Semangat positif ini harus digaungkan seluas mungkin agar partisipasi generasi muda dalam transisi energi menyebar ke seluruh wilayah Indonesia” tambah Said.

“PNRE University Outreach & Engagement” merupakan langkah nyata Pertamina NRE dalam mendukung pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang energi baru terbarukan.

Dengan mempererat hubungan antara dunia industri dan akademisi, Pertamina NRE berharap dapat berkontribusi pada program pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, Pertamina NRE berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan melalui penerapan aspek-aspek ESG sesuai praktik terbaik dengan terus fokus mengembangkan energi baru terbarukan. []

Mineral dan Tambang

Kilang Pertamina Internasional Terapkan ESG

Jakarta – Kinerja positif berhasil ditorehkan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) sebagai subholding Pertamina yang mengelola bisnis refining and petrochemical (R&P). Sepanjang tahun 2022, PT KPI berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang tertinggi sepanjang sejarah berdiri. EBITDA PT KPI naik 111% dibandingkan RKAP 2022 dan naik sebesar 194% dibanding  tahun 2021. Sedangkan untuk Net Profit lebih tinggi 163% dibanding RKAP 2022, dan naik sebesar 597% dibandingkan realisasi 2021.

Selain kinerja operasional, di aspek tanggung jawab sosial, PT KPI telah merealisasi 63 program sesuai dengan pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), mencakup 15 Pencapaian SDGs dari total 17 SDGs. Terdapat 4 pilar fokus program TJSL PT KPI, yaitu bidang lingkungan (21 Program), bidang kesehatan (9 program), bidang Pendidikan (12 Program), dan bidang berdikari (21 program).

Corporate Secretary PT KPI Hermansyah Y Nasroen mengatakan dari keseluruhan 4 pilar fokus program TJSL PT KPI telah berhasil dilakukan, di antaranya penanaman 456.273 pohon; lebih dari 1600 orang terutama bayi, ibu dan lansia telah mendapatkan akses ke program kesehatan; lebih dari 3000 Pelajar telah mendapatkan pembinaan; 110 keluarga telah menjadi penerima manfaat energi berdikari untuk kebutuhan ekonomi masyarakat; serta keseluruhan program yang langsung berkenaan dengan lingkungan, telah memberikan kontribusi dalam rangka mereduksi emisi karbon sebesar 77.780,37 Ton CO2eq/Tahun.

PT KPI merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG (Environment, Social & Governance). PT KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG. PT KPI akan terus menjalankan bisnisnya secara professional untuk mewujudkan visinya menjadi Perusahaan Kilang Minyak dan Petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata Kelola perusahaan yang baik. []

Mineral dan Tambang

Kilang Pertamina Internasional Bukukan Kinerja di Tahun 2022, Tertinggi Sepanjang Sejarah Berdiri

Jakarta – PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) sebagai subholding Pertamina yang mengelola bisnis refining and petrochemical (R&P) berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang tertinggi di tahun kelima sejak pembentukannya, yaitu EBITDA naik sebanyak 111% dibandingkan RKAP 2022 dan naik sebesar 194% dibanding tahun 2021.

Sedangkan untuk Net Profit lebih tinggi 163% dibanding RKAP 2022, dan naik sebesar 597% dibandingkan realisasi 2021. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT KPI, Taufik Aditiyawarman, pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2022 yang dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris serta Pemegang Saham.

PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang saham menyampaikan apresiasi atas pencapaian kinerja positif PT KPI khususnya peningkatan laba dan EBITDA. Pemegang Saham yang diwakili oleh Direktur Strategi, Portfolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Saliyadi Putra menyampaikan, ”Hasil kinerja positif ini diharapkan dapat menjadi model dan pendorong semangat untuk bekerja lebih baik lagi sehingga program-progarm kerja yang tertuang dalam RKAP 2023 bisa tercapai dan terlaksana dengan baik, terutama yang terkait dengan pengembangan usaha.” Saliyadi juga mengingatkan agar operasional perusahaan tetap mengedepankan aspek HSSE.

Keberhasilan kinerja keuangan tersebut ditopang oleh kinerja operasional antara lain meningkatnya volume Intake dan Produk Kilang sebesar 6% di atas target, tumbuhnya produksi Petrokimia sebanyak 36% di atas target sebagai bisnis masa depan khususnya di Kilang Balongan, Kilang Cilacap & Kilang TPPI, serta terpenuhinya seluruh kebutuhan nasional Avtur dan Solar dari Kilang Pertamina.

Kinerja positif tersebut juga didorong oleh program optimasi kilang serta efisiensi biaya operasional yang dilakukan selama tahun 2022. Hal itu dilaporkan Direktur Utama PT KPI, Taufik Aditiyawarman, saat RUPS di depan Dewan Komisaris dan pemegang saham.

Taufik mengungkapkan bahwa kinerja KPI tahun 2022 berhasil melampaui target yang tertinggi sepanjang PT KPI berdiri. ”Pencapaian kinerja KPI yang melampaui target ini merupakan bukti komitmen kami dalam mengembangkan bisnis refining & petrochemical sebagai satu industri energi yang menjadi tulang punggung perekonomian negara.”

Upaya untuk menghasilkan produk-produk bernilai tinggi dilakukan untuk meningkatkan angka Yield Valuable produk MFO Low Sulfur (untuk bunker kapal), produk-produk BBM, dan Petrokimia. Menurut Taufik hal ini berhasil menjadikan imbal hasil produk atau Yield Valuable Product (YVP) di atas target sepanjang sejarah Pertamina sebesar 81,9%, lebih tinggi daripada target pada RKAP sekitar 79,9%.

Selain itu, “Plant Availability Factor (PAF) yang merupakan indikator kehandalan operasi kilang terhadap perencanaan operasi juga berhasil kami tingkatkan menjadi 99,67% lebih tinggi daripada versi RKAP sekitar 99,2%,” jelas Taufik.

Faktor lain terkait efisiensi biaya operasi kilang, Taufik melanjutkan, adalah pemakaian energi yang dikendalikan hingga angkanya di bawah target RKAP. Indeks intensitas penggunaan energi untuk produksi di kilang atau Energy Intensity Index (EII) tercatat di angka 108,3, lebih baik daripada yang ditetapkan pada RKAP yang hampir sebesar 108,4. Untuk angka realisasi EII, semakin kecil angka index, menggambarkan kinerja yang semakin baik. Program yang dilakukan untuk penurunan EII antara lain utilisasi listrik dan gas eksternal serta peremajaan peralatan.

Pada kesempatan itu, Taufik juga melaporkan produk inovasi PT KPI yaitu Pertamina Renewable Diesel atau Green Diesel dari Kilang Cilacap yang telah dipasarkan di Market Domestik hingga Market Ekspor Eropa. Ultra Low Sulphur Diesel (ULSD) dari Kilang Balongan yang merupakan Diesel Ramah Lingkungan sulfur 10 ppm atau kualitas setara EURO V. Serta Marine Fuel Oil (MFO) Low Sulphur yang merupakan produk Bunker Kapal Ramah Lingkungan yang dihasilkan dari Kilang, serta yang dihasilkan melalui proses blending (Project Blending) dari Residue.

Proyek-proyek yang dilakukan subholding R&P selama tahun 2022 yang terus berjalan dan yang masih dalam tahap pembangunan yaitu Onstream Green Refinery Cilacap Phase 1 yang mampu memproduksi Green Diesel kapasitas 3 kbpd dari feedstock nabati RBDPO (Refined Bleach Deodorized Palm Oil), Onstream RDMP Balongan yang meningkatkan kapasitas Kilang Balongan dari 125 kbpd menjadi 150 kbpd, serta RDMP Balikpapan, dengan progress overall mencapai 58,41% di akhir 2022. Disamping juga Proyek Polypropylene Balongan yang telah memasuki penyelesaian pekerjaan BED (Basic Engineering Design) oleh Tuban Petro dan siap masuk ke tahapaan proyek selanjutnya, serta proyek Olefin TPPI yang saat ini sudah menyelesaikan pekerjaan BED dan Partial FEED (Front End Engineering Design).

”Kami optimis dapat menyelesaikan target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham untuk tahun 2023 sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih baik dari tahun 2022.” jelas Taufik. []