Category Archives: Hasil Bumi

Gebrakan Awal Tahun, PIS Kantongi 5 Kontrak Senilai US$ 3,2 Juta

Jakarta, 6 Januari 2022- PT Pertamina International Shipping (PIS) sukses menandatangani 5 kontrak perjanjian sewa kapal dengan perusahaan-perusahaan energi kelas dunia dengan kisaran nilai US$ 3,2 juta.

Perjanjian sewa kapal ini dilakukan melalui Pertamina International Shipping Pte Ltd (PIPL), anak usaha PIS yang berada di Singapura. Lima kapal yang sukses dikomersialisasikan adalah MT Bintang Samudra T, MT Gas Walio, MT Gamsunoro, MT Sanggau, dan MT Papandayan.

Kapal-kapal vessel berbendera Indonesia ini akan mengantarkan komoditas berupa crude (minyak mentah) atau produk petrolium lainnya, LPG, dan gasoline untuk pemain energi dunia seperti Shell, Geogas, Karpowership, Petco(anak usaha Petronas), dan Aramco Trading.

Sekretaris Perusahaan PIS Arief Sukmara mengatakan penandatanganan transaksi ini merupakan wujud komitmen dan semangat perusahaan untuk terus melakukan ekspansi global.

“PIS terus berupaya mencari peluang-peluang kerjasama baru untuk memperluas pasar di kancah global. Merupakan suatu prestasi untuk PIS saat ini, yang telah dipercaya perusahaan energi raksasa dunia seperti Shell, Petronas, dan Aramco,” ujar Arief.

Kontrak sewa dengan Petco misalnya, anak usaha Petronas, adalah kontrak lanjutan dengan PIS. Petco kembali mempercayai kapal MT Sanggau milik PIS untuk mengantarkan crude , dengan tujuan worldwide dan periode sewa 3 bulan atau lebih.

Di bulan ini, PIS juga mempersiapkan pelayaran internasional untuk kapal tanker MT Gas Walio yang disewa oleh Geogas selama satu bulan untuk mengantar LPG dengan rute Singapura- Australia-China-Korea-Jepang.

Sementara, untuk kapal MT Gamsunoro dipercaya oleh Aramco Trading untuk mengantarkan crude oil dengan tujuan worldwide. MT Bintang Samudra T disewa oleh Shell, dan MT Papandayan oleh Karpowership. Hingga akhir 2021, PIS berhasil ekspansi rute pelayaran internasional dari 8 menjadi 11 rute, yakni; Afrika, Arab Saudi, UEA, Australia, Singapura, Malaysia, China, US, India, Aljazair dan Bangladesh.

Tentang PT Pertamina International Shipping (PIS)

Sebagai Subholding Integrated Marine Logistics, PT Pertamina International Shipping (PIS) terus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan operasi yang aman dan berkelanjutan, menjadi mitra maritim terpercaya dan handal, serta menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya.

Sucofindo Serahkan Sertifikat SNI ISO 9001:2015 & SNI ISO 37001:2016 kepada Provinsi Maluku

Jakarta, 4 Januari 2022 – Direktur Komersial PT SUCOFINDO, Darwin Abas menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016 kepada Sadali selaku Sekretaris Daerah Provinsi Maluku mewakili Gubernur Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Hotel Sari Pacific (31/12).

Darwin menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas raihan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016 yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku.

“Dengan diperolehnya kedua sertifikat tersebut, diharapkan DPMPTSP Provinsi Maluku dapat melakukan inovasi yang berkelanjutan serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan di tengah dinamisnya permintaan dan kebutuhan pelanggan yang kompleks,” Ujar Darwin.

Murad Ismail, Gubernur Provinsi Maluku melalui sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, menyampaikan apresiasi atas kerja keras Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mengupayakan proses sertifikasi ini, hal ini membuktikan keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

Selaras yang disampaikan Murad Ismail, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamah mengungkapkan apresiasi kepada beberapa OPD atas kemampuan berakselerasi secara cepat dalam mempersiapkan proses sertifikasi ini.

Penyerahan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016 kepada DPMPTSP sebagai OPD Provinsi Maluku pertama di wilayah timur Indonesia yang menerapkan integrasi dua Sertifikasi yaitu Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016 dalam sistem manajemen.

“Dengan adanya kedua sertifikat yang diterbitkan dan legitimasi oleh lembaga sertifikasi yang diakui oleh negara, mampu meningkatkan performance Provinsi Maluku dalam mengedepankan pelayanan publik,” ungkap Hadi.

Proses sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 dan Sistem Manajemen Anti Suap SNI ISO 37001:2016 Provinsi Maluku merupakan kerja sama antara PT SUCOFINDO dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional.

Beban Puncak Listrik Jakarta Naik 4% Saat Natal

Jakarta (17/12) – Beban puncak listrik di Jakarta dan sekitarnya pada perayaan Natal tanggal 25 Desember 2021 diprediksi sebesar 3.423 Mega Watt (MW) atau naik 4% dibanding realisasi tahun lalu yang berada pada angka 3.303 MW. Sedangkan prediksi beban listrik tahun baru 2022 yaitu sebesar 3.003 MW atau naik 2% dari realisasi tahun lalu. Perkiraan ini didasari oleh kondisi pandemi yang semakin membaik sehingga aktifitas masyarakat sudah mulai banyak serta adanya pengaturan perjalanan ke luar kota saat libur Natal dan Tahun Baru. 

Siaga kelistrikan perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 dimulai tanggal 18 Desember 2021 sampai 8 Desember 2022. Sebanyak 257 lokasi menjadi pantauan saat siaga perayaan Natal. Untuk semakin mengukuhkan kesiapan, PLN UID Jakarta Raya menggelar Apel Siaga Kelistrikan Natal dan Tahun Baru 2022 pada Jumat, 17 Desember 2021. Apel diikuti oleh perwakilan personel dari 17 unit. Selain memastikan kesiapan personel, saat apel dilakukan inspeksi dan pengecekan guna melihat peralatan bekerja dengan baik dan optimal. 

PLN UID Jaya menyiagakan 2.356 personel yang tersebar di 16 unit posko dan 1 Unit Pelaksana Pegatur Distribusi Jakarta. Selain itu sejumlah peralatan juga dipersiapkan seperti 4 unit crane, 7 unit mobil deteksi, 30 unit gardu bergerak dan trafo bergerak, 4 unit kabel bergerak, 6 unit UPS, dan 20 unit Power Bank PLN. 

Doddy B. Pangaribuan mengatakan bahwa jaringan listrik pada kondisi normal operasi dan selama masa siaga tidak ada pekerjaan pemeliharaan. 

Lokasi perayaan Natal ke Gereja Katedral dan Imanuel Jakarta Pusat juga menjadi pantauan. Gereja besar ini mendapat pasokan listrik ganda untuk keandalan yang lebih tinggi. 

“Sebenarnya setiap hari kami selalu siaga untuk listrik Jakarta, tapi saat ada event besar seperti Natal dan Tahun baru ini siaga lebih kami tingkatkan,” ungkap Doddy. 

Meskipun dalam kondisi siaga kelistrikan Natal dan Tahun Baru, pasokan listrik ke fasilitas penanganan Covid-19 tetap menjadi pantauan dan dijaga keandalannya.

Borneo Palm Oil Forum Komitmen Kuat Bagi Kolaborasi dan Sinergisitas

Banjarmasin – Semakin tak terbantahkan industri kelapa sawit menjadi salah satu industri yang tangguh. Pada masa pandemi, di tengah kesulitan akibat terpaan keras virus Covid-19, industri kelapa sawit  masih tetap tumbuh positif dan mampu memberi kontribusi terbesar terhadap PDB. Sektor kelapa sawit ditasbihkan sebagai salah satu industri unggulan dalam menunjang ekonomi Indonesia.
Ketua Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat, Joko Supriyono,menyebutkan kinerja sawit nasional cukup baik dan selama pandemi pertumbuhan produksi dan ekspor tidak terganggu.Kinerja ini juga dilihat dengan kontribusi 3,5 persen terhadap PDB nasional, ditambah dengan kontribusi 13,5 persen terhadap rata-rata ekspor non migas.
“Industri sawit Indonesia tumbuh positif dan tetap tangguh di masa pandemi. Meskipun begitu industri ini tetap harus selalu membangun sinergisitas dan kolaborasi.Komitmen kita adalah kelapa sawit berkelanjutan memberikan peranan penting dalam perekonomian Indonesia,”kata Joko Supriyono, di acara Borneo Palm Oil Forum Forum ke-4, di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Rabu (15/12/2021).
Dalam rangka meningkatkan industri sawit berkelanjutan, menurutnya, telah dilakukan usaha-usaha membangun kolaborasi yang terus menerus antara pelalu usaha baik di daerah, provinsi maupun kabupaten. Salah satunya terkait bagaimana mendorong iklim yang kondusif baik regulasi maupun investasinya.
“Melalui Borneo Palm Oil inilah kita bangun terus menerus kolaborasi dan sinergitas. Sesuai tujuan dari forum ini bagaimana upaya merumuskan solusi yang bisa direkomendasikan untuk ditindak lanjuti secara bersama oleh para pemangku kepentingan industri kelapa sawit,” jelas Joko Supriyono, saat memberikan keterangan pers didampingi Tofan Mahdi, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI dan Drh. Hj. Suparmi MS, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan.
Kolaborasi dan sinergi ini bisa dilihat di Kalimantan Selatan, yang selama ini dikenal sangat baik hubungan dan kooordinasi antara pelaku usaha dan pemerintah. Industri kelapa sawit di Kalimantan Selatan tumbuh dengan baik. Kinerja ekspor sawit telah menghantarkan Kalimantan Selatan memperoleh penghargaan Juara I Ekspor Komoditas Pertanian tingkat nasional.
“Karena itulah ini menjadi contoh yang baik dan mengapa saya selalu hadir ke Kalsel untuk acara-acara sawit dan termasuk apel kesiap-siagaan Karhutla. Perhatian pemerintah provinsi Kalsel dibawah kepemimpian Paman Birin luar biasa terhadap industri sawit.Inilah yang kami apresiasi,” ujar Joko.

Resmi Terima PP PMN, Waskita Laksanakan Rights Issue Akhir Tahun Ini

Jakarta, Desember 2021, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Kode Saham: WSKT) telah menerima Peraturan Pemerintah (PP) atas Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan kepada Perseroan. PP No. 116 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

Dalam PP PMN tersebut, Pemerintah menilai bahwa Perseroan perlu untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usahanya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional di bidang jalan tol.

Berdasarkan PP PMN, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Waskita sebesar Rp7,90 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Adapun nilai PMN tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri BUMN.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan, Taufik Hendra Kusuma mengatakan bahwa dengan diterimanya PP PMN tersebut, maka pernyataan efektif OJK dapat segera diperoleh dan proses rights issue dapat segera dilaksanakan.

Perseroan menargetkan dana rights issue sebesar Rp11,90 triliun. Seluruh dana yang diperoleh dari PMN sebesar Rp7,90 triliun akan digunakan untuk penyelesaian 7 ruas tol eksisting Perseroan, dan dana publik sebanyak-banyaknya sebesar Rp4,00 triliun akan digunakan sebagai modal kerja dan capex untuk Perseroan maupun anak perusahaan.

 

Tentang PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Waskita berdiri pada tahun 1961 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pada bulan Desember 2012 Waskita menjadi sebuah Perusahaan Publik dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham “WSKT”. Dalam beberapa tahun terakhir, Waskita semakin mengukuhkan perannya sebagai salah satu kontraktor utama di Indonesia serta Pengembang Infrastruktur/Realti melalui pendirian anak usaha yaitu PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Waskita Toll Road, PT Waskita Karya Realty, dan PT Waskita Karya Infrastruktur
Corporate Secretary
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
E-mail: waskita@waskita.co.id
Website: www.waskita.co.id
Twitter: @waskita_karya
Instagram: @waskita_karya
Facebook: PT waskita karya
Youtube: PT waskita karya

Pertamina Tandatangani Kontrak Pembuatan Desain Terkait Proyek Olefin TPPI

Jakarta, 14 Desember 2021 – PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Refining & Petrokimia, PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) berkomitmen penuh menjalankan penugasan pemerintah untuk menuntaskan megaproyek kilang dan Petrokimia. PT KPI tancap gas menyiapkan pembangunan fasilitas produksi olefin dan aromatik di Kawasan TPPI, Kabupaten Tuban Jawa Timur dengan pelaksanaan penandatanganan kontrak pekerjaan pembuatan Basic Engineering Design Package (BEDP), Front End Engineering Design (FEED) And Engineering, Procurement & Construction (EPC) Scope Of Work untuk Olefin Complex PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) (10/12).
Corporate Secretary PT KPI, Ifki Sukarya menjelaskan proses tender Pembuatan Basic Engineering Design Package (BEDP), Front End Engineering Design (FEED) And Engineering, Procurement & Construction (EPC) Scope Of Work For Olefin Complex PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama Development Project – Tuban dilaksanakan menggunakan strategi Design Build Competition (“DBC”) sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstuksi Terintegrasi Proyek Kilang Pengolahan dan/atau Petrokimia No. A05-001/V10200/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan dokumen pengadaan yang telah disampaikan pada tahap tender.
“Durasi pelaksanaan Kontrak DBC adalah 270 Hari Kalender. Sesuai strategi DBC setelah nantinya kedua Kontraktor menyelesaikan pekerjaan lingkup kontrak DBC, kemudian akan dilanjutkan berkompetisi untuk Pemenang pelaksana lingkup EPC,” jelas Ifki lebih lanjut.
Untuk pelaksana proyek PT KPI bekerjasama dengan 2 pihak yakni untuk Kerja Sama Operasi dengan HRES (Hyundai Engineering Co., Ltd., PT Rekayasa Industri, PT Enviromate Technology International And Saipem S.p.A) dan dengan Konsorsium TTTS (Technip Italy S.p.A, PT Technip Indonesia, PT Tripatra Engineers And Constructors, Samsung Engineering Co., Ltd).
Proyek Olefin Complex Development Project TPPI Tuban merupakan Proyek di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional yang akan dibangun dan  terdiri dari Unit Naphta Cracker, LDPE, HDPE/LLDPE dan PP/HIPP.
TPPI saat ini tengah memproses pembangunan fasilitas produksi Olefin dan Aromatik atau dikenal dengan Olefin Complex Development Project (OCDP) di kawasan kilang TPPI, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di TPPI terdapat dua proyek pengembangan dan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan Pertamina. Pertama, proyek Revamping Aromatic yang akan meningkatkan produksi petrokimia berupa Paraxylene dari 600 ribu ton menjadi 780 ribu ton per tahun yang ditargetkan selesai pada tahun 2022.
Kedua, Proyek New Olefin yang mencakup pembangunan Naphtha Cracker, termasuk unit-unit downstream dengan produk Polyethylene (PE) sebesar 1 juta ton per tahun dan Polypropylene (PP) 600 ribu ton per tahun yang ditargetkan selesai pada tahun 2024.
“Melalui Subholding Refinery & Petrochemical mengundang secara terbuka perusahaan kelas dunia yang berpengalaman dalam pembangunan Olefin dan Petrokimia untuk menjadi mitra strategis dalam mewujudkan fasilitas Produksi Olefin dan Aromatik di Tanah Air,” pungkas Ifki. []

Atas Inisiatif DPR, RUU Migas Akan Dibahas Di 2022

Jakarta-14 Desember 2021. Kepala Badan Legislatif (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan RUU Migas akan menjadi inisiatif DPR, sehingga masuk salah satu RUU yang akan dibahas di tahun 2022. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber Focus Group Discussion di Jakarta (14/12) yang membahas aspirasi publik terhadap RUU Migas yang lebih ramah investasi dan bermanfaat optimal bagi bangsa Indonesia.
Lebih lanjut, Supratman menyampaikan bahwa memang RUU Migas tidak masuk dalam daftar 40 RUU Prolegnas yang memang menjadi carry over tahun sebelumnya dan harus dibahas di tahun depan. “Kami sudah sepakat dengan Menteri ESDM bahwa RUU Migas akan menjadi inisiatif DPR. Tentu saja nanti Pak Menteri akan diundang secara formal ke DPR terkait tahapan inisiatif RUU yang berasal dari DPR. Kami di DPR sudah bersepakat bahwa, aspek formil RUU Migas harus dijaga betul, agar nanti tidak muncul gugatan-gugatan”.
Pada diskusi yang menghadirkan narasumber dari pengamat energi, praktisi hulu migas serta narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM menyoroti tidak hanya aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penyusunan undang-undang, lebih dari itu membahas pula aspek strategis hulu migas bagi ketahanan energi dan keberlanjutan pembangunan. Perwakilan ormas dan kemahasiswaan turut memberikan pandangannya, termasuk hal-hal yang menyangkut sosial masyarakat dan kepentingan daerah.
Pada kesempatan yang sama Alfius Sarumaha narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan ada rambu-rambu yang harus dipenuhi dalam penyiapan suatu perundangan. Penyerapan aspirasi publik yang dilakukan saat ini adalah salah tahapan, kemudian juga akan ada pembahasan dan harmonisasi antara Kemenkumham dengan instansi pengusul. “Agar nanti yang ikut dalam kegiatan harmonisasi orang yang dikirim tidak ganti-ganti, nanti bisa lama karena akan membahas lagi apa yang sudah dibahas karena yang menggantikan tidak mengerti. Ada perundangan yang proses harmonisasi membutuhkan 4 tahun”, ujar Alfius
Sedangkan Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kholid Syeirazi menegaskan bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 ada ketidakpastian investasi hulu migas. Perginya investor asing tentu karena daya saing industri hulu migas nasional lebih rendah, yang salah satunya adalah faktor ketidakpastian. SKK Migas lembaga sementara yang menjalankan tugas Kementerian ESDM yang mewakili Pemerintah dan memegang kuasa pertambangan. “Seringkali perizinan hulu migas menjadi kesempatan bagi daerah untuk melakukan pemalakan dan penghisapan, investor dipingpong dan lainnya”, kata Kholid.
Praktisi Hukum Dhany Jauhar menyampaikan bahwa dalam RUU Migas agar mampu memisahkan setiap fungsi kewenangan dengan baik dan jelas. Jangan sampai dari aspek kewenangan, penguasaan sampai pengoperasian terpusat ke satu institusi. Karena tentu, investor melihat iklim persaingan menjadi tidak fair, dan akan semakin membuat enggan investor asing masuk ke Indonesia. “Coba bayangkan jika kita punya tim sepakbola, lawannya ya tim sepakbola, ya wasit, ya pengawas (hakim). Sudah tidak akan bisa menang tim kita. Perumpamaan ini juga untuk industri hulu migas”.
Danny menambahkan bicara hulu migas tidak hanya membicarakan energi atau penerimaan negara. Tetapi banyak sekali produk yang kita pakai sehari-hari berasal sebagai produk turunan migas seperti lilin, plastik, pupuk, serta berbagai produk sehari-hari lainnya. “Menghilangkan migas, maka tidak hanya energi yang terdampak tetapi juga dipikirkan sudah siapkah dengan produk turunan migas. Jangan sampai nanti impor lagi”.
“Hal yang penting untuk menjaga negara adalah aset dalam badan usaha khusus Migas harus dipisahkan dari aset negara. Agar ketika ada dispute hukum yang berujung penyitaan aset, maka aset negara tetap aman”, pungkas Dhanny

Dirut Baru PLN Siap Lanjutkan Tranformasi, Transisi Energi hingga Atasi Oversupply Listrik

Jakarta, 6 Desember 2021 – Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo akan melanjutkan transformasi di segala lini untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan sehingga  dapat mendongkrak perekonomian nasional. Hal ini menjadi salah satu amanat pemerintah kepada Darmawan saat dilantik sebagai nakhoda PLN.
“Tadi kami sudah mendapat perintah langsung dari Pak Menteri BUMN. Pak Erick memberi arahan untuk melanjutkan transformasi PLN,” kata Darmawan, saat berbicang dengan awak media, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (6/12).
Menurut Darmawan, PLN akan memperkokoh fondasi yang sudah diletakkan oleh Dirut PLN sebelumnya Zulkifli Zaini, yaitu transformasi korporasi di segala lini.
“Kami sepenuh hati akan menjalankan arahan Bapak Presiden, kebijakan strategis yg diberikan oleh Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan, dengan meneruskan program yang telah dijalankan oleh BoD PLN di bawah kepemimpinan Pak Zulkifili Zaini yang luar biasa,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Komisaris PLN pada 2018-2019 ini.
Sejak April 2020, PLN menjalankan program Transformasi sebagai langkah penting perusahaan, melalui 4 pilar yakni Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused. Restrukturisasi korporasi juga akan terus dijalankan agar perusahaan semakin lincah dalam menghadapi tantangan.
Darmawan mengungkapkan, tranformasi dilatar belakangi arahan Presiden Jokowi dan kebijakan Pemerintah dalam mengelola secara optimal cadangan daya, mempersiapkan transisi energi, menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional pasca Covid-19.
Dalam transisi energi ini, tantangan sektor ketenagalistrikan akan menjadi semakin kompleks dan dituntut melakukannya tanpa membebani APBN dan masyarakat. Sehingga target Net Zero Emission pada 2060 seperti yang dicanangkan pemerintah mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia.
Untuk menunjang target tersebut, pemerintah telah mengesahkan RUPTL 2021-2030 yang memperioritaskan penggunaan pembangkit berbasis EBT sebesar 51 persen.
“Ini tugas khusus, masa transisi ini harus berjalan dengan smooth. investasi, inovasi, teknologi, dan kolaborasi akan kita galakkan. Tentunya sesuai dengan arahan Presiden, proses transisi juga jangan membebani APBN,” ujar lulusan program Post Doctoral di Nicholas Institute Duke University, Amerika Serikat ini.
Tiga strategi utama Atasi Oversupply Listrik
Tak hanya melanjutkan transformasi dan transisi energi,  Darmawan juga mendapat tugas mengatasi kelebihan pasokan listrik  ( oversupply). Untuk mengatasi hal ini, Darmawan memiliki tiga strategi utama yang akan dijalankan PLN.
“Tadi kami sudah mendapat perintah langsung dari Pak Menteri BUMN. Pak Erick memberi arahan untuk kami di PLN bisa menyelesaikan kondisi oversupply,” kata Darmawan.
Strategi pertama, kata dia adalah memasifkan kendaraan listrik dan meningkatkan electrifiying lifestyle. Dengan penggunaan kendaraan listrik, lanjut Darmawan, selain bisa meningkatkan konsumsi listrik nasional juga bisa meningkatkan efisiensi masyarakat dari sisi pengeluaran biaya energi.
Bayangkan saja dengan 1 kwh listrik seharga Rp 1.444,7 bisa menempuh 10 km. Jika dibandingkan BBM untuk 1 liter bensin seharga Rp 9.000 dengan jarak tempu yang sama.
“Ini jauh lebih hemat bagi masyarakat. Juga di satu sisi, langkah ini juga akan berdampak pada neraca perdagangan kita dengan mengurangi beban impor minyak mentah,” ujar Darmawan.
Kedua, PLN juga semakin fokus menggiatkan program electriying agriculture dengan menyasar para petani dan petambak. Dengan program ini, PLN menggantikan alat operasional pertanian dan petambak ikan yang tadinya berbasis diesel menjadi berbasis listrik.
“Petani dan petambak jadi lebih hemat dan peralatan jauh lebih tidak bising dan bisa meningkatkan produktivitas petani dan petambak,” ujar Darmawan.
Ketiga, kata dia PLN menyasar captive market. Selama ini, masih banyak industri yang menggunakan pembangkit listrik sendiri. PLN menawarkan untuk industri beralih ke listrik PLN agar lebih efisien dalam sisi operasional.
“Dengan menyerahkan pasokan listrik ke PLN, industri bisa lebih fokus dalam mengoptimalkan produksi dan utilitasnya,” kata Darmawan.
Tentunya, PLN  harus bekerja sama dan kolaborasi dengan para stakeholder agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Lebih dari itu, langkah tersebut akan dikoordinasikan dan diharmonisasikan dengan kebijakan Kementerian, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh industri dan masyarakat.
“Kami mohon dukungan, bimbingan, masukan, kerja sama, dan kolaborasi, sehingga kehadiran PLN makin memberikan manfaat dan kebaikan bagi negeri,” tambahnya.
Darmawan juga berjanji akan melanjutkan apa yang sudah dicanangkan dalam transformasi PLN untuk mencapai visi bersama seluruh anggota perusahaan.
“Tentu kepemimpinan Pak Zulkifli Zaini sudah membangun fondasi transformasi ini akan kita lanjutkan agar visi perusahaan dapat tercapai dan PLN akan terus menerangi Indonesia,” ucap Darmawan.
Sebelumnya, pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN tahun 2021 memutuskan mengangkat dan menetapkan Darmawan sebagai Direktur Utama PLN, menggantikan Zulkifli Zaini. Surat Keputusan RUPS disampaikan oleh Menteri BUMN di Kantor Pusat PT PLN (Persero) di Jakarta dan berlaku sejak 6 Desember 2021.
Dalam acara tersebut turut hadir, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, Deputi Kementerian BUMN, jajaran Komisaris PLN, dan seluruh Direksi PLN.

Dukung Transisi Energi, PLN Optimistis PLTA Asahan III Beroperasi 2024

Medan, 02 Desember 2021 – PT PLN (Persero) memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III senilai Rp 5 triliun beroperasi pada 2024. Pengoperasian proyek kerja sama antara Jepang dan Indonesia tersebut akan memperkuat keandalan pasokan listrik di Sumatera Utara.
General Manager PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Octavianus Padudung mengatakan, meski masih dalam suasana pandemi Covid-19, PLN berkomitmen untuk menyelesaikan PLTA Asahan III tepat waktu. Kehadiran pembangkit berkapasitas 2×87 megawatt (MW) ini akan mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat transisi energi.
“Jika mega proyek ini selesai akan dihasilkan daya 174 MW dan keuntungan lainnya bahwa pembangkit menggunakan tenaga air ini sangat efisien dan ramah lingkungan,” kata Octavianus.
Terletak di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba, Sumatera Utara, PLTA Asahan III merupakan salah satu proyek strategis nasional yang akan mendukung keandalan sistem kelistrikan Sumatera Utara.
“Dengan adanya tambahan pasokan daya, kami semakin siap menyambut para investor yang hendak membangun industri di provinsi Sumatera Utara,” ungkapnya.
Pada tahun ini, PLN memulai kontruksi Sungai Asahan dan telah berhasil dialihkan ke sungai bendung pengarah (river diversion channel) sehingga pembangunan bendung gerak (intake weir) dapat segera dilaksanakan. Sementara pada sisi hilir, pekerjaan ekskavasi rumah pembangkit bawah tanah power house yang dimulai sejak Juni 2020, telah dinyatakan selesai pada Mei 2021.
Power house merupakan bangunan utama tempat beroperasinya turbin dan generator dan berada di bawah tanah pada kedalaman lebih kurang 150 meter. Pekerjaan terowongan bawah tanah (tunnel) secara keseluruhan telah dicapai sepanjang 3,8 kilometer (km) dari total 7,8 km.
Dengan selesainya proses ekskavasi power house ini, maka salah satu tahap kritis pada pembangunan proyek PLTA Asahan III telah berhasil dilewati. Teknologi ini tak hanya membuat pembangkit makin andal tetapi juga lebih efisien.
“Tentunya pengoperasian pembangkit ini juga dapat menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik di Sumatera Utara, serta meningkatkan pelayanan PLN kepada konsumen dengan penyediaan energi listrik yang lebih andal dan efisien,” ujar Octavianus.
PLN pun menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, HE Mr. Kenji Kanasugi di PLTA Asahan III. Kunjungan Kenji, untuk melihat kemajuan proyek kerja sama antara Jepang dan Indonesia dalam mengakselerasi energi bersih di Indonesia.
Proyek PLTA Asahan III saat ini digarap oleh Shimizu Adhikarya Join Operation. PLTA berkapasitas 2×87 MW ini rencananya mulai beroperasi pada 2024. Kenji pun kagum atas kemajuan pembangunan PLTA ini, sebagai wujud komitmen kedua negara untuk memasifkan energi bersih dan mencapai net zero emission ke depan.
“Proyek PLTA Asahan III ini merupakan salah satu proyek penting terkait Hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Karena itu, kami sengaja datang kesini untuk memberikan dukungan terhadap penyelesaiannya,” ucap Kenji.
Sekilas Tentang PLN
PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore

Gubernur Riau – Jabar Bahas Participating Interest Hulu Migas di Northern Sumatra Forum

Batam, Kepulauan Riau, 25 November 2021 – Gubernur Riau Syamsuar dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjabat Ketua ADPMET (Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan) hadir pada perhelatan Northern Sumatra Forum” (NSF) di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (25/11).

Kedua tokoh nasional tersebut tampil sebagai pemateri utama dalam sesi “Kebijakan dan Penerapan Participating Interest 10% (sepuluh persen) Pengelolaan Hulu Migas bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Participating Interest (“PI”) bagi pemerintah daerah tertuang dalam peraturan Menteri Peraturan Menteri ESDM no 37 tahun 2016. Hal tersebut akan dibahas tuntas bersama narasumber dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Dinas ESDM dan BUMD Jabar.

Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagut menyampaikan bahwa  SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) berupaya membangun komunikasi dan koordinasi serta meningkatkan sinergi hubungan dengan pemangku kepentingan sehingga hulu migas dapat menjadi katalisator kemajuan pembangunan di daerah” kata Kepala Perwakilan SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus.

Sementara Bupati Siak Provinsi Riau yang tampil sebagai pembicara di Northern Sumatera Forum juga mengatakan efek industri hulu migas sangat terasa bagi perkembangan di daerahnya. Selain PI, industri hulu migas telah memberikan multiplier effect dari belanja perusahaan migas.

“Sektor ini memberikan kontribusi 23,44 % dan menjadikannya sebagai sebagai sektor terbesar dalam pengaruh perekonomian  Kabupaten Siak,” ungkap Bupati Alfedri.

Menurut Alfredi, saat ini terdapat 5 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) atau perusahaan minyak dan gas bumi yang beroperasi di Kabupaten Siak, yaitu Pertamina Hulu Rokan (PHR), Pertamina Lirik, Sumatra Global Energi (SGE) dan Bumi Siak Pusako, BOB BSP yang merupakan milik BUMD.

Pada Northern Sumatra Forum (NSF) ini, SKK Migas memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para Gubernur yang telah memberikan kontribusi aktif dalam kelancaran operasional hulu migas di Wilayah Sumbagut, diantaranya Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau, dan Gubernur Kepulauan Riau. Selain itu juga akan ada penghargaan yang diberikan kepada 6 (enam) UMKM dan 7 (tujuh) orang Local Heroes perwakilan dari masing – masing Wilayah KKKS.

Dari kegiatan yang  berlangsung secara luring dan daring ini, diharapkan terbangun kesepahaman bersama terhadap beberapa peraturan dan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan kegiatan di sektor industri hulu migas, khususnya di wilayah regional Sumatra Bagian Utara.

Northern Sumatra Forum (NSF) merupakan sinergi komunikasi Industri Hulu Migas bersama pemangku kepentingan menuju target produksi 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD Gas di Tahun 2030. Northern Sumatra Forum merupakan salah satu wujud sumbangsih SKK Migas dan KKKS Wilayah Sumbagut dalam upaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi insan hulu migas kepada stakeholder daerah yang meliputi Pemerintah Daerah, masyarakat, mahasiswa, wartawan dan stakeholder lainnya. Forum ini merupakan salah satu pra event dari gelaran internasional yaitu 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021) dengan demikian Acara NSF dapat menjadi bahan masukan dalam gelaran 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021).

Ketua Pelaksana Northern Sumatra Forum Yanin Kholison yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut menyampaikan bahwa Gelaran acara terbesar pertama di wilayah regional ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan masyarakat luas mengenai industri hulu migas melalui berbagai tema aktual, baik bagi kepentingan industri maupun kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat di sekitar operasi.

“Forum ini mengupas regulasi terkait migas, isu pertanahan dan perizinan, program pengembangan masyarakat serta komunikasi dan media. Semua terangkum dalam 5 (lima) Plenary dan 13 (tiga belas). Diskusi menghadirkan 70 (tujuh puluh) orang pembicara yang berasal dari tingkat regional maupun Nasional,” Jelas Yanin, (*)