Jakarta – Sejak 2018 hingga saat ini, kemiskinan di Indonesia mencapai angka satu digit mencapai 9,22 persen (September 2019). Kondisi itu searah dengan target nasional untuk mengurangi kemiskinan ekstrim hingga nol persen pada 2024.
Dampak COVID-19 signifikan bagi masyarakat miskin dan rentan, baik dari aspek kesehatan, sosial serta ekonomi sehingga krisis bisa dilihat dari menurunnya aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan menjadi 9,78 persen.
Pemerintah berupaya menekan peningkatan angka kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari COVID-19 pada 2020 dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun dan pada 2021 Rp 356,5 triliun.
Anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan kesehatan, perluasan bantuan sosial (bansos) untuk perlindungan masyarakat miskin, rentan, terdampak, dukungan UMKM, serta kegiatan strategis sektoral Kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya.
Stimulus fiskal dengan perluasan bansos, seperti bantuan tunai bersyarat (PKH), program sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk meredam dampak krisis dan mencegah masyarakat miskin dan rentan jatuh ke kemiskinan lebih dalam.
Karena itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) menggelar Webinar Internasional menggandeng Bill and Melinda Gates Foundation, World Bank, serta MicroSave Consulting Indonesia.
Webinar tersebut mengambil topik Delivering Social Assistance During The Pandemic: Lesson From Indonesia, melalui Zoom Cloud Meeting dan Youtube Channel milik Microsave, Senin (19/10/2020).
Menteri Sosial diwakili Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Andi Dulung, menyampaikan upaya Pemerintah Indonesia untuk mitigasi dampak sosial dan ekonomi selama pandemi COVID-19.
Di antara upaya, yaitu meningkatkan jumlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), memperluas jangkauan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Kartu Sembako.
Melalui bantuan Presiden (banpres) sebagai wujud nyata kepekaan terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga, mendistribusikan bansos tunai bagi masyarakat di luar wilayah Jabodetabek.
“Mendistribusikan alat perlindungan diri, memberikan layanan konseling dan psikososial bagi masyarakat luas, serta melakukan pengembangan kapasitas bagi para fasilitator program,” ungkapnya.
Selain Andi Dulung, juga hadir Kepala Biro Perencanaan dan Bagian Kerjasama Luar Negeri dan menyampaikan program jaring pengaman sosial sebagai respon atas pandemi COVID-19, sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
Seiring waktu, pemerintah memastikan program berjalan efektif dan efisien. Ke depan, diperlukan pengembangan mekanisme penargetan yang efektif melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi prioritas utama untuk menghasilkan data kesejahteraan sosial yang valid, terintegrasi, inklusif dan terpilah.
Perlu berkoordinasi yang erat dengan kementerian dan lembaga (K/L) dan Pemda untuk mengelola BST dan skema jaring pengaman sosial sangat diperlukan terlebih untuk mendorong pemda supaya aktif dalam memperbarui DTKS secara berkala.
Sebagai upaya memperluas sistem perlindungan sosial dan menjadikan sistem tersebut lebih responsif terhadap krisis di masa mendatang akan menjadi komponen penting dalam respon selama masa pemulihan setelah pandemi.
Indonesia telah menetapkan platform perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang diprioritaskan untuk tahun 2019 – 2024.
Memang, diharapkan solusi digitalisasi mampu menjawab tantangan dalam segala keterbatasan pendistribusian bantuan sosial agar bisa menjangkau daerah yang terisolasi di seluruh pelosok negeri.
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI
