Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong terciptanya kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB). Hingga tahun 2020 ini, Indonesia masih tertahan di peringkat ke-73, padahal Presiden Joko Widodo menargetkan agar peringkat EoDB Indonesia bisa naik hingga peringkat 40 dunia dari 190 negara.
Peningkatan peringkat EoDB ini menjadi _concern_ bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPB). Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, Bank Dunia telah menjadikan Ibu Kota Negara Indonesia, DKI Jakarta sebagai _pilot project_ pelaksanaan EoDB di Indonesia. “DKI Jakarta bersama Surabaya akan menjadi barometer EoDB di Indonesia,” kata Himawan Arief Sugoto saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPN Provinsi DKI Jakarta di Hotel Shangri-La, Rabu (02/12/2020).
Sekjen mengisahkan bahwa EoDB Indonesia memang sangat tertinggal jauh, untuk region Asia Tenggara serta Asia. “Kita sangat tertinggal di Asia Tenggara. Sebagai catatan, dari Laos saja kita kalah. Padahal kita targetkan di Asia kita masuk 50 besar,” ungkap Himawan Arief Sugoto.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan integrasi data pertanahan dalam rangka Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan peringkat EoDB serta _Sustainable Development Goal’s_ (SDG’s). “Kolaborasi tersebut merupakan bentuk kerja bersama Kanwil BPN DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta guna menunjang DKI Jakarta menjadi kota dengan administrasi yang lebih baik,” kata Sekjen.
“Kita harapkan Jakarta dapat menjadi kota lengkap sehingga menjadi barometer pelaksanaan EoDB di Indonesia. Untuk itu, kolaborasi yang baik ini terus dilanjutkan guna men-_support_ dalam penciptaan kota lengkap,” ringkasnya.
Rakerda Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta ini diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta serta Kantor Pertanahan (Kantah) se-DKI Jakarta. “Rakerda tahun ini mengambil tema _Land Administration for All: No One Left Behind, No Parcel Left Behind, What’s Next?_ Kita mengambil tema ini karena ingin tahu bagaimana selanjutnya serta bagaimana langkah ke depannya,” kata Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono.
Pelaksanaan Rakerda ini juga diharapkan memberikan pandangan ke depan dalam pelaksanaan pekerjaan. “Rakerda ini juga akan memberikan _best picture_ bagi jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta serta tiap-tiap Kantor Pertanahan di DKI Jakarta dalam kegiatan pendaftaran tanah,” kata Dwi Budi Martono.
Rakerda Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta ini berlangsung satu hari, yang diiisi oleh kegiatan _talkshow_ dengan menghadirkan narasumber yakni Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; serta Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi; Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono. (Bagian PHAL)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Twitter: @atr_bpn
Instagram: @Kementerian.ATRBPN
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: Kementerian ATRBPN
Situs: atrbpn.go.id
